|
DETAILS

Konsolidasi Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai


Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021


BAB V SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERUTANG DAN LAPORAN PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 11 (UU No. 42 Tahun 2009)

(1) Terutangnya pajak terjadi pada saat:
a. penyerahan Barang Kena Pajak;
b. impor Barang Kena Pajak;
c. penyerahan Jasa Kena Pajak;
d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean;
e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;
f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau
h. ekspor Jasa Kena Pajak.
(2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.
(3) Dihapus.
(4) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan saat lain sebagai saat terutangnya pajak dalam hal saat terutangnya pajak sukar ditetapkan atau terjadi perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan.
(5) Dihapus.

BAB V SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERUTANG DAN LAPORAN PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 11 (UU No. 42 Tahun 2009)

Penjelasan Pasal 11

Ayat (1)

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima atau pada saat impor Barang Kena Pajak. Saat terutangnya pajak untuk transaksi yang dilakukan melalui electronic commerce tunduk pada ketentuan ini.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam hal orang pribadi atau badan memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean atau memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, terutangnya pajak terjadi pada saat orang pribadi atau badan tersebut mulai memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak tersebut di dalam Daerah Pabean. Hal itu dihubungkan dengan kenyataan bahwa yang menyerahkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak tersebut di luar Daerah Pabean sehingga tidak dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu, saat pajak terutang tidak lagi dikaitkan dengan saat penyerahan, tetapi dikaitkan dengan saat pemanfaatan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, atau sebelum dimulainya pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, saat terutangnya pajak adalah saat pembayaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

BAB V SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERUTANG DAN LAPORAN PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 11 (UU No. 42 Tahun 2009)

Nomor Dokumen

Perihal

Tanggal Ditetapkan

PER-8/PJ/2010

SAAT TERUTANGNYA PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH ANTAR CABANG

1 April 2010.

PER-04/PJ/2020

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ADMINISTRASI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, SERTIFIKAT ELEKTRONIK, DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

13 March 2020

DETAILS

Consolidation of the Value Added Tax Act


Composition in one manuscript of the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1983 concerning the Value Added Tax of Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods as Last Amended by the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021


CHAPTER V TIME AND PLACE OF TAX PAY AND REPORT TAX CALCULATION

Article 11 (Law No. 42 of 2009)


(1) It is owed tax occurs when:
a. submission Taxable Goods;
b. import Taxable Goods;
c. submission Taxable Services;
d. utilization Intangible Taxable Goods from outside the Customs Area;
e. utilization Taxable Services from outside the Customs Area;
f. export Tangible Taxable Goods;
g. export Intangible Taxable Goods; or
h. export Taxable Services.
(2) In terms of payment received prior to delivery Taxable Goods or before the delivery of Taxable Services or within in terms of payment made before the start of utilization of the Subject Goods Intangible Tax or Taxable Services from outside the Customs Area, when tax payable is at the time of payment.
(3) Removed.
(4) Director The General of Taxes can determine the time other as when the tax is payable in terms of when the tax is payable difficult to determine or there is a change in conditions that can
(5) Removed.

CHAPTER V TIME AND PLACE OF TAX PAYABLE AND REPORT TAX CALCULATION

Article 11 (Law No. 42 of 2009)

Explanation Article 11

Paragraph (1)

Collection of Value Added Tax and Sales Tax on Goods Luxurious adheres to the accrual principle, meaning that the tax payable occurs on at the time of delivery of Taxable Goods or Taxable Services though payment for the delivery has not been received or not fully received or at the time of import of Taxable Goods. Moment taxes payable for transactions made via electronic means commerce is subject to these terms.

The letter a

Self explanatory.

The letter b

Self explanatory.

The letter c

Self explanatory.

Letter d

In the event that an individual or entity utilizes Taxable Goods No Tangible from outside the Customs Area within the Customs Area or utilizing Taxable Services from outside the Customs Area within the Region Customs, tax payable occurs when an individual or entity begin to utilize Intangible Taxable Goods or Services The Taxable Person is in the Customs Area. It is connected with the fact that the person delivering the Intangible Taxable Goods or The Taxable Services are outside the Customs Area so they cannot confirmed as a Taxable Entrepreneur. Therefore, tax time payable is no longer associated with the time of surrender, but is associated with the time of utilization.

The letter e

Self explanatory.

The letter f

Self explanatory.

The letter g

Self explanatory.

The letter h

Self explanatory.

Paragraph (2)

In the event that payment is received before the delivery of the Taxable Goods as referred to in Article 4 paragraph (1) letter a, prior to submission Taxable Services as referred to in Article 4 paragraph (1) letter c, before the commencement of utilization of Intangible Taxable Goods from outside the Customs Area as referred to in Article 4 paragraph (1) letter d, or before youother utilization of Taxable Services from outside the Region Customs as referred to in Article 4 paragraph (1) letter e, when tax payable is at the time of payment.

Paragraph (3)

Self explanatory.

Paragraph (4)

Self explanatory.

Paragraph (5)

Self-explanatory.

CHAPTER V TIME AND PLACE OF TAX PAYABLE AND REPORT TAX CALCULATION

Article 11 (Law No. 42 of 2009)

Document Number

About

Date Set

PER-8/PJ/2010

WHEN LUXURY GOODS SALES TAX IS payable ON THE DELIVERY OF TAXABLE GOODS CATEGORIZED AS LUXURY FROM THE CENTER TO THE BRANCH OR VERSA AND DELIVERY OF TAXABLE GOODS CATEGORIZED AS LUXURY INTER-BRANCHES

April 1, 2010.

PER-04/PJ/2020

TECHNICAL GUIDELINES FOR ADMINISTRATING TAXPAYER INDIVIDUAL NUMBER, ELECTRONIC CERTIFICATE, AND ESTABLISHMENT OF TAXABLE ENTREPRENEURS

13 March 2020