Marocco

PERSETUJUAN ANTARA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH KERAJAAN MAROKO

TENTANG

PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN

PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Maroko, berhasrat untuk mengadakan suatu Persetujuan mengenai penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berhubungan dengan pajak atas penghasilan.

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:

Persetujuan ini berlaku terhadap orang atau badan yang menjadi penduduk salah satu atau kedua Negara Pihak pada Persetujuan.

1.       Persetujuan ini berlaku terhadap pajak-pajak atas penghasilan yang dikenakan oleh masing-masing Negara Pihak pada Persetujuan atau oleh bagian ketatanegaraannya atau oleh pemerintah daerahnya, tanpa memperhatikan cara pemungutan pajak-pajak tersebut.

2.       Dianggap sebagai pajak-pajak atas penghasilan adalah semua pajak yang dikenakan atas seluruh Penghasilan, atau atas unsur-unsur penghasilan, termasuk pajak-pajak atas keuntungan yang diperoleh dari pemindahtanganan harta gerak atau harta tak gerak dan pajak atas upah atau gaji yang dibayarkan oleh perusahaan.

3.       Persetujuan ini, secara khusus, akan diterapkan terhadap pajak-pajak yang berlaku sekarang ini, yaitu:

         (a)      sepanjang mengenai Indonesia :

                   Pajak penghasilan yang dikenakan berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983);

                   (selanjutnya disebut sebagai "pajak Indonesia").

         (b)      sepanjang mengenai Maroko:

                            (i)      pajak penghasilan umum;

                            (ii)      pajak perseroan;

                            (iii)     pajak atas penghasilan dari saham atau bagian sosial dan penghasilan serupa;

                            (iv)     pajak atas keuntungan dari harta tak gerak;

                            (v)      partisipasi dalam solidaritas nasional;

                            (vi)     pajak atas produk-produk investasi tetap;

                            (vii)    pajak atas keuntungan dari pengalihan saham dan bagian sosial;

                            (selanjutnya disebut sebagai "pajak Maroko").

4.       Persetujuan ini akan berlaku pula terhadap setiap pajak yang serupa atau pada hakekatnya sama yang dikenakan oleh masing-masing Negara Pihak pada Persetujuan setelah tanggal penandatanganan Persetujuan ini sebagai tambahan terhadap, atau sebagai pengganti dari, pajak-pajak yang sekarang berlaku. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara Pihak pada Persetujuan akan saling memberitahukan satu sama lain mengenai setiap perubahan penting yang terjadi dalam perundang-undangan perpajakan mereka.

1.       Untuk kepentingan Persetujuan ini, kecuali jika dari hubungan kalimatnya harus diartikan lain, yang dimaksud dalam Persetujuan ini dengan:

         (a)      istilah "Indonesia" meliputi wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangannya dan bagian dari landas kontinen, Zona Ekonomi Ekslusif dan lautan sekitarnya yang berbatasan atas nama Republik Indonesia memiliki kedaulatan, hak kedaulatan atau hak lainnya sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 Tentang Hukum Kelautan;

         (b)      istilah "Maroko" meliputi Kerajaan Maroko dan, dalam pengertian geografis istilah "Maroko" termasuk:

                   (i)      wilayah dari Kerajaan Maroko, wilayah laut; dan

                   (ii)      wilayah maritim di luar wilayah laut, termasuk dasar laut dan lapisan tanah sebelah bawah (landasan kontinen) dan Zona Ekonomi Ekslusif dimana Maroko mempunyai hak kedaulatan, sesuai dengan hukum nasionalnya dan hukum internasional, untuk kepentingan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di daerah tersebut;

         (c)      istilah "Negara Pihak pada Persetujuan" dan "Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan" berarti Indonesia atau Maroko tergantung pada hubungan kalimatnya;

         (d)     istilah "pajak" berarti pajak Indonesia atau pajak Maroko tergantung pada hubungan kalimatnya;

         (e)     istilah "orang atau badan" meliputi orang pribadi, perseroan dan setiap badan;

         (f)      istilah "perseroan" berarti setiap badan hukum atau setiap entitas yang untuk tujuan pemungutan pajak diperlakukan sebagai suatu badan hukum;

         (g)     istilah "perusahaan dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan" dan "perusahaan dari Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan" berarti berturut-turut suatu perusahaan yang dijalankan oleh penduduk dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan dan suatu perusahaan yang dijalankan oleh penduduk dari Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan;

         (h)      istilah "warga negara" berarti:

                   (i)      setiap orang pribadi yang memiliki kewarganegaraan dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan;

                   (ii)      setiap badan hukum, persekutuan dan asosiasi yang statusnya mereka peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku pada salah satu Negara Pihak pada Persetujuan;

         (i)      istilah "lalu lintas internasional" berarti setiap pengangkutan oleh kapal laut atau pesawat udara yang dilakukan oleh perusahaan dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan, kecuali jika kapal atau pesawat udara itu semata-mata dioperasikan antara tempat-tempat yang berada di Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan;

         (j)       istilah "pejabat yang berwenang" berarti

                   (i)      dalam hal Indonesia, Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah;

                   (ii)      dalam hal Maroko, Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah;

2.       Sehubungan dengan penerapan Persetujuan ini oleh salah satu Negara Pihak pada Persetujuan, setiap istilah yang tidak dirumuskan mempunyai arti menurut perundang-undangan Negara itu sepanjang mengenai pajak-pajak yang diatur dalam Persetujuan ini, kecuali jika dari hubungan kalimatnya harus diartikan lain.

1.       Untuk kepentingan Persetujuan ini, istilah "penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan" berarti setiap orang atau badan, yang menurut perundang-undangan Negara itu dapat dikenakan pajak di Negara itu, berdasarkan domisilinya, tempat kediamannya, tempat kedudukan manajemennya ataupun kriteria lainnya yang sifatnya serupa, dan termasuk pula Negara itu dan bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya. Tetapi istilah ini tidak mencakup orang atau badan yang dapat dikenakan pajak di Negara itu hanya berdasarkan alasan bahwa penghasilan bersumber di Negara itu.

2.       Jika seseorang menurut ketentuan-ketentuan pada ayat 1 menjadi penduduk di kedua Negara Pihak pada Persetujuan, maka statusnya akan ditentukan sebagai berikut:

         (a)      ia akan dianggap sebagai penduduk Negara Pihak pada Persetujuan dimana ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya; apabila ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia di kedua Negara Pihak pada Persetujuan, ia akan dianggap sebagai penduduk Negara Pihak pada Persetujuan dimana terdapat hubungan-hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat (pusat kepentingan-kepentingan pokok);

         (b)      jika Negara Pihak pada Persetujuan dimana pusat kepentingan-kepentingan pokoknya tidak dapat ditentukan, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di salah satu Negara Pihak pada Persetujuan, maka ia akan dianggap sebagai penduduk Negara Pihak pada Persetujuan dimana ia biasanya berdiam;

         (c)      jika ia mempunyai tempat yang biasanya berdiam di kedua Negara Pihak pada Persetujuan atau sama sekali tidak mempunyainya di kedua Negara Pihak pada Persetujuan maka ia akan dianggap sebagai penduduk Negara Pihak pada Persetujuan dimana ia menjadi warganegaranya;

         (d)      jika ia menjadi warganegara di kedua Negara Pihak pada Persetujuan, ataupun tidak di kedua Negara Pihak pada Persetujuan, maka pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara Pihak pada Persetujuan akan menyelesaikan masalah tersebut berdasarkan persetujuan bersama.

3.       Apabila berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat 1 pada Pasal ini. suatu badan mempunyai tempat kedudukan di kedua Negara Pihak pada Persetujuan, maka ia akan dianggap sebagai penduduk Negara Pihak pada Persetujuan dimana tempat manajemen efektif berada.

1.       Untuk kepentingan persetujuan ini, istilah "bentuk usaha tetap" berarti suatu tempat usaha tetap dimana seluruh atau sebagian usaha dari suatu perusahaan suatu Negara Pihak pada Persetujuan dijalankan di Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan.

2.       istilah "bentuk usaha tetap" terutama meliputi:

         (a)      suatu tempat kedudukan manajemen;

         (b)      suatu cabang;

         (c)      suatu kantor;

         (d)      suatu pabrik;

         (e)      suatu bengkel; dan

         (f)      suatu tambang, sumur minyak atau gas, tempat penggalian atau tempat pengambilan atau tempat pengambilan atau eksplorasi atau eksploitasi sumber-sumber daya alam, anjungan untuk pengeboran atau kapal kerja;

         (g)     suatu tempat penjualan;

         (h)     suatu gudang yang digunakan oleh orang atau badan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kepada pihak lain;

         (i)      suatu pertanian atau perkebunan; dan

         (j)      suatu bangunan atau konstruksi atau proyek perakitan atau kegiatan pengawasan yang berhubungan dengannya, tapi hanya jika tempat tersebut, proyek atau kegiatan dimaksud berlangsung untuk suatu masa lebih dari enam bulan.

3.       (a)      istilah "bentuk usaha tetap" juga meliputi:

                   pemberian jasa-jasa, termasuk jasa-jasa konsultan oleh suatu perusahaan melalui pegawai atau orang lain untuk tujuan tersebut, namun hanya jika kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung (untuk proyek yang sama atau yang berhubungan) di suatu Negara Pihak pada Persetujuan selama suatu masa atau masa-masa yang melebihi jumlah 60 hari dalam waktu dua belas bulan.

         (b)      Suatu perusahaan dianggap memiliki bentuk usaha tetap di suatu Negara Pihak pada Persetujuan dan menjalankan usahanya melalui bentuk usaha tetap itu apabila perusahaan tersebut memberikan jasa atau fasilitas sehubungan dengan, atau menyediakan bangunan dan mesin untuk disewakan, digunakan atau akan digunakan dalam upaya pencarian atau pengambilan atau eksploitasi mineral minyak di Negara itu.

4.       Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dari Pasal ini, istilah " bentuk usaha tetap" dianggap tidak mencakup:

         (a)      penggunaan fasilitas-fasilitas semata-mata dengan maksud untuk menyimpan atau memamerkan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan;

         (b)      pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan semata-mata dengan maksud untuk disimpan atau dipamerkan;

         (c)      pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan semata-mata dengan maksud untuk diolah oleh perusahaan lain;

         (d)      pengurusan suatu tempat tertentu semata-mata dengan maksud untuk pembelian barang-barang atau barang dagangan atau untuk mengumpulkan keterangan bagi keperluan perusahaan;

         (e)      pengurusan suatu tempat tertentu semata-mata dengan maksud untuk tujuan menjalankan kegiatan-kegiatan yang bersifat persiapan atau penunjang bagi perusahaan;

         (f)      pengurusan suatu tempat tertentu semata-mata ditujukan untuk melakukan gabungan kegiatan-kegiatan seperti disebutkan pada sub-ayat (a) sampai dengan sub-ayat (e), dengan syarat hasil penggabungan seluruh kegiatan tersebut bersifat persiapan atau penunjang.

5.       Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2, apabila orang atau badan, kecuali agen yang bertindak bebas sebagaimana berlaku ayat 7, bertindak di suatu Negara Pihak pada Persetujuan atas nama perusahaan yang berkedudukan di Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan, maka perusahaan tersebut dianggap memiliki bentuk usaha tetap di Negara yang disebutkan pertama atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan tersebut, jika ia:

         (a)      mempunyai dan biasa melakukan di Negara itu suatu kewenangan untuk menutup kontrak-kontrak atas nama perusahaan tersebut, kecuali kegiatan itu hanya terbatas pada apa yang diatur dalam ayat 4 yang, apabila dilakukan melalui suatu tempat usaha tetap, tidak akan menjadikan tempat usaha tetap tersebut sebagai bentuk usaha tetap sesuai dengan ketentuan ayat tersebut; atau

         (b)      tidak mempunyai wewenang seperti itu, tetapi biasa melakukan pengurusan persediaan barang-barang atau barang dagangan di Negara yang disebut pertama dimana secara teratur ia menyerahkan barang-barang atau barang dagangan atas nama perusahaan tersebut; atau

         (c)      melakukan pabrikasi atau pengolahan barang-barang perusahaan atau barang dagangan milik perusahaan di Negara itu.

6.       Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya di Pasal ini, suatu perusahaan asuransi dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan, kecuali yang mengenai reasuransi, wajib dianggap mempunyai suatu bentuk usaha tetap di Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan apabila perusahaan tersebut memungut premi di wilayah Negara lainnya itu atau menanggung risiko yang terjadi di sana melalui orang atau badan selain agen yang berstatus bebas yang kepadanya diberlakukan ketentuan pada ayat 7.

7.       Suatu perusahaan dari salah satu Negara pihak pada Persetujuan, tidak akan dianggap mempunyai suatu bentuk usaha tetap di Negara Pihak pada Persetujuan hanya karena perusahaan itu menjalankan usaha di Negara itu melalui makelar, agen komisioner umum, atau agen lainnya yang berstatus bebas, dengan syarat orang atau badan tersebut bertindak dalam rangka kegiatan usahanya yang lazim. Namun demikian, bilamana kegiatan agen yang dimaksud seluruhnya atau hampir seluruhnya dilakukan atas nama perusahaan itu, maka ia tidak akan dianggap sebagai agen yang berstatus bebas sebagaimana dimaksud dalam ayat ini.

8.       Jika suatu perseroan yang berkedudukan di suatu Negara Pihak pada Persetujuan mengendalikan atau dikendalikan oleh perseroan yang berkedudukan di Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan atau yang menjalankan usaha di Negara lainnya itu (baik melalui suatu bentuk usaha tetap ataupun dengan cara lain), maka hal itu tidak dengan sendirinya menyebabkan perseroan itu menjadi bentuk usaha tetap dari perseroan lainnya.

1.       Penghasilan yang diperoleh seorang penduduk dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan dari harta tak gerak (termasuk penghasilan yang diperoleh dari pertanian atau perhutanan) yang berada di Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara lainnya itu.

2.       Istilah “harta tak gerak” akan mempunyai arti sesuai dengan perundang-undangan Negara Pihak pada Persetujuan dimana harta yang bersangkutan berada. Istilah tersebut meliputi juga benda-benda ikutan dari harta tak gerak, ternak dan peralatan yang dipergunakan dalam usaha pertanian dan perhutanan, hak-hak terhadap mana berlaku ketentuan-ketentuan dalam hukum umum mengenai pemilikan atas lahan, hak memungut hasil atas harta tak gerak, serta hak atas pembayaran-pembayaran tetap atau variabel sebagai balas jasa untuk pengerjaan, atau hak untuk mengerjakan deposit bahan galian, sumber-sumber dan sumber-sumber daya alam lainnya, kapal laut dan pesawat udara tidak dianggap sebagai harta tak gerak.

3.       Ketentuan-ketentuan pada ayat 1 berlaku juga terhadap penghasilan yang diperoleh dari penggunaan secara langsung dari penyewaan, atau dari penggunaan dengan cara lain atas harta tak gerak.

4.       Ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat 1 dan 3 berlaku juga terhadap penghasilan dari harta tak gerak suatu perusahaan dan terhadap penghasilan dari harta tak gerak yang digunakan dalam menjalankan pekerjaan bebas.

1.       Laba perusahaan dari Negara Pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara itu kecuali jika perusahaan itu menjalankan usaha di Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana. Apabila perusahaan tersebut menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud di atas, maka laba perusahaan itu dapat dikenakan pajak di Negara lainnya itu tetapi hanya atas bagian laba yang berasal dari:

         (a)     bentuk usaha tetap tersebut;

         (b)     penjualan di Negara lainnya atas barang-barang atau barang dagangan yang sama atau serupa jenisnya dengan yang dijual melalui bentuk usaha tetap itu; atau

         (c)      kegiatan usaha lainnya yang dilakukan di Negara lainnya itu yang sama atau serupa jenisnya yang dilakukan melalui bentuk usaha tetap itu.

2.       Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pada Pasal 3, jika suatu perusahaan dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan menjalankan usaha di Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada disana, maka yang akan diperhitungkan sebagai laba bentuk usaha tetap itu oleh masing-masing negara adalah laba yang diperolehnya seandainya bentuk usaha tetap tersebut merupakan suatu perusahaan yang terpisah dan bertindak bebas yang melakukan kegiatan-kegiatan yang sama atau serupa, dalam keadaan yang sama atau serupa, dan mengadakan hubungan yang sepenuhnya bebas dengan perusahaan yang memiliki bentuk usaha tetap itu.

3.       Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap, dapat dikurangkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan usaha dari bentuk usaha tetap itu termasuk biaya-biaya pimpinan dan biaya-biaya administrasi umum baik yang dikeluarkan di Negara dimana bentuk usaha tetap itu berada ataupun di tempat lain. Namun demikian, pengurangan yang tidak diperkenankan adalah pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap kepada kantor pusatnya atau kantor-kantor lain milik kantor pusatnya (selain dari penggantian biaya yang benar-benar dikeluarkan) berupa royalti, biaya atau pembayaran-pembayaran serupa lainnya karena penggunaan paten atau hak-hak lain, atau berupa komisi, untuk jasa-jasa tertentu yang dilakukan atau untuk manajemen, atau, kecuali dalam hal usaha perbankan, berupa bunga atas pinjaman yang diberikan kepada bentuk usaha tetap.

4.       Suatu bentuk usaha tetap tidak dianggap memperoleh laba semata-mata karena melakukan kegiatan pembelian barang-barang atau barang dagangan untuk perusahaan.

5.       Untuk kepentingan penerapan ayat-ayat sebelumnya, besarnya laba bentuk usaha tetap harus ditentukan dengan cara yang sama dari tahun ke tahun, kecuali jika terdapat alasan yang kuat dan cukup untuk melakukan penyimpangan.

6.       Jika dalam jumlah laba termasuk bagian-bagian penghasilan yang diatur secara tersendiri pada pasal-pasal lain dalam Persetujuan ini, maka ketentuan pasal-pasal tersebut tidak akan terpengaruh oleh ketentuan-ketentuan Pasal ini.

1.       Laba yang diperoleh suatu perusahaan dari Negara Pihak pada Persetujuan yang berasal dari pengoperasian kapal laut atau pesawat udara hanya akan dikenakan pajak di Negara itu.

2.       Untuk kepentingan Pasal ini, laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan dari Negara Pihak pada Persetujuan dari pengoperasian kapal laut atau pesawat udara dalam jalur lalu lintas internasional mencakup antara lain laba yang berasal dari penggunaan atau penyewaan peti kemas, jika laba tersebut diperoleh sebagai akibat dari laba atas mana ketentuan pada ayat 1 diterapkan.

3.       Ketentuan ayat 1 berlaku pula terhadap laba yang diperoleh dari penyertaan dalam suatu gabungan perusahaan, suatu usaha gabungan, atau dalam suatu perwakilan untuk operasi internasional.

1.       Apabila:

         (a)     suatu perusahaan dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam manajemen, pengendalian atau modal suatu perusahaan di Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan; atau

         (b)     orang atau badan yang sama baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam manajemen, pengendalian atau modal suatu perusahaan dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan dan suatu perusahaan dari Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan,

         dan dalam kedua hal itu antara kedua perusahaan dimaksud dalam hubungan usahanya atau hubungan keuangannya diadakan atau diterapkan syarat-syarat yang menyimpang dari yang lazimnya berlaku antara perusahaan-perusahaan yang sama sekali bebas satu sama lain, maka setiap laba yang seharusnya diterima oleh salah satu perusahaan jika syarat-syarat itu tidak ada, namun tidak diterimanya karena adanya syarat-syarat tersebut, dapat ditambahkan pada laba perusahaan itu dan dikenakan pajak.

2.       Apabila suatu Negara Pihak pada Persetujuan mencantumkan laba suatu perusahaan dari Negara itu – dan mengenakan pajaknya – laba dimaksud adalah bagian laba dari perusahaan di Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan yang telah dipajaki di negara lainnya tersebut dan bagian laba yang dicantumkan tersebut adalah laba yang seharusnya diperoleh perusahaan Negara yang disebutkan pertama apabila prasyarat yang dibuat di antara kedua perusahaan tersebut adalah prasyarat yang diterapkan apabila kedua perusahaan dalam keadaan bebas, maka Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan harus melakukan penyesuaian yang layak sebesar jumlah pajak yang telah dikenakan atas bagian laba tersebut. Dalam melakukan penyesuaian tersebut, ketentuan-ketentuan lain dari Persetujuan ini tetap harus diperhatikan, pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara wajib, bila perlu, saling berkonsultasi.

1.       Dividen yang dibayarkan oleh suatu perseroan yang berkedudukan di suatu Negara Pihak pada Persetujuan kepada penduduk Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara lainnya itu. Namun demikian, dividen itu juga dapat dikenakan pajak di Negara Pihak pada Persetujuan dimana perseroan yang membayarkan dividen tersebut berkedudukan dan sesuai dengan perundang-undangan Negara itu, akan tetapi apabila penerima dividen adalah pemilik manfaat yang sebenarnya dari dividen itu, pajak yang dikenakan tidak boleh melebihi 10 persen dari jumlah bruto dividen.

2.       Istilah “dividen” sebagaimana digunakan dalam Pasal ini berarti penghasilan dari saham-saham, atau hak-hak lainnya yang bukan merupakan surat-surat piutang, yang berhak atas pembagian laba, maupun penghasilan lainnya dari hak-hak perseroan yang oleh undang-undang perpajakan Negara dimana perseroan yang membagikan dividen itu berkedudukan, dalam pengenaan pajaknya diperlakukan sama dengan penghasilan dari saham-saham.

3.       Ketentuan-ketentuan pada ayat 1 tidak akan berlaku apabila pemilik saham yang menikmati dividen, yang merupakan penduduk dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan, melakukan kegiatan usaha di Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan, dimana perseroan yang membayarkan dividen itu berkedudukan, melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, atau menjalankan pekerjaan bebas dari suatu tempat tetap yang berada di sana, dan pemilikan saham-saham yang menghasilkan dividen itu mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap itu. Dalam hal demikian berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 7 atau Pasal 14, tergantung pada masalahnya.

4.       Apabila suatu perseroan yang berkedudukan di suatu negara Pihak pada Persetujuan memperoleh laba atau penghasilan dari Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan, Negara lainnya itu tidak boleh mengenakan pajak apapun juga atas dividen yang dibayarkan oleh perseroan itu, kecuali apabila dividen itu dibayarkan kepada penduduk di Negara lainnya itu atau apabila penguasaan saham-saham yang menghasilkan dividen itu mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap berada di Negara lainnya itu, juga tidak boleh mengenakan pajak atas laba yang belum dibagikan sekalipun dividen-dividen yang dibayarkan atau laba yang tidak dibagikan itu terdiri seluruhnya atau sebagian dari laba atau penghasilan yang berasal dari Negara lainnya itu.

5.       Menyimpang dari ketentuan-ketentuan lain dalam Persetujuan ini, apabila suatu perseroan yang merupakan penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan memiliki suatu bentuk usaha tetap di Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan, keuntungan bentuk usaha tetap tersebut dapat dikenakan pajak tambahan sesuai dengan perundang-undangan di Negara lainnya itu, namun pajak tambahan tersebut tidak boleh melebihi 10 persen dari jumlah laba setelah dikurangi dengan pajak penghasilan dan pajak penghasilan lainnya yang dikenakan di Negara lainnya itu.

6.       Ketentuan pada ayat 5 dari Pasal ini tidak mempengaruhi ketentuan yang terdapat dalam setiap kontrak bagi hasil mengenai sektor minyak dan gas yang disetujui oleh Negara Pihak pada Persetujuan, badan-badan pembantunya, perusahaan minyak dan gas negara yang terkait atau entitas lainnya, dengan orang atau badan yang merupakan penduduk dari Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan.

1.       Bunga yang berasal dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk dari Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara lainnya itu.

2.       Namun demikian, bunga tersebut juga dapat dikenakan pajak di Negara Pihak pada Persetujuan tempat bunga itu berasal, dan sesuai dengan perundang-undangan negara itu, akan tetapi apabila penerimanya adalah pemilik manfaat yang sebenarnya dari bunga itu, pajak yang dikenakan tidak boleh melebihi 10 persen dari jumlah bruto bunga.

3.       Menyimpang dari ketentuan pada ayat 2:

         (a)     bunga yang berasal dari Indonesia dan dibayarkan kepada Pemerintah Kerajaan Maroko atau kepada Bank Sentral Maroko (Bank Al Magrib) dibebaskan dari pengenaan pajak di Indonesia;

         (b)     bunga  yang berasal dari Maroko dan dibayarkan kepada Pemerintah Republik Indonesia atau kepada Bank Indonesia dibebaskan dari pengenaan pajak di Kerajaan Maroko.

         (c)      bunga yang dibayarkan dalam hubungannya dengan penjualan kredit atas peralatan industri atau ilmiah dikenakan pajak hanya di Negara Pihak pada Persetujuan dimana penerimanya adalah penduduk.

4.       Istilah “bunga” yang digunakan dalam Pasal ini berarti penghasilan dari tagihan utang dalam bentuk apapun, baik yang dijamin dengan hipotik maupun tidak, dan baik yang mempunyai hak atas pembagian laba debitur maupun tidak, dan khususnya penghasilan dari surat-surat berharga pemerintah dan surat-surat obligasi atau surat-surat hutang, termasuk premium dan hadiah yang melekat pada surat-surat berharga, obligasi atau surat-surat utang tersebut, termasuk penghasilan yang menurut Undang-undang pajak di Negara dimana penghasilan itu timbul, dipersamakan dengan penghasilan dari peminjaman uang, termasuk bunga atas pembayaran penjualan yang ditangguhkan.

5.       Ketentuan-ketentuan pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pemilik manfaat yang sebenarnya dari bunga yang merupakan penduduk dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan, melakukan kegiatan usaha di Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan dimana bunga itu berasal, melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, atau menjalankan pekerjaan bebas di Negara Lainnya itu dari suatu tempat tetap yang berada di sana, dan tagihan utang yang menghasilkan bunga itu mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap itu. Dalam hal demikian, tergantung pada masalahnya, berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 7 atau Pasal 14.

6.       Bunga dianggap berasal dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan apabila yang membayarkan bunga adalah Negara itu sendiri, suatu bagian ketatanegaraannya, suatu pemerintah daerahnya, atau penduduk Negara itu. Namun demikian, apabila orang atau badan yang membayar bunga itu, tanpa memandang apakah ia penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan atau tidak, mempunyai bentuk usaha tetap atau tempat tetap di suatu Negara Pihak pada Persetujuan dalam hubungan mana utang yang menjadi pokok pembayaran bunga itu bersumber, dan bunga itu menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat tetap tersebut, maka bunga itu dianggap berasal dari Negara Pihak pada Persetujuan dimana bentuk usaha tetap atau tempat tetap itu berada.

7.       Jika karena alasan adanya hubungan istimewa antara pembayar bunga dengan pemilik manfaat yang sebenarnya atau di antara keduanya dan orang atau badan lain, jumlah bunga dengan memperhatikan besarnya tagihan utang yang untuk itu bunga itu dibayar melebihi jumlah yang seharusnya disetujui antara pembayar dan pemilik manfaat yang sebenarnya dalam hal hubungan istimewa itu tidak ada, maka ketentuan-ketentuan Pasal ini akan berlaku hanya atas jumlah yang disebut terakhir. Dalam hal demikian, jumlah kelebihan pembayaran tersebut akan tetap dikenakan pajak sesuai dengan perundang-undangan masing-masing Negara Pihak pada Persetujuan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini.

1.       Royalti yang berasal dari Negara Pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk dari suatu Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara lainnya itu.

2.       Namun demikian, royalti tersebut juga dapat dikenakan pajak di Negara Pihak pada Persetujuan dimana royalti itu berasal dan sesuai dengan perundang-undangan Negara itu, tetapi apabila penerimanya adalah pemilik manfaat yang sebenarnya dari royalti itu, pajak yang dikenakan tidak boleh melebihi 10 persen dari jumlah bruto royalti tersebut. Pejabat yang berwenang dari Negara Pihak pada Persetujuan melalui persetujuan bersama akan mengatur tata cara pelaksanaan dari pembatasan ini.

3.       Istilah “royalti” sebagaimana digunakan dalam Pasal ini berarti pembayaran dalam bentuk apapun yang merupakan imbalan atas penggunaan, atau hak untuk menggunakan, setiap hak cipta atas karya sastra, karya seni atau karya ilmiah termasuk film sinematografi, film atau pita untuk siaran radio atau televisi, paten, merek dagang, rancangan atau model, rencana, rumus atau cara pengolahan yang dirahasiakan, penggunaan atau hak untuk menggunakan alat-alat perlengkapan industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan, atau informasi di bidang industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan, termasuk juga bantuan teknik dan jasa-jasa lainnya sebagai pendukung dan pelengkap dari harta atau hak tersebut, perlengkapan tersebut atau pengetahuan atau informasi tersebut.

4.       Ketentuan-ketentuan ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku, apabila pemilik manfaat yang sebenarnya dari royalti, yang merupakan penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan, menjalankan usaha di Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan dimana royalti berasal, melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, atau melakukan suatu pekerjaan bebas di Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan dari suatu tempat tetap yang berada di sana, dan hak atau harta yang menghasilkan royalti itu mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap itu. Dalam hal demikian ketentuan Pasal 7 atau Pasal 14, tergantung dari masalahnya, akan berlaku.

5.       Royalti dapat dianggap berasal dari Negara Pihak pada Persetujuan apabila pembayarnya adalah Negara itu sendiri, suatu bagian ketatanegaraan, pemerintah daerah, atau penduduk dari Negara itu. Namun demikian, apabila orang atau badan yang membayarkan royalti itu, tanpa memandang apakah ia penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan atau bukan, memiliki bentuk usaha tetap atau tempat tetap di suatu Negara Pihak pada Persetujuan dimana kewajiban membayar itu timbul, dan pembayaran tersebut menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat tetap tersebut, maka royalti itu dianggap berasal dari Negara dimana bentuk usaha tetap atau tempat tetap itu berada.

6.       Jika karena alasan adanya hubungan istimewa antara pembayar dengan pemilik manfaat yang sebenarnya atau antara kedua-duanya dengan orang atau badan lain, dengan memperhatikan penggunaan hak, atau informasi yang menimbulkan pembayar royalti itu, jumlah royalti yang dibayar melebihi dari jumlah yang seharusnya disepakati oleh pembayar dan pemilik manfaat yang sebenarnya dalam hal tidak ada hubungan istimewa semacam itu, maka ketentuan-ketentuan Pasal ini hanya akan berlaku terhadap jumlah yang disebut terakhir. Dalam hal demikian, jumlah kelebihan pembayaran tersebut tetap dikenakan pajak sesuai dengan perundang-undangan masing-masing Negara Pihak pada Persetujuan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini.

1.       Keuntungan yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan dari pemindahtanganan harta tak gerak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan terletak di Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan, dapat dikenakan pajak di Negara lainnya itu.

2.       Keuntungan dari pemindahtanganan harta gerak yang merupakan bagian kekayaan suatu bentuk usaha tetap yang dimiliki oleh perusahaan dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan di Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan atau dari harta gerak yang merupakan bagian dari suatu tempat tetap yang tersedia bagi penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan di Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan untuk maksud melakukan pekerjaan bebas, termasuk keuntungan dari pemindahtanganan bentuk usaha tetap itu (tersendiri atau beserta keseluruhan perusahaan) atau tempat tetap, dapat dikenakan pajak di Negara lainnya itu.

3.       Keuntungan yang diperoleh dari pemindahtanganan kapal laut atau pesawat udara yang dioperasikan di jalur lalu lintas internasional, atau harta gerak yang berkaitan dengan operasi kapal laut atau pesawat udara itu hanya akan dikenakan pajak di Negara Pihak pada Persetujuan dimana perusahaan tersebut merupakan penduduknya.

4.       Keuntungan yang diperoleh dari pemindahtanganan saham-saham suatu perseroan, yang kekayaannya terutama terdiri dari harta tak gerak yang terletak di suatu Negara Pihak pada Persetujuan, dapat dikenakan pajak di Negara Pihak pada Persetujuan itu.

5.       Keuntungan dari pemindahtanganan harta lainnya, kecuali yang disebutkan pada ayat 1, 2, 3 dan 4, hanya dikenakan pajak di Negara Pihak pada Persetujuan dimana orang atau badan yang memindahtangankan harta merupakan penduduk.

1.       Penghasilan yang diperoleh penduduk dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan sehubungan dengan jasa-jasa profesional atau pekerjaan bebas lainnya hanya akan dikenakan pajak di Negara itu kecuali apabila ia mempunyai suatu tempat tetap yang tersedia secara teratur baginya untuk menjalankan kegiatan-kegiatan di Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan itu atau ia berada di Negara lainnya itu selama suatu masa atau masa-masa yang jumlahnya melebihi 61 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Apabila ia mempunyai tempat tetap tersebut atau berada di Negara lainnya itu selama masa atau masa-masa tersebut di atas, maka penghasilan tersebut dapat dikenakan pajak di Negara lainnya itu tetapi hanya sebesar penghasilan yang diperoleh dari tempat tetap atau diperoleh di Negara lainnya itu selama masa atau masa-masa tersebut di atas.

2.       Istilah “jasa-jasa profesional” terutama meliputi pekerjaan-pekerjaan bebas di bidang ilmu pengetahuan, kesusasteraan, kesenian, pendidikan atau pengajaran, demikian juga pekerjaan-pekerjaan bebas yang dilakukan oleh para dokter, ahli hukum, ahli teknik, arsitek, dokter gigi dan akuntan.

1.       Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 16, 18, 19, 20, dan 21, gaji, upah dan imbalan lainnya yang serupa yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan karena suatu pekerjaan yang dilakukan dalam hubungan kerja, hanya akan dikenakan pajak di Negara itu, kecuali pekerjaan tersebut dilakukan di Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan. Dalam hal demikian, maka imbalan yang diterima dari pekerjaan dimaksud dapat dikenakan pajak di Negara lainnya itu.

2.       Menyimpang dari ketentuan pada ayat 1, imbalan yang diperoleh penduduk dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan dari pekerjaan yang dilakukan di Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan, hanya dikenakan pajak di Negara yang disebut pertama apabila:

         (a)     penerima imbalan berada di Negara lainnya itu dalam suatu masa atau masa-masa yang jumlahnya tidak melebihi 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang dimulai atau diakhiri pada tahun pajak dimaksud; dan

         (b)     imbalan itu dibayarkan oleh, atau atas nama dari, pemberi kerja yang bukan merupakan penduduk Negara lainnya itu; dan

         (c)      imbalan itu tidak menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat tetap yang dimiliki oleh pemberi kerja di Negara lainnya itu.

3.       Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dalam Pasal ini, imbalan diperoleh karena pekerjaan yang dilakukan di atas kapal laut atau pesawat udara yang dioperasikan dalam jalur lalu-lintas internasional oleh perusahaan dari salah satu Negara Pihak pada Persetujuan, hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut.

1.       Imbalan direktur dan pembayaran-pembayaran serupa lainnya yang diperoleh penduduk Negara Pihak pada Persetujuan dalam kedudukannya sebagai anggota dewan direktur atau setiap badan lain yang serupa dari suatu perseroan yang merupakan penduduk dari Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara lainnya itu.

2.       Imbalan yang diterima atau diperoleh seseorang atas mana ketentuan pada ayat 1 diberlakukan, yang diperoleh dari perseroan sehubungan dengan melakukan fungsi sehari-hari sebagai pimpinan atau teknisi dapat dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 15.

1.       Menyimpang dari ketentuan-ketentuan pada Pasal 14 dan 15, penghasilan  yang diperoleh penduduk dari Negara Pihak pada Persetujuan sebagai penghibur seperti artis teater, gambar hidup, radio atau televisi atau pemain musik atau sebagai olahragawan, dari kegiatan-kegiatan perseorangan mereka yang dilakukan di Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara lainnya itu.

2.       Apabila penghasilan sehubungan dengan kegiatan-kegiatan perseorangan yang dilakukan oleh penghibur atau olahragawan tersebut diterima bukan oleh penghibur atau olahragawan itu sendiri tetapi oleh orang atau badan lain, menyimpang dari ketentuan-ketentuan Pasal 7, 14 dan 15, maka penghasilan tersebut dapat dikenakan pajak di Negara Pihak pada Persetujuan dimana kegiatan-kegiatan dari penghibur atau olahragawan itu dilakukan.

3.       Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2, penghasilan yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang disebut dalam ayat 1 yang dilakukan dibawah pengaturan atau persetujuan kebudayaan antara kedua Negara Pihak pada Persetujuan dibebaskan dari pajak di Negara Pihak pada Persetujuan tempat dilakukannya kegiatan itu apabila kunjungan ke Negara itu sepenuhnya atau sebagian besar dibiayai oleh Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan, bagian ketatanegaraannya atau oleh pemerintah daerahnya.

1.       Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan ayat 2 dari Pasal 19, pensiun atau imbalan sejenis lainnya yang dibayarkan kepada penduduk dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan yang bersumber dari Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa-jasa dalam hubungan kerja di Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan di masa lampau dan pembayaran berkala yang dibayarkan kepada penduduk dari sumber di atas dapat dikenakan pajak di Negara lainnya itu.

2.       Istilah “pembayaran berkala” berarti suatu jumlah tertentu yang dibayar secara berkala pada waktu tertentu selama hidup atau selama jangka waktu tertentu atau masa waktu yang dapat ditentukan karena adanya kewajiban untuk melakukan pembayaran-pembayaran sebagai imbalan yang memadai dalam bentuk uang atau yang dapat dinilai dengan uang.

1.       (a)     Gaji, upah dan imbalan sejenis lainnya, selain dari pensiun, yang dibayarkan oleh Negara Pihak pada Persetujuan atau bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya kepada seseorang sehubungan dengan jasa-jasa yang diberikan kepada Negara itu atau bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya, hanya dikenakan pajak di Negara itu.

         (b)      Namun demikian, imbalan tersebut hanya dikenakan pajak di Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan apabila jasa-jasa tersebut diberikan di Negara itu dan orang tersebut adalah penduduk Negara itu yang:

                   (i)      merupakan warga negara dari Negara lainnya itu; atau

                   (ii)      tidak menjadi penduduk Negara itu hanya untuk maksud memberikan jasa-jasa tersebut.

2.       (a)      Pensiun yang dibayarkan oleh, atau dari dana yang dibentuk oleh suatu Negara Pihak pada Persetujuan atau bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya kepada seseorang sehubungan dengan jasa-jasa yang diberikannya kepada Negara itu atau bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya hanya dikenakan pajak di Negara itu.

         (b)      Namun demikian, pensiun tersebut hanya dikenakan pajak di Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan apabila orang tersebut adalah penduduk dan warga negara dari Negara itu.

3.       Ketentuan-ketentuan dalam Pasal-pasal 15, 16 dan 18 berlaku terhadap imbalan dan pensiun dari jasa-jasa yang diberikan sehubungan dengan usaha yang dijalankan oleh suatu Negara Pihak pada Persetujuan, bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya.

Pembayaran yang diterima oleh siswa atau pemagang yang merupakan penduduk atau seketika sebelum mengunjungi suatu Negara Pihak pada Persetujuan merupakan penduduk Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan dan berada di Negara yang disebutkan pertama semata-mata untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan, tidak dikenakan pajak di Negara yang disebutkan pertama, dengan syarat pembayaran itu berasal dari sumber-sumber di luar Negara itu.

1.       Orang pribadi yang mengunjungi Negara Pihak pada Persetujuan karena undangan dari Negara tersebut, dari suatu universitas negeri dan lembaga pendidikan atau lembaga kebudayaan yang diakui sebagai nirlaba oleh Pemerintah Negara tersebut, dalam bagian dari suatu program mengenai pertukaran kebudayaan yang dilaksanakan dalam jangka waktu yang tidak melampaui 2 tahun dalam tujuan untuk mengajar, memberikan ceramah, atau melaksanakan penelitian untuk lembaga tersebut, yang adalah penduduk dari, atau seketika sebelum kunjungan tersebut adalah penduduk dari Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan, dikecualikan dari pajak di Negara yang disebut pertama atas penghasilan sehubungan dengan kegiatan tersebut dengan syarat penghasilan tersebut diperolehnya dari sumber-sumber di luar Negara itu.

2.       Ketentuan-ketentuan dari ayat 1 tidak dapat diterapkan terhadap imbalan yang diterima sehubungan dengan penelitian yang dilakukan bukan untuk kepentingan umum tetapi terutama untuk manfaat pribadi dari orang atau sekelompok orang atau badan tertentu.

1.       Jenis-jenis penghasilan penduduk dari Negara Pihak pada Persetujuan, dari manapun sumbernya yang tidak tercakup dalam pasal-pasal sebelumnya pada Persetujuan ini, selain penghasilan dalam bentuk undian, hadiah dikenakan pajak di Negara yang disebut pertama.

2.       Ketentuan pada ayat 1 tidak berlaku atas penghasilan, selain atas penghasilan dari harta tak gerak yang dijelaskan pada Pasal 6 ayat 2, apabila penerima penghasilan semacam itu, yang merupakan penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan, menjalankan usaha di Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan melalui bentuk usaha tetap yang berada di sana, atau melaksanakan pekerjaan bebas di Negara lainnya itu dari suatu tempat tetap yang berada disana, dan hak atau harta sehubungan dengan penghasilan yang dibayarkan mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap tersebut. Dalam hal demikian, tergantung pada masalahnya, berlaku ketentuan Pasal 7 atau Pasal 14.

1.       Sepanjang mengenai penduduk Indonesia, pengenaan pajak berganda dihindari dengan cara sebagai berikut:

         Bila seorang penduduk Negara Pihak pada Persetujuan memperoleh penghasilan dari Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan yang menurut ketentuan pada Persetujuan ini, jumlah pajak atas penghasilan tersebut  yang dibayarkan di Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan dapat dikreditkan dengan pajak yang dikenakan di Negara yang disebut pertama kepada penduduk itu. Namun demikian, jumlah kredit itu tidak boleh melebihi bagian pajak di Negara Pihak pada Persetujuan yang disebut pertama atas penghasilan tersebut  yang dihitung sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakannya.

2.       Dalam hal penduduk Maroko, pengenaan pajak berganda akan dihindarkan dengan cara-cara berikut:

         a)       Apabila seorang penduduk Maroko memperoleh penghasilan yang berdasarkan ketentuan dalam Persetujuan ini dapat dikenakan pajak di Indonesia, Maroko harus memperlakukan pajak tersebut seperti pajak atas penghasilan yang diterima oleh penduduk dengan persyaratan yang diatur dalam sub-ayat b, suatu pengurangan sejumlah yang sama sebesar pajak yang dibayar atas penghasilan yang diterima di Indonesia. Namun demikian, pengurangan ini tidak boleh melebihi bagian dari pajak atas penghasilan penduduk Maroko tersebut, dihitung sebelum pengurangan atas penghasilan yang dikenai pajak di Indonesia.

         b)       Penghasilan dari laba yang sebagian atau seluruhnya dibebaskan untuk masa tertentu, sesuai dengan undang-undang pajak domestik dari salah satu Negara Pihak pada Persetujuan harus dianggap telah secara efektif dikenakan pajak dan pajak  yang seharusnya terutang apabila pembebasan tersebut tidak ada, memberikan hak untuk pengurangan atas pajak tersebut seperti jika pajak tersebut harus dibayar di Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan.

         c)       Penghasilan yang menurut ketentuan pada Persetujuan ini tidak dikenakan pajak di salah satu Negara Pihak pada Persetujuan dapat diperhitungkan untuk menetapkan tarif pajak yang dikenakan pada Negara Pihak pada Persetujuan itu.

1.       Warga negara dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan tidak dikenakan pajak atau kewajiban apapun sehubungan dengan pengenaan pajak di Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan, yang berlainan atau lebih memberatkan daripada pengenaan pajak dan kewajiban-kewajiban yang terkait, yang dikenakan atau dapat dikenakan kepada warga negara dari Negara lainnya itu dalam keadaan yang sama, khususnya terhadap penduduk.

2.       Orang tanpa kewarganegaraan yang merupakan penduduk dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan tidak dikenakan pajak atau kewajiban apapun sehubungan dengan pengenaan pajak di Negara Pihak pada Persetujuan manapun, yang berlainan atau lebih memberatkan daripada pengenaan pajak dan kewajiban-kewajiban yang terkait, yang dikenakan atau dapat dikenakan kepada warga negara dari Negara dimaksud dalam keadaan yang sama.

3.       Pajak atas suatu bentuk usaha tetap yang dimiliki suatu perusahaan dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan di Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan, tidak boleh dikenakan dengan cara yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan pemajakan yang dikenakan atas perusahaan yang menjalankan kegiatan yang sama di Negara lainnya itu. Ketentuan ini tidak dapat ditafsirkan sebagai mewajibkan suatu Negara Pihak pada Persetujuan untuk memberikan kepada penduduk Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan suatu pengurang individu, keringanan dan pengurangan apapun berdasarkan status sipil atau beban keluarga untuk tujuan perpajakan seperti yang diberikan kepada penduduknya sendiri.

4.       Kecuali apabila berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 9 ayat 1, Pasal 11 ayat 7 atau Pasal 12 ayat 6, bunga, royalti dan pembayaran lainnya yang dibayarkan oleh perusahaan suatu Negara Pihak pada Persetujuan kepada penduduk dari suatu Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan, dalam rangka menghitung laba kena pajak dari perusahaan tersebut, akan dikurangkan dengan persyaratan yang sama seperti kalau dibayarkan kepada penduduk Negara yang disebut pertama.

5.       Perusahaan di suatu Negara Pihak pada Persetujuan, yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki atau dikendalikan, secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih penduduk dari Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan, tidak boleh dikenakan pajak atau kewajiban apapun yang berkaitan dengan pengenaan pajak di Negara yang disebut pertama yang berlainan atau lebih memberatkan daripada pengenaan pajak dan kewajiban-kewajiban dimaksud yang dikenakan atau dapat dikenakan terhadap perusahaan lainnya yang serupa di Negara yang disebut pertama.

1.       Apabila seseorang atau suatu badan menganggap bahwa tindakan-tindakan salah satu atau kedua Negara Pihak pada Persetujuan mengakibatkan atau akan mengakibatkan pengenaan pajak  yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan ini, maka  terlepas dari cara-cara penyelesaian yang diatur oleh perundang-undangan domestik dari masing-masing Negara, maka ia dapat mengajukan masalahnya kepada pejabat yang berwenang dari Negara Pihak pada Persetujuan dimana ia merupakan penduduk, atau apabila masalah yang timbul menyangkut ayat 1 Pasal 24, kepada pejabat yang berwenang dari Negara Pihak pada Persetujuan dimana ia menjadi warga negara. Masalah tersebut harus diajukan dalam waktu tiga tahun sejak pemberitahuan pertama dari tindakan yang mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan ini.

2.       Apabila keberatan yang diajukan itu beralasan dan apabila ia tidak dapat menemukan suatu penyelesaian yang memuaskan, pejabat yang berwenang wajib berusaha menyelesaikan masalah itu melalui persetujuan bersama dengan pejabat yang berwenang dari Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan untuk menghindari pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan Persetujuan ini.

3.       Pejabat-pejabat yang berwenang dari Negara-negara Pihak pada Persetujuan wajib berusaha untuk menyelesaikan melalui suatu persetujuan bersama atas setiap kesulitan atau keragu-raguan yang timbul dalam penafsiran atau penerapan Persetujuan ini. Mereka dapat juga berkonsultasi bersama untuk menghapuskan pengenaan pajak berganda dalam kasus-kasus yang tidak diatur dalam Persetujuan ini.

4.       Pejabat-pejabat yang berwenang dari Negara-negara Pihak pada Persetujuan dapat berhubungan langsung satu sama lain, termasuk melalui komisi bersama yang terdiri dari mereka sendiri atau perwakilannya, untuk mencapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat-ayat sebelumnya.

1.       Pejabat-pejabat yang berwenang dari Negara-negara Pihak pada Persetujuan melakukan pertukaran informasi yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan dalam Persetujuan ini atau untuk melaksanakan undang-undang domestik dari Negara-negara Pihak pada Persetujuan sehubungan dengan pajak-pajak yang dicakup dalam Persetujuan ini, sepanjang pengenaan pajak menurut undang-undang Negara yang bersangkutan tidak bertentangan dengan Persetujuan ini. Pertukaran informasi tidak dibatasi oleh ketentuan pada Pasal 1. Setiap informasi yang diterima oleh suatu Negara Pihak pada Persetujuan akan dijaga kerahasiaannya dengan cara yang sama seperti apabila informasi itu diperoleh berdasarkan perundang-undangan domestik dari Negara itu dan diungkapkan hanya kepada orang atau badan atau pejabat-pejabat (termasuk pengadilan dan badan-badan administratif) yang berkepentingan dalam penetapan atau penagihan pajak, pelaksanaan undang-undang atau penuntutan, atau dalam memutuskan keberatan berkenaan dengan pajak-pajak yang dicakup dalam Persetujuan ini. Orang atau badan atau para pejabat tersebut hanya boleh memberikan informasi itu untuk maksud tersebut di atas, namun demikian dapat juga mengungkapkan informasi itu dalam pengadilan umum atau dalam pembuatan keputusan-keputusan pengadilan.

2.       Bagaimanapun juga ketentuan pada ayat 1 sama sekali tidak dapat ditafsirkan sedemikian rupa sehingga membebankan kepada salah satu Negara Pihak pada Persetujuan kewajiban untuk:

         a)       melaksanakan tindakan-tindakan administratif yang bertentangan dengan perundang-undangan atau praktik administrasi yang berlaku di Negara itu atau di Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan.

         b)       memberikan informasi yang tidak mungkin diperoleh berdasarkan perundang-undangan atau dalam praktik administrasi yang lazim di Negara tersebut atau di Negara Pihak Lainnya pada Persetujuan; dan

         c)       memberikan informasi yang mengungkapkan setiap rahasia di bidang perdagangan, usaha, industri, perniagaan atau keahlian, atau tata cara perdagangan atau informasi lainnya yang pengungkapannya bertentangan dengan kebijakan umum.

Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi hak-hak istimewa di bidang fiskal dari anggota-anggota misi diplomatik atau pejabat konsuler berdasarkan atauran umum dari hukum internasional atau berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam suatu persetujuan khusus.

1.       Persetujuan ini berlaku pada hari berikutnya setelah tanggal saat masing-masing Pemerintah saling memberi tahu secara tertulis bahwa formalitas sebagaimana disyaratkan dalam konstitusi masing-masing Negara telah dipenuhi.

2.       Persetujuan ini akan berlaku efektif:

         a)      mengenai pajak yang dipotong pada sumber penghasilan, untuk penghasilan yang diperoleh pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun berikutnya sesudah berlakunya Persetujuan ini; dan

         b)       mengenai pajak lainnya atas penghasilan, untuk tahun-tahun pajak yang dimulai pada atau setelah Januari tahun berikutnya sesudah tahun berlakunya Persetujuan ini.

Persetujuan ini tetap berlaku sampai diakhiri oleh salah satu Negara Pihak pada Persetujuan. Masing-masing Negara Pihak pada Persetujuan dapat mengakhiri berlakunya Persetujuan ini, melalui saluran-saluran diplomatik, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang berakhirnya Persetujuan pada atau sebelum tanggal tiga puluh bulan Juni dari suatu tahun kalender berikutnya setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Persetujuan ini.

Dalam hal demikian, Persetujuan ini tidak berlaku efektif:

a)      mengenai pajak yang dipotong pada sumber penghasilan untuk penghasilan yang diperoleh pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah tahun pemberitahuan berakhirnya Persetujuan diberikan.

b)      mengenai pajak-pajak lainnya atas penghasilan, untuk tahun-tahun pajak yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah tahun pemberitahuan berakhirnya Persetujuan diberikan.

SEBAGAI BUKTI yang bertanda tangan di bawah ini, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT dalam rangkap dua di Rabat, pada tanggal 8 Juni 2008 dalam Bahasa Indonesia, Arab dan Inggris. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah Bahasa Inggris yang dipergunakan.