Konsolidasi KUP

INDONESIA VERSION
ENGLISH VERSION

DETAILS

Pasal 1 Pasal 1A Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3A

Pasal 4 Pasal 4A Pasal 5 Pasal 5A Pasal 6

Pasal 7 Pasal 8 Pasal 8A Pasal 9 Pasal 9A Pasal 10

Pasal 11 Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15 Pasal 15A Pasal 16

Pasal 16A Pasal 16B Pasal 16C Pasal 16D Pasal 16E Pasal 16F

Pasal 16G

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19 Pasal 20 Pasal 21

Konsolidasi Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai

Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021

BAB III OBJEK PAJAK

Pasal 4 (UU No. 42 Tahun 2009)

(1)

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

a.	penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
b.	impor Barang Kena Pajak;
c.	penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
d.	pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
e.	pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
f.	ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
g.	ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
h.	ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

(2)

Ketentuan mengenai batasan kegiatan dan jenis Jasa Kena Pajak yang atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB III OBJEK PAJAK

Pasal 4 (UU No. 42 Tahun 2009)

Penjelasan Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan.

Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a.	barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak;
b.	barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
c.	penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
d.	penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Huruf b

Pajak juga dipungut pada saat impor Barang Kena Pajak. Pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Berbeda dengan penyerahan Barang Kena Pajak pada huruf a, siapapun yang memasukkan Barang Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean, tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya atau tidak, tetap dikenai pajak.

Huruf c

Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan.

Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a.	jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;
b.	penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
c.	penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
d.	Termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan/atau yang diberikan secara cuma-cuma

Huruf d

Untuk dapat memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor Barang Kena Pajak, atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapa pun di dalam Daerah Pabean juga dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Contoh :

Pengusaha A yang berkedudukan di Jakarta memperoleh hak menggunakan merek yang dimiliki Pengusaha B yang berkedudukan di Hongkong. Atas pemanfaatan merek tersebut oleh Pengusaha A di dalam Daerah Pabean terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Huruf e

Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Misalnya, Pengusaha Kena Pajak C di Surabaya memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari Pengusaha B yang berkedudukan di Singapura. Atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Huruf f

Berbeda dengan Pengusaha yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau huruf c, Pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud hanya Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1).

Huruf g

Sebagaimana halnya dengan kegiatan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1).

Yang dimaksud dengan "Barang Kena Pajak Tidak Berwujud" adalah :

Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;

penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;

pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;

pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa :

a)	penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
b)	penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; dan
c)	penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;

penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan

pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

Huruf h

Termasuk dalam pengertian ekspor Jasa Kena Pajak adalah penyerahan Jasa Kena Pajak dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean.

Ayat (2)

Cukup jelas.

BAB III OBJEK PAJAK

Pasal 4 (UU No. 42 Tahun 2009)

Nomor Dokumen	Perihal	Tanggal Ditetapkan
KEP-168/PJ/2002	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN EMAS PERHIASAN OLEH PENGUSAHA TOKO EMAS PERHIASAN	01 April 2002
SE-22/PJ.51/2002	PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN OLEH PENGUSAHA BIDANG REAL ESTAT DAN INDUSTRIAL ESTAT	01 June 2002
SE-11/PJ.53/2003	PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA PENYELENGGARA KEGIATAN (EVENT ORGANIZER)	28 March 2003
SE-147/PJ/2010	PENJELASAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 40/PMK.03/2010 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN	22 December 2010
SE-130/PJ/2010	PENEGASAN PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN HAK ATAS BARANG KENA PAJAK YANG BERADA DI LUAR DAERAH PABEAN	30 November 2010
SE-145/PJ/2010	PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA PERDAGANGAN	22 December 2010
32/PMK.010/2019	BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI	29 March 2019
PER-32/PJ/2016	PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-153/PJ/2002 TENTANG PENETAPAN BENTUK, UKURAN, WARNA, ISI, DAN TEKS STIKER LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, DAN DASAR PENGENAAN PAJAK UNTUK MENGHITUNG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN GAMBAR DAN PENUNJUKAN ASOSIASI YANG MEMBERIKAN REKOMENDASI UNTUK PENEBUSAN STIKER LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA TATA CARA PENEBUSAN DAN PELAPORANNYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-5/PJ/2008 DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-81/PJ/2004 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-4/PJ/2008	30 December 2016
40/PMK.03/2010	TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN.	01 April 2010
SE-48/PJ.3/1988	PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA TELEKOMUNIKASI	31 December 1988
SE-23/PJ.42/1999	BUKU PANDUAN TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN	27 May 1999
SE-12/PJ.54/1999	SAAT TERUTANGNYA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN	28 May 1999
SE-01/PJ.32/2000	PENEGASAN PPN ATAS JASA KEAGENAN (PENJUALAN TIKET)	04 May 2000
KEP-546/PJ/2000	SAAT TERUTANGNYA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN DAN RESTRUKTURISASI UTANG USAHA	01 January 2001

DETAILS

Article 1 Article 1A Article 2

Article 3

Article 3A

Article 4 Article 4A Article 5 Article 5A Article 6

Article 7 Article 8 Article 8A Article 9 Article 9A Article 10

Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 15A Article 16

Article 16A Article 16B Article 16C Article 16D Article 16E Article 16F

Article 16G

Article 17

Article 18

Article 19 Article 20 Article 21

Consolidation of the Value Added Tax Act

Composition in one manuscript of the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1983 concerning the Value Added Tax of Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods as Last Amended by the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021

CHAPTER III TAX OBJECT

Article 4 (Law No. 42 of 2009)

(1)

Tax Value Added is imposed on:

a.	submission Taxable Goods in the Customs Area carried out by Entrepreneurs;
b.	import Taxable Goods;
c.	submission Taxable Services in the Customs Area carried out by Entrepreneurs;
d.	utilization Hit Goods Intangible Taxes from outside the Customs Area within the Customs Area;
e.	utilization Taxable Services from outside the Customs Area within the Customs Area;
f.	export Tangible Taxable Goods by Taxable Entrepreneurs;
g.	export Intangible Taxable Goods by Taxable Entrepreneurs; and
h.	export Taxable Services by Taxable Entrepreneurs.

(2)

Conditions regarding activity limits and types Taxable Services whose exports are subject to Value Added Tax as referred to in paragraph (1) letter h is regulated by Regulation Minister of Finance.

CHAPTER III TAX OBJECT

Article 4 (Law No. 42 of 2009)

Explanation of Article 4

Paragraph (1)

Letter a

Entrepreneurs who do activities of delivery of Taxable Goods include both entrepreneurs who have been confirmed as Taxable Entrepreneurs as referred to in Article 3A paragraph (1) as well as Entrepreneurs who should be confirmed as a Taxable Entrepreneur, but not yet confirmed.

Delivery of goods subject to taxes must meet the following requirements:

a.	tangible goods handed over is a Taxable Goods;
b.	intangibles that submitted are Intangible Taxable Goods;
c.	submission is done inside Customs Area; and
d.	submission is done in framework of business activities or work.

Letter b

Tax is also collected when Import of Taxable Goods. Collection is done through the Directorate General of Customs and Excise.

In contrast to the delivery of Taxable Goods in letter a, whoever enter the Taxable Goods into the Customs Area, without pay attention to whether it is carried out in the framework of business activities or work or not, still subject to tax.

Letter c

Entrepreneurs conducting activities for the delivery of Taxable Services include: both entrepreneurs who have been confirmed as Taxable Entrepreneurs as referred to in Article 3A paragraph (1) as well as entrepreneurs who should be confirmed as a Taxable Entrepreneur, but not yet confirmed.

Services owed taxes must meet the following requirements:

a.	the services provided are Taxable Services;
b.	submission is done inside Customs Area; and
c.	submission is done in business activities or work.
d.	Included in definition delivery of the Service Tax is a Taxable Service that is utilized for the benefit of themselves and/or given free of charge

Letter d

To be able to provide treatment subject to the same tax as imports Taxable Goods, on Intangible Taxable Goods originating from from outside the Customs Area which is used by anyone inside Customs Areas are also subject to Value Added Tax.

Example:

Entrepreneur A who domiciled in Jakarta obtained the right to use a mark owned by Entrepreneur B domiciled in Hong Kong. On utilization of said mark by Entrepreneur A within the Customs Area Value Added Tax payable.

Letter e

Services originating from outside the Customs Area that are utilized by anyone in the Customs Area is subject to Value Added Tax.

For example, Taxable Entrepreneur C in Surabaya makes use of Taxable Services Taxes from Entrepreneur B domiciled in Singapore. On utilization The Taxable Services are payable for Value Added Tax.

Letter f

Different from Businessmen who carry out the activities as intended in letter a and/or letter c, Entrepreneurs who export Goods Subject to Tangible Tax, only Entrepreneurs who have been confirmed as Taxable Entrepreneur as referred to in Article 3A paragraph (1).

Letter g

As with export activities of Tangible Taxable Goods, entrepreneurs who export Intangible Taxable Goods only entrepreneurs who have been confirmed as Taxable Entrepreneurs as referred to in Article 3A paragraph (1).

What is meant by "Intangible Taxable Goods" are:

Use or rights to use copyright in the field of literary, artistic or scientific work, patents, designs or models, plans, secret formulas or processes, trademarks, or forms intellectual/industrial property rights or other similar rights;

use or rights to use industrial, commercial, or scientific equipment/equipment;

providing knowledge or information in scientific, technical, industrial or commercial fields;

providing additional assistance or complementary in connection with the use of or the right to use those rights on point 1, the use or right to use equipment/equipment referred to in number 2, or the provision of knowledge or information referred to in number 3, in the form of:

a)	acceptance or rights receive picture recordings or sound recordings or both, that is distributed to the public via satellite, cable, optical fiber, or similar technology;
b)	use or rights using recorded images or sound recordings or both, to television or radio broadcasts that are broadcast/transmitted via satellite, cable, optical fiber, or similar technology; and
c)	use or rights to use part or all of the radio communication spectrum;

use or rights to use live picture movie (motion picture films), films or video tapes for television broadcasting, or sound tape for radio broadcasts; and

all or some rights relating to the use or granting of property rights intellectual/industrial or other rights as stated in top.

Letter h< br>

Included in the export sense Taxable Services is the delivery of Services Taxable from within the Customs Area to outside the Customs Area by Taxable Entrepreneurs who produce and export Taxable Goods Tangible Taxes on the basis of orders or requests with materials and above instructions from customers outside the Customs Area.

Paragraph (2)

Self-explanatory.

CHAPTER III TAX OBJECT

Article 4 (Law No. 42 of 2009)

Document Number	About	Date Set
KEP-168/PJ/2002	VALUE ADDED TAX ON DELIVERY OF GOLD JEWELRY BY GOLD JEWELRY SHOP ENTREPRENEURS	April 01, 2002
SE-22/PJ.51/2002	IMPLEMENTATION OF VALUE ADDED TAX ON DELIVERY OF LAND AND/OR BUILDINGS BY REAL ESTATE AND INDUSTRIAL ESTATE ENTREPRENEURS	01 July 2002
SE-11/PJ.53/2003	VALUE ADDED TAX TREATMENT FOR EVENT ORGANIZER SERVICES	28 February 2003
SE-147/PJ/2010	THE EXPLANATION OF REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 40/PMK.03/2010 CONCERNING PROCEDURE FOR CALCULATION, COLLECTION, DEPOSIT, AND REPORTING OF VALUE ADDED TAX ON THE UTILIZATION OF Intangible TAXABLE GOODS AND/OR TAXABLE SERVICES FROM OUTSIDE THE CUSTOMS AREA >	20 December 2010
SE-130/PJ/2010	AFFIRMATION OF VALUE ADDED TAX TREATMENT ON DELIVERY OF TAXABLE GOODS AND RIGHTS TO TAXABLE GOODS THAT ARE OUTSIDE THE CUSTOMS AREA	30 November 2010
SE-145/PJ/2010	VALUE ADDED TAX TREATMENT ON TRADE SERVICES	20 December 2010
32/PMK.010/2019	LIMITATIONS OF ACTIVITIES AND TYPES OF SERVICES WHICH ARE TAXABLE FOR EXPORTS ARE SUBJECT TO VALUE ADDED TAX	29 November 2019
PER-32/PJ/2016	REVOCATION OF DECREE OF DIRECTOR GENERAL OF TAXES NUMBER KEP-153/PJ/2002 REGARDING DETERMINATION OF FORM, SIZE, COLOR, CONTENT, AND TEXT OF VALUE ADDED TAX PAID STICKERS, AND TAX IMPOSITION BASIS FOR CALCULATING VALUE ADDED TAX ON DELIVERY OF IMAGE RECORDED AND SHOW PRODUCTS ASSOCIATIONS THAT PROVIDE RECOMMENDATIONS FOR REDEMPTION OF VALUE ADDED TAX PAID STICKERS AS WELL AS REDEMPTION PROCEDURES AND REPORTING AS AMENDED BY REGULATION OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES NUMBER PER-5/PJ/2008 AND DIRECTOR GENERAL OF TAXES DECREE NUMBER KEP-81/PJ/2004 REGARDING TAX TAXES REGARDING THE DELIVERY OF VOICE RECORDING PRODUCTS AS AMENDED SEVERAL TIMES IN THE LAST BY REGULATION OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES NUMBER PER-4/PJ/2008	30 November 2016
40/PMK.03/2010	PROCEDURES FOR CALCULATION, COLLECTION, DEPOSIT, AND REPORTING OF VALUE ADDED TAX ON THE UTILIZATION OF Intangible TAXABLE GOODS AND/OR TAXABLE SERVICES FROM OUTSIDE THE CUSTOMS AREA.	April 01, 2010
SE-48/PJ.3/1988	IMPLEMENTATION OF VALUE ADDED TAX ON THE DELIVERY OF TELECOMMUNICATIONS SERVICES	31 December 1988
SE-23/PJ.42/1999	GUIDEBOOK ON TAX TREATMENT OF COMPANY RESTRUCTURING	27 May 1999
SE-12/PJ.54/1999	WHEN VALUE ADDED TAX IS payable AND PROCEDURES FOR DEPOSIT AND REPORTING OF VALUE ADDED TAX payable ON DELIVERY OF TAXABLE GOODS IN THE CONTEXT OF COMPANY RESTRUCTURING	28 May 1999
SE-01/PJ.32/2000	EXFIRMATION OF VAT FOR AGENT SERVICES (TICKET SALES)	04 April 2000
KEP-546/PJ/2000	WHEN VALUE ADDED TAX IS payable ON THE DELIVERY OF TAXABLE GOODS IN THE FRAMEWORK OF COMPANY RESTRUCTURING AND BUSINESS PAYABLE RESTRUCTURING	01 February 2001

Konsolidasi Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai

BAB III OBJEK PAJAK

Pasal 4 (UU No. 42 Tahun 2009)

BAB III OBJEK PAJAK

Pasal 4 (UU No. 42 Tahun 2009)

BAB III OBJEK PAJAK

Pasal 4 (UU No. 42 Tahun 2009)

Consolidation of the Value Added Tax Act

CHAPTER III TAX OBJECT

Article 4 (Law No. 42 of 2009)

CHAPTER III TAX OBJECT

Article 4 (Law No. 42 of 2009)

CHAPTER III TAX OBJECT

Article 4 (Law No. 42 of 2009)

Let Us Know Your Problem!