|
DETAILS

Konsolidasi Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai


Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021


BAB IV TARIF PAJAK DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 8 (UU No. 42 Tahun 2009)

(1) Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditetapkan paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen).
(2) Ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0% (nol persen).
(3) Ketentuan mengenai kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(4) Ketentuan mengenai jenis Barang yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB IV TARIF PAJAK DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 8 (UU No. 42 Tahun 2009)

Penjelasan Pasal 8

Ayat (1)

Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat ditetapkan dalam beberapa kelompok tarif, yaitu tarif paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen). Perbedaan kelompok tarif tersebut didasarkan pada pengelompokan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Ayat (2)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak yang tergolong mewah di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang diekspor atau dikonsumsi di luar Daerah Pabean dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif 0% (nol persen). Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang diekspor tersebut dapat diminta kembali.

Ayat (3)

Dengan mengacu pada pertimbangan sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1), pengelompokan barang-barang yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutama didasarkan pada tingkat kemampuan golongan masyarakat yang mempergunakan barang tersebut, di samping didasarkan pada nilai gunanya bagi masyarakat pada umumnya. Sehubungan dengan hal itu, tarif yang tinggi dikenakan terhadap barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Dalam hal terhadap barang yang dikonsumsi oleh masyarakat banyak perlu dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah, tarif yang dipergunakan adalah tarif yang rendah. Pengelompokan barang yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dilakukan setelah berkonsultasi dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

BAB IV TARIF PAJAK DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 8 (UU No. 42 Tahun 2009)

Nomor Dokumen

Perihal

Tanggal Ditetapkan

96/PMK.03/2021

PENETAPAN JENIS BARANG KENA PAJAK SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA PENGECUALIAN PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

26 July 2021

74 TAHUN 2021

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2019 TENTANG BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

16 October 2021

DETAILS

Consolidation of the Value Added Tax Act


Composition in one manuscript of the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1983 concerning the Value Added Tax of Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods as Last Amended by the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021


CHAPTER IV TAX RATES AND HOW TO CALCULATE TAX< /

Article 8 (Law No. 42 of 2009)

(1) Tariff Sales tax on luxury goods set at a minimum of 10% (ten percent) and a maximum of 200% (two hundred percent).
(2) Export Taxable Goods classified as luxury are taxed at a rate of 0% (zero percent).
(3) Conditions regarding the group of Taxable Goods classified as luxury which is subject to Sales Tax on Luxury Goods with the tariff as referred to in paragraph (1) regulated by Regulation Government.
(4) Conditions regarding the type of Goods subject to Sales Tax on Luxury Goods as referred to in paragraph (3)

CHAPTER IV TAX RATES AND HOW TO CALCULATE TAX< /

Article 8 (Law No. 42 of 2009)

Explanation Article 8

Paragraph (1)

Sales Tax Rates on Luxury Goods can be set in several ways tariff group, namely the lowest tariff of 10% (ten percent) and a maximum of 200% (two hundred percent). Different tariff groups is based on the classification of classified Taxable Goods luxury which is subject to Sales Tax on Luxury Goods as referred to referred to in Article 5 paragraph (1).

Paragraph (2)

Sales Tax on Luxury Goods is a tax imposed on consumption of Taxable Goods classified as luxury within the Customs Area. Therefore, Taxable Goods classified as luxury are exported or consumed outside the Customs Area is subject to Sales Tax on Luxury Goods with 0% (zero percent) rate. Sales Tax on Goods Luxury that has been paid for the acquisition of Taxable Goods classified as luxury goods that can be exported can be requested again.

Paragraph (3)

With reference to the considerations as stated in the explanation Article 5 paragraph (1), grouping of goods subject to tax Sales of Luxury Goods are primarily based on ability level groups of people who use the goods, in addition based on their value for society in general. In relation With that in mind, high tariffs are levied on goods that are only consumed by people with high incomes. In terms of for goods consumed by many people need to be subject to Sales Tax on Luxury Goods, the rate used is the rate The low one. Grouping of goods subject to Sales Tax on Luxury Goods is done after consultation with fittings House of Representatives in charge of finance.

Paragraph (4)

Self explanatory.

CHAPTER IV TAX RATES AND HOW TO CALCULATE TAX< /

Article 8 (Law No. 42 of 2009)

Document Number

About

Date Set

96/PMK.03/2021

DETERMINATION OF TYPES OF TAXABLE GOODS OTHER THAN MOTORIZED VEHICLES SUBJECT TO THE SALES TAX ON LUXURY GOODS AND PROCEDURE FOR EXCLUSION OF THE IMPOSITION OF SALES TAX ON LUXURY GOODS

26 September 2021

74 YEAR 2021

AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 73 OF 2019 CONCERNING TAXABLE GOODS CATEGORIZED AS LUXURY IN THE FORM OF MOTOR VEHICLES SUBJECT TO THE SALES TAX ON LUXURY GOODS

16 October 2021