|
DETAILS

Konsolidasi Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai

Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1A (UU No. 11 Tahun 2020)

(1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:
a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
b. pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);
c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
d. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
f. penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;
g. dihapus; dan
h. penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.
(2) Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:
a. penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
b. penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang;
c. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dalam hal pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang;
d. pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, serta pengalihan Barang Kena Pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham, dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; dan
e. Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1A (UU No. 11 Tahun 2020)

Penjelasan Pasal 1A

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Perjanjian" meliputi jual beli, tukar-menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang.

Huruf b

Penyerahan Barang Kena Pajak dapat terjadi karena perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing).
 
Yang dimaksud dengan "pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa guna usaha (leasing)" adalah penyerahan Barang Kena Pajak yang disebabkan oleh perjanjian sewa guna usaha (leasing) dengan hak opsi.

Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian sewa guna usaha (leasing) dengan hak opsi, Barang Kena Pajak dianggap diserahkan langsung dari Pengusaha Kena Pajak pemasok (supplier) kepada pihak yang membutuhkan barang (lessee).

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pedagang perantara" adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya dengan nama sendiri melakukan perjanjian atau perikatan atas dan untuk tanggungan orang lain dengan mendapat upah atau balas jasa tertentu, misalnya komisioner.

Yang dimaksud dengan "juru lelang" adalah juru lelang Pemerintah atau yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pemakaian sendiri" adalah pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri.

Yang dimaksud dengan "pemberian cuma-cuma" adalah pemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, seperti pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli.

Huruf e

Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, disamakan dengan pemakaian sendiri sehingga dianggap sebagai penyerahan Barang Kena Pajak.

Dikecualikan dari ketentuan pada huruf e ini adalah penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A ayat (2) huruf e.

Huruf f

Dalam hal suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang baik sebagai pusat maupun sebagai cabang perusahaan, pemindahan Barang Kena Pajak antartempat tersebut merupakan penyerahan Barang Kena Pajak.

Yang dimaksud dengan "pusat" adalah tempat tinggal atau tempat kedudukan.

Yang dimaksud dengan "cabang" antara lain lokasi usaha, perwakilan, unit pemasaran, dan tempat kegiatan usaha sejenisnya.

Huruf g

Dihapus.

Huruf h

Contoh:

Dalam transaksi murabahah, bank syariah bertindak sebagai penyedia dana untuk membeli sebuah kendaraan bermotor dari Pengusaha Kena Pajak A atas pesanan nasabah bank syariah (Tuan B). Meskipun berdasarkan prinsip syariah, bank syariah harus membeli dahulu kendaraan bermotor tersebut dan kemudian menjualnya kepada Tuan B, berdasarkan Undang-Undang ini, penyerahan kendaraan bermotor tersebut dianggap dilakukan langsung oleh Pengusaha Kena Pajak A kepada Tuan B.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "makelar" adalah makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu pedagang perantara yang diangkat oleh Presiden atau oleh pejabat yang oleh Presiden dinyatakan berwenang untuk itu. Mereka menyelenggarakan perusahaan mereka dengan melakukan pekerjaan dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat dan atas nama orang-orang lain yang dengan mereka tidak terdapat hubungan kerja.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak mempunyai lebih dari satu tempat kegiatan usaha, baik sebagai pusat maupun cabang perusahaan, dan Pengusaha Kena Pajak tersebut telah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak, pemindahan Barang Kena Pajak dari satu tempat kegiatan usaha ke tempat kegiatan usaha lainnya (pusat ke cabang atau sebaliknya atau antarcabang) dianggap tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak, kecuali pemindahan Barang Kena Pajak antartempat pajak terutang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pemecahan usaha" adalah pemisahan usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, serta pengalihan Barang Kena Pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham, yang dilakukan oleh:
a.  Pengusaha Kena Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak lainnya, tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak sehingga tidak ada Pajak Pertambahan Nilai yang terutang;
b. pengusaha yang belum atau tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak sehingga terdapat Pajak Pertambahan Niiai yang terutang namun tidak dipungut oleh pengusaha tersebut karena belum atau tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; atau
c. Pengusaha Kena Pajak kepada pengusaha yang belum atau tidak dikukuhkan sebagai  Pengusaha Kena Pajak, termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak sehingga terdapat Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang harus dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak. Dalam hal Barang Kena Pajak yang dialihkan berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan maka Pajak Pertambahan Nilai yang  dikenakan atas pengalihan Barang Kena Pajak tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penyerahan  Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan.

Huruf e

Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan karena tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak. 

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1A (UU No. 11 Tahun 2020)

Nomor Dokumen

Perihal

Tanggal Ditetapkan

SE-04/PJ.51/2002

PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PEMAKAIAN SENDIRI DAN/ATAU PEMBERIAN CUMA-CUMA BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK

18 February 2002

SE-09/PJ.51/2003

STATUS TEMPAT KEGIATAN YANG SEMATA-MATA MELAKUKAN PEMBELIAN ATAU PENGUMPULAN BAHAN BAKU

19 February 2003

SE-129/PJ/2010

PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS TRANSAKSI SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI DAN TRANSAKSI PENJUALAN DAN PENYEWAGUNAUSAHAAN KEMBALI

29 November 2010

1169/KMK.01/1991

KEGIATAN SEWA GUNA USAHA (LEASING)

19 January 1991
DETAILS

Consolidation of the Value Added Tax Act

Composition in one manuscript of the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1983 concerning the Value Added Tax of Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods as Last Amended by the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021

CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

Article 1A (Law No. 11 of 2020)

(1) Which included in the definition of delivery of Taxable Goods are:
a. submission rights over Taxable Goods due to an agreement;
b. redirect Hit Goods Tax due to a lease purchase agreement and/or lease agreement effort (leasing);
c. submission Taxable Goods to intermediary traders or through auctioneers;
d. usage himself and/or free gift of Taxable Goods;
e. Stuff Taxable in the form of inventories and/or assets which according to their original purpose were not intended for traded, which remains at the time of the dissolution of the company;
f. submission Hit Goods Tax from center to branch or vice versa and/or delivery of goods Taxable between branches;
g. removed; and
h. submission Hit Goods Taxes by Taxable Entrepreneurs in the context of financing agreements carried out based on sharia principles, the delivery of which is considered directly from the Taxable Entrepreneur to the party who needs the Goods Taxable.
(2) Which not included in the definition of delivery of Taxable Goods are:
a. submission Hit Goods Taxes to brokers as referred to in the Book of Laws Commercial Law;
b. submission Taxable Goods to guarantee debts;
c. submission Hit Goods Tax as referred to in paragraph (1) letter f in the case of entrepreneurs The Taxable Person conducts the centralization of the place where the tax is payable;
d. redirect Hit Goods Taxes in the framework of merger, consolidation, expansion, division, and takeover of business, as well as the transfer of Taxable Goods for the purpose payment of replacement capital for shares, provided that the party does transfer and the recipient of the transfer is a Taxable Entrepreneur; and
e.Stuff Taxable in the form of assets which according to their original purpose are not for sale and purchase, that is remaining at the time of dissolution of the company, and the Input Tax the acquisition cannot be credited as referred to in Article 9 paragraph (8) letter b and letter c.

CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

Article 1A (Law No. 11 of 2020)

Explanation Article 1A

Paragraph (1)

Letter a

What is meant by "Agreement" includes sale and purchase, exchange, buying and selling with installments, or other agreements that result in transfer of rights to goods.

Letter b

Delivery of Taxable Goods may occur because of a lease purchase agreement and/or lease agreement business (leasing).
 
What is meant by "redirect Taxable Goods for a reason lease agreement (leasing)" is the delivery of the Subject Goods Taxes caused by leasing agreements with option rights.

In the case of delivery of Taxable Goods by a Taxable Entrepreneur in frame of lease agreement (leasing) with option rights, Goods Taxable Entrepreneur is deemed to be submitted directly from the Taxable Entrepreneur suppliers (suppliers) to those who need goods (lessee).

Letter c

What is meant by "traders intermediary" is a private person or an entity that conducts business activities or works under its own name enter into agreements or engagements for and for dependents others by getting certain wages or remuneration, for example commissioner.

What is meant by "auctioneer" is government auctioneer or appointed by the Government.

Letter d

What is meant by "use own" is a usage for the interests of the entrepreneur himself, management, or employees, both goods self-produced or non-self-produced.

What is meant by "free giving" is giving is given without payment for either self-produced goods or not own production, such as giving samples of goods for promotion to relations or buyers.

Letter e

Taxable Goods in the form of inventory and/or assets according to the purpose originally not for sale, which is still left at the time dissolution of the company, equated with self-use so that considered as delivery of Taxable Goods.

Excepted from the provisions in letter e is submission as referred to in Article 1A paragraph (2) letter e.

Letter f

In case of a company have more than one tax haven owed either as the head office or as a branch of the company, the transfer of Taxable Goods between places is delivery Taxable Goods.

What is meant by "center" is a residence or place position.

What is meant by "branch" includes among others business location, representative, marketing units, and places of similar business activities.

Letter g

Deleted.

Letter h

Example:

In murabaha transactions, Islamic banks act as providers of funds to purchase a motorized vehicle from Taxable Entrepreneur A on the order of a sharia bank customer (Mr. B). Although based Islamic principles, Islamic banks must first buy a motorized vehicle and then sells it to Mr. B, based on of this Law, the surrender of said motorized vehicle is considered conducted directly by Taxable Entrepreneur A to Mr. B.

Paragraph (2)

Letter a

What is meant by "realtor" is the broker as intended in the Commercial Code, namely intermediary traders who appointed by the President or by an official declared by the President authorized for that. They organize their company with do work for a certain wage or provision, above mandate and on behalf of other people who are not with them working relationship.

Letter b

Self-explanatory.

Letter c

In the case of Taxable Entrepreneurs have more than one place business activities, both as a head office and a branch company, and The said Taxable Entrepreneur has submitted notification by way of written to the Director General of Taxes, the transfer of Taxable Goods from one place of business activity to another place of business activity to branch or vice versa or between branches) are considered excluded in the sense of delivery of Taxable Goods, except transfer Taxable Goods between places tax payable.

Letter d

What is meant by "split business" is a business separation as referred to in the Law governing regarding limited liability company.

Transfer of Taxable Goods in the context of merging, consolidating, expansion, division, and business takeover, as well as transfers Taxable Goods for the purpose of capital injection in lieu of shares, which done by:
a.  Taxable Entrepreneurs to Taxable employers other, not included in the definition of delivery of Taxable Goods so that there is no Value Added Tax payable;
b. entrepreneurs who are or are not confirmed as Taxable Entrepreneurs, included in the dryertian submission of Subject Goods Tax so there is Value Added Tax payable however not collected by the entrepreneur because it has not been or not confirmed as a Taxable Entrepreneur; or
c. Taxable Entrepreneurs to entrepreneurs who haven't or not confirmed as  Taxable Entrepreneurs, incl in the sense of delivery of Taxable Goods so that there is Tax Added Value payable that must be collected by the Subject Entrepreneur Tax. In the event that the transferred Taxable Goods are in the form of assets that according to its original purpose not for sale and purchase then Tax Value Added  imposed on the transfer of the Affected Goods The tax is carried out in accordance with the provisions governing the submission  Taxable Goods in the form of assets according to purpose originally not for sale.

Letter e

Taxable Goods in the form of assets which according to its original purpose was not for traded that still remains at the time of the dissolution of the company, the Input Tax on its acquisition cannot be credited because does not have a direct relationship with business activities as such referred to in Article 9 paragraph (8) letter b and/or assets in the form of sedan and station wagon motor vehicles that are subject to Input Tax the acquisition cannot be credited as referred to in Article 9 paragraph (8) letter c is not included in the definition of delivery of Subject Goods Tax. 

CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

Article 1A (Law No. 11 of 2020)

Document Number

About

Date Set

SE-04/PJ.51/2002

IMPLEMENTATION OF VALUE ADDED TAX AND SALES TAX ON LUXURY GOODS FOR OWN USE AND/OR FREE GIVING OF TAXABLE GOODS AND/OR TAXABLE SERVICES

18 February 2002

SE-09/PJ.51/2003

STATUS OF A PLACE OF ACTIVITY THAT IS SOLELY PURCHASING OR COLLECTING RAW MATERIALS

19 February 2003

SE-129/PJ/2010

VALUE ADDED TAX TREATMENT ON LEASE TRANSACTIONS WITH OPTION RIGHTS AND SALE AND LEASEREPOSIT TRANSACTIONS

29 November 2010

1169/KMK.01/1991

LEASING ACTIVITIES

19 January 1991

Let Us Know Your Problem!