KSP dan OJK Bersatu untuk Mengawal Perdagangan Karbon di Indonesia

Kantor Staf Presiden (KSP) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menegaskan komitmennya dalam mengawasi pelaksanaan arahan Presiden Joko Widodo terkait perdagangan karbon di Indonesia. Langkah-langkah pengawasan ini akan dilakukan melalui kerjasama aktif dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait.

Komitmen ini terungkap dalam pertemuan antara Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Mahendra Siregar, di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada tanggal 11 Oktober 2023.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan beberapa arahan saat peluncuran Bursa Karbon Indonesia pada tanggal 26 September 2023. Pertama, Presiden Jokowi menginginkan agar standar karbon internasional dijadikan sebagai acuan dalam perdagangan karbon di Indonesia, serta memanfaatkan teknologi untuk transaksi yang efektif dan efisien.

Kedua, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya menetapkan target dan tenggat waktu (timeline) dalam perdagangan karbon, baik untuk pasar dalam negeri maupun pasar internasional. Indonesia diharapkan segera menjadi pemain aktif dalam pasar karbon global.

Selain itu, Presiden juga meminta agar pasar karbon sukarela diatur dan difasilitasi sesuai praktik internasional, dengan memastikan bahwa standar internasional tersebut tidak menghambat pencapaian target nasional terkait kontribusi yang ditentukan secara nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) Indonesia.

KSP dan OJK telah sepakat untuk mengawasi dan mengambil langkah-langkah tindak lanjut terhadap kelima arahan ini, dengan memastikan kerjasama yang baik dengan kementerian dan lembaga terkait. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perdagangan karbon di Indonesia berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Selama periode perdagangan perdana hingga 10 Oktober 2023, telah terjadi perdagangan karbon dalam bentuk Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) seri Indonesia Technology Based Solution sebanyak 459.967 ton CO2e (setara karbon dioksida) dengan total nilai Rp 29,2 miliar. Harga rata-rata per unit karbon Rp 63.502. Pembeli berasal dari berbagai sektor, termasuk industri, pasar modal, dan perbankan.

Menurut Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hari Wibowo, ke depannya akan ada peningkatan pasokan SPE-GRK dari sektor energi terbarukan sekitar 900.000 ton CO2e. OJK juga sedang mempertimbangkan potensi pembelian unit karbon oleh bank-bank dalam upaya mencapai target nol emisi di dalam lembaganya. Selain itu, ada minat dari pembeli internasional untuk membeli unit karbon dari Indonesia.

Semua langkah ini memerlukan kerjasama yang erat dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Hal ini merupakan langkah strategis dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan untuk mengatasi isu-isu terkait perubahan iklim. Dengan komitmen yang kuat dari KSP dan OJK, diharapkan perdagangan karbon di Indonesia akan memberikan kontribusi positif dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim.