Transparansi Pajak Aset Digital, Langkah Ketat Pemerintah Inggris dan Kontroversi Larangan CBDC di Florida

Pemerintah Inggris sedang memperketat kontrol terhadap pembayaran pajak terkait kripto. Mereka mendorong pemilik mata uang kripto untuk secara sukarela melaporkan keuntungan atau pendapatan yang berasal dari aset digital seperti kripto, NFT, dan token utilitas.

HM Revenue & Customs Inggris meminta agar pemilik aset kripto mengungkapkan keuntungan modal yang belum dilaporkan dan membayar pajak untuk menghindari denda. Panduan ini meminta pemilik aset kripto untuk mengevaluasi pajak yang belum dibayar, dengan masa pengungkapan bergantung pada seberapa jujur mereka dalam pelaporan pajak sebelumnya.

Orang-orang yang telah melaporkan dengan benar sebelumnya harus membayar pajak tertunggak selama 4 tahun, sementara yang kurang jujur harus membayar selama 6 tahun. Mereka yang dengan sengaja menipu harus membayar pajak tertunggak selama maksimal 20 tahun.

Pengguna yang melaporkan diberi 30 hari untuk membayar pajak terutang. Kegagalan membayar dapat mengakibatkan tindakan oleh Departemen Keuangan.

Pemerintah Inggris berencana memperkenalkan bagian dalam formulir pajak untuk pemilik kripto guna melaporkan keuntungan. Perubahan ini diharapkan diterapkan pada tahun fiskal 2024-2025 untuk menyederhanakan pelaporan dan membantu petugas pajak.

Inggris berusaha menjadi pusat global untuk industri kripto dan telah mengumumkan rencana untuk mengatur aset kripto di bawah Financial Conduct Authority (FCA).

Di AS, Gubernur Florida Ron DeSantis menandatangani undang-undang yang melarang penggunaan mata uang digital bank sentral (CBDC) di negara bagian tersebut. Dia menyoroti kekhawatiran akan penggunaan CBDC untuk mengawasi transaksi secara real-time.

RUU ini telah disahkan dengan mayoritas suara setuju. DeSantis juga mengklaim pemerintahan Biden sedang mempelajari CBDC untuk menghilangkan jenis aset digital lainnya seperti cryptocurrency.

Langkah Florida melarang CBDC terjadi di tengah pembicaraan tentang pengembangan CBDC di berbagai negara. Banyak bank sentral sedang mempertimbangkan CBDC untuk memodernisasi sistem ekonomi mereka dan meningkatkan layanan keuangan kepada warga. China menjadi salah satu yang memimpin adopsi CBDC, sementara negara lain seperti Korea Selatan, Jepang, Indonesia, India, dan Rusia juga sedang dalam tahap pengembangan atau percobaan.