Konsolidasi KUP

INDONESIA VERSION
ENGLISH VERSION

DETAILS

Pasal 1 Pasal 1A Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3A

Pasal 4 Pasal 4A Pasal 5 Pasal 5A Pasal 6

Pasal 7 Pasal 8 Pasal 8A Pasal 9 Pasal 9A Pasal 10

Pasal 11 Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15 Pasal 15A Pasal 16

Pasal 16A Pasal 16B Pasal 16C Pasal 16D Pasal 16E Pasal 16F

Pasal 16G

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19 Pasal 20 Pasal 21

Konsolidasi Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai

Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021

BAB VA KETENTUAN KHUSUS

Pasal 16E (UU No. 42 Tahun 2009)

(1)

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sudah dibayar atas pembelian Barang Kena Pajak yang dibawa ke luar Daerah Pabean oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri dapat diminta kembali.

(2)

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dapat diminta kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

a.	nilai Pajak Pertambahan Nilai paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dapat disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah;
b.	pembelian Barang Kena Pajak dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan ke luar Daerah Pabean; dan
c.	Faktur Pajak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), kecuali pada kolom Nomor Pokok Wajib Pajak dan alamat pembeli diisi dengan nomor paspor dan alamat lengkap di negara yang menerbitkan paspor atas penjualan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak.

(3)

Permintaan kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat orang pribadi pemegang paspor luar negeri meninggalkan Indonesia dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Direktorat Jenderal Pajak di bandar udara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(4)

Dokumen yang harus ditunjukkan pada saat meminta kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah:

a.	paspor;
b.	pas naik (boarding pass) untuk keberangkatan orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke luar Daerah Pabean; dan
c.	Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

(5)

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian permintaan kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB VA KETENTUAN KHUSUS

Pasal 16E (UU No. 42 Tahun 2009)

Penjelasan Pasal 16E

Ayat (1)

Dalam rangka menarik orang pribadi pemegang paspor luar negeri untuk berkunjung ke Indonesia, kepada orang pribadi tersebut diberikan insentif perpajakan. Insentif tersebut berupa pengembalian Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sudah dibayar atas pembelian Barang Kena Pajak di Indonesia yang kemudian dibawa oleh orang pribadi tersebut ke luar Daerah Pabean.

Ayat (2)

Barang Kena Pajak yang dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum orang pribadi pemegang paspor luar negeri meninggalkan Indonesia dianggap akan dikonsumsi di luar Daerah Pabean. Oleh karena itu, Faktur Pajak yang dapat digunakan sebagai dasar untuk meminta kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dipersyaratkan hanya untuk Faktur Pajak yang diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum orang pribadi pemegang paspor luar negeri meninggalkan Indonesia.

Bagi orang pribadi pemegang paspor luar negeri yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak, Faktur Pajak yang dapat dipergunakan untuk meminta kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah harus mencantumkan identitas berupa nama, nomor paspor, dan alamat lengkap orang pribadi tersebut di negara yang menerbitkan paspor.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

BAB VA KETENTUAN KHUSUS

Pasal 16E (UU No. 42 Tahun 2009)

Nomor Dokumen	Perihal	Tanggal Ditetapkan
SE-56/PJ/2010	PENJELASAN MENGENAI PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK LAMA	27 April 2010
SE-57/PJ/2010	TATA CARA PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN, PENGGANTIAN UANG PERSEDIAAN, DAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI	30 April 2010
120/PMK.03/2019	TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI	1 October 2019.
PER-17/PJ/2019	TATA CARA PENDAFTARAN DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA KENA PAJAK TOKO RETAIL YANG BERPARTISIPASI DALAM SKEMA PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI KEPADA TURIS ASING	1 October 2019
SE-39/PJ/2013	TATA CARA PENGEMBALIAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI KEPADA ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI	2 August 2013
141/KMK.03/2010	PENETAPAN BANDAR UDARA YANG MEMBERIKAN PELAYANAN PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI	1 April 2010

DETAILS

Article 1 Article 1A Article 2

Article 3

Article 3A

Article 4 Article 4A Article 5 Article 5A Article 6

Article 7 Article 8 Article 8A Article 9 Article 9A Article 10

Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 15A Article 16

Article 16A Article 16B Article 16C Article 16D Article 16E Article 16F

Article 16G

Article 17

Article 18

Article 19 Article 20 Article 21

Consolidation of the Value Added Tax Act

Composition in one manuscript of the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1983 concerning the Value Added Tax of Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods as Last Amended by the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021

CHAPTER VA SPECIAL PROVISIONS

Article 16E (Law No. 42 of 2009)

(1)

Tax Value Added and Sales Tax on Luxury Goods that have been paid for the purchase of Taxable Goods taken outside the Customs Area by an individual holding an outside passport country can be requested back.

(2)

Tax Value Added and Sales Tax on Luxury Goods that can be reclaimed as referred to in paragraph (1) must meet the following requirements:

a.	value Added Tax Value of at least IDR 500,000.00 (five hundred thousand rupiah) and get adjusted to Government Regulations;
b.	purchase Hit Goods Taxes are made within 1 (one) month before departure outside the Customs Area; and
c.	Invoice Tax complied provisions as referred to in Article 13 paragraph (5), except in the column for Taxpayer Identification Number and buyer's address is filled with number passport and full address in the country that issued the above passport sales to individuals holding foreign passports who do not have a Taxpayer Identification Number.

(3)

Request return Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods as referred to in paragraph (1) carried out when an individual holds a foreign passport left Indonesia and submitted to the Director General of Taxes through the Office of the Directorate General of Taxes at the airport determined by the Minister of Finance.

(4)

Document which must be indicated at the time of request return Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods is:

a.	passport;
b.	fit boarding (boarding pass) for the departure of individuals as referred to in paragraph (1) to outside the Customs Area; and
c.	Invoice Tax as referred to in paragraph (2) letter c.

(5)

Conditions regarding the submission procedure settlement of requests for return of Value Added Tax and Tax Sales of Luxury Goods as referred to in paragraph (1) are regulated with or based on the Regulation of the Minister of Finance.

CHAPTER VA SPECIAL PROVISIONS

Article 16E (Law No. 42 of 2009)

explanation Article 16E

Paragraph (1)

in order to attract people private passport holder for overseas for visiting Indonesia, to the individual given tax incentives. The incentive is a tax return Added value and sales tax on luxury goods that have been paid for the purchase of taxable goods in Indonesia which later brought by the individual outside the customs area.

Paragraph (2)

taxable goods purchased within a period of 1 (one) month before Individual Overseas Passport Holders Leaving Indonesia considered to be consumed outside the customs area. Therefore, invoices Tax that can be used as a basis for requesting taxes Added value and sales tax on luxury goods are required only for tax invoices issued within a period of 1 (one) the month before the private passport holder overseas leaving Indonesia.

For individuals holding foreign passports who do not have Taxpayer Identification Number, Tax Invoice that can be used for Request a Value Added Tax and Sales Tax on Goods Luxury must include an identity in the form of a name, passport number, and The full address of the private person in the country that issued a passport.

Paragraph (3)

quite clear.

Paragraph (4)

quite clear.

Paragraph (5)

quite clear.

CHAPTER VA SPECIAL PROVISIONS

Article 16E (Law No. 42 of 2009)

Document Number	About	Date Set
SE-56/PJ/2010	THE EXPLANATION OF THE USE OF THE OLD TAX INVOICE	April 27, 2010
SE-57/PJ/2010	PROCEDURE FOR SUBMISSION OF SUPPLY MONEY, REPLACEMENT OF SUPPLY MONEY, AND PAYMENT OF RETURN OF VALUE ADDED TAX FOR PERSONAL PERSON'S OVERSEAS PASSPORT HOLDERS	April 30, 2010
120/PMK.03/2019	PROCEDURES FOR FILING AND SETTLING REQUEST FOR RETURN OF THE VALUE ADDED GOODS OF INDIVIDUAL PERSON'S OVERSEAS PASSPORT HOLDERS	1 October 2019.
PER-17/PJ/2019	PROCEDURE FOR REGISTRATION AND OBLIGATIONS OF TAXABLE ENTREPRENEURS PARTICIPATING IN THE SCHEME OF RETURN OF VALUE ADDED TAX TO FOREIGN TOURISTS	1 October 2019
SE-39/PJ/2013	PROCEDURE FOR THE REFUND AND ADMINISTRATION OF VALUE ADDED TAX TO INDIVIDUAL OVERSEAS PASSPORT HOLDERS	2 August 2013
141/KMK.03/2010	DETERMINATION OF AIRPORTS THAT PROVIDE VALUE ADDED TAX REQUEST SERVICES FOR INDIVIDUAL PERSON HOLDERS OF FOREIGN PASSPORTS	April 1, 2010

Konsolidasi Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai

BAB VA KETENTUAN KHUSUS

Pasal 16E (UU No. 42 Tahun 2009)

BAB VA KETENTUAN KHUSUS

Pasal 16E (UU No. 42 Tahun 2009)

BAB VA KETENTUAN KHUSUS

Pasal 16E (UU No. 42 Tahun 2009)

Consolidation of the Value Added Tax Act

CHAPTER VA SPECIAL PROVISIONS

Article 16E (Law No. 42 of 2009)

CHAPTER VA SPECIAL PROVISIONS

Article 16E (Law No. 42 of 2009)

CHAPTER VA SPECIAL PROVISIONS

Article 16E (Law No. 42 of 2009)

Let Us Know Your Problem!