|
DETAILS

Konsolidasi Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai

Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 2 (UU No. 11 Tahun 1994)

(1) Dalam hal Harga Jual atau Penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka Harga Jual atau Penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak itu dilakukan.
(2) Hubungan istimewa dianggap ada apabila :
a. Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada Pengusaha lain, atau hubungan antara Pengusaha dengan penyertaan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada dua pengusaha atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Pengusaha atau lebih yang disebut terakhir; atau
b. Pengusaha menguasai Pengusaha lainnya atau dua atau lebih Pengusaha berada di bawah penguasaan Pengusaha yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat dan/atau ke samping satu derajat.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 2 (UU No. 11 Tahun 1994)

Penjelasan Pasal 2

 Ayat (1)
Pengaruh hubungan istimewa seperti dimaksud dalam Undang-Undang ini ialah adanya kemungkinan harga yang ditekan lebih rendah dari harga pasar. Dalam hal ini, Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan melakukan penyesuaian Harga Jual atau Penggantian yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak dengan harga pasar wajar yang berlaku di pasaran bebas.

 Ayat (2)
Hubungan istimewa antara Pengusaha Kena Pajak dengan pihak yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan karena :
- faktor kepemilikan atau penyertaan;
- adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.

Selain karena hal-hal tersebut di atas, hubungan istimewa di antara orang pribadi dapat pula terjadi karena adanya hubungan darah atau karena perkawinan.
a. Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan kepemilikan yang berupa penyertaan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Contoh :

Kalau PT A mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT B, pemilikan saham oleh PT A merupakan penyertaan langsung. Selanjutnya apabila PT B tersebut mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT C, maka PT A sebagai pemegang saham PT B secara tidak langsung mempunyai penyertaan pada PT C sebesar 25% (dua puluh lima persen). Dalam hal demikian, antara PT A, PT B dan PT C dianggap terdapat hubungan istimewa.

Apabila PT A juga memiliki 25% (dua puluh lima persen) saham PT D, maka antara PT B, PT C dan PT D dianggap terdapat hubungan istimewa. Hubungan kepemilikan seperti tersebut di atas juga dapat terjadi antara orang pribadi dan badan.
b. Hubungan antara pengusaha seperti digambarkan pada huruf a dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi, kendatipun tidak terdapat hubungan kepemilikan.

Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan pengusaha yang sama. Demikian juga hubungan antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan pengusaha yang sama tersebut.
c. Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah ayah, ibu, dan anak, sedangkan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu derajat adalah kakak dan adik.

Yang dimaksud dengan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah mertua dan anak tiri, sedangkan hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat adalah ipar.

Apabila antara suami istri mempunyai perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, maka hubungan antara suami istri tersebut termasuk dalam pengertian hubungan istimewa menurut Undang-Undang ini.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 2 (UU No. 11 Tahun 1994)

Nomor Dokumen

Perihal

Tanggal Ditetapkan

SE-18/PJ.53/1995

PENGERTIAN HUBUNGAN ISTIMEWA (SERI PPN 16-95)

26 April 1995
DETAILS

Consolidation of the Value Added Tax Act

Composition in one manuscript of the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1983 concerning the Value Added Tax of Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods as Last Amended by the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021

CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

Article 2 (Law No. 11 of 1994)

(1) In terms of Selling or Replacement Prices are affected by a special relationship, then the Selling Price or Replacement is calculated on basis of fair market price at the time of delivery of the Taxable Goods or Taxable Services are performed.
(2) Relationship special is considered to exist if:
a. Entrepreneur have direct or indirect participation of 25% (twenty five percent) or more in other Entrepreneurs, or the relationship between Entrepreneurs with the participation of 25% (twenty five percent) or more in two entrepreneur or more, as well as the relationship between two or more Entrepreneurs more of the latter; or
b. Entrepreneur control Other Entrepreneurs or two or more Entrepreneurs are below mastery of the same Entrepreneur either directly or indirectly; or
c. There are connection family both blood and marriage in a straight line of one degrees and/or sideways one degree.

CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

Article 2 (Law No. 11 of 1994)

Explanation Article 2

 Paragraph (1)
Special relationship effects as referred to in this Law is the possibility that the pressed price is lower than the price market. In this case, the Director General of Taxes has the authority make adjustments to the Selling Price or Replacement which is the Basis Imposition of tax at fair market prices applicable in the free market.

 Paragraph (2)
Special relationship between Taxable Entrepreneurs with parties who receive delivery of Taxable Goods and/or Taxable Services occurs because of dependence or attachment to one another which is caused by :
- ownership factor or inclusion;
- there is mastery through management or use of technology.

In addition to these things above, the special relationship between individual person can also occur because of blood relations or because of marriage.
a. A special relationship is presumed to exist if there is ownership relationship in the form of equity participation of 25% (two fifty five percent) or more, either directly or indirectly direct.

Example :

If PT A owns 50% (fifty percent) of PT B's shares, ownership shares by PT A is a direct investment. Furthermore, if PT B owns 50% (fifty percent) shares of PT C, then PT A as a shareholder of PT B indirectly have participation at PT C by 25% (twenty five percent). in such case, between PT A, PT B and PT C are considered to have a special relationship.

If PT A also owns 25% (twenty five percent) shares of PT D, then between PT B, PT C and PT D are considered to have a special relationship. Ownership relationships as mentioned above can also occur between private persons and entities.
b. Relations between employers as depicted in letter a can also occur due to mastery through management or use of technology, even if there is no ownership relationship.

Relationship privileges are deemed to exist if one or more companies are under the control of the same entrepreneur. So are relationships between several companies that are in the control of the entrepreneur the same.
c. What is meant by a relationship dumbbloodline in a straight line of one degree are father, mother and child, while blood relations in the lineage to the side one degree is brother and sister.

Which meant by the Semenda family in the straight line of one degrees are in-laws and stepchildren, while family relations senda in the lineage to the side of one degree is brother-in-law.

If between husband and wife have an agreement on the separation of assets and income, then the relationship between husband and wife is included in the meaning of special relationship according to this Law.

CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

Article 2 (Law No. 11 of 1994)

Document Number

About

Date Set

SE-18/PJ.53/1995

DEFINITION OF SPECIAL RELATIONSHIP (VAT SERIES 16-95)

April 26, 1995

Let Us Know Your Problem!