Uni Eropa dan Inggris Dituding Menghalangi PBB dalam Pembicaraan Pajak Global

Pada pertemuan di PBB, Uni Eropa dan Inggris disalahkan karena mencoba menghentikan usulan yang ingin memberi suara lebih banyak kepada negara-negara berkembang dalam pembicaraan pajak internasional.

Negara-negara sedang berdiskusi di PBB tentang rencana untuk memberikan peran lebih besar kepada PBB dalam pembicaraan pajak global — ide ini didorong oleh negara-negara dengan penghasilan rendah dan menengah.

Sejak puluhan tahun, OECD telah menjadi tempat negara-negara berbicara tentang pajak internasional, tetapi beberapa negara berkembang merasa sistem ini tidak mencerminkan kepentingan mereka.

Tahun lalu, sekelompok 54 negara Afrika yang frustrasi dengan OECD berhasil membawa resolusi di PBB. Resolusi ini menyarankan agar Sekretaris Jenderal PBB membuat laporan untuk memperkuat kerjasama pajak internasional, termasuk memberikan peran lebih besar kepada PBB.

Meskipun laporan ini dihasilkan, perwakilan Uni Eropa dan Inggris dikabarkan menentang semua opsi yang diajukan.

Negosiator dari negara berkembang mengatakan, "Mereka tidak ingin membawa masalah pajak ke PBB. Mereka mencoba menghentikan proses ini."

Negara-negara berkembang, seperti Nigeria, Ghana, India, dan Brasil, ingin peran PBB dalam pembicaraan pajak bersifat mengikat hukum.

Namun, Uni Eropa khawatir bahwa PBB akan merusak prosedur yang sudah ada di OECD dan membuat sistem pajak internasional menjadi kacau. Pada 2021, OECD mencoba mengatasi penghindaran pajak perusahaan, tetapi implementasinya terhambat oleh keterlambatan.

Pada bulan September, menteri keuangan Uni Eropa mengatakan negara-negara anggota Uni Eropa "bisa mempertimbangkan bekerja di PBB pada agenda multilateral sukarela." Meskipun begitu, perwakilan Uni Eropa nampaknya tidak mendukung opsi sukarela yang diusulkan oleh laporan Sekretaris Jenderal PBB.

Sebaliknya, mereka mendukung pembentukan kelompok kerja baru yang akan mengusulkan opsi alternatif bagi peran PBB. Kelompok ini akan membahas opsi baru tersebut di Sidang Umum PBB ke-80 pada September 2025.

Negosiator dari negara berkembang menyebut saran ini "tidak produktif dan bertujuan untuk menunda keputusan."

Juru bicara pemerintah Inggris mengatakan bahwa Inggris telah "lama bekerja sama dengan mitra internasional dalam masalah pajak" dan memiliki "rekam jejak kuat" dalam bekerja dengan negara-negara berkembang.

Meskipun ada perbedaan pendapat, kedua belah pihak mengklaim bahwa mereka bernegosiasi dengan niat baik.