|
DETAILS

Konsolidasi Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai

Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021

BAB IV TARIF PAJAK DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 9 (UU No. 7 Tahun 2021)

(1) Dihapus.
(2) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.
(2a) Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini.
(2b) Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9).
(3) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak.
(4) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.
(4a) Atas kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku.
(4b) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimasud pada ayat (4) dan ayat (4a), atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap Masa Pajak oleh:
a. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
b. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;
c. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut;
d. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
e. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak; dan/atau
f. Dihapus.
(4c) Pengembalian kelebihan Pajak Masukan kepada Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4b) huruf a sampai dengan huruf e, yang mempunyai kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah, dilakukan dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya.
(4d) Dihapus
(4e) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4c) dan menerbitkan surat ketetapan pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
(4f) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4e), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Perubahannya.
(5) Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak melakukan:
a. penyerahan yang terutang pajak dan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahannya dapat dikreditkan; dan
b. penyerahan yang terutang pajak dan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahannya tidak dapat dikreditkan dan/atau penyerahan yang tidak terutang pajak,
dalam hal bagian penyerahan yang terutang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan merurpakan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
(6) Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak melakukan:
a. penyerahan yang terutang pajak dan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahannya dapat dikreditkan; dan
b. penyerahan yang terutang pajak dan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahannya tidak dapat dikreditkan dan/atau penyerahan yang tidak terutang pajak,
sedangkan Pajak Masukan sehubungan dengan penyerahan yang terutang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dihitung dengan menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan.
(6a) Apabila sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan pertama kali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) Pengusaha Kena Pajak belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak terkait dengan Pajak Masukan tersebut, Pajak Masukan yang telah dikreditkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan.
(6b) Dihapus.
(6c) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) bagi sektor usaha tertentu dapat ditetapkan lebih dari 3 (tiga) tahun.
(6d) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) berlaku juga bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pembubaran (pengakhiran) usaha, melakukan pencabutan Pengusaha Kena Pajak, atau dilakukan pencabutan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan pertama kali Pajak Masukan.
(6e) Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6a):
a. wajib dibayar kembali ke kas negara oleh Pengusaha Kena Pajak, dalam hal Pengusaha Kena Pajak:
1. telah menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas Pajak Masukan dimaksud; dan/atau
2. telah mengkreditkan Pajak Masukan dimaksud dengan Pajak Keluaran yang terutang dalam suatu Masa Pajak;
dan/atau
b. tidak dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya dan tidak dapat diajukan permohonan pengembalian, setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) berakhir atau pada saat pembubaran (pengakhiran) usaha, atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6d) oleh Pengusaha Kena Pajak, dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan kompensasi atas kelebihan pembayaran pajak dimaksud.
(6f) Pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6e) huruf a dilakukan paling lambat:
a. akhir bulan berikutnya setelah tanggal berakhirnya jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (6a);
b. akhir bulan berikutnya setelah tanggal berakhirnya jangka waktu bagi sektor usaha tertentusebagaimana dimaksud pada ayat (6c); atau
c. akhir bulan berikutnya setelah tanggal pembubaran (pengakhiran) usaha atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6d).
(6g) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6f), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas jumlah pajak yang seharusnya dibayar kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6e) huruf a oleh Pengusaha Kena Pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya.
(7) Dihapus.
(7a) Dihapus.
(7b) Dihapus.
(8) Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:
a. dihapus;
b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
c. dihapus;
d. dihapus;
e. dihapus;
f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
g. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
h. dihapus;
i dihapus; dan
j. dihapus.
(9) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) Masa Pajak setelah berakhirnya Masa Pajak saat Faktur Pajak dibuat sepanjang belum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini.
(9a) Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak dengan menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut.
(9b) Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang diberitahukan dan/atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini.
(9c) Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak sebesar jumlah pokok Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam ketetapan pajak dengan ketentuan ketetapan pajak dimaksud telah dilakukan pelunasan dan tidak dilakukan upaya hukum serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini.
(10) Dihapus.
(11) Dihapus.
(12) Dihapus.
(13) Dihapus.
(14) Dalam hal terjadi pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dialihkan yang belum dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang mengalihkan dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menerima pengalihan, sepanjang Faktur Pajaknya diterima setelah terjadinya pengalihan dan Pajak Masukan tersebut belum dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi.

BAB IV TARIF PAJAK DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 9 (UU No. 7 Tahun 2021)

Penjelasan Pasal 9

Ayat (1)

Dihapus.

Ayat (2)

Pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai dan berhak menerima bukti pungutan pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan Pajak Masukan bagi pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pajak Masukan yang wajib dibayar tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam Masa Pajak yang sama.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (2b)

Untuk keperluan mengkreditkan Pajak Masukan, Pengusaha Kena Pajak menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).

Selain itu, Pajak Masukan yang akan dikreditkan juga harus memenuhi persyaratan kebenaran formal dan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pajak Masukan yang dimaksud pada ayat ini adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

Dalam suatu Masa Pajak dapat terjadi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran. Kelebihan Pajak Masukan tersebut tidak dapat diminta kembali pada Masa Pajak yang bersangkutan, tetapi dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

Contoh:

Masa Pajak Mei 2023:
Pajak Keluaran = Rp2.000.000,00
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan = Rp4.500.000,00 (-)
Pajak yang lebih dibayar = Rp2.500.000,00

Pajak yang lebih dibayar tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak Juni 2023.

 Masa Pajak Juni 2023:
Pajak Keluaran = Rp3.000.000,00
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan = Rp2.000.000,00 (-)
Pajak yang kurang dibayar = Rp1.000.000,00
Pajak yang lebih dibayar dari Masa Pajak Mei 2023
yang dikompensasikan ke Masa Pajak Juni 2023 = Rp2.500.000,00 (-)
Pajak yang lebih dibayar Masa Pajak Juni 2023 = Rp1.500.000,00

Pajak yang lebih dibayar tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak Juli 2023.

Ayat (4a)

Kelebihan Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak sesuai dengan ketentuan pada ayat (4) dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya. Namun, apabila kelebihan Pajak Masukan terjadi pada Masa Pajak akhir tahun buku, kelebihan Pajak Masukan tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian (restitusi).

Termasuk dalam pengertian akhir tahun buku dalam ketentuan ini adalah Masa Pajak saat Wajib Pajak melakukan pengakhiran usaha (bubar).

Ayat (4b)

Cukup jelas.

Ayat (4c)

Cukup jelas.

Ayat (4d)

Dihapus

Ayat (4e)

Untuk mengurangi penyalahgunaan pemberian kemudahan percepatan pengembalian kelebihan pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan setelah memberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

Ayat (4f)

Dalam hal Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, sanksi kenaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal l7C ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya tidak diterapkan walaupun pada tahap sebelumnya sudah diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.

Sebaliknya, sanksi administrasi yang dikenakan sesuai dengan Pasal 13 ayat (21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya.

Apabila dalam pemeriksaan dimaksud ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, ketentuan ini tidak berlaku.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "penyerahan yang terutang pajak" adalah penyerahan barang ataujasayang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dikenai pajak Pertambahan Nilai. Terdapat dua perlakuan pajak Masukan atas penyerahan yang terutang pajak yaitu dapat dikreditkan atau tidak dapat dikreditkan.

Yang dimaksud dengan "penyerahan yang tidak terutang pajak" adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenai Pajak pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4A dan yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan Nitai sebagaimana dimaksud dalam pasal 168. pajak Masukan atas penyerahan yang tidak terutang pajak tidak dapat dikreditkan.

Pengusaha Kena Pajak yang dalam suatu Masa pajak melakukan penyerahan yang terutang pajak dan pajak Masukannya dapat dikreditkan, penyerahan yang terutang pajak yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan dan penyerahan yang tidak terutang pajak, hanya dapat mengkreditkan pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak dan Pajak Masukannya dapat dikreditkan. Bagian penyerahan yang terutang pajak tersebut harus dapat diketahui dengan pasti dari pembukuan pengusiha Kena Pajak.

Contoh:
Pengusaha Kena Pajak melakukan beberapa macam penyerahan, yaitu:
a. penyerahan yang terutang pajak dan pajak Masukannya dapat dikreditkan dengan harga jual sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan Pajak Keluaran sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan asumsi pengenaan tarif normal sebesar 12% (dua belas persen);
b. penyerahan yang terutang pajak dan pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan dengan harga jual sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan Pajak Keluaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan asumsi pengenaan tarif linal sebesar 2% (dua persen);
c. penyerahan yang tidak terutang Pajak pertambahan Nilai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa memungut Pajak Keluaran.

Jumlah Pajak Keluaran yang harus dipungut sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah). Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan:
a. Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena pajak yang berkaitan dengan penyerahan yang terutang pajak dan Pajak Masukannya dapat dikreditkan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
b. Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena pajak yang berkaitan dengan penyerahan yang terutang pajak dan Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
c. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena pajak yang berkaitan dengan penyerahan yang tidak terutang pajak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Jumlah Pajak Masukan yang telah dibayar sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Menurut ketentuan ini, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran sebesar Rp3.400.000,00 hanya sebesar Rp1.500.000,00 yang berasal dari Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena pajak yang berkaitan dengan penyerahan yang terutang pajak.

Ayat (6)

Dalam hal Pajak Masuk4n untuk penyerahan yang terutang pajak dan Pajak Masukannya dapat dikreditkan tidak dapat diketahui dengan pasti, cara pengkreditan Pajak Masukan dihitung berdasarkan pedoman pengkreditan pajak Masukan, yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kepastian kepada Pengusaha Kena pajak.

Contoh:

 Pengusaha Kena Pajak melakukan 3 (tiga) macam penyerahan, yaitu:
a. penyerahan yang terutang pajak dan Pajak Masukannya dapat dikreditkan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan Pajak Keluaran sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan asumsi pengenaan tarif normal 12% (dua belas persen);
b. penyerahan yang terutang pajak dan pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan Pajak Keluaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan asumsi pengenaan tarif final 2% (dua persen);
c. penyerahan yang tidak terutang pajak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa memungut Pajak Keluaran.

Jumlah Pajak Keluaran yang harus dipungut sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah). Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan keseluruhan penyerahan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan yang terutang pajak dan Pajak Masukannya dapat dikreditkan tidak dapat diketahui dengan pasti. Menurut ketentuan ini, Pajak Masukan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak seluruhnya dapat dikreditkan dengan pajak Keluaran sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah).

Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dihitung berdasarkan pedoman pengkreditan pajak Masukan.

Ayat (6a)

Cukup jelas.

Ayat (6b)

Dihapus.

Ayat (6c)

Cukup jelas.

Ayat (6d)

Cukup jelas.

Ayat (6e)

Cukup jelas.

Ayat (6f)

Cukup jelas.

Ayat (6g)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Dihapus.

Ayat (7a)

Dihapus.

Ayat (7b)

Dihapus.

Ayat (8)

Pajak Masukan pada dasarnya dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran. Akan tetapi, untuk pengeluaran yang dimaksud dalam ayat ini, Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

Huruf a

Dihapus.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen.

Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha. Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dihapus.

Huruf e

Dihapus.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Dihapus.

Huruf i

Dihapus.

Huruf j

Dihapus.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (9a)

Cukup jelas.

Ayat (9b)

Cukup jelas.

Ayat (9c)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Dihapus.

Ayat (11)

Dihapus.

Ayat (12)

Dihapus.

Ayat (13)

Dihapus.

Ayat (14)

Cukup jelas.

BAB IV TARIF PAJAK DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 9 (UU No. 7 Tahun 2021)

Nomor Dokumen

Perihal

Tanggal Ditetapkan

SE-47/PJ/2008

PENCABUTAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAN SURAT PENEGASAN TENTANG PENGGUNAAN METODE Q.Q. PADA FAKTUR PAJAK STANDAR

29 August 2008

PER-58/PJ/2010

BENTUK DAN UKURAN FORMULIR SERTA TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK PEDAGANG ECERAN

01 January 2011

248/PMK.010/2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 162/PMK.03/2014 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA

29 December 2015

PER-40/PJ/2015

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMBAYARAN SUBSIDI JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU MINYAK SOLAR

13 November 2015

33/PMK.03/2018

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 162/PMK.03/2014 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA

03 April 2018

39/PMK.03/2018

TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

12 April 2018

PER-04/PJ/2021

PENETAPAN WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH DAN PERLAKUAN ATAS SELISIH KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG BELUM DIKEMBALIKAN DALAM SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK

16 March 2021

PER-02/PJ/2019

TATA CARA PENYAMPAIAN, PENERIMAAN, DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN

23 January 2019

PER-13/PJ/2019

DOKUMEN TERTENTU YANG KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK

30 August 2019

117/PMK.03/2019

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.03/2018 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

19 August 2019

SE-02/PJ/2020

PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN PADA MASA PAJAK YANG TIDAK SAMA

21 January 2020

PER-04/PJ/2020

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ADMINISTRASI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, SERTIFIKAT ELEKTRONIK, DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

13 March 2020

539/KMK.04/1990

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH UNTUK KEGIATAN USAHA DI BIDANG IMPOR ATAS DASAR INDEN

14 May 1990

9 TAHUN 2021

PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA

02 February 2021

18/PMK.03/2021

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

17 February 2021

PER-25/PJ/2014

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-44/PJ/2010 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)

23 September 2014

PER-11/PJ/2013

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-44/PJ/2010 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)

12 April 2013

PER-10/PJ/2013

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-45/PJ/2010 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENGGUNAKAN PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

12 April 2013

PER-04/PJ/2020

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ADMINISTRASI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, SERTIFIKAT ELEKTRONIK, DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

13 March 2020

PER-03/PJ/2022

FAKTUR PAJAK

01 April 2022

135/PMK.011/2014

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 78/PMK.03/2010 TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK

18 June 2014

162/PMK.03/2014

TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA.

12 November 2014

21/PMK.011/2014

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 78/PMK.03/2010 TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK

04 February 2014

74/PMK.03/2010

PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MEMPUNYAI PEREDARAN USAHA TIDAK MELEBIHI JUMLAH TERTENTU

01 April 2010

78/PMK.03/2010

PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK

01 April 2010

30/PMK.03/2014

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN EMAS PERHIASAN

01 March 2014

65/PMK.03/2022

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR BEKAS

01 April 2022

1 TAHUN 2012

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

04 January 2012

SE-90/PJ/2011

PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN PADA PERUSAHAAN TERPADU (INTEGRATED) KELAPA SAWIT

23 November 2011

KEP-07/PJ/1995

PEMBAYARAN PENDAHULUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PEMBELIAN BARANG KENA PAJAK, SELAIN BARANG MODAL, DALAM RANGKA EKSPOR

01 January 1995

SE-50/PJ/2011

PENEGASAN SAAT PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK SEBAGAI DASAR SAAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK

03 August 2011

KEP-20/PJ./1996

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-07/PJ./1995 TENTANG PEMBAYARAN PENDAHULUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PEMBELIAN BARANG KENA PAJAK SELAIN BARANG MODAL DALAM RANGKA EKSPOR

29 March 1996

SE-34/PJ.54/1996

RESTITUSI PPN YANG DIAJUKAN PERMOHONANNYA OLEH PKP EKSPORTIR TERTENTU (PENYEMPURNAAN KE-2 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 28-95)

30 August 1996

PER-44/PJ/2010

BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)

06 October 2010

PER-45/PJ/2010

BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENGGUNAKAN PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

06 October 2010

SE-21/PJ.5/2001

TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN TEMPAT LAIN SEBAGAI TEMPAT PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN DAN TEMPAT LAIN SEBAGAI TEMPAT PAJAK TERUTANG ATAS EKSPOR

09 July 2001
DETAILS

Consolidation of the Value Added Tax Act

Composition in one manuscript of the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1983 concerning the Value Added Tax of Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods as Last Amended by the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021

CHAPTER IV TAX RATES AND HOW TO CALCULATE TAX< /h4>

Article 9 (Law No. 7 of 2021)

(1) Removed.
(2) Tax Input in a Tax Period is credited with Output Tax in The same tax period.
(2a) Divide Taxable Entrepreneurs who have not done delivery of Taxable Goods and/or Taxable Services and/or export Taxable Goods and/or Taxable Services, Input Tax on acquisition of Taxable Goods and/or Taxable Services, import of Taxable Goods Taxes, as well as utilization of Intangible Taxable Goods and/or utilization of Taxable Services from outside the inside Customs Area The Customs Area can be credited as long as it meets the conditions crediting in accordance with this Law.
(2b) Tax Credited input must use Tax Invoice that meets the requirements as referred to in Article 13 paragraph (5) and paragraph (9).
(3) If in a Tax Period, Output Tax greater than the Input Tax, the difference is the Tax Value Added that must be deposited by the Taxable Entrepreneur.
(4) If in a Tax Period, Input Tax which can be credited is greater than the Output Tax, the difference is the excess tax that is compensated for the next Tax Period.
(4a) Top excess Input Tax as referred to in paragraph (4) can be submitted a request for return on end of the financial year.
(4b) Excluded of the provisions as referred to in paragraph (4) and paragraph (4a), on the excess Input Tax can application for refund is submitted in each Tax Period by:
a. Entrepreneur Taxable who export Tangible Taxable Goods;
b. Entrepreneur Taxable perform delivery of Taxable Goods and/or delivery of Subjective Services Taxes to Value Added Tax Collectors;
c. Entrepreneur Taxable perform delivery of Taxable Goods and/or delivery of Subjective Services Tax whose Value Added Tax is not collected;
d. Entrepreneur Taxable who export Intangible Taxable Goods;
e. Entrepreneur Taxable Persons exporting Taxable Services; and/or
f. Deleted.
(4c) Returns excess input tax to Petaxable entrepreneur as referred to in paragraph (4b) letter a to with letter e, which has the criteria as a Taxable Entrepreneur low-risk, done with preliminary return of excess tax in accordance with the provisions referred to in Article 17C paragraph (1) Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Procedures Taxation and its changes.
(4d) Removed
(4e) Director General Tax can do examination of the Taxable Entrepreneur as referred to in paragraph (4c) and issue a tax assessment letter after carrying out preliminary refund of overtax.
(4f) If based on inspection results as referred to in paragraph (4e), Director General of Taxes issue underpaid tax assessments, the amount of tax shortfall coupled with administrative sanctions in the form of interest as referred to in Article 13 paragraph (2) of Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures and Their Changes.
(5) If in a Tax Period a Taxable Entrepreneur performs:
a. submission tax payable and Input Tax relating to the delivery can credited; and
b. submission tax payable and Input Tax relating to the delivery cannot credited and/or delivery that is not tax payable,
in the case of the portion of delivery that is tax payable as referred to in letter a can be known with certainty from bookkeeping, the amount of Input Tax that can be credited shall be Input Tax relating to the delivery as intended in letter a.
(6) If in a Tax Period a Taxable Entrepreneur performs:
a. submission tax payable and Input Tax relating to the delivery can credited; and
b. submission tax payable and Input Tax relating to the delivery cannot credited and/or delivery that is not tax payable,
while the Input Tax in connection with the delivery tax payable as referred to in letter a cannot known with certainty, the amount of Input Tax that can be credited calculated using the Input Tax crediting guidelines.
(6a) If up to a period of 3 (three) year since the Tax Period of the first crediting of Input Tax as referred to in paragraph (2a) the Taxable Entrepreneur has not perform the delivery of Taxable Goods and/or Taxable Services and/or export of related Taxable Goods and/or Taxable Services with said Input Tax, Input Tax that has been credited within a period of 3 (three) years it becomes invalid credited.
(6b) Removed.
(6c) Length the time referred to in paragraph (6a) for certain business sectors can be determined more than 3 (three) years.
(6d) Conditions as referred to in paragraph (6a) also applies to Taxable Entrepreneurs who do dissolution (termination) of a business, revocation of a Taxable Entrepreneur, or revocation of the Taxable Entrepreneur in office within the term 3 (three) years since the Tax Period for the first time the Tax is credited Enter.
(6e) Tax Input that cannot be credited as referred to in paragraph (6a):
a. required paid back to cash country by a Taxable Entrepreneur, in the case of a Taxable Entrepreneur:
1. has been receive a refund of tax overpayment of Input Tax intended; and/or
2. has been crediting Input Tax is referred to as Output Tax which payable in a Tax Period;
and/or
b. no can be compensated to The next Tax Period and cannot be submitted for refund, after a period of 3 (three) years as referred to in paragraph (6a) ends or at the time of dissolution (termination) of the business, or revocation of the Taxable Entrepreneur as referred to in paragraph (6d) by a Taxable Entrepreneur, in the event that a Taxable Entrepreneur commits compensation for the overpayment of said tax.
(6f) Payment return the Input Tax as referred to in paragraph (6e) letter a at the latest:
a. end the next month after expiration date of the 3 (three) year period referred to in paragraph (6a);
b. end the next month after expiration date for certain business sectors as referred to in paragraph (6c); or
c. end the next month after date of business dissolution (termination) or revocation of the Subject Entrepreneur Tax as referred to in paragraph (6d).
(6g) In the case that the Taxable Entrepreneur is not carry out repayment obligations in accordance with the time period as referred to in paragraph (6f), Director General of Taxes issue Underpaid Tax Assessment on the amount tax which should be repaid as referred to in paragraph (6e) letter a by a Taxable Entrepreneur plus sanctions administration in the form of interest as referred to in Article 13 paragraph (2a) Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Procedures Taxation and its changes.
(7) Removed.
(7a) Deleted.
(7b) Removed.
(8) Credit Input Tax as intended in paragraph (2) cannot be applied to expenses for:
a. removed;
b. gain Hit Goods Taxes or Taxable Services that have no direct relationship with business activities;
c. removed;
d. removed;
e. removed;
f. gain Hit Goods Tax or Taxable Services whose Tax Invoice does not fulfill provisions as referred to in Article 13 paragraph (5) or paragraph (9) or does not include the name, address and Taxpayer Identification Number the buyer of Taxable Goods or the recipient of Taxable Services;
g. utilization Hit Goods Intangible Tax or utilization of Taxable Services from outside the Region Customs within the Customs Area whose Tax Invoice does not comply the provisions referred to in Article 13 paragraph (6);
h. removed;
i removed; and
j. removed.
(9) Tax Creditable input but not yet credited with Output Tax in the same Tax Period credited in the next Tax Period no later than 3 (three) Tax Periods after the end of the Tax Period when the Tax Invoice is made as long as it has not expensed or unadded (capitalized) in the acquisition price of Taxable Goods or Taxable Services and comply crediting provisions in accordance with this Law.
(9a) Tax Input on the acquisition of Taxable Goods and/or Taxable Services, import of Taxable Goods and utilization Intangible Taxable Goods and/or utilization of Services hit Taxes from outside the Customs Area within the Customs Area before Entrepreneurs confirmed as a Taxable Entrepreneur, can be credited by Taxable Entrepreneurs using credit guidelines Input Tax of 80% (eighty percent) of Output Tax which should be collected.
(9b) Tax Input on the acquisition of Taxable Goods and/or Taxable Services, import of Taxable Goods, and utilization Intangible Taxable Goods and/or utilization of Taxable Services from outside the Customs Area within the Customs Area that is not reported in the Periodic Notification of Value Added Tax which notified and/or found at the time of inspection can credited by the Taxable Entrepreneur as long as it meets the conditions credit accordingly
(9c) Tax Input on the acquisition of Taxable Goods and/or Taxable Services, import of Taxable Goods, and utilization Intangible Taxable Goods and/or utilization of Taxable Services from outside the Customs Area within the Customs Area billed with the issuance of tax assessments can be credited by the Taxable Entrepreneur the principal amount of Value Added Tax stated in tax assessment with the provisions of the said tax assessment repayment was made and no legal action was taken and complied with crediting provisions in accordance with this Law.
(10) Removed.
(11) Removed.
(12) Removed.
(13) Removed.
(14) In in the event of a transfer of Taxable Goods in the context of merger, consolidation, expansion, splitting, and business takeover, Input Tax on Taxable Goods which transferred which has not been credited by the Taxable Entrepreneur who transfer can be credited by the receiving Taxable Entrepreneur transfer, as long as the Tax Invoice is received after the occurrence the transfer and Input Tax have not been charged as expenses or capitalized.

CHAPTER IV TAX RATES AND HOW TO CALCULATE TAX< /

Article 9 (Law No. 7 of 2021)

Explanation Article 9

Paragraph (1)

Removed.

Paragraph (2)

Buyers of Taxable Goods, recipients of Taxable Services, importers of Goods Taxable, parties who utilize Intangible Taxable Goods from outside the Customs Area, or parties utilizing Taxable Services from outside the Customs Area is obliged to pay Value Added Tax and entitled to receive proof of tax collection. Value Added Tax which should have been paid is Input Tax for the buyer Taxable Goods, recipient of Taxable Services, importer of Taxable Goods Taxes, parties who use Intangible Taxable Goods from outside the Customs Area within the Customs Area, or the party that utilizes it Taxable Services from outside the Customs Area within the Customs Area, which status as a Taxable Entrepreneur. Mandatory input tax paid by the Taxable Entrepreneur can be credited with Output Tax which is collected in the same Tax Period.

Paragraph (2a)

Self explanatory.

Paragraph (2b)

For the purposes of crediting Input Tax, Taxable Entrepreneurs use a Tax Invoice that meets the provisions as intended in Article 13 paragraph (5).

In addition, the Input Tax that will be credited must also comply formal and material truth requirements as referred to in Article 13 paragraph (9).

Paragraph (3)

Self explanatory.

Paragraph (4)

The Input Tax referred to in this paragraph is the Input Tax which can be credited.

In a Tax Period, Input Tax can occur credited greater than the Output Tax. Excess Tax The input cannot be requested again during the tax period concerned, but compensated to the next Tax Period.

Example:

Tax Period May 2023:
The more paid taxes are compensated to the June tax period 2023.

Tax Period June 2023:
Output Tax = Rp2,000,000.00
Input Tax that can be credited = Rp 4,500,000.00 (-)
more paid taxes = Rp2,500,000.00

The more paid taxes are compensated to the July tax period 2023.

Paragraph (4a)

Excess tax input in a tax period in accordance with the provisions In paragraph (4) compensated during the next tax period. However, If the excess tax input occurs during the year -end tax period Books, the excess of the input tax can be submitted an application Return (Restitution).
Included in the end of the financial year in this provision is Tax Period When the Taxpayer makes a business termination (disband).

Paragraph (4B)

Sufficiently clear.

Paragraph (4C)

Sufficiently clear.

Paragraph (4D)

Deleted

Paragraph (4e)

To reduce the misuse of the provision of acceleration facilities refund of excess tax, the Director General of Taxes can do inspection after providing a pre-refund of overtax.

Paragraph (4f)

In the event that the Director General of Taxes after conducting an inspection issue underpaid tax assessments, increase sanctions as referred to in Article 17C paragraph (5) of Law Number 6 1983 concerning General Provisions and Procedures for Taxation and the changes are not applied even though in the previous stage it has been issuance of Preliminary Refund of Tax Excess Decree.

Instead, the administrative sanctions imposed are in accordance with Article 13 paragraph (21 Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures and amendments.

If during the inspection it is found that there is an indication of action crime in the field of taxation, this provision does not apply.

Paragraph (5)

What is meant by "delivery subject to tax" is delivery goods or services in accordance with the provisions of this Law are subject to value-added tax. There are two input tax treatments above delivery that is payable tax that can be credited or can not credited.

What is meant by "delivery that is not subject to tax" is delivery of goods and services that are not subject to Value added Tax as referred to in Article 4A and which are exempt from imposition Value added tax as referred to in Article 168. tax Input on submissions that are not tax payable cannot credited.

Taxable Entrepreneurs who in a tax period make submissions tax payable and input tax can be credited, delivery tax payable whose Input Tax cannot be credited and delivery that is not tax payable, can only credit tax Input relating to the delivery of tax payable and tax The input can be credited. The part of delivery that is tax payable This must be known with certainty from the employer's books subject to tax.

Example:
Taxable Entrepreneurs carry out several types of submissions, namely:
output tax = Rp. 3,000,000.00
input tax that can be credited = IDR 2,000,000.00 (-)
unpaid tax = Rp1,000,000.00
more tax paid from May 2023 tax period
which is compensated to time June 2023 = Rp2,500,000.00 (-)
more paid taxes June 2023 = Rp1,500,000.00
a. submission of tax payable and taxes The input can be credited with a selling price of IDR 25,000,000.00 (twenty five million rupiah) with an output tax of Rp. 3,000,000.00 (three million rupiah) assuming the imposition of normal rates 12% (twelve percent);
b. submission of tax payable and taxes The input cannot be credited with a selling price of Rp. 20,000,000.00 (twenty million rupiah) with an output tax of Rp.400,000.00 (four hundred thousand rupiah) assuming the imposition of tariffs linal of 2% (two percent);
c. unaccounted submission Addition tax Value of IDR 5,000,000.00 (five million rupiah) without collecting tax Exitn.

The amount of output tax that must be collected is IDR 3,400,000.00 (three million four hundred thousand rupiah). Input Tax paid on gain:
a. Taxable Goods and/or Services Taxable ones relating to the delivery of the tax payable and its Input Tax can be credited in the amount of IDR 1,500,000.00 (one million five hundred thousand rupiah);
b. Taxable Goods and/or Services Taxable ones relating to the delivery of the tax payable and its Input Tax cannot be credited in the amount of IDR 1,000,000.00 (one million rupiah);
c. Taxable Goods and Taxable Services the tax relating to the delivery of which is not subject to tax amounting to 300,000.00 (three hundred thousand rupiah).

The amount of Input Tax that has been paid is IDR 2,800,000.00 (two million eight hundred thousand rupiah). According to this provision, Input Tax which can be credited with an output tax of IDR 3,400,000.00 only IDR 1,500,000.00 which comes from the Input Tax on acquisition of related Taxable Goods and/or Taxable Services with delivery of which tax is payable.

Paragraph (6)

In terms of Import Tax for the delivery of tax and tax payable The input can be credited cannot be known with certainty, way Input Tax crediting is calculated based on credit guidelines Input tax, which is intended to provide convenience and certainty to Taxable Entrepreneurs.

Example:

 Taxable Entrepreneurs perform 3 (three) types of submissions, namely:
a. submission of tax payable and Taxes The input can be credited in the amount of IDR 35,000,000.00 (thirty five million rupiah) with an output tax of Rp. 4,200,000.00 (four million two hundred thousand rupiah) assuming the imposition of a normal rate of 12% (two fifteen percent);
b. submission of tax payable and taxes The input cannot be credited in the amount of IDR 20,000,000.00 (twenty million rupiah) with an output tax of IDR 400,000.00 (four hundred thousand rupiah) assuming the imposition of a final tariff of 2% (two percent);
c. unaccounted submission tax amount Rp. 15,000,000.00 (fifteen million rupiah) without collecting Output Tax.

The amount of output tax that must be collected is IDR 4,600,000.00 (four million six hundred thousand rupiah). Input Tax paid on acquisition Taxable Goods and/or Taxable Services related to the total surrender amounting to Rp. 2,500,000.00 (two million five hundred thousand rupiah), while the Masu Taxthat relates to the handover tax payable and Input Tax can be credited and cannot known with certainty. According to this provision, the Input Tax is equal to Rp. 2,500,000.00 (two million five hundred thousand rupiah) not entirely credited with output tax of IDR 4,600,000.00 (four million six hundred thousand rupiah).

The amount of Input Tax that can be credited is calculated based on Input tax crediting guidelines.

Paragraph (6a)

Self explanatory.

Paragraph (6b)

Removed.

Paragraph (6c)

Self explanatory.

Paragraph (6d)

Self explanatory.

Paragraph (6e)

Self explanatory.

Paragraph (6f)

Self explanatory.

Paragraph (6g)

Self explanatory.

Paragraph (7)

Removed.

Paragraph (7a)

Removed.

Paragraph (7b)

Removed.

Paragraph (8)

Input Tax basically can be credited with Output Tax. However, for the expenses referred to in this paragraph, Tax The input cannot be credited.

The letter a

Removed.

The letter b

What is meant by expenses that are directly related to business activities are expenses for production, distribution, marketing, and management.

This provision applies to all business fields. In order to be credited, Input Tax must also meet the requirements that the expenditure in connection with the delivery of which Added Tax is payable Score. Therefore, even though an expenditure has met condition that there is a direct relationship with business activities, still possible Pinvite Such input can not be credited, ie if the said expenditure has nothing to do with the delivery of the Value Added Tax payable.

The letter c

Self explanatory.

Letter d

Removed.

The letter e

Removed.

The letter f

Self explanatory.

The letter g

Self explanatory.

The letter h

Removed.

The letter i

Removed.

The letter j

Removed.

Paragraph (9)

Self explanatory.

Paragraph (9a)

Self explanatory.

Paragraph (9b)

Self explanatory.

Paragraph (9c)

Self explanatory.

Paragraph (10)

Removed.

Paragraph (11)

Removed.

Paragraph (12)

Removed.

Paragraph (13)

Removed.

Paragraph (14)
Self explanatory.

CHAPTER IV TAX RATES AND HOW TO CALCULATE TAX< /

Article 9 (Law No. 7 of 2021)

Document Number

About

Date Set

SE-47/PJ/2008

REVOCATION OF DIRECTOR GENERAL OF TAXES CIRCULAR LETTER AND CONFIRMATION LETTER CONCERNING THE USE OF THE Q.Q. ON THE STANDARD TAX INVOICE

29 August 2008

PER-58/PJ/2010

FORM AND SIZE OF THE FORM AND PROCEDURES FOR FILLING INFORMATION ON TAX INVOICES FOR RETAIL TRADERS TAXABLE ENTERPRISES

1 January 2011

248/PMK.010/2015

AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 162/PMK.03/2014 CONCERNING PROCEDURES FOR ISSUING CERTIFICATE OF FREEDOM OF VALUE ADDED TAX OR VALUE ADDED TAX AND SALES TAX ON LUXURY GOODS TO REPRESENTATIVES OF FOREIGN STATES AND INTERNATIONAL AGENCY AND ITS OFFICERS

29 November 2015

PER-40/PJ/2015

PROCEDURE FOR COLLECTION AND DEPOSIT OF VALUE ADDED TAX ON PAYMENTS OF SUBSIDY FOR CERTAIN TYPES OF DIESEL OIL FUEL

13 November 2015

33/PMK.03/2018

SECOND AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 162/PMK.03/2014 CONCERNING PROCEDURES FOR ISSUING CERTIFICATE OF FREEDOM OF VALUE ADDED TAX OR VALUE ADDED TAX AND SALES TAX ON LUXURY GOODS TO REPRESENTATIVES OF FOREIGN STATES AND INTERNATIONAL AGENCY AND ITS OFFICERS

April 03, 2018

39/PMK.03/2018

PROCEDURE FOR PRELIMINARY REFUND OF OVERPAYMENT OF TAX

April 12, 2018

PER-04/PJ/2021

DETERMINATION OF CERTAIN CRITERIA TAXPAYERS OR LOW RISK TAXABLE ENTREPRENEURS AND TREATMENT OF DIFFERENCES IN OVERPAYMENT OF TAX THAT HAVE NOT BEEN REFUNDED IN THE DECREE OF PRELIMINARY RETURN OF OVERTAXATION

16 April 2021

PER-02/PJ/2019

PROCEDURES FOR SUBMISSION, RECEIVING, AND PROCESSING NOTIFICATION LETTER

23 April 2019

PER-13/PJ/2019

CERTAIN DOCUMENTS WHICH DOCUMENTS ARE EQUAL TO TAX INVOICE

30 August 2019

117/PMK.03/2019

AMENDMENT TO THE REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 39/PMK.03/2018 CONCERNING PROCEDURES FOR THE PRELIMINARY RETURN OF OVERPAID TAXES

19 August 2019

SE-02/PJ/2020

INPUT TAX CREDITING IN DIFFERENT TAX PERIODS

19 January 2020

PER-04/PJ/2020

TECHNICAL GUIDELINES FOR ADMINISTRATING TAXPAYER INDIVIDUAL NUMBER, ELECTRONIC CERTIFICATE, AND ESTABLISHMENT OF TAXABLE ENTREPRENEURS

13 March 2020

539/KMK.04/1990

INCOME TAX ARTICLE 22, VALUE ADDED TAX AND/OR SALES TAX ON LUXURY GOODS FOR IMPORTED BUSINESS ACTIVITIES ON AN INDEN BASE

14 May 1990

9 YEAR 2021

TAX TREATMENT TO SUPPORT EASE OF BUSINESS

02 February 2021

18/PMK.03/2021

IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 11 OF 2020 REGARDING EMPLOYMENT CREATION IN THE FIELD OF INCOME TAX, VALUE ADDED TAX AND SALES TAX ON LUXURY GOODS, AS WELL AS GENERAL PROVISIONS AND TAX PROCEDURE

17 February 2021

PER-25/PJ/2014

SECOND AMENDMENT TO REGULATION OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES NUMBER PER-44/PJ/2010 CONCERNING FORM, CONTENT, AND PROCEDURES FOR FILLING AND SUBMISSION OF VALUE ADDED TAX RETURN (SPT MASA VAT)

23 September 2014

PER-11/PJ/2013

AMENDMENT TO REGULATION OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES NUMBER PER-44/PJ/2010 CONCERNING FORM, CONTENT, AND PROCEDURES FOR FILLING AND SUBMISSION OF VALUE ADDED TAX RETURN (SPT MASA VAT)

April 12, 2013

PER-10/PJ/2013

AMENDMENT TO REGULATION OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES NUMBER PER-45/PJ/2010 TCONCERNING THE FORMS, CONTENT, AND PROCEDURES FOR FILLING AND SUBMISSION OF VALUE ADDED TAX RETURN (SPT PERIOD OF VAT) FOR TAXABLE ENTREPRENEURS USING THE GUIDELINES FOR CALCULATION OF INPUT TAX CREDITING

April 12, 2013

PER-04/PJ/2020

TECHNICAL GUIDELINES FOR ADMINISTRATING TAXPAYER INDIVIDUAL NUMBER, ELECTRONIC CERTIFICATE, AND ESTABLISHMENT OF TAXABLE ENTREPRENEURS

13 March 2020

PER-03/PJ/2022

Tax Invoice

April 01, 2022

135/PMK.011/2014

SECOND AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 78/PMK.03/2010 CONCERNING GUIDELINES FOR CALCULATION OF INPUT TAX CREDITING FOR TAXABLE ENTREPRENEURS THAT MAKE DELIVERY THAT WILL BE TAXED AND DELIVERY WHICH ARE NOT PAYABLE OF TAX

18 June 2014

162/PMK.03/2014

PROCEDURES FOR ISSUING CERTIFICATE OF FREEDOM OF VALUE ADDED TAX OR VALUE ADDED TAX AND SALES TAX ON LUXURY GOODS TO FOREIGN REPRESENTATIVES AND INTERNATIONAL AGENCY AND ITS OFFICIALS.

12 November 2014

21/PMK.011/2014

AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 78/PMK.03/2010 CONCERNING GUIDELINES FOR CALCULATION OF INPUT TAX CREDITING FOR TAXABLE ENTREPRENEURS THAT MAKE DELIVERY THAT WILL BE TAXED AND DELIVERY THAT WILL NOT BE TAX PAYABLE

04 February 2014

74/PMK.03/2010

GUIDELINE FOR CALCULATION OF INPUT TAX CREDITING FOR TAXABLE ENTREPRENEURS WHO HAVE BUSINESS DISCOVERY NOT EXCEEDING A CERTAIN AMOUNT

April 01, 2010

78/PMK.03/2010

GUIDELINE FOR CALCULATION OF INPUT TAX CREDITING FOR TAXABLE ENTREPRENEURS THAT MAKE DELIVERY WHICH ARE TAX payable AND DELIVERY THAT ARE NOT TAX PAYABLE

April 01, 2010

30/PMK.03/2014

VALUE ADDED TAX ON THE DELIVERY OF GOLD JEWELRY

1 March 2014

65/PMK.03/2022

VALUE ADDED TAX ON DELIVERY OF USED MOTOR VEHICLES

April 01, 2022

1 YEAR 2012

IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 8 OF 1983 REGARDING VALUE ADDED TAX ON GOODS AND SERVICES AND THE SALES TAX ON LUXURY GOODS AS AMENDED SEVERAL TIMES THE LAST BY LAW NUMBER 42 OF 2009 CONCERNING THE THIRD AMENDMENT TO LAW NUMBER 8 OF 1983 VALUE ADDED TAX ON GOODS AND SERVICES AND SALES TAX ON LUXURY GOODS

04 February 2012

SE-90/PJ/2011

INPUT TAX CREDITING IN PALM OIL INTEGRATED COMPANIES

23 November 2011

KEP-07/PJ/1995

Preliminary PAYMENT OF VALUE ADDED TAX AND/OR SALES TAX ON LUXURY GOODS FOR THE IMPORT OR PURCHASE OF TAXABLE GOODS, OTHER THAN CAPITAL GOODS, IN THE FRAMEWORK OF EXPORT

01 February 1995

SE-50/PJ/2011

EXFIRMATION WHEN DELIVERY OF TAXABLE GOODS AND/OR TAXABLE SERVICES AS THE BASIS WHEN VALUE ADDED TAX IS OBLIGED AND WHEN TAX INVOICE IS MADE

03 August 2011

KEP-20/PJ./1996

AMENDMENT TO DECREE OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES NUMBER KEP-07/PJ./1995 CONCERNING PREPAYMENT OF VALUE ADDED TAX AND/OR SALES TAX ON LUXURY GOODS ON THE IMPORT OR PURCHASE OF TAXABLE GOODS OTHER THAN CAPITAL GOODS IN THE FRAMEWORK OF EXPORT

29 April 1996

SE-34/PJ.54/1996

APPLYING VAT RESTITUTIONS BY CERTAIN EXPORTER PKP (2nd IMPROVEMENT TO VAT SERIES CIRCULAR 28-95)

30 August 1996

PER-44/PJ/2010

FORM, CONTENT, AND PROCEDURES FOR FILLING AND SUBMISSION OF VALUE ADDED TAX RETURN (SPT PERIOD OF VAT)

06 November 2010

PER-45/PJ/2010

FORM, CONTENT, AND PROCEDURES OF FILLING AND SUBMISSION OF PERIOD OF TAX NOTIFICATIONADDITIONAL VALUE (SPT PERIOD OF VAT) FOR TAXABLE ENTREPRENEURS USING GUIDELINES FOR CALCULATION OF INPUT TAX CREDIT

06 November 2010

SE-21/PJ.5/2001

PROCEDURES FOR SETTLEMENT OF APPLICATIONS IN OTHER PLACES AS INPUT TAX CREDITING PLACES AND OTHER PLACES AS PLACES FOR EXPORT PAYABLE TAX

09 July 2001

Let Us Know Your Problem!