Pemerintah Bebaskan PPN untuk Pembelian Rumah hingga Juni 2024

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan kembali langkah-langkah relaksasi penting dalam sektor properti di Indonesia. Pemerintah akan mengambil tanggung jawab untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada setiap pembelian rumah hingga tahun mendatang.

Dalam keterangan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, ia menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan hasil dari rapat terbatas yang baru saja dilaksanakan. Menurut beliau, "Hasil rapat terbatas terkait sektor properti, Presiden sudah memberikan persetujuan. Ke depan, PPN untuk properti ditanggung pemerintah sampai Juni 2024," ujarnya di Hutan Kota Plataran Senayan, Jakarta, pada Selasa (24/10).

Airlangga Hartarto menjelaskan lebih lanjut bahwa pemerintah akan menanggung PPN secara penuh hingga Juni 2024. Setelah itu, pemerintah akan terus membantu dengan menanggung 50% PPN hingga Desember 2024.

Aturan ini berlaku untuk rumah dengan harga kurang dari Rp 2 miliar. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan administratif bagi perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) senilai Rp 4 juta. "MBR biaya administratif yang sekitar 13,3 juta orang ini ditanggung pemerintah Rp 4 juta," kata Airlangga.

Menurutnya, tahun 2023 dianggap sebagai momen strategis untuk menjaga stabilitas perekonomian. "Diharapkan backlog (yang mencapai 12,1 juta) di sektor properti bisa tersalurkan," tegasnya.

Airlangga juga menyoroti alasan di balik langkah pemerintah memberikan insentif pada industri properti dalam waktu dekat. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara.

Bentuk insentif yang diberikan meliputi pembebasan PPN oleh Pemerintah dan pemberian bantuan administratif bagi perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) senilai Rp 4 juta.

"Dalam rapat lanjutan terkait PPN untuk perumahan, utamanya untuk mendorong sektor perumahan yang PDB-nya rendah, turun 0,67%, dan konstruksi 2,7%," kata Airlangga usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Selasa (24/10/2023).

Kedua sektor ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB negara, dengan persentase mencapai 14%-16%. Selain itu, sektor properti dan konstruksi juga menciptakan lapangan kerja bagi 13,8 juta orang serta memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan persentase mencapai 9,3% dan 31,9%.