The European Unions Border Carbon Adjustment Mechanism (CBAM): Global Implications, Impact on Indonesia, and Industry Adaptation Strategies

1. Pendahuluan: Memahami CBAM Uni Eropa

Mekanisme Penyesuaian Karbon Perbatasan (Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM) Uni Eropa (UE) merupakan sebuah instrumen kebijakan yang dirancang untuk memberikan harga yang adil terhadap emisi karbon yang terkandung dalam proses produksi barang-barang yang memasuki pasar UE. Kebijakan ini juga bertujuan mendorong praktik produksi industri yang lebih bersih dan berkelanjutan di negara-negara non-UE. Secara esensial, CBAM berfungsi sebagai tarif atas impor, dirancang untuk mengurangi emisi global dengan meminta pertanggungjawaban produsen non-UE atas gas rumah kaca (GRK) yang dipancarkan selama produksi barang yang mereka jual di UE, dengan fokus pada industri padat karbon. Tujuan mendasar dari CBAM adalah untuk mengatasi fenomena kebocoran karbon (carbon leakage), yang terjadi ketika produksi barang padat karbon berpindah dari yurisdiksi dengan kebijakan iklim yang ketat ke negara-negara dengan regulasi yang lebih longgar, sehingga berpotensi merusak upaya UE dalam mengurangi emisi secara keseluruhan.  

CBAM bukan hanya sekadar alat lingkungan, tetapi juga merupakan instrumen kebijakan industri yang strategis. Dengan menetapkan harga karbon pada barang impor, UE secara efektif memperluas pengaruh kebijakan iklimnya melampaui batas teritorialnya. Langkah ini mendorong dekarbonisasi global sekaligus melindungi daya saing industrinya sendiri. Hal ini terlihat dari definisi CBAM yang bertujuan untuk menciptakan harga karbon yang adil dan mendorong produksi industri yang lebih baik , serta penekanan pada akuntabilitas produsen non-UE dan pencegahan kebocoran karbon untuk melindungi industri UE. Dengan demikian, CBAM memiliki dua sisi mata uang: tujuan lingkungan untuk mengurangi emisi global dan tujuan ekonomi-industri untuk menjaga daya saing produsen UE serta mendorong adopsi standar global yang lebih tinggi.  

Keberhasilan CBAM dalam mendorong produksi yang lebih bersih secara global akan sangat bergantung pada respons negara-negara non-UE. Negara-negara tersebut dihadapkan pada pilihan: mengadopsi sistem penetapan harga karbon domestik yang setara dengan standar UE, atau menghadapi biaya tambahan ketika mengekspor produk mereka ke pasar UE. Dinamika ini menciptakan mekanisme insentif dan disinsentif ("tongkat dan wortel") dalam arena diplomasi iklim internasional. Jika negara non-UE dapat membuktikan bahwa harga karbon telah dibayar selama proses produksi di negara asal, maka jumlah sertifikat CBAM yang harus diserahkan akan dikurangi. Ini berfungsi sebagai "wortel". Sebaliknya, jika tidak ada harga karbon yang dibayar, mereka akan menghadapi biaya CBAM penuh, yang bertindak sebagai "tongkat". Mekanisme ini secara inheren menciptakan tekanan bagi negara lain untuk mengadopsi kebijakan serupa, menjadikannya alat penting dalam diplomasi iklim UE.  

Keterkaitan CBAM dengan European Green Deal dan EU Emissions Trading System (ETS)

CBAM merupakan komponen integral dari paket kebijakan "Fit for 55" UE, yang merupakan bagian dari kerangka kerja yang lebih luas, yaitu European Green Deal (EGD). EGD sendiri adalah sebuah peta jalan ambisius yang bertujuan menjadikan UE sebagai "blok netral iklim" pertama di dunia pada tahun 2050. Dalam konteks ini, CBAM memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan EU Emissions Trading System (ETS), yang merupakan skema perdagangan emisi internasional pertama dan terbesar di dunia. EU ETS bekerja dengan menetapkan batas atas (cap) jumlah total emisi GRK yang dapat dilepaskan oleh instalasi industri di sektor-sektor tertentu.  

Seiring waktu, CBAM dirancang untuk secara progresif menjadi alternatif bagi beberapa aspek EU ETS, terutama terkait dengan alokasi gratis emisi. Jumlah alokasi gratis yang diberikan kepada industri di UE akan menurun secara bertahap, dan peran CBAM akan meningkat. Secara spesifik, alokasi gratis ETS di sektor-sektor yang dicakup oleh CBAM dijadwalkan untuk dihapus secara bertahap mulai tahun 2026 dan akan hilang sepenuhnya pada tahun 2034.  

Kelahiran CBAM dapat dilihat sebagai evolusi logis dari kebijakan iklim internal UE. Seiring dengan pengetatan batasan emisi domestik di bawah EU ETS dan penghapusan bertahap alokasi gratis, CBAM menjadi suatu kebutuhan untuk mencegah industri UE dirugikan oleh persaingan dari produsen asing yang tidak menghadapi biaya karbon serupa. EGD menyediakan kerangka kerja yang lebih luas untuk mencapai netralitas iklim , sementara EU ETS adalah mekanisme penetapan harga karbon internal UE. Penghapusan alokasi gratis di bawah ETS secara inheren akan meningkatkan biaya operasional bagi produsen UE. Tanpa adanya tindakan penyesuaian di perbatasan seperti CBAM, hal ini dapat memicu kebocoran karbon dan merusak daya saing industri UE. Oleh karena itu, CBAM merupakan langkah lanjutan yang esensial untuk menjaga integritas dan efektivitas kebijakan iklim UE.  

Keberhasilan jangka panjang CBAM dan EGD secara keseluruhan sangat bergantung pada penerimaan dan adaptasi di tingkat internasional. Jika negara-negara mitra dagang utama memandang CBAM sebagai bentuk proteksionisme murni dan merespons dengan tindakan balasan, hal ini berpotensi merusak kerja sama iklim global, yang justru bertentangan dengan tujuan EGD yang lebih luas untuk mendorong aksi iklim global. EGD memiliki aspirasi global , dan CBAM sendiri bertujuan untuk mendorong negara-negara ketiga agar mengadopsi kebijakan iklim yang lebih ambisius. Namun, jika negara lain menganggapnya proteksionis , mereka mungkin menolaknya atau bahkan mengambil tindakan balasan, yang pada akhirnya dapat menghambat, bukan mendorong, kerja sama iklim global. Ini menunjukkan adanya ketegangan inheren dalam desain dan implementasi CBAM yang perlu dikelola dengan hati-hati melalui diplomasi dan dialog internasional.  

Prinsip Inti: Mencegah Kebocoran Karbon (Carbon Leakage) dan Menciptakan Persaingan Usaha yang Adil

Salah satu prinsip fundamental yang mendasari CBAM adalah pencegahan kebocoran karbon. Fenomena ini terjadi ketika kebijakan iklim yang ketat di satu yurisdiksi (dalam hal ini UE) mendorong perpindahan aktivitas industri yang menghasilkan emisi tinggi ke yurisdiksi lain dengan regulasi lingkungan yang lebih longgar atau tanpa biaya karbon. Dengan memberlakukan harga karbon pada barang impor, CBAM bertujuan untuk menyamakan kedudukan (level playing field) di pasar tunggal UE antara produsen Eropa yang tunduk pada EU ETS dan produsen asing yang mungkin menghadapi biaya karbon yang lebih rendah atau tidak sama sekali di negara asal mereka. Dengan memastikan bahwa harga karbon yang dibayar untuk emisi yang terkandung dalam barang impor setara dengan harga karbon yang berlaku untuk produksi domestik UE, CBAM berupaya menjaga agar tujuan iklim UE tidak dirusak oleh pergeseran emisi ke luar negeri.  

Prinsip "persaingan yang adil" ini menjadi argumen kunci UE dalam membenarkan CBAM, baik secara ekonomi maupun politik, baik kepada publik domestik maupun kepada mitra dagang internasional. Pembingkaian ini memposisikan CBAM bukan sebagai tarif proteksionis yang diskriminatif, melainkan sebagai mekanisme penyeimbang yang diperlukan untuk menjaga integritas kebijakan iklim dan daya saing industri UE. Sumber-sumber seperti dan secara eksplisit menyatakan bahwa CBAM bertujuan untuk "menyamakan kedudukan" dan memastikan "harga karbon impor setara dengan harga karbon produksi domestik." Ini adalah narasi yang sengaja dibangun untuk melawan tuduhan proteksionisme dan untuk mendapatkan dukungan dari industri domestik UE yang telah menanggung biaya karbon di bawah EU ETS.  

Efektivitas CBAM dalam mencegah kebocoran karbon secara nyata akan sangat bergantung pada beberapa faktor, termasuk cakupan sektor dan produk yang diaturnya, serta akurasi metodologi penghitungan emisi tertanam. Kebocoran karbon adalah isu yang kompleks. Jika CBAM hanya mencakup sektor-sektor tertentu pada tahap awal (seperti semen, besi dan baja, aluminium, pupuk, hidrogen, dan listrik ), ada risiko bahwa kebocoran karbon dapat bergeser ke sektor-sektor yang tidak tercakup atau ke produk-produk hilir yang menggunakan input dari sektor-sektor yang diatur CBAM. Selain itu, akurasi dalam penghitungan emisi yang terkandung dalam barang impor juga krusial. Jika emisi impor diremehkan, maka kebocoran karbon tidak akan sepenuhnya tertangani. Hal ini menyoroti tantangan implementasi yang berkelanjutan dan kebutuhan akan evaluasi serta penyesuaian kebijakan secara berkala untuk memastikan CBAM mencapai tujuannya secara efektif.  

2. Mekanisme Operasional dan Tahapan Implementasi CBAM

Implementasi CBAM oleh Uni Eropa dirancang secara bertahap, melibatkan fase transisi sebelum pemberlakuan penuh mekanisme definitif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan waktu bagi semua pihak yang terlibat, baik importir di UE maupun produsen di luar UE, untuk beradaptasi dengan persyaratan baru.

Fase Implementasi: Transisi (2023-2025) versus Definitif (mulai 2026)

CBAM diberlakukan dalam dua fase utama:

• Masa Transisi (Oktober 2023 - 31 Desember 2025): Fase ini berfokus pada pengumpulan data dan pelaporan. Importir barang yang termasuk dalam cakupan CBAM diwajibkan untuk melaporkan emisi GRK yang terkandung dalam produk impor mereka secara triwulanan. Selama periode ini, belum ada kewajiban finansial langsung berupa pembelian sertifikat CBAM. Penting untuk dicatat bahwa selama masa transisi ini, UE masih mengizinkan adanya alokasi gratis (free allowances) di bawah EU ETS untuk sektor-sektor tertentu di dalam UE. 

• Fase Definitif (mulai 1 Januari 2026): Mulai tanggal ini, CBAM akan diimplementasikan secara penuh. Importir akan diwajibkan untuk membeli dan menyerahkan sertifikat CBAM yang setara dengan jumlah emisi GRK yang terkandung dalam barang impor mereka. Kewajiban finansial ini akan menggantikan mekanisme pelaporan murni yang berlaku selama masa transisi.  

Fase transisi memainkan peran krusial sebagai periode pembelajaran dan adaptasi bagi importir UE dan eksportir non-UE. Periode ini memungkinkan pengumpulan data emisi yang komprehensif, pengujian sistem pelaporan, dan identifikasi potensi tantangan implementasi sebelum kewajiban finansial penuh diberlakukan. Data yang terkumpul selama fase ini akan menjadi sangat penting dalam membentuk metodologi akhir untuk penghitungan emisi, penetapan nilai default jika data aktual tidak tersedia, dan pertimbangan potensi perluasan cakupan sektor CBAM di masa depan. Kualitas dan kelengkapan data yang dilaporkan selama masa transisi akan secara langsung memengaruhi keadilan, transparansi, dan efektivitas CBAM ketika memasuki fase definitif.  

Berikut adalah tabel yang merangkum perbedaan utama antara fase transisi dan fase definitif CBAM:

Tabel 1: Perbandingan Fase Transisi dan Fase Definitif CBAM

Cara Kerja CBAM:

• Kewajiban Pelaporan Selama Masa Transisi dan Peran CBAM Transitional Registry Selama masa transisi, importir di UE memiliki kewajiban utama untuk melaporkan data emisi. Importir mengumpulkan dan menyerahkan laporan CBAM triwulanan ke dalam sebuah sistem elektronik yang disebut CBAM Transitional Registry. Laporan ini harus mencakup detail mengenai jumlah barang yang diimpor, total emisi GRK yang terkandung dalam barang tersebut (baik emisi langsung maupun tidak langsung), serta informasi mengenai harga karbon yang mungkin telah dibayar di negara asal produsen. 
  CBAM Transitional Registry berfungsi sebagai platform pusat yang memfasilitasi komunikasi dan pertukaran informasi antara Komisi Eropa, otoritas kompeten di negara-negara anggota UE, otoritas bea cukai, dan para pelapor (importir). Data yang dikumpulkan melalui registri ini akan dianalisis secara cermat selama periode transisi untuk mengevaluasi dan menyempurnakan mekanisme CBAM. Untuk memberikan fleksibilitas awal, hingga akhir tahun 2024, perusahaan diizinkan untuk memilih salah satu dari tiga metode pelaporan: (a) pelaporan penuh sesuai dengan metodologi baru yang ditetapkan UE (metode UE), (b) pelaporan berdasarkan metode yang setara yang mungkin sudah ada di negara pengekspor (dengan tiga opsi yang diakui), atau (c) pelaporan berdasarkan nilai referensi default yang disediakan oleh Komisi Eropa (metode ini hanya berlaku hingga Juli 2024). Namun, mulai 1 Januari 2025, hanya metode pelaporan UE yang akan diizinkan. 
  CBAM Transitional Registry bukan sekadar tempat penyimpanan data, melainkan infrastruktur data inti yang memungkinkan UE untuk menguji, mengevaluasi, dan menyempurnakan mekanisme CBAM sebelum implementasi penuh. Keberhasilannya dalam mengumpulkan data yang akurat dan komprehensif dari berbagai sumber akan sangat menentukan kelancaran transisi ke fase definitif dan efektivitas CBAM secara keseluruhan. Meskipun tidak ada kewajiban finansial langsung selama fase transisi, kewajiban pelaporan itu sendiri sudah membebankan biaya kepatuhan dan administratif pada pelaku usaha, terutama bagi eksportir di negara-negara berkembang. Negara-negara ini mungkin belum memiliki sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) yang canggih dan terstandarisasi seperti yang ada di UE. Hal ini berpotensi menjadi hambatan perdagangan non-tarif terselubung, yang dapat mempersulit akses pasar bagi produsen dari negara-negara tersebut. 
  
  

• Mekanisme Pembelian, Penyerahan, dan Validitas Sertifikat CBAM di Fase Definitif Memasuki fase definitif mulai 1 Januari 2026, mekanisme CBAM akan melibatkan kewajiban finansial bagi importir. Importir akan diwajibkan untuk membeli sertifikat CBAM yang harganya didasarkan pada harga rata-rata mingguan dari lelang alokasi EU ETS. Setelah itu, importir harus menyerahkan sejumlah sertifikat yang setara dengan total emisi GRK yang terkandung dalam produk impor mereka, setelah emisi tersebut diverifikasi oleh pihak ketiga yang terakreditasi. 
  Berbeda dengan alokasi dalam EU ETS, sertifikat CBAM ini tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder atau disimpan tanpa batas waktu (bankable). Setiap sertifikat CBAM memiliki masa berlaku selama dua tahun sejak tanggal pembelian. Importir memiliki opsi untuk menjual kembali maksimal sepertiga dari total sertifikat yang telah mereka beli pada tahun sebelumnya kepada otoritas yang berwenang. Sertifikat yang tidak digunakan dan telah melewati masa berlakunya akan dibatalkan oleh Komisi Eropa tanpa kompensasi pada tanggal 1 Juli setiap tahun untuk sertifikat yang dibeli dua tahun sebelumnya. Selain itu, importir diwajibkan untuk menjaga saldo sertifikat di akun CBAM mereka pada akhir setiap kuartal, dengan jumlah minimal setara dengan 80% dari emisi kumulatif barang yang telah mereka impor sejak awal tahun kalender tersebut. Terdapat usulan dalam Omnibus Simplification Package untuk mengurangi persyaratan saldo minimum ini menjadi 50%. 
  Keterkaitan harga sertifikat CBAM dengan harga EU ETS memastikan bahwa biaya karbon yang dihadapi oleh importir mencerminkan biaya yang juga dihadapi oleh produsen di dalam UE, sehingga menciptakan kesetaraan perlakuan. Namun, sifat non-tradabilitas sertifikat CBAM membedakannya secara signifikan dari mekanisme EU ETS dan membatasi fleksibilitas strategi kepatuhan yang dapat diterapkan oleh importir. Mekanisme penyerahan dan pembatalan sertifikat, ditambah dengan persyaratan saldo minimum triwulanan, menciptakan tekanan berkelanjutan bagi importir untuk secara akurat memperkirakan dan menutupi kewajiban emisi mereka. Hal ini tidak hanya mendorong manajemen risiko yang lebih baik tetapi juga dapat mendorong investasi jangka panjang dalam rantai pasokan yang lebih bersih guna mengurangi eksposur terhadap biaya CBAM di masa depan. 
  
  

• Metodologi Penghitungan Emisi Tertanam (Embedded Emissions): Data Aktual vs. Nilai Default Penghitungan emisi tertanam dalam barang impor merupakan aspek krusial dalam CBAM. Metodologi ini mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk penggunaan energi selama proses produksi, intensitas karbon dari sumber energi yang digunakan, dan kandungan karbon dalam bahan baku yang menjadi input produksi. Terdapat tiga sumber utama untuk faktor emisi yang dapat digunakan: pertama, data primer yang disediakan langsung oleh pemasok atau produsen barang (ini dianggap metode paling akurat dan diwajibkan oleh UE); kedua, faktor default yang diterbitkan oleh Komisi Eropa (ini merupakan nilai rata-rata untuk barang yang diimpor ke UE dan tidak spesifik untuk negara tertentu); dan ketiga, faktor regional yang juga disediakan oleh Komisi Eropa (faktor ini dianggap lebih andal daripada faktor default karena mempertimbangkan variasi global dalam praktik produksi dan bauran energi). 
  Selama periode pelaporan yang disederhanakan, yaitu hingga Juli 2024, perusahaan diizinkan menggunakan nilai default jika data aktual dari pemasok tidak tersedia. Namun, mulai Juli 2024 (atau menurut sumber lain seperti , mulai 1 Januari 2025), penggunaan data aktual yang diverifikasi dari produsen menjadi persyaratan wajib. Metode default, jika digunakan, mengasumsikan bahwa emisi per ton barang impor setara dengan rata-rata emisi per ton dari 10% produsen dengan emisi tertinggi di antara produsen UE untuk produk sejenis. Namun, perlu dicatat bahwa proposal dalam Omnibus Simplification Package menyebutkan bahwa nilai default akan ditetapkan berdasarkan intensitas emisi rata-rata dari sepuluh negara pengekspor dengan intensitas emisi tertinggi. Aturan rinci mengenai metodologi pemantauan, penetapan batas sistem (system boundaries), dan atribusi emisi ke produk tertentu dijabarkan dalam Lampiran III Implementing Regulation (EU) 2023/1773. 
  Transisi dari penggunaan nilai default ke kewajiban penggunaan data aktual merupakan tantangan signifikan, terutama bagi eksportir dari negara-negara yang kapasitas sistem MRV (Monitoring, Reporting, and Verification) nya belum berkembang dengan baik. Hal ini menggarisbawahi pentingnya kerja sama yang erat dalam rantai pasokan dan perlunya investasi dalam sistem pemantauan emisi yang andal di tingkat produsen. Penggunaan nilai default yang berpotensi lebih tinggi (karena didasarkan pada emiten terburuk atau negara pengekspor dengan emisi tertinggi) berfungsi sebagai insentif yang kuat bagi importir untuk secara proaktif mendapatkan data aktual dari pemasok mereka. Meskipun ini dapat mempercepat adopsi praktik pelaporan yang lebih baik secara global, terdapat risiko bahwa eksportir yang tidak mampu menyediakan data tersebut akan dikenai biaya yang lebih tinggi, terlepas dari kinerja emisi aktual mereka. Ini menciptakan tekanan signifikan pada produsen di luar UE untuk meningkatkan transparansi dan akurasi pelaporan emisi mereka. 
  
  

• Proses Pengurangan Biaya CBAM: Pengakuan Harga Karbon yang Telah Dibayar di Negara Asal (Mekanisme, Pembuktian, dan Verifikasi) Salah satu elemen penting dalam desain CBAM adalah ketentuan yang memungkinkan pengurangan biaya jika harga karbon telah dibayar di negara asal produk. Jika importir dapat membuktikan secara sah bahwa selama proses produksi barang impor tersebut harga karbon telah dibayar di negara pengekspor, maka jumlah sertifikat CBAM yang harus diserahkan akan dikurangi secara proporsional. Harga karbon yang telah dibayar di negara asal tersebut akan dikonversi ke mata uang Euro berdasarkan nilai tukar rata-rata tahun sebelumnya sebelum dikurangkan dari total kewajiban CBAM. 
  Untuk dapat mengklaim pengurangan ini, importir diwajibkan untuk menyimpan bukti pembayaran harga karbon tersebut, termasuk rincian mengenai setiap potongan harga (rebates) atau bentuk kompensasi lain yang mungkin telah diterima oleh produsen di negara asal terkait dengan harga karbon tersebut. Komisi Eropa dijadwalkan akan mengadopsi undang-undang pelaksana (implementing act) sebelum berakhirnya periode transisi untuk menetapkan aturan yang lebih terperinci mengenai mekanisme ini. Aturan tersebut akan mencakup prosedur konversi mata uang, persyaratan spesifik mengenai bukti yang diperlukan, dan definisi jenis-jenis potongan harga atau kompensasi yang akan diperhitungkan. Lebih lanjut, proposal dalam Omnibus Simplification Package mengindikasikan bahwa UE akan mengakui dan memberikan perkiraan konservatif untuk harga karbon yang dibayar di negara ketiga, termasuk negara-negara selain negara asal langsung produk, yang dapat dikurangkan dari kewajiban sertifikat CBAM. Selain itu, diusulkan juga pengenalan nilai default untuk harga karbon yang dibayar di luar negeri guna menyederhanakan proses bagi importir. 
  Mekanisme pengurangan ini merupakan aspek fundamental bagi klaim UE bahwa CBAM kompatibel dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), karena bertujuan untuk menghindari pengenaan harga karbon ganda pada produk yang sama. Namun, efektivitas dan keadilan mekanisme ini akan sangat bergantung pada bagaimana UE mendefinisikan "harga karbon yang telah dibayar secara efektif" dan sejauh mana sistem penetapan harga karbon di negara ketiga diakui sebagai setara atau sebanding dengan EU ETS. Ketidakpastian seputar kriteria pengakuan dan metodologi verifikasi untuk harga karbon yang dibayar di luar negeri dapat menciptakan hambatan signifikan bagi eksportir dari negara-negara yang sistem penetapan harga karbonnya berbeda secara substansial dari EU ETS (misalnya, perbedaan antara pajak karbon langsung dengan sistem cap-and-trade, atau perbedaan dalam cakupan sektoral dan tingkat harga). Hal ini berpotensi memicu perselisihan diplomatik dan sengketa perdagangan jika tidak dikelola dengan transparan dan adil.  

Sektor yang Tercakup dan Potensi Perluasan Lingkup di Masa Depan

Pada tahap awal implementasinya, CBAM mencakup sektor-sektor industri yang dianggap padat emisi dan memiliki risiko kebocoran karbon yang tinggi. Sektor-sektor awal ini meliputi Semen, Besi dan Baja, Aluminium, Pupuk, Listrik, dan Hidrogen. Pemilihan sektor-sektor ini didasarkan pada kontribusi signifikan mereka terhadap emisi GRK dan kerentanan mereka terhadap persaingan dari produsen di negara-negara dengan kebijakan iklim yang kurang ketat.  

Namun, cakupan CBAM tidak bersifat statis. Komisi Eropa dijadwalkan untuk melakukan evaluasi dan penilaian mengenai kemungkinan perluasan lingkup CBAM ke sektor-sektor tambahan setelah tahun 2026. Penilaian ini akan dilakukan pada akhir tahun 2025 dan berpotensi mencakup sektor-sektor seperti bahan kimia organik, plastik, dan bahan dasar organik lainnya. Tujuan jangka panjang UE adalah untuk secara bertahap mencakup semua barang dan sektor yang saat ini tunduk pada EU ETS ke dalam mekanisme CBAM pada tahun 2030. Perluasan ini juga dapat mencakup produk polimer dan berbagai bahan kimia organik lainnya.  

Pemilihan sektor awal yang terbatas merupakan pendekatan strategis dari UE untuk memaksimalkan dampak lingkungan awal CBAM dengan menargetkan sumber emisi terbesar, sambil secara bersamaan mengelola kompleksitas administratif yang terkait dengan implementasi kebijakan baru berskala besar ini. Prospek perluasan lingkup CBAM di masa depan menciptakan elemen ketidakpastian jangka panjang bagi industri-industri yang saat ini belum tercakup. Hal ini secara implisit mendorong kebutuhan akan strategi dekarbonisasi yang proaktif bahkan di sektor-sektor tersebut, sebagai langkah antisipasi terhadap potensi regulasi di masa mendatang. Efek riak ini dapat mendorong investasi dalam teknologi rendah karbon dan praktik berkelanjutan di berbagai sektor industri secara global, seiring dengan upaya UE untuk memperluas jangkauan kebijakan iklimnya.  

Berikut adalah tabel yang menyajikan sektor-sektor yang tercakup CBAM dan potensi perluasannya:

Tabel 2: Sektor Tercakup CBAM dan Potensi Perluasannya

Interaksi CBAM dengan Penghapusan Alokasi Gratis dalam EU ETS

Salah satu aspek fundamental dari desain CBAM adalah interaksinya yang erat dengan penghapusan bertahap alokasi emisi gratis di bawah EU ETS. CBAM dirancang untuk secara progresif menggantikan mekanisme alokasi gratis ini. Alokasi gratis untuk sektor-sektor industri yang tercakup oleh CBAM akan mulai dikurangi secara bertahap mulai tahun 2026 dan dijadwalkan akan dihapus sepenuhnya pada tahun 2034.  

Penting untuk dipahami bahwa CBAM hanya akan berlaku pada proporsi emisi dari barang impor yang tidak lagi menerima alokasi gratis di bawah EU ETS jika barang tersebut diproduksi di dalam UE. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan perlakuan yang adil dan setara antara produk impor dan produk domestik UE. Dengan kata lain, seiring dengan berkurangnya alokasi gratis bagi produsen UE, beban CBAM pada importir akan meningkat secara proporsional.  

Penghapusan alokasi gratis yang berjalan paralel dengan pengenalan CBAM merupakan inti dari mekanisme untuk menciptakan "level playing field" atau persaingan yang adil. Langkah ini memastikan bahwa baik produsen UE maupun importir secara bertahap akan menghadapi harga karbon penuh atas emisi yang dihasilkan atau terkandung dalam produk mereka. Dengan demikian, insentif untuk melakukan kebocoran karbon, yaitu memindahkan produksi ke negara dengan regulasi emisi yang lebih longgar, akan semakin berkurang. Kecepatan dan jadwal spesifik penghapusan alokasi gratis akan menjadi faktor krusial yang memengaruhi daya saing industri UE dan besarnya tekanan biaya yang dihadapi oleh importir. Setiap penyesuaian atau perubahan pada jadwal penghapusan alokasi gratis ini akan memiliki dampak langsung terhadap efektivitas CBAM sebagai instrumen kebijakan iklim dan juga terhadap implikasi ekonominya, baik bagi UE maupun bagi mitra dagangnya.

3. Analisis Dampak CBAM: Global, Regional, dan terhadap Negara Berkembang

Implementasi CBAM oleh Uni Eropa diperkirakan akan menimbulkan berbagai dampak ekonomi di tingkat global, regional, dan khususnya bagi negara-negara berkembang. Analisis mengenai dampak ini menunjukkan gambaran yang kompleks dan terkadang berbeda antar lembaga studi.

Penilaian Dampak Ekonomi Makro Global dan Regional

Berbagai lembaga telah melakukan penilaian terhadap dampak ekonomi makro CBAM. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memperkirakan bahwa dampak CBAM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Uni Eropa secara keseluruhan akan relatif netral jika dikombinasikan dengan reformasi EU ETS. OECD memproyeksikan penurunan PDB UE sebesar 0,29%, angka yang sama dengan skenario tanpa CBAM namun dengan kelanjutan alokasi gratis ETS. Hal ini disebabkan karena potensi kerugian di sektor-sektor hilir diimbangi oleh keuntungan di industri-industri yang dicakup langsung oleh CBAM. Lebih lanjut, OECD menyatakan bahwa sebagian besar mitra dagang non-UE justru dapat diuntungkan dari reformasi EU ETS yang dikombinasikan dengan CBAM, dengan mayoritas ekonomi non-UE diperkirakan akan mengalami dampak yang sedikit positif atau netral, berkisar antara 0% hingga 0,5% pertumbuhan PDB tambahan.  

Namun, studi lain seperti yang dilakukan oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) pada tahun 2021 menyajikan gambaran yang berbeda. Dengan asumsi harga karbon sebesar USD 88 per ton, UNCTAD memperkirakan bahwa negara-negara non-UE secara keseluruhan dapat mengalami kerugian pendapatan sebesar USD 14,2 miliar, sementara UE justru memperoleh keuntungan sebesar USD 5,9 miliar. Hal ini akan menghasilkan kerugian pendapatan bersih global sekitar USD 8,3 miliar. Beberapa analisis juga menyoroti potensi CBAM untuk memicu ketegangan perdagangan dan berdampak negatif pada kondisi makroekonomi global, misalnya dengan memengaruhi rantai pasokan global dan permintaan agregat, yang berpotensi meningkat menjadi perang dagang jika tidak dikelola dengan baik.  

Perbedaan signifikan dalam hasil penilaian dampak ekonomi makro CBAM ini, seperti yang terlihat antara analisis OECD dan UNCTAD, mengindikasikan kompleksitas yang inheren dalam memodelkan dampak kebijakan iklim-perdagangan. Perbedaan ini juga dapat mencerminkan potensi bias yang timbul dari asumsi model yang berbeda dan perspektif kelembagaan masing-masing lembaga studi. Oleh karena itu, penting bagi para pengambil kebijakan dan pelaku usaha untuk mempertimbangkan berbagai skenario dan merujuk pada beragam sumber analisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Meskipun dampak PDB agregat UE mungkin terlihat minimal dalam beberapa proyeksi, CBAM berpotensi menyebabkan pergeseran struktural yang signifikan dalam pola perdagangan global dan konfigurasi rantai nilai. Negara-negara dan sektor-sektor industri yang lebih lambat dalam beradaptasi dengan standar karbon yang lebih tinggi berisiko kehilangan pangsa pasar mereka di UE, sementara produsen yang lebih bersih dan lebih efisien secara karbon dapat memperoleh keunggulan kompetitif yang baru.  

Implikasi Khusus bagi Negara Berkembang dan Negara Kurang Berkembang (LDCs): Tantangan Keadilan Iklim, Potensi Diskriminasi, dan Rekomendasi Kebijakan (Pengecualian, Bantuan Teknis, Penggunaan Pendapatan CBAM)

CBAM menimbulkan kekhawatiran khusus terkait dampaknya terhadap negara-negara berkembang dan Negara Kurang Berkembang (LDCs). Banyak pihak berpendapat bahwa CBAM berisiko menghukum ekspor dari negara-negara berkembang secara tidak adil, mengingat keterbatasan kapasitas mereka dan kontribusi historis yang lebih kecil terhadap emisi global. Estimasi kerugian bagi negara berkembang akibat CBAM mencapai USD 10,2 miliar. Benua Afrika diproyeksikan menjadi salah satu kawasan yang paling terdampak negatif, dengan potensi penurunan PDB hingga 0,91% dan kontraksi ekspor ke UE hingga 5,72%. Negara-negara seperti Zimbabwe, Ukraina, Georgia, Mozambik, dan India diidentifikasi sebagai negara-negara yang paling terekspos terhadap dampak CBAM.  

Kekhawatiran utama yang muncul adalah mengenai kompatibilitas CBAM dengan prinsip-prinsip keadilan iklim, termasuk prinsip Tanggung Jawab Bersama Namun Berbeda dan Kapasitas Masing-Masing (CBDRRC) yang diakui secara internasional. Untuk mengatasi potensi dampak negatif ini, berbagai rekomendasi kebijakan telah diajukan. Rekomendasi tersebut mencakup pemberian pengecualian penuh dari kewajiban CBAM untuk LDCs, penerapan pengecualian bersyarat bagi negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah dengan menggunakan ambang batas tertentu (mirip dengan skema Generalized System of Preferences/GSP UE), serta pemanfaatan pendapatan yang dihasilkan dari CBAM untuk mendukung upaya dekarbonisasi di negara-negara berkembang.  

Uni Eropa sendiri telah menyatakan komitmennya untuk mendukung negara berkembang dan LDC dalam implementasi CBAM, upaya penghijauan industri mereka, dan transisi menuju sumber energi terbarukan. Dukungan ini akan diwujudkan melalui penyediaan bantuan teknis dan berbagai program, seperti inisiatif Global Gateway. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa pendapatan yang mungkin dihasilkan dari CBAM saat ini tidak secara spesifik dialokasikan atau di-earmark untuk membiayai program-program dukungan tersebut.  

Terdapat ketegangan fundamental antara tujuan CBAM untuk mendorong aksi iklim global dan potensi dampak regresifnya terhadap negara-negara berkembang. Negara-negara ini seringkali memiliki kapasitas finansial dan teknis yang terbatas untuk melakukan transisi hijau, serta memiliki kontribusi historis yang jauh lebih kecil terhadap akumulasi emisi GRK global dibandingkan negara-negara maju. Inilah inti dari perdebatan mengenai aspek keadilan iklim seputar CBAM. Bantuan teknis yang ditawarkan oleh UE merupakan salah satu upaya untuk menjembatani kesenjangan ini, namun pertanyaan mengenai kecukupan, aksesibilitas, dan sifat bantuan tersebut tetap relevan, terutama mengingat pendapatan CBAM tidak secara khusus diarahkan untuk mendukung negara-negara ini. Desakan kuat dari berbagai pihak agar pendapatan CBAM digunakan untuk pendanaan iklim internasional, khususnya bagi LDC, dapat menjadi kunci untuk mendapatkan penerimaan global yang lebih luas atas mekanisme ini dan untuk secara konkret mengatasi masalah keadilan. Namun, kurangnya komitmen eksplisit dari UE saat ini untuk mengalokasikan pendapatan CBAM untuk tujuan tersebut menunjukkan adanya tantangan politik internal di UE dalam menyeimbangkan berbagai prioritas anggaran.  

Efektivitas CBAM dalam Mendorong Pengurangan Emisi Karbon Global

Penilaian mengenai efektivitas CBAM dalam mendorong pengurangan emisi karbon secara global menunjukkan hasil yang bervariasi. OECD, misalnya, berpendapat bahwa dengan adanya CBAM, penurunan emisi global akan lebih signifikan. Jika dikombinasikan dengan reformasi EU ETS, emisi global diperkirakan akan menurun sebesar 0,54%, lebih besar dibandingkan penurunan sebesar 0,39% tanpa CBAM.  

Sebaliknya, studi UNCTAD pada tahun 2021 memberikan perspektif yang sedikit berbeda. Studi tersebut mengindikasikan bahwa jika CBAM diterapkan di atas harga karbon domestik UE sebesar USD 88 per ton, hal itu akan mengurangi emisi di luar UE sebesar 59 juta ton. Namun, pada saat yang sama, emisi di dalam UE justru diperkirakan akan meningkat sebesar 13 juta ton, sehingga menghasilkan pengurangan emisi bersih global hanya sebesar 45 juta ton. Pengurangan ini setara dengan hanya sekitar 6% dari total pengurangan emisi yang dihasilkan oleh mekanisme penetapan harga karbon UE itu sendiri. Komisi Eropa, dalam penilaiannya pada tahun 2021 mengenai desain awal CBAM, memproyeksikan bahwa kebijakan ini akan mengurangi emisi dari industri UE yang terdampak sebesar 1% pada tahun 2030, sementara emisi global dari industri-industri tersebut akan berkurang sebesar 0,4%. Analisis dari CSIS Indonesia juga menunjukkan bahwa penerapan CBAM memiliki efek yang terbatas terhadap total emisi karbon Indonesia, hanya menyumbang sekitar 1% dari pengurangan tingkat emisi karbon nasional secara keseluruhan. Meskipun demikian, penurunan ini dapat dianggap sebagai indikator potensial dari efektivitas CBAM dalam upaya mitigasi kebocoran karbon.  

Dari berbagai analisis tersebut, tampak bahwa efektivitas CBAM dalam mengurangi emisi global secara langsung mungkin bersifat marjinal jika dibandingkan dengan dampak dari kebijakan penetapan harga karbon domestik UE itu sendiri. Manfaat utama CBAM kemungkinan besar lebih terletak pada perannya dalam mencegah kebocoran karbon dan dalam menciptakan insentif bagi negara-negara lain untuk mengadopsi kebijakan iklim yang lebih ambisius, daripada menghasilkan pengurangan emisi global dalam jumlah besar secara langsung. Fenomena yang dikenal sebagai "Efek Brussels" (Brussels Effect), di mana UE melalui regulasinya mendorong negara lain untuk mengadopsi standar serupa, mungkin merupakan kontribusi paling signifikan dari CBAM terhadap aksi iklim global jangka panjang, bahkan jika pengurangan emisi langsung yang diatribusikan padanya terbatas. Keberhasilan dari efek ini akan sangat bergantung pada kredibilitas, konsistensi, dan keadilan dalam penerapan CBAM oleh UE. Jika CBAM berhasil mendorong negara lain untuk menerapkan harga karbon domestik mereka sendiri, sebagaimana disarankan oleh , maka dampak kumulatif globalnya bisa jauh lebih besar daripada pengurangan langsung yang disebabkan oleh CBAM itu sendiri. Ini merupakan dampak tidak langsung namun berpotensi transformatif.  

4. CBAM dan Indonesia: Implikasi Mendalam dan Respons Strategis

Implementasi CBAM oleh Uni Eropa membawa implikasi yang kompleks bagi Indonesia, baik dari sisi ekonomi makro, dampak sektoral, upaya pengurangan emisi nasional, hingga respons kebijakan yang perlu diambil.

Proyeksi Dampak Ekonomi terhadap Indonesia: Pertumbuhan, Ekspor, dan Kesejahteraan

Secara umum, studi awal mengindikasikan bahwa dampak langsung CBAM terhadap output ekonomi Indonesia secara keseluruhan diperkirakan kecil. Sebuah analisis menyebutkan bahwa kebijakan ini berpotensi mengurangi total ekspor Indonesia hanya sekitar 0,1% dan memberikan kontribusi tambahan yang sangat minimal terhadap PDB Indonesia, yaitu sebesar 0,0002%. Namun, di balik angka makro yang tampak kecil ini, CBAM diproyeksikan akan memberikan dampak negatif pada beberapa indikator kesejahteraan di Indonesia. Hal ini terutama disebabkan oleh potensi konsekuensi buruk terhadap output industri pada sektor-sektor spesifik yang dicakup oleh CBAM, serta potensi pengurangan surplus konsumen akibat kenaikan berbagai indeks harga sebagai imbas dari biaya karbon tambahan.  

Beberapa faktor yang menyebabkan dampak ekonomi makro yang relatif minimal pada Indonesia antara lain adalah lingkup produk yang pada tahap awal dikenai penyesuaian tarif CBAM masih terbatas, serta pangsa ekspor Indonesia ke Uni Eropa untuk produk-produk terkait CBAM tersebut juga relatif kecil dibandingkan total ekspor Indonesia atau total impor UE. Meskipun Uni Eropa bukan merupakan pasar ekspor utama Indonesia untuk sebagian besar komoditas yang saat ini dicakup oleh CBAM, potensi perluasan cakupan produk CBAM di masa mendatang tetap menjadi sumber kekhawatiran yang perlu diantisipasi.  

Dampak makroekonomi CBAM yang tampak kecil bagi Indonesia secara keseluruhan berpotensi menutupi kerentanan sektoral yang lebih signifikan. Industri-industri tertentu yang memiliki ketergantungan ekspor yang tinggi ke pasar UE atau yang memiliki intensitas karbon tinggi dalam proses produksinya akan menghadapi tekanan yang jauh lebih besar dibandingkan sektor lain. Lebih jauh lagi, fokus analisis pada dampak PDB jangka pendek mungkin kurang memperhitungkan biaya adaptasi jangka panjang yang harus ditanggung oleh industri Indonesia untuk mempertahankan daya saingnya di pasar global. Biaya ini mencakup investasi dalam teknologi hijau, pengembangan sistem MRV, dan penyesuaian proses produksi, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat memengaruhi profitabilitas, investasi, dan potensi hilangnya peluang pasar di masa depan jika gagal melakukan dekarbonisasi secara efektif.  

Analisis Dampak Sektoral Spesifik di Indonesia (misalnya, Kimia, Logam Fero)

Analisis menunjukkan bahwa output industri Indonesia pada komoditas-komoditas yang dipilih dan dicakup oleh CBAM akan menjadi yang paling terdampak. Secara spesifik, sektor-sektor yang diperkirakan akan mengalami dampak buruk meliputi produk kimia dan produk logam fero (besi dan baja). Ekspor produk aluminium serta besi dan baja dari Indonesia ke Uni Eropa diperkirakan akan sangat terpengaruh, mengingat UE merupakan salah satu pasar utama untuk komoditas tersebut. Sebagai gambaran, sekitar 27% dari total ekspor aluminium Indonesia (senilai sekitar USD 2,7 miliar) dan 38% dari total ekspor baja Indonesia (senilai sekitar USD 3,7 miliar) ditujukan ke pasar UE. Lebih lanjut, studi lain mengindikasikan bahwa produk aluminium serta besi dan baja Indonesia saat ini berada dalam posisi "lost opportunity" atau kehilangan peluang di pasar UE, yang mengisyaratkan adanya tantangan daya saing bahkan sebelum implementasi penuh CBAM.  

Sektor logam dan kimia Indonesia tampaknya menghadapi tantangan berlapis dari pemberlakuan CBAM. Pertama, adanya ketergantungan ekspor yang cukup tinggi ke pasar UE untuk beberapa produk spesifik. Kedua, potensi intensitas karbon yang tinggi dalam proses produksi, terutama jika industri-industri ini masih sangat bergantung pada sumber energi berbasis batu bara, yang umum di Indonesia. Ketiga, tingkat harga karbon domestik di Indonesia yang saat ini masih relatif rendah dibandingkan dengan standar UE. Kombinasi dari ketiga faktor ini menciptakan tingkat kerentanan yang tinggi bagi sektor-sektor tersebut terhadap dampak negatif CBAM. Dampak CBAM ini dapat mendorong terjadinya diversifikasi pasar ekspor bagi industri Indonesia yang terkena dampak, sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada pasar UE. Namun, di sisi lain, tekanan dari CBAM juga berpotensi memacu inovasi dan investasi dalam upaya dekarbonisasi, terutama jika didukung oleh kebijakan dan insentif yang tepat di tingkat domestik.  

Pengaruh terhadap Target dan Upaya Pengurangan Emisi Karbon Nasional

Penerapan CBAM oleh UE diperkirakan memiliki efek yang terbatas secara langsung terhadap total emisi karbon nasional Indonesia. Studi mengindikasikan bahwa kebijakan ini hanya akan berkontribusi pada sekitar 1% pengurangan dari keseluruhan tingkat emisi karbon di Indonesia. Meskipun angka ini relatif kecil, penurunan tersebut dapat berfungsi sebagai salah satu indikator potensial mengenai efektivitas CBAM dalam upaya mitigasi risiko kebocoran karbon secara global. Sebagai konteks, Indonesia sendiri telah memperbarui komitmen iklimnya melalui dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC), dengan menargetkan pengurangan emisi sebesar 31,89% melalui upaya sendiri (tanpa syarat) dan hingga 43,2% dengan dukungan internasional pada tahun 2030.  

Meskipun dampak langsung CBAM terhadap total emisi nasional Indonesia mungkin tidak signifikan, tekanan tidak langsung yang ditimbulkannya dapat mendorong pemerintah dan pelaku industri di Indonesia untuk meninjau kembali dan memperkuat kebijakan iklim domestik. Hal ini diperlukan agar kebijakan nasional lebih selaras dengan standar internasional yang berkembang dan untuk mempertahankan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar global. CBAM, dalam hal ini, dapat bertindak sebagai pendorong eksternal (external driver) bagi penguatan kebijakan domestik, bukan semata-mata karena dampak langsungnya terhadap angka emisi nasional, melainkan lebih karena implikasi perdagangan dan reputasi internasional yang ditimbulkannya. Kegagalan untuk secara signifikan mengurangi intensitas karbon di sektor-sektor industri yang tercakup oleh CBAM tidak hanya akan mengakibatkan pengenaan biaya CBAM yang lebih tinggi bagi eksportir Indonesia, tetapi juga berpotensi menghambat pencapaian target NDC nasional. Mengingat kontribusi penting sektor industri terhadap total emisi GRK nasional, sinergi negatif dapat terjadi jika tidak ada tindakan dekarbonisasi yang serius di sektor ini.  

Respons Kebijakan Indonesia:

• Pengembangan Pajak Karbon Domestik dan Bursa Karbon (IDXCarbon) Sebagai respons terhadap perkembangan global terkait penetapan harga karbon, termasuk antisipasi terhadap CBAM UE, Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengembangkan instrumen kebijakan karbon domestik. Pemerintah Indonesia sedang dalam proses mematangkan regulasi mengenai pajak karbon. Rencana awal menyebutkan penerapan pajak karbon sekitar USD 2 per ton CO2 ekuivalen (tCO2​e), yang implementasinya telah beberapa kali ditunda dan kini direncanakan untuk tahun 2025. 
  Selain rencana pajak karbon, Pemerintah Indonesia juga telah meluncurkan Bursa Karbon Indonesia, yang dikenal sebagai IDXCarbon, pada bulan September 2023. Lebih lanjut, Indonesia juga tengah mengembangkan Sistem Perdagangan Emisi (ETS) domestik. Pengembangan ETS ini bahkan dilakukan dengan adanya kerja sama dengan pihak Uni Eropa, di mana salah satu motivasi utamanya adalah agar kredit karbon yang dihasilkan dari ETS domestik nantinya dapat digunakan untuk mengimbangi atau mengurangi tarif CBAM yang dikenakan pada produk ekspor Indonesia. Tahap pertama implementasi ETS di Indonesia, yang berlangsung dari tahun 2023 hingga 2024, telah mencakup Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara dengan kapasitas lebih dari 100 MW. 
  Peluncuran IDXCarbon dan adanya rencana penerapan pajak karbon serta pengembangan ETS menunjukkan adanya kesadaran dari pihak pemerintah Indonesia mengenai perlunya mekanisme penetapan harga karbon di tingkat domestik. Namun, tingkat harga karbon yang direncanakan (sekitar USD 2/tCO2​e) dan adanya penundaan dalam implementasi pajak karbon menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas instrumen-instrumen ini dalam merespons tekanan dari CBAM UE secara memadai. Harga sertifikat CBAM akan terkait langsung dengan harga di EU ETS, yang jauh lebih tinggi, berkisar antara EUR 60 hingga EUR 90 per tCO2​e. Kesenjangan harga yang signifikan ini menunjukkan adanya ketidakselarasan yang substansial. Meskipun demikian, kerja sama Indonesia dengan UE dalam mengembangkan ETS dapat dipandang sebagai langkah strategis. Upaya ini berpotensi memastikan bahwa sistem penetapan harga karbon domestik Indonesia di masa depan dapat diakui di bawah kerangka CBAM, yang pada akhirnya dapat mengurangi beban finansial bagi para eksportir Indonesia. Namun, hal ini akan memerlukan komitmen jangka panjang dari Indonesia untuk terus meningkatkan ambisi kebijakan iklimnya dan menyelaraskan standar teknisnya dengan praktik internasional. 
  
  

• Analisis Kritis terhadap Efektivitas IDXCarbon dalam Mitigasi Dampak CBAM Efektivitas IDXCarbon sebagai instrumen untuk memitigasi dampak CBAM bagi eksportir Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dan kritik. Studi menunjukkan bahwa implementasi pajak karbon domestik sebagai respons kebijakan, terutama dengan tarif yang diusulkan sebesar USD 2 per ton CO2, diperkirakan tidak akan secara substansial mengurangi emisi karbon di Indonesia atau memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya dekarbonisasi nasional. Tarif yang rendah ini, ditambah dengan penundaan implementasinya, dikhawatirkan tidak akan cukup kuat untuk mendorong perubahan perilaku dan investasi yang diperlukan untuk pengurangan emisi skala besar. 
  Climate Action Tracker (CAT) bahkan menilai kebijakan dan tindakan iklim Indonesia secara keseluruhan sebagai "Sangat Tidak Cukup" (Critically Insufficient), dengan proyeksi emisi tahun 2030 yang justru cenderung meningkat dan adanya kemungkinan penurunan target bauran energi terbarukan nasional. Meskipun IDXCarbon dirancang untuk memfasilitasi perdagangan kredit karbon baik di pasar wajib (compliance market) maupun pasar sukarela (voluntary market) , efektivitasnya dalam konteks CBAM akan sangat terbatas jika tidak didukung oleh kebijakan penetapan harga karbon wajib (baik melalui pajak karbon yang mengikat maupun ETS dengan batas emisi atau cap yang ketat) dengan tingkat harga yang mendekati atau setidaknya sebanding dengan harga karbon di Uni Eropa. Pasar karbon yang bersifat sukarela saja, atau pasar wajib dengan harga karbon yang sangat rendah, tidak akan cukup untuk melindungi eksportir Indonesia dari biaya CBAM yang signifikan. 
  Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas IDXCarbon dalam memitigasi dampak CBAM akan sangat bergantung pada kerangka kebijakan yang lebih luas. Tanpa adanya "tongkat" berupa pajak karbon yang progresif dan meningkat secara berkala, serta ETS dengan cap yang ambisius, IDXCarbon berisiko menjadi mekanisme yang kurang bergigi. Fokus Indonesia pada pengembangan ETS dan IDXCarbon saat ini mungkin lebih bertujuan untuk membangun infrastruktur pasar dan kapasitas kelembagaan domestik dalam jangka panjang, daripada menjadi solusi instan jangka pendek untuk menghadapi tekanan CBAM. Keberhasilan jangka panjang dari instrumen-instrumen ini akan sangat ditentukan oleh kemauan politik pemerintah untuk menetapkan harga karbon yang bermakna secara ekonomi dan memperluas cakupan wajibnya ke lebih banyak sektor industri. 
  
  

• Strategi Adaptasi Industri Nasional Menghadapi implementasi CBAM, industri nasional Indonesia perlu mengadopsi berbagai strategi adaptasi untuk mempertahankan daya saing dan mengurangi potensi dampak negatif. Secara umum, terdapat dorongan bagi industri Indonesia untuk segera beralih ke penggunaan energi hijau dan melakukan transisi menuju praktik industri yang lebih bersih dan berkelanjutan. Perusahaan-perusahaan yang mampu memenuhi standar CBAM dan standar Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) lebih awal diproyeksikan akan mendapatkan keuntungan berupa premium harga dan kemitraan strategis yang lebih baik. 
  Beberapa strategi adaptasi spesifik yang telah atau sedang dipertimbangkan dan diimplementasikan oleh industri di Indonesia meliputi:
  
  

1. Dekarbonisasi Industri Baja: Upaya ini mencakup transisi ke penggunaan jenis tungku yang lebih efisien dan rendah emisi, seperti Tanur Busur Listrik (Electric Arc Furnace - EAF), serta peningkatan fasilitas produksi yang sudah ada. Pengembangan teknologi EAF dan pemanfaatan hidrogen hijau diidentifikasi sebagai teknologi kunci untuk peta jalan dekarbonisasi industri baja nasional Indonesia. Sebagai contoh, PT Gunung Raja Paksi (GRP) telah mengumumkan strategi baja rendah karbon yang berfokus pada pengurangan jejak karbon melalui optimalisasi efisiensi EAF, penggunaan sumber energi terbarukan, dan prioritas pada produksi produk baja rendah karbon dengan kandungan material daur ulang yang lebih tinggi.  

2. Efisiensi dan Transisi Energi di Industri Aluminium: PT INALUM, sebagai produsen aluminium utama di Indonesia, berencana untuk memperluas kapasitas produksinya sambil berupaya mempertahankan atau bahkan menurunkan intensitas karbon. Strategi ini akan dicapai melalui investasi pada pembangkit listrik tenaga air tambahan dan melakukan retrofit pada fasilitas yang ada untuk meningkatkan efisiensi energi.  

3. Peta Jalan Dekarbonisasi Industri Pupuk: PT Pupuk Indonesia telah menyusun peta jalan pengurangan emisi jangka panjang hingga tahun 2060. Peta jalan ini mencakup berbagai inisiatif, seperti program efisiensi energi, pengembangan teknologi produksi rendah karbon, peningkatan penggunaan sumber energi terbarukan, revitalisasi pabrik (contohnya proyek Pusri 3B yang bertujuan mengurangi konsumsi energi), dan pengembangan produksi amonia hijau.  

4. Mengatasi Tantangan di Industri Semen: Industri semen di Indonesia saat ini menghadapi tantangan berupa kelebihan pasokan. Dalam konteks CBAM dan keberlanjutan, upaya dekarbonisasi di sektor ini memerlukan langkah-langkah seperti penggunaan substitusi klinker yang lebih berkelanjutan, pemanfaatan bahan bakar alternatif, peningkatan efisiensi energi termal dan listrik, serta eksplorasi teknologi Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS).  

5. Dukungan Kebijakan Pemerintah: Pemerintah Indonesia juga menjajaki berbagai mekanisme untuk mendukung adaptasi industri, termasuk kemungkinan pemberian perlakuan istimewa untuk produk hijau yang telah tersertifikasi, penyediaan manfaat ekspor yang dikaitkan dengan pencapaian metrik keberlanjutan tertentu, serta pengembangan solusi pendanaan untuk mengurangi risiko inovasi teknologi hijau di tingkat perusahaan. 
   
   Dari berbagai inisiatif ini, terlihat adanya kesadaran yang berkembang di antara perusahaan-perusahaan besar Indonesia di sektor-sektor yang berpotensi terdampak CBAM mengenai urgensi dekarbonisasi. Dorongan ini tidak hanya datang dari CBAM, tetapi juga dari meningkatnya permintaan global akan produk-produk yang lebih ramah lingkungan. Meskipun demikian, tantangan signifikan terkait pendanaan investasi hijau dan kebutuhan akan dukungan kebijakan yang konsisten dan memadai dari pemerintah tetap menjadi faktor krusial. Strategi adaptasi industri Indonesia terhadap CBAM idealnya memerlukan pendekatan ganda yang sinergis: investasi teknologi dan inovasi proses oleh pihak perusahaan, yang didukung oleh kerangka kebijakan yang kondusif dari pemerintah. Kebijakan ini dapat berupa penetapan harga karbon yang efektif, pemberian insentif untuk adopsi teknologi hijau, dan pengembangan standar produk hijau nasional. Tanpa adanya sinergi antara upaya sektor swasta dan dukungan pemerintah, upaya adaptasi berisiko bersifat sporadis dan kurang efektif dalam menghadapi tantangan CBAM. Perlu juga dicermati bahwa kebijakan hilirisasi mineral Indonesia, yang bertujuan meningkatkan nilai tambah domestik, dapat secara tidak sengaja meningkatkan jejak karbon industri terkait (misalnya, nikel untuk baja tahan karat) jika tidak diimbangi dengan investasi masif dalam energi bersih dan teknologi rendah karbon. CBAM dapat memperumit strategi hilirisasi ini, khususnya untuk produk yang ditujukan ke pasar Uni Eropa.  

Berikut adalah tabel yang menyajikan estimasi dampak ekonomi CBAM terhadap Indonesia dan perbandingan respons kebijakan karbon Indonesia:

Tabel 3: Estimasi Dampak Ekonomi CBAM terhadap Indonesia (Makro dan Sektoral)

Tabel 4: Perbandingan Respons Kebijakan Karbon Indonesia dengan Potensi Biaya CBAM

5. Dampak CBAM pada Sektor Industri Utama Global

Implementasi CBAM oleh Uni Eropa tidak hanya berdampak pada negara-negara pengekspor secara umum, tetapi juga secara spesifik memengaruhi berbagai sektor industri utama di tingkat global. Tekanan untuk dekarbonisasi dan potensi biaya tambahan akibat CBAM mendorong perubahan signifikan dalam praktik produksi, investasi teknologi, dan dinamika pasar di sektor-sektor ini.

• Industri Semen Industri semen global menghadapi tantangan besar akibat kenaikan biaya karbon yang dipicu oleh kebijakan seperti CBAM dan EU ETS. Hal ini diperkirakan akan menyebabkan kenaikan harga semen secara umum, karena produsen harus menanggung biaya emisi atau berinvestasi dalam teknologi dekarbonisasi yang mahal. Dalam konteks ini, penyelarasan pasar karbon antar yurisdiksi, seperti antara Inggris dan UE, menjadi penting untuk menciptakan persaingan yang lebih adil dan mengurangi risiko kebocoran karbon. Namun, adopsi semen rendah karbon di tingkat pengguna dalam rantai konstruksi masih menghadapi berbagai tantangan. 
  Meskipun demikian, tekanan ini juga mendorong inovasi. Proyek-proyek seperti Project OZ di Amerika Serikat, yang mengembangkan teknologi kiln modular canggih, bertujuan untuk secara signifikan mengurangi emisi karbon dalam produksi semen. Kebijakan seperti ETS dan CBAM, pada intinya, dirancang untuk memberikan insentif bagi pengurangan emisi GRK sekaligus mencegah kebocoran karbon, yang menciptakan implikasi signifikan bagi strategi dan operasional industri semen secara global. CBAM mempercepat tekanan pada industri semen global untuk berinovasi melampaui praktik-praktik tradisional yang padat emisi. Kenaikan biaya karbon memaksa dilakukannya evaluasi ulang terhadap model bisnis yang ada dan mendorong investasi dalam teknologi-teknologi baru seperti Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) serta formulasi semen alternatif, contohnya semen LC3 (Limestone Calcined Clay Cement) yang memiliki potensi pengurangan emisi signifikan. Fragmentasi dalam lanskap peraturan dekarbonisasi global berarti bahwa perusahaan semen multinasional akan menghadapi kompleksitas kepatuhan yang cukup besar. Kemampuan untuk menavigasi berbagai prioritas dan jadwal dekarbonisasi yang berbeda di berbagai pasar akan menjadi faktor penentu daya saing utama di masa depan. 
  
  

• Industri Besi dan Baja CBAM diperkirakan akan meningkatkan biaya impor produk besi dan baja ke pasar Uni Eropa. Hal ini akan mendorong produsen non-UE untuk segera mengurangi emisi karbon dalam proses produksi mereka atau berisiko kehilangan pangsa pasar di UE. Meskipun produsen baja di UE akan mendapatkan perlindungan dari impor murah yang beremisi tinggi, mereka sendiri juga menghadapi tantangan akibat kenaikan biaya yang terkait dengan EU ETS dan CBAM. Kondisi ini menggarisbawahi perlunya investasi besar dalam teknologi produksi rendah karbon, seperti proses pembuatan baja berbasis hidrogen hijau dan peningkatan penggunaan tanur busur listrik (Electric Arc Furnace - EAF) yang lebih efisien dan ramah lingkungan. 
  Di sisi lain, CBAM juga dilihat sebagai peluang bagi industri baja untuk mempercepat upaya pengurangan emisi dan memenuhi permintaan konsumen yang terus meningkat akan produk yang lebih ramah lingkungan. Untuk itu, pengembangan sistem yang kuat dan transparan untuk melacak emisi di seluruh operasi dan rantai pasokan menjadi sangat penting. Namun, terdapat isu teknis yang perlu diperhatikan, yaitu "DRI Loophole". Sistem alokasi gratis yang berlaku saat ini di bawah EU ETS berpotensi menciptakan celah (loophole) untuk produk baja panjang di bawah CBAM. Hal ini dapat menghasilkan nilai CBAM yang negatif untuk porsi Direct Reduced Iron (DRI) dari produk baja impor yang dibuat dari DRI menggunakan gas alam. Sementara itu, produsen Eropa yang menggunakan EAF dengan bahan baku skrap (besi tua) tetap membayar emisi mereka namun menerima alokasi gratis yang jauh lebih sedikit. Salah satu solusi yang diusulkan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menghitung alokasi gratis berdasarkan output baja jadi, bukan berdasarkan bahan perantara seperti DRI atau hot metal. 
  CBAM secara fundamental mengubah paradigma ekonomi dalam produksi baja global. Kebijakan ini tidak hanya memengaruhi struktur biaya tetapi juga mendorong pergeseran teknologi menuju metode produksi yang lebih bersih (seperti penggunaan hidrogen hijau dan EAF) dan secara signifikan meningkatkan pentingnya transparansi data emisi di seluruh rantai pasokan. Adanya "DRI loophole" menyoroti bagaimana interaksi yang kompleks antara mekanisme CBAM dan detail teknis dalam sistem alokasi gratis EU ETS dapat menciptakan konsekuensi yang tidak diinginkan dan potensi distorsi pasar. Hal ini menggarisbawahi perlunya tinjauan kebijakan yang cermat dan berkelanjutan serta penyesuaian regulasi untuk memastikan CBAM mencapai tujuannya tanpa menciptakan celah baru yang dapat dimanfaatkan. 
  
  

• Industri Aluminium Sektor aluminium Eropa menghadapi tantangan yang signifikan akibat pemberlakuan CBAM. Industri ini bersifat padat elektro (membutuhkan banyak energi listrik), beroperasi sebagai price taker (tidak dapat menentukan harga pasar) di pasar global yang sangat kompetitif, dan Eropa sendiri sangat bergantung pada impor untuk memenuhi lebih dari 50% kebutuhan aluminiumnya. Implementasi CBAM akan menyebabkan produsen aluminium di Eropa kehilangan alokasi gratis di bawah EU ETS yang selama ini mereka terima, dan pada saat yang sama akan menaikkan harga semua transaksi aluminium di pasar Eropa, baik untuk produk primer maupun skrap, baik yang diimpor maupun yang diproduksi secara lokal. 
  Terdapat kekhawatiran besar bahwa CBAM justru akan menyebabkan lebih banyak kebocoran karbon, bukan menguranginya. Hal ini disebabkan karena produksi produk-produk berbasis aluminium berpotensi pindah ke wilayah-wilayah di luar UE yang tidak memiliki biaya karbon yang setara, sehingga UE kemudian akan mengimpor produk jadi. Asosiasi European Aluminium bahkan secara tegas menyerukan agar emisi tidak langsung (emisi dari pembangkit listrik yang digunakan untuk produksi) dikecualikan dari perhitungan CBAM untuk produk aluminium. Alasan utamanya adalah kesulitan dalam mencerminkan biaya emisi tidak langsung ini secara akurat dan adanya risiko pengelakan, misalnya melalui praktik resource shuffling (pengalihan sumber daya rendah karbon secara selektif untuk produk ekspor ke UE sementara produksi tinggi karbon tetap berjalan untuk pasar lain). Penyertaan emisi tidak langsung dalam CBAM dikhawatirkan dapat membuat harga aluminium menjadi terlalu mahal untuk diproses lebih lanjut di Eropa, yang pada akhirnya akan mendorong substitusi aluminium dengan bahan alternatif lain yang mungkin kurang sirkular atau lebih berat, seperti baja untuk otomotif atau plastik untuk kemasan. 
  Industri aluminium menghadapi dilema unik di bawah CBAM karena karakteristiknya yang padat energi dan tingginya ketergantungan Eropa pada pasokan impor. Keputusan mengenai penyertaan atau pengecualian emisi tidak langsung dalam perhitungan CBAM menjadi titik pertikaian kritis yang dapat secara signifikan memengaruhi daya saing global dan bahkan keberlangsungan produksi aluminium primer di Eropa. Perdebatan seputar perlakuan emisi tidak langsung dalam CBAM untuk sektor aluminium ini menggarisbawahi tantangan yang lebih luas dalam merancang kebijakan iklim yang efektif dan adil untuk sektor-sektor yang terintegrasi secara global, memiliki rantai nilai yang kompleks, dan menggunakan beragam sumber energi dengan jejak karbon yang berbeda-beda. Solusi "satu ukuran untuk semua" kemungkinan besar tidak akan berhasil dan dapat menimbulkan distorsi yang tidak diinginkan. 
  
  

• Industri Pupuk CBAM berpotensi memberikan insentif bagi perusahaan-perusahaan di luar Uni Eropa yang telah melakukan investasi dalam upaya dekarbonisasi proses produksi mereka. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong inovasi lebih lanjut dalam pengembangan alternatif pupuk rendah karbon. Memasuki fase definitif, CBAM kemungkinan akan meningkatkan permintaan pasar terhadap pupuk rendah karbon, yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan skala produksi produk-produk tersebut. 
  Bagi importir di Uni Eropa, CBAM akan membawa konsekuensi berupa peningkatan biaya pengadaan pupuk. Selain itu, terdapat potensi kenaikan biaya di tingkat hilir yang dapat berimbas pada petani sebagai pengguna akhir dan bahkan konsumen produk pertanian. Di sisi lain, eksportir pupuk ke pasar Uni Eropa juga perlu beradaptasi. Mereka dituntut untuk meningkatkan kemampuan pelaporan data emisi, terus berinovasi dalam teknologi produksi, dan melakukan investasi dalam praktik keberlanjutan guna mempertahankan daya saing mereka di pasar UE yang semakin sadar lingkungan. Pada intinya, CBAM, yang bekerja sinergis dengan EU ETS, bertujuan untuk menyamakan kedudukan terkait harga karbon antara pupuk impor dan pupuk yang diproduksi di Eropa. 
  Dengan demikian, CBAM berpotensi mengubah lanskap pasar pupuk global dengan menciptakan semacam premi untuk produk-produk rendah karbon dan mendorong investasi dalam teknologi produksi yang lebih bersih, seperti pengembangan amonia hijau. Hal ini dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi produsen yang proaktif dalam agenda dekarbonisasi. Namun, dampak CBAM terhadap harga pangan global menjadi salah satu kekhawatiran signifikan, terutama bagi negara-negara berkembang yang sangat bergantung pada impor pupuk. Kenaikan biaya pupuk akibat CBAM berpotensi memperburuk situasi kerawanan pangan di berbagai belahan dunia jika tidak diimbangi dengan dukungan konkret untuk praktik pertanian berkelanjutan dan fasilitasi akses terhadap alternatif pupuk rendah karbon yang terjangkau. 
  
  

• Industri Hidrogen Implementasi CBAM diperkirakan akan memberikan dorongan positif bagi pengembangan pasar hidrogen hijau, yaitu hidrogen yang diproduksi menggunakan sumber energi terbarukan. Hal ini disebabkan karena hidrogen hijau memiliki jejak karbon yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan hidrogen yang diproduksi dari bahan bakar fosil (seperti hidrogen abu-abu atau biru). Dengan adanya CBAM, biaya produksi hidrogen konvensional yang padat emisi akan meningkat ketika diimpor ke UE, sehingga membuat hidrogen hijau menjadi alternatif yang lebih kompetitif secara ekonomi. 
  Kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi dalam teknologi produksi hidrogen berbasis elektrolisis, baik di dalam maupun di luar Uni Eropa. Secara umum, CBAM akan memengaruhi sektor hidrogen dengan cara menetapkan harga atas emisi karbon yang terkait dengan proses produksi hidrogen di negara-negara di luar Uni Eropa. 
  CBAM, dalam konteks ini, berfungsi sebagai pendorong pasar yang signifikan untuk hidrogen hijau dengan secara efektif mengenakan biaya tambahan pada hidrogen abu-abu atau biru yang memiliki intensitas emisi tinggi. Langkah ini berpotensi mempercepat transisi global menuju ekonomi hidrogen yang lebih bersih dan berkelanjutan. Namun, pengembangan pasar hidrogen hijau global yang didorong oleh CBAM ini akan memerlukan adanya standar internasional yang jelas dan diakui bersama untuk proses sertifikasi dan metodologi penghitungan emisi hidrogen. Tanpa adanya standar global semacam itu, terdapat risiko praktik greenwashing (klaim ramah lingkungan yang tidak berdasar) atau munculnya ketidakefisienan pasar akibat informasi yang asimetris dan kurangnya komparabilitas. Kebutuhan akan sistem sertifikasi ini tersirat dalam dokumen Komisi Eropa yang menyebutkan bahwa hidrogen yang disertifikasi sebagai "Renewable Fuel of Non-Biological Origin" (RFNBO) di bawah Renewable Energy Directive (RED II) UE dapat menunjukkan nol emisi tidak langsung, yang mengindikasikan pentingnya skema sertifikasi yang kredibel.  

6. Reaksi Internasional dan Aspek Hukum Perdagangan

Pemberlakuan CBAM oleh Uni Eropa telah memicu beragam reaksi dari komunitas internasional dan menimbulkan pertanyaan signifikan terkait aspek hukum perdagangan global, khususnya kompatibilitasnya dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Tanggapan dari Negara-Negara Non-UE (misalnya, Tiongkok, India, Rusia, AS, Inggris, Turki, Australia, Kanada, Korea Selatan, Afrika Selatan)

Reaksi internasional terhadap CBAM sangat beragam, mencerminkan perbedaan kepentingan ekonomi, tingkat ambisi iklim, dan kapasitas adaptasi di berbagai negara. Beberapa negara, seperti Inggris dan Australia, dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk memperkenalkan mekanisme pungutan karbon perbatasan mereka sendiri. Kanada mungkin akan memilih jalur perjanjian bilateral dengan UE, sementara Korea Selatan sedang mempertimbangkan untuk melakukan penyesuaian pada sistem perdagangan emisi (ETS) domestiknya.  

Di sisi lain, terdapat juga skeptisisme dan oposisi yang kuat. Afrika Selatan, misalnya, menyebut CBAM sebagai kebijakan yang diskriminatif. India secara terbuka menyatakan akan menentang CBAM di WTO dan bahkan mempertimbangkan tindakan balasan. Tiongkok juga telah menyuarakan keprihatinannya di forum WTO, menentang mekanisme CBAM dalam bentuknya saat ini, dan menyerukan dilakukannya negosiasi lebih lanjut dengan UE untuk mengatasi masalah terkait CBAM. Rusia mengambil langkah lebih jauh dengan secara resmi mengajukan keluhan ke WTO terhadap CBAM pada Mei 2025. Rusia mengklaim bahwa CBAM merupakan pembatasan perdagangan terselubung yang melanggar aturan inti WTO, membebani eksportir non-UE, menyerupai tarif tanpa persetujuan WTO, memberikan pengecualian yang tidak adil kepada negara tertentu, dan bahwa sistem alokasi gratis emisi di UE berfungsi sebagai subsidi ekspor yang dilarang.  

Amerika Serikat, yang tidak memiliki sistem penetapan harga karbon di tingkat nasional, diperkirakan akan membuat produk impornya yang tercakup CBAM tunduk pada mekanisme tersebut. Reaksi dari Pemerintahan Biden terhadap CBAM beragam, namun terdapat komitmen umum untuk bekerja sama dalam mengatasi risiko kebocoran karbon. Produsen AS sendiri didesak untuk bersikap proaktif dalam menghadapi CBAM. Turki, sebagai salah satu negara yang diperkirakan akan paling terekspos dampak CBAM, telah mengusulkan agar sertifikat CBAM dapat diperdagangkan (mirip dengan alokasi EU ETS) dan sedang dalam proses mempersiapkan undang-undang iklim nasional yang akan mencakup proposal CBAM domestik bersamaan dengan rencana ETS nasional mereka.  

Keragaman reaksi internasional ini mencerminkan kompleksitas dalam menyelaraskan kepentingan ekonomi nasional dengan agenda iklim global. Hal ini menunjukkan bahwa jalan menuju kerangka kerja penetapan harga karbon global yang terkoordinasi dan diterima secara luas akan penuh dengan tantangan dan memerlukan dialog serta negosiasi yang intensif. Langkah beberapa negara (seperti Inggris, Australia, dan Turki) untuk mempertimbangkan penerapan CBAM versi mereka sendiri, sebagian sebagai respons terhadap CBAM UE, dapat mengarah pada proliferasi mekanisme serupa di berbagai belahan dunia. Meskipun hal ini berpotensi mendorong upaya dekarbonisasi secara lebih luas, namun juga berisiko menciptakan lanskap peraturan perdagangan iklim yang semakin terfragmentasi dan kompleks. Kondisi ini pada akhirnya dapat meningkatkan biaya kepatuhan bagi pelaku bisnis global dan bahkan menghambat kelancaran perdagangan internasional, meskipun tujuan awalnya adalah untuk mendukung aksi iklim.

CBAM dan Potensi Sengketa Dagang di WTO

Pengajuan keluhan resmi oleh Rusia ke WTO terhadap CBAM UE pada Mei 2025 menandai dimulainya babak baru dalam potensi sengketa dagang terkait kebijakan iklim. Rusia dalam keluhannya menuduh CBAM sebagai bentuk pembatasan perdagangan terselubung yang membebani eksportir non-UE dengan aturan yang kompleks dan biaya tambahan. Biaya ini, menurut Rusia, menyerupai tarif namun tidak mendapatkan persetujuan dari WTO. Lebih lanjut, Rusia mengklaim bahwa CBAM secara tidak adil memberikan pengecualian kepada negara-negara tertentu (seperti Norwegia dan Swiss) dan bahwa sistem alokasi gratis emisi yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan UE berfungsi sebagai subsidi ekspor yang dilarang berdasarkan perjanjian WTO.  

Kekhawatiran mengenai potensi CBAM untuk memicu sengketa dagang di WTO juga disuarakan oleh berbagai pihak. Beberapa ahli hukum perdagangan terkemuka berpendapat bahwa desain CBAM UE yang diusulkan berpotensi melakukan diskriminasi secara tidak sah terhadap produk impor tertentu. Ada juga prediksi bahwa CBAM dapat menghadapi banyak tantangan hukum di WTO dari berbagai negara anggota.  

Keluhan WTO yang diajukan Rusia terhadap CBAM dianggap sebagai kasus uji coba (test case) yang sangat penting dan akan turut membentuk masa depan kebijakan perdagangan yang terkait dengan isu iklim. Keputusan panel WTO dalam kasus ini, jika terbentuk, dapat mendefinisikan batas-batas yang lebih jelas antara tindakan iklim yang dianggap sah dan tindakan proteksionisme yang terselubung di bawah aturan perdagangan global. Terlepas dari argumen kuat Uni Eropa mengenai kompatibilitas CBAM dengan aturan WTO, persepsi adanya diskriminasi oleh negara-negara berkembang dan mitra dagang utama lainnya dapat memicu serangkaian sengketa yang berkepanjangan dan kompleks. Bahkan jika CBAM pada akhirnya berhasil dipertahankan atau dibenarkan di bawah ketentuan pengecualian lingkungan dalam perjanjian WTO, proses sengketa itu sendiri dapat menciptakan ketidakpastian yang signifikan bagi pelaku bisnis dan berpotensi meningkatkan ketegangan dalam hubungan perdagangan internasional.  

Analisis Kompatibilitas CBAM dengan Aturan WTO (GATT Art. XX, MFN, National Treatment)

Uni Eropa secara konsisten menegaskan bahwa CBAM dirancang dengan mempertimbangkan kompatibilitasnya dengan aturan-aturan WTO. Argumen utama UE adalah bahwa CBAM tidak bersifat diskriminatif dan bukan merupakan pembatasan perdagangan yang tidak perlu, melainkan sebuah instrumen kebijakan iklim. Kompatibilitas ini seringkali didasarkan pada ketentuan pengecualian untuk kebijakan publik yang terdapat dalam Pasal XX Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT). Secara spesifik, Pasal XX (b) mengizinkan tindakan yang diperlukan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan, sementara Pasal XX (g) mengizinkan tindakan yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam yang dapat habis, asalkan tindakan tersebut diterapkan bersamaan dengan pembatasan pada produksi atau konsumsi domestik.  

Namun, agar pembenaran di bawah Pasal XX GATT dapat berlaku, tindakan tersebut tidak boleh diterapkan dengan cara yang merupakan diskriminasi sewenang-wenang atau tidak dapat dibenarkan antara negara-aring negara di mana kondisi yang sama berlaku, atau merupakan pembatasan terselubung terhadap perdagangan internasional. Ketentuan ini dikenal sebagai chapeau (pembukaan) dari Pasal XX. Di sinilah letak potensi kerumitan. South Centre, misalnya, berpendapat bahwa CBAM melakukan diskriminasi terhadap produsen asing dalam berbagai aspek jika dibandingkan dengan perlakuan terhadap produsen domestik UE di bawah skema EU ETS. Salah satu isu sentral adalah perdebatan mengenai apakah produk yang diproduksi dengan tingkat emisi karbon yang berbeda dapat dianggap sebagai produk "serupa" (like products) di bawah aturan WTO, yang menjadi dasar bagi penerapan prinsip non-diskriminasi seperti Perlakuan Nasional (National Treatment) dan Perlakuan Negara yang Paling Disukai (Most-Favoured-Nation - MFN).  

Kompatibilitas CBAM dengan aturan WTO adalah masalah hukum yang sangat kompleks dan belum sepenuhnya terselesaikan. Sementara Uni Eropa yakin akan legalitas kebijakannya, terdapat banyak argumen tandingan yang valid, terutama yang berkaitan dengan potensi pelanggaran prinsip non-diskriminasi. Pengecualian dalam GATT Pasal XX memang menawarkan jalur potensial untuk pembenaran, namun penerapannya secara spesifik pada CBAM akan sangat bergantung pada interpretasi dan keputusan panel sengketa WTO di masa depan. Perdebatan mengenai CBAM dan WTO ini berpotensi mendorong evolusi dalam hukum perdagangan internasional itu sendiri, agar dapat lebih mengakomodasi dan menyeimbangkan antara kebutuhan liberalisasi perdagangan dengan urgensi untuk mengatasi tantangan perubahan iklim global. Hasil dari setiap sengketa terkait CBAM dapat menciptakan preseden penting mengenai bagaimana aturan WTO di masa depan akan menavigasi persimpangan antara perdagangan dan lingkungan.

"Brussels Effect" dan Pengaruh CBAM terhadap Kebijakan Global

Fenomena "Brussels Effect" mengacu pada kemampuan Uni Eropa untuk membentuk dan memengaruhi standar peraturan global, bukan melalui paksaan militer atau politik langsung, melainkan melalui kekuatan dan ukuran pasar internalnya yang besar serta standar regulasi yang seringkali ketat. Banyak perusahaan multinasional memilih untuk mengadopsi standar UE secara global karena lebih efisien secara ekonomi daripada harus memproduksi barang atau jasa yang berbeda untuk pasar yang berbeda.  

CBAM dilihat sebagai salah satu instrumen yang berpotensi memperkuat "Brussels Effect" ini. Dengan menetapkan harga karbon pada barang impor, CBAM secara tidak langsung mendorong negara-negara lain dan produsen di luar UE untuk mengadopsi harga karbon domestik mereka sendiri atau meningkatkan standar lingkungan mereka agar dapat mempertahankan akses dan daya saing di pasar UE yang lukratif. Dalam hal ini, UE menggunakan CBAM tidak hanya sebagai alat kebijakan iklim domestik tetapi juga sebagai alat diplomasi untuk mendorong standar dan ambisi iklim yang lebih tinggi di tingkat global, sejalan dengan prinsip "Brussels Effect".  

CBAM adalah contoh nyata dari "Brussels Effect" dalam aksi, di mana UE memanfaatkan daya tarik pasarnya yang besar untuk mendorong perubahan kebijakan di luar batas teritorialnya. Ini merupakan suatu bentuk tata kelola global de facto, di mana standar UE menjadi acuan bagi pelaku ekonomi global. Meskipun "Brussels Effect" dapat memicu "perlombaan menuju puncak" (race to the top) dalam hal standar lingkungan dan iklim, penting juga untuk dicatat bahwa pendekatan ini dapat dianggap sebagai bentuk pemaksaan kebijakan oleh beberapa negara, yang berpotensi menimbulkan resistensi atau kebencian. Hal ini dapat menghambat upaya kerja sama multilateral yang tulus dan setara dalam mengatasi tantangan global. Keberhasilan jangka panjang dari "Brussels Effect" melalui CBAM akan sangat bergantung pada kemampuan UE untuk menyeimbangkan antara pemberian insentif positif dan penerapan tekanan regulasi, serta kemampuannya untuk terlibat dalam dialog konstruktif dengan mitra dagangnya.  

Berikut adalah tabel yang merangkum reaksi internasional terhadap CBAM:

Tabel 5: Ringkasan Reaksi Internasional terhadap CBAM

7. Tantangan, Kritik, dan Perkembangan Legislatif Terbaru CBAM

Implementasi CBAM, meskipun didasari oleh tujuan lingkungan yang kuat, tidak terlepas dari berbagai tantangan, kritik, dan kebutuhan akan penyesuaian legislatif. Aspek-aspek ini mencakup tantangan di tingkat domestik Uni Eropa, akurasi perhitungan emisi, penggunaan pendapatan, hingga perkembangan terbaru terkait upaya penyederhanaan mekanisme.

Tantangan Implementasi Domestik UE (dampak UKM, otoritas kompeten nasional)

Salah satu tantangan signifikan dalam implementasi CBAM di tingkat domestik UE adalah dampaknya terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UKM). UKM, baik di dalam maupun di luar UE, seringkali memiliki sumber daya yang lebih terbatas dibandingkan perusahaan besar untuk menavigasi kompleksitas peraturan baru seperti CBAM. Mereka mungkin menghadapi peningkatan biaya administratif untuk memahami persyaratan, mengumpulkan data emisi dari pemasok, dan menyerahkan deklarasi yang diperlukan. Hal ini berpotensi menjadi beban yang tidak proporsional bagi pelaku ekonomi yang lebih kecil.  

Selain itu, keterlibatan Otoritas Kompeten Nasional (National Competent Authorities - NCAs) di masing-masing 27 negara anggota UE juga menambah lapisan kompleksitas. Setiap NCA bertanggung jawab untuk mendaftarkan deklarator CBAM dan mengawasi kepatuhan di wilayahnya. Namun, struktur organisasi, kapasitas, dan praktik implementasi NCAs dapat bervariasi antar negara anggota. Perbedaan ini berpotensi menyebabkan kurangnya standar yang terharmonisasi dalam penerapan CBAM di seluruh UE, yang dapat semakin mempersulit sistem bagi importir dan eksportir. Upaya UE untuk menyederhanakan CBAM, seperti yang tercermin dalam Paket Simplifikasi Omnibus, merupakan pengakuan atas tantangan implementasi ini. Keberhasilan dari upaya penyederhanaan tersebut akan menjadi kunci bagi legitimasi dan keberlanjutan CBAM dalam jangka panjang, memastikan bahwa kebijakan ini dapat diterapkan secara efektif tanpa membebani pelaku ekonomi secara berlebihan, terutama UKM.  

Kritik terkait Akurasi Perhitungan Emisi dan Biaya Kepatuhan

Akurasi dalam perhitungan emisi tertanam (embedded emissions) merupakan aspek fundamental bagi kredibilitas dan keadilan CBAM. Namun, hal ini juga menjadi salah satu sumber kritik dan tantangan utama. Proses untuk secara akurat menghitung emisi spesifik yang terkandung dalam barang impor melibatkan metodologi yang kompleks dan membutuhkan data yang detail dari seluruh rantai produksi. Kesulitan dalam mendapatkan data yang akurat dari pemasok, terutama dari negara-sistem MRV (Monitoring, Reporting, and Verification) yang kurang berkembang, dapat menyebabkan perbedaan dalam pelaporan dan potensi perselisihan antara importir dan otoritas.  

Biaya kepatuhan CBAM juga menjadi sorotan. Biaya ini tidak hanya mencakup harga pembelian sertifikat CBAM itu sendiri, tetapi juga biaya untuk verifikasi emisi oleh pihak ketiga yang terakreditasi, serta beban administratif yang terkait dengan pengumpulan data, pelaporan berkala, dan manajemen sertifikat secara keseluruhan. Bagi eksportir dari negara-negara dengan sistem MRV yang belum matang, biaya untuk memenuhi persyaratan data dan verifikasi CBAM dapat menjadi signifikan. Biaya tambahan ini berpotensi mengurangi daya saing produk mereka di pasar Uni Eropa, bahkan sebelum memperhitungkan harga sertifikat CBAM yang harus dibayar oleh importir.  

Penggunaan Pendapatan CBAM: Alokasi untuk Pendanaan Iklim Internasional?

Salah satu isu yang paling banyak diperdebatkan dan menuai kritik terkait CBAM adalah mengenai penggunaan pendapatan yang mungkin dihasilkan dari penjualan sertifikat CBAM. Banyak pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan beberapa negara berkembang, telah menyerukan agar pendapatan CBAM dimobilisasi untuk meningkatkan kontribusi Uni Eropa terhadap pendanaan iklim internasional. Secara khusus, ada desakan kuat agar dana tersebut dialokasikan untuk mendukung upaya dekarbonisasi industri manufaktur dan adaptasi iklim di Negara Kurang Berkembang (LDCs) dan negara berkembang lainnya yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim dan kebijakan CBAM itu sendiri.  

Namun, hingga saat ini, posisi resmi Uni Eropa adalah bahwa pendapatan yang dihasilkan dari CBAM di masa depan tidak secara spesifik dialokasikan (earmarked) untuk membiayai transisi hijau di negara berkembang dan LDC. Sebaliknya, jika pendapatan tersebut terealisasi, terutama pada tahun-tahun awal implementasi, direncanakan akan menjadi salah satu sumber daya sendiri (own resource) untuk anggaran umum Uni Eropa.  

Penggunaan pendapatan CBAM merupakan isu yang sangat penting, tidak hanya dari perspektif finansial tetapi juga dari sisi politik dan etika. Mengalokasikan sebagian atau seluruh pendapatan CBAM untuk mendukung pendanaan iklim di negara-negara berkembang dapat secara signifikan meningkatkan aspek keadilan dari mekanisme ini dan mendorong penerimaan yang lebih luas di tingkat global. Langkah tersebut juga dapat memperkuat komitmen UE terhadap prinsip-prinsip keadilan iklim dan kemitraan yang setara dengan negara-negara di Global South. Sebaliknya, keputusan UE untuk mengarahkan pendapatan CBAM sepenuhnya ke anggaran internalnya dapat memperkuat narasi bahwa CBAM lebih bersifat proteksionis dan eksploitatif, serta berpotensi merusak kepercayaan dalam negosiasi iklim internasional yang lebih luas dan hubungan UE dengan negara-negara berkembang. Keputusan akhir UE mengenai alokasi pendapatan CBAM akan mengirimkan sinyal kuat tentang prioritas dan komitmennya terhadap agenda iklim global yang adil dan inklusif.

Perkembangan Terkini: Paket Simplifikasi Omnibus Uni Eropa

Sebagai respons terhadap berbagai tantangan implementasi dan kritik yang muncul, Komisi Eropa mengajukan Paket Simplifikasi Omnibus (Omnibus Simplification Package) pada tanggal 26 Februari 2025. Paket ini bertujuan untuk merampingkan dan menyederhanakan beberapa aspek CBAM, terutama guna mengurangi beban administratif bagi pelaku usaha, khususnya UKM, dan meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan.  

Berikut adalah tabel yang merangkum usulan perubahan utama dalam Paket Simplifikasi Omnibus CBAM:

Tabel 6: Perubahan Utama dalam Paket Simplifikasi Omnibus CBAM (Usulan Februari 2025)

8. Kesimpulan dan Rekomendasi Strategis untuk Indonesia

Mekanisme Penyesuaian Karbon Perbatasan (CBAM) Uni Eropa menandai pergeseran signifikan dalam kebijakan iklim dan perdagangan global. Sebagai sebuah instrumen yang dirancang untuk mencegah kebocoran karbon dan mendorong dekarbonisasi industri di tingkat global, CBAM membawa implikasi yang luas, tidak hanya bagi Uni Eropa tetapi juga bagi seluruh mitra dagangnya, termasuk Indonesia. Analisis yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa meskipun dampak makroekonomi langsung terhadap Indonesia secara keseluruhan mungkin terbatas pada tahap awal, sektor-sektor industri tertentu seperti besi dan baja, aluminium, serta kimia, berpotensi menghadapi tantangan signifikan akibat ketergantungan ekspor ke UE dan intensitas karbon produksi.

Respons kebijakan Indonesia melalui pengembangan pajak karbon dan Bursa Karbon (IDXCarbon) merupakan langkah awal yang penting. Namun, efektivitas instrumen-instrumen ini dalam memitigasi dampak CBAM akan sangat bergantung pada penetapan harga karbon domestik yang cukup tinggi dan selaras dengan standar internasional, serta implementasi yang konsisten dan cakupan yang luas. Saat ini, tingkat harga karbon yang direncanakan di Indonesia masih jauh di bawah harga karbon di EU ETS, yang menjadi acuan bagi sertifikat CBAM.

Reaksi internasional terhadap CBAM sangat beragam, mulai dari dukungan dan rencana adopsi mekanisme serupa hingga kritik keras dan potensi tantangan hukum di WTO. Hal ini mencerminkan kompleksitas dalam menyeimbangkan agenda iklim global dengan kepentingan ekonomi nasional dan prinsip-prinsip perdagangan multilateral. Perkembangan terbaru terkait Paket Simplifikasi Omnibus UE menunjukkan adanya upaya untuk mengatasi beberapa kritik terkait beban administratif CBAM, namun substansi inti dari mekanisme ini tetap dipertahankan.

Berdasarkan analisis mendalam ini, berikut adalah beberapa rekomendasi strategis yang dapat dipertimbangkan oleh Indonesia dalam menghadapi CBAM:

1. Memperkuat dan Mempercepat Implementasi Kebijakan Harga Karbon Domestik:

• Mengkaji ulang dan menetapkan target harga karbon domestik (melalui pajak karbon dan/atau ETS) yang lebih ambisius dan secara bertahap meningkat menuju tingkat yang sebanding dengan harga karbon internasional, khususnya EU ETS. Pendapatan dari mekanisme ini sebaiknya dialokasikan untuk mendukung transisi hijau industri nasional.

• Memastikan kerangka hukum dan kelembagaan yang kuat untuk IDXCarbon dan ETS, termasuk sistem MRV (Monitoring, Reporting, and Verification) yang kredibel dan transparan, agar kredit karbon Indonesia berpotensi diakui secara internasional dan dapat digunakan untuk mengurangi kewajiban CBAM.
  
  

2. Mendorong dan Mendukung Dekarbonisasi Industri Nasional:

• Menyediakan insentif fiskal dan non-fiskal yang ditargetkan untuk industri-industri yang paling terdampak CBAM (besi & baja, aluminium, pupuk, semen, kimia) guna mendorong investasi dalam teknologi rendah karbon, efisiensi energi, dan penggunaan energi terbarukan.

• Memfasilitasi transfer teknologi dan peningkatan kapasitas bagi industri, terutama UKM, untuk mengadopsi praktik produksi yang lebih bersih dan memenuhi standar pelaporan emisi CBAM.

• Mengintegrasikan agenda dekarbonisasi industri dengan kebijakan hilirisasi sumber daya alam, memastikan bahwa peningkatan nilai tambah domestik tidak disertai dengan peningkatan jejak karbon yang signifikan.
  
  

3. Meningkatkan Diplomasi Iklim dan Perdagangan:

• Secara aktif terlibat dalam dialog dengan Uni Eropa mengenai implementasi CBAM, termasuk mengadvokasikan pengakuan sistem penetapan harga karbon Indonesia, perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang, serta pemanfaatan pendapatan CBAM untuk pendanaan iklim di negara berkembang.

• Bekerja sama dengan negara-negara berkembang lainnya yang memiliki kepentingan serupa untuk menyuarakan perspektif kolektif dalam forum-forum internasional terkait CBAM dan isu perdagangan-iklim lainnya.

• Memantau secara cermat perkembangan sengketa CBAM di WTO dan mempersiapkan argumen hukum yang kuat jika Indonesia memutuskan untuk menempuh jalur serupa atau jika kepentingannya terancam.
  
  

4. Memperkuat Kapasitas Nasional dalam MRV dan Standarisasi:

• Mengembangkan dan menerapkan standar nasional untuk perhitungan dan pelaporan emisi GRK di tingkat instalasi industri yang selaras dengan praktik terbaik internasional dan persyaratan CBAM.

• Membangun kapasitas lembaga verifikasi independen dalam negeri yang terakreditasi untuk melakukan verifikasi emisi sesuai standar yang diakui UE.
  
  

5. Diversifikasi Pasar Ekspor dan Peningkatan Daya Saing Produk Hijau:

• Mendorong industri nasional untuk melakukan diversifikasi pasar ekspor guna mengurangi ketergantungan pada pasar UE, terutama untuk produk-produk yang rentan terhadap biaya CBAM.

• Mengembangkan dan mempromosikan "produk hijau" Indonesia yang memiliki jejak karbon rendah dan memenuhi standar keberlanjutan internasional, sehingga dapat bersaing di pasar global yang semakin sadar lingkungan.

CBAM bukanlah tantangan sesaat, melainkan sebuah indikasi pergeseran paradigma global menuju ekonomi rendah karbon. Respons Indonesia terhadap CBAM tidak hanya akan menentukan daya saing ekspornya dalam jangka pendek, tetapi juga akan membentuk lintasan pembangunan berkelanjutan dan posisi Indonesia dalam tata kelola iklim global di masa depan. Pendekatan yang proaktif, strategis, dan kolaboratif antara pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan lainnya akan menjadi kunci keberhasilan Indonesia dalam menavigasi era baru kebijakan iklim-perdagangan ini.