Investasi Hijau: Diprediksi 1,66 Juta Lapangan Pekerjaan akan Tercipta per Tahun

Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Medrilzam memperkirakan investasi hijau akan dapat menciptakan jutaan lapangan pekerjaan per tahunnya di masa depan.

Medrilzam mengungkapkan bahwa potensi lapangan kerja akan tercipta sebanyak 1,66 juta dari investasi hijau per tahun pada 2045.

Di samping itu, dari 2025 hingga 2045 dibutuhkan jumlah investasi rata-rata sebesar Rp2,377 triliun rupiah per tahunnya.

Hal tersebut diungkapkannya dalam seminar bertajuk “Bridging the Cross-Sectoral Gap in Pursuing More Ambitious Climate Targets in Indonesia”, Kamis (10/8/2023).

“Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan kebijakan yang mengarah pada penguatan pembiayaan inovatis hijau, sepertu blended finance, impact investment, carbon tax, dan lainnya,” ungkapnya.

Beliau juga menuturkan bahwa intervensi ekonomi hijau dengan pembangunan rendah karbon akan meningkatkan daya dukung lingkungan dan berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) seiring mendorong pertumbuhan PDB rata-rata Indonesia tahun 2022-2045 harus mencapai 6 sampai 7 persen.

Analis Kebijakan Ahli Muda Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Ferike Indah Arika menekankan kebutuhan akan pembiayaan inovatif selain APBN untuk upaya mitigasi dan adaptasi iklim.

Ia mengungkapkan bahwa akumulasi pendanaan untuk mitigasu perubahan iklim yang diperlukan dalam rentang tahun 2018-2030 mencapai Rp4.002 triliun, jumlah ini masih jauh lebih kecil dari pada kebutuhan investasi untuk kebijakan ekonomi hijau.

“Ketimpangan kebutuhan pendanaan yang besar ini, tentu saja tidak bisa hanya dipenuhi oleh APBN yang terbatas”, ungkap Ferika.

Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Data Mineral Nurcahyanto juga mengatakan bahwa sektor energi berupaya memangkas emisi GRK.

Mengakhiri operasional PLTU batubara adalah menjadi salah satu upaya untuk mendorong percepatan pengurangan emisi GRK dari sektor energi.

“Rencananya ada 4,8 gigawatt (GW) PLTU batubara yang dipensiunkan dini pada 2030”, kata Nurcahyanto.

Rancangan roadmap untuk pengakhiran dini operasional PLTU pada 2030 tersebut telah dirampungkan dan disampaikan pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan PT PLN untuk mendapatkan tanggapan.