Aspirasi Indonesia Bergabung dengan OECD untuk Pertumbuhan Ekonomi

Indonesia telah menegaskan komitmennya untuk menjadi anggota Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD). Komitmen ini ditegaskan dalam pertemuan yang diadakan pada tanggal 10 Oktober di Paris, di mana perwakilan penting, termasuk Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), dan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia, hadir. Pertemuan tersebut diselenggarakan dalam sesi khusus dengan judul "Update on Indonesias Request to Start the OECD Accession Process" di markas OECD.

OECD adalah organisasi internasional yang terdiri dari 38 negara anggota, mewakili sekitar 80% perdagangan dan investasi global. OECD diakui sebagai pusat pengetahuan penting di seluruh dunia, berperan sebagai badan penentu standar internasional untuk pengembangan alat, analisis, dan standar kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesetaraan, peluang, kesejahteraan, dan kemakmuran di seluruh dunia.

Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, secara resmi menyatakan niatnya untuk bergabung dengan OECD pada tanggal 14 Juli 2023. Keanggotaan Indonesia di OECD diharapkan akan mendukung reformasi struktural yang berkelanjutan di negara ini, menciptakan ekonomi yang tangguh, berkelanjutan, inklusif, yang sejalan dengan Visi Indonesia 2045. Niat ini disambut dengan antusiasme, pertama melalui surat dari Sekretaris Jenderal OECD dan kemudian dengan kunjungan Sekretaris Jenderal OECD ke Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2023, di mana pertemuan dilakukan dengan Presiden Indonesia, Joko Widodo.

Hubungan antara Indonesia dan OECD telah berkembang pesat sejak tahun 2007, termasuk peran aktif Indonesia dalam mendukung kerja sama OECD dengan negara-negara Asia Tenggara melalui pembentukan Program Regional Tenggara OECD (OECD Southeast Regional Program, OECD SEARP). Indonesia, bersama dengan Jepang, menjadi Co-chair dalam program ini dari tahun 2014 hingga 2017. Kerjasama antara Indonesia dan OECD juga tercermin melalui Program Kerja Bersama (Joint Work Program, JWP) yang dimulai pada tahun 2017, yang berujung pada penandatanganan JWP keempat untuk tahun 2022-2025. JWP mencakup beberapa area kebijakan prioritas, seperti kebijakan makroekonomi, kepatuhan pajak, tata kelola yang baik, iklim usaha, digitalisasi, modal manusia, inklusi sosial, dan pembangunan berkelanjutan, dan lainnya.

Selama pertemuan Dewan OECD di Paris, Sri Mulyani menyampaikan sejumlah pencapaian dalam reformasi struktural Indonesia sejak Krisis Ekonomi Asia tahun 1997/1998. Reformasi ini melibatkan peningkatan kualitas demokrasi, transparansi kebijakan, penguatan kebijakan anggaran, perlindungan sosial bagi kelompok rentan, kebijakan persaingan, independensi bank sentral, dan sejumlah inisiatif reformasi kebijakan lainnya. Indonesia juga mengonfirmasi komitmennya untuk melanjutkan reformasi struktural ini dan transformasi dalam kebijakan pembangunan ekonomi hijau, yang tercermin dalam anggaran nasional beberapa tahun terakhir, termasuk kebijakan transisi energi melalui implementasi Mekanisme Transisi Energi (Energy Transition Mechanism, ETM).

"Pelaksanaan sejumlah reformasi struktural selama lebih dari 20 tahun terakhir dan meningkatnya kerja sama antara Indonesia dan OECD adalah modal penting bagi kepercayaan dan kesiapan Indonesia untuk menjalani proses aksesi menjadi anggota OECD," ujar Sri Mulyani.

Indonesia menyadari bahwa proses aksesi untuk menjadi anggota OECD akan memakan waktu bertahun-tahun dan memerlukan pemenuhan standar kebijakan OECD bagi calon anggota baru. Untuk mendukung proses ini, pemerintah Indonesia akan membentuk Komite Nasional yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Fokus komite ini akan mencakup identifikasi kebijakan dan peraturan yang diperlukan untuk memenuhi standar OECD, pengawasan atas persiapan, kerja sama dengan pemangku kepentingan, pengembangan strategi komunikasi internal dan eksternal, serta aktivitas lain yang diperlukan untuk memfasilitasi proses keanggotaan Indonesia. Koordinasi domestik juga akan melibatkan pemangku kepentingan lainnya, termasuk akademisi, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta.

"Komitmen Indonesia untuk bergabung dengan OECD sejalan dengan mandat konstitusi yang mendorong peran aktif Indonesia dalam kerja sama internasional. Indonesia siap untuk bekerja sama dengan anggota OECD dan mitra internasional lainnya untuk memperkuat kerja sama multilateral," tambah Sri Mulyani. Komitmen ini sesuai dengan pendekatan konsisten Indonesia saat menjadi Presidensi G20 pada tahun 2022 dan Ketua ASEAN pada tahun 2023.

Pada pertemuan Dewan OECD tersebut, semua anggota OECD menyambut hangat dan mendukung niat Indonesia untuk menjadi anggota organisasi ini. Indonesia akan menjadi negara ketiga di Asia setelah Jepang dan Korea, serta negara ASEAN pertama yang menjadi anggota OECD. Keanggotaan Indonesia di OECD diperkirakan akan memberikan manfaat tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi OECD itu sendiri. Sejumlah negara anggota OECD menawarkan berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk membantu Indonesia dalam proses aksesi.

Keanggotaan Indonesia di OECD diperkirakan akan mendorong reformasi ekonomi dan tata kelola nasional yang lebih baik, yang pada akhirnya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ini, pada gilirannya, diharapkan akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan standar hidup masyarakat Indonesia, dan potensialnya meningkatkan pendapatan. Perekonomian yang lebih baik dapat menarik investasi langsung asing (Foreign Direct Investment, FDI), yang dapat menghasilkan peluang kerja dan merangsang pembangunan ekonomi. Keanggotaan OECD dapat memfasilitasi perjanjian perdagangan dan kemitraan, memberikan akses yang lebih baik bagi bisnis Indonesia ke pasar internasional, dengan demikian meningkatkan ekspor dan pertumbuhan perusahaan dalam negeri. Semua perkembangan positif ini memerlukan komitmen kuat dari pemerintah Indonesia untuk mengikuti prinsip-prinsip OECD, melaksanakan reformasi yang diperlukan, dan berpartisipasi aktif dalam inisiatif OECD.

Niat Indonesia untuk bergabung dengan OECD telah dibahas dalam serangkaian pertemuan Dewan OECD yang diselenggarakan dari September hingga Oktober 2023 dan akan berlanjut dalam pertemuan Dewan OECD berikutnya hingga Desember 2023. Diskusi ini akan memainkan peran penting dalam keputusan negara-negara anggota OECD mengenai niat Indonesia. Jika Dewan OECD memutuskan menerima niat Indonesia, akan disusun program kerja untuk memulai proses menuju keanggotaan Indonesia di OECD. Pertemuan Dewan OECD dipimpin oleh Sekretaris Jenderal OECD, yang juga menjadi Ketua Dewan OECD, dan dihadiri oleh Duta Besar Tetap negara-negara anggota OECD di Paris.