Jelang Launching Bursa Karbon, Luhut : Segera Rampungkan Tata Laksana Perdagangan Karbon Luar Negeri

Pemerintah Indonesia menargetkan seluruh regulasi perdagangan karbon luar negeri rampung bulan depan sebelum bursa karbon Indonesia diimplementasikan.

Hal ini menjadi salah satu topik bahasan dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Update Carbon Pricing di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, pada minggu lalu.

Luhut menyampaikan, dalam pembuatan kebijakan perdagangan karbon hingga percepatan implementasinya harus menjangkau aturan perdangan karbon hingga mancanegara.

“Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Laksana Perdagangan Karbon Luar Negeri segera dituntaskan paling lambat Agustus 2023. Pengaturannya tidak over regulated, sejalan dengan praktek internasional dan menguntungkan bagi Indonesia,” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan, dikutip Selasa (11/07).

Luhut menjelaskan bahwa perdagangan karbon lintas sektor dalam negeri atau Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha (PTBAE-PU) harus menerapkan prinsip 1 harga dan 1 pasar.

Sejauh ini sudah diselesaikan Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tata laksana Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sektor energi (ketenagalistrikan) dan Permen LHK NEK sektor kehutanan.

Karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perindustrian diminta untuk segera menyelesaikan pengaturan tata laksana NEK untuk sektor limbah, pertanian, industri (Industrial Processes and Product Use/ IPPU) dalam tahun 2023.

“Rumah Karbon yang sudah diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dapat menjadi embrio dalam mengoordinasikan perdagangan karbon lintas sektor. Selanjutnya dapat dikembangkan menjadi lembaga baru untuk mengoordinasikan pelaksanaan perdagangan karbon lintas sektor sebelum masuk ke bursa karbon, dengan Komite Pengarah NEK sebagai Dewan Pengarah,” lanjutnya.

Di samping itu, Menko Luhut juga menuturkan Pre-launching bursa karbon agar dilaksanakan pada akhir Juli dan launching pada September 2023.

Harapannya, perdagangan karbon dapat dilaksanakan secara bertahap dengan memastikan unit karbon yang berkualitas, dimulai dari emisi (Emission Trading System/ ETS) ketenagalistrikan dan sektor kehutanan.

“(Launching bursa karbon) perlu koordinasi yang ketat antara Otoritas Jasa Keuangan, KLHK dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,” pungkasnya.