|
DETAILS

Konsolidasi Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai

Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021

BAB V SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERUTANG DAN LAPORAN PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 12 (UU No. 42 Tahun 2009)

(1) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan/atau huruf h terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
(2) Atas pemberitahuan secara tertulis dari Pengusaha Kena Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan 1 (satu) tempat atau lebih sebagai tempat pajak terutang.
(3) Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat Barang Kena Pajak dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(4) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan huruf e terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha.

BAB V SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERUTANG DAN LAPORAN PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 12 (UU No. 42 Tahun 2009)

Penjelasan Pasal 12

Ayat (1)

Pengusaha Kena Pajak orang pribadi terutang pajak di tempat tinggal dan/atau tempat kegiatan usaha, sedangkan bagi Pengusaha Kena Pajak badan terutang pajak di tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha.

Apabila Pengusaha Kena Pajak mempunyai satu atau lebih tempat kegiatan usaha di luar tempat tinggal atau tempat kedudukannya, setiap tempat tersebut merupakan tempat terutangnya pajak dan Pengusaha Kena Pajak dimaksud wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Apabila Pengusaha Kena Pajak mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang yang berada di wilayah kerja 1 (satu) Kantor Direktorat Jenderal Pajak, untuk seluruh tempat terutang tersebut, Pengusaha Kena Pajak memilih salah satu tempat kegiatan usaha sebagai tempat pajak terutang yang bertanggung jawab untuk seluruh tempat kegiatan usahanya, kecuali apabila Pengusaha Kena Pajak tersebut menghendaki lebih dari 1 (satu) tempat pajak terutang, Pengusaha Kena Pajak wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak.

Dalam hal-hal tertentu, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha sebagai tempat pajak terutang.

Contoh 1:

Orang pribadi A yang bertempat tinggal di Bogor mempunyai usaha di Cibinong. Apabila di tempat tinggal orang pribadi A tidak ada penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, orang pribadi A hanya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong sebab tempat terutangnya pajak bagi orang pribadi A adalah di Cibinong. Sebaliknya, apabila penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau  Jasa Kena Pajak dilakukan oleh orang pribadi A hanya di tempat tinggalnya saja, orang pribadi A hanya wajib mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor. Namun, apabila baik di tempat tinggal maupun di tempat kegiatan usahanya orang pribadi A melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, orang pribadi A wajib mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong karena tempat terutangnya pajak berada di Bogor dan Cibinong.

Berbeda dengan orang pribadi, Pengusaha Kena Pajak badan wajib mendaftarkan diri baik di tempat kedudukan maupun di tempat kegiatan usaha karena bagi Pengusaha Kena Pajak badan di kedua tempat tersebut dianggap melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

Contoh 2:

PT A mempunyai 3 (tiga) tempat kegiatan usaha, yaitu di kota Bengkulu, Bintuhan, dan Manna yang ketiganya berada di bawah pelayanan 1 (satu) kantor pelayanan pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu. Ketiga tempat kegiatan usaha tersebut  melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan melakukan administrasi penjualan dan administrasi keuangan sehingga PT A terutang pajak di ketiga tempat atau kota itu. Dalam keadaan demikian, PT A wajib memilih salah satu tempat kegiatan usaha  untuk melaporkan usahanya guna dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, misalnya tempat kegiatan usaha di Bengkulu. PT A yang bertempat kegiatan usaha di Bengkulu ini bertanggung jawab untuk melaporkan seluruh kegiatan usaha yang dilakukan oleh ketiga tempat kegiatan usaha perusahaan tersebut.

 Dalam hal PT A menghendaki tempat kegiatan usaha di Bengkulu dan Bintuhan ditetapkan sebagai tempat pajak terutang untuk seluruh kegiatan usahanya, PT A wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu.

Ayat (2)

Apabila Pengusaha Kena Pajak terutang pajak pada lebih dari 1 (satu) tempat kegiatan usaha, Pengusaha Kena Pajak tersebut dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak untuk memilih 1 (satu) tempat atau lebih sebagai tempat terutangnya pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Orang pribadi atau badan baik sebagai Pengusaha Kena Pajak maupun bukan Pengusaha Kena Pajak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan/atau memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean tetap terutang pajak di tempat tinggal dan/atau tempat kegiatan usaha orang pribadi atau di tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha badan tersebut.

BAB V SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERUTANG DAN LAPORAN PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 12 (UU No. 42 Tahun 2009)

Nomor Dokumen

Perihal

Tanggal Ditetapkan

PER-8/PJ/2010

SAAT TERUTANGNYA PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH ANTAR CABANG

1 April 2010

PER-4/PJ/2010

TEMPAT LAIN SELAIN TEMPAT TINGGAL ATAU TEMPAT KEDUDUKAN DAN/ATAU TEMPAT KEGIATAN USAHA DILAKUKAN SEBAGAI TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

1 April 2010

PER-04/PJ/2020

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ADMINISTRASI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, SERTIFIKAT ELEKTRONIK, DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

13 March 2020

PER-11/PJ/2020

PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT PEMUSATAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG

1 July 2020
DETAILS

Consolidation of the Value Added Tax Act

Composition in one manuscript of the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1983 concerning the Value Added Tax of Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods as Last Amended by the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021

CHAPTER V TIME AND PLACE OF TAX PAY AND REPORT TAX CALCULATION

Article 12 (Law No. 42 of 2009)

(1) Entrepreneur The Taxable Person who makes the delivery as referred to in Article 4 paragraph (1) letter a, letter c, letter f, letter g, and/or letter h is tax payable at the place of residence or place domicile and/or place of business activity or other places other than the place of residence or domicile and/or place of activity the business is carried out regulated by the Director General of Taxes Regulations.
(2) Top written notification from the Entrepreneur Taxable, the Director General of Taxes can determine 1 (one) place or more as a place of tax payable.
(3) In matters of import, tax payable occurs in where the Taxable Goods are entered and collected through the Directorate General of Customs and Excise.
(4) People individuals or entities that use the Goods Intangible Taxable and/or Taxable Services from outside the Region Customs in the Customs Area as referred to in Article 4 paragraph (1) letter d and letter e is tax payable at the place of residence or place position and/or place of business activity.

CHAPTER V TIME AND PLACE OF TAX PAYABLE AND REPORT TAX CALCULATION

Article 12 (Law No. 42 of 2009)

Explanation Article 12

Paragraph (1)

Individual Taxable Entrepreneurs pay taxes at their place of residence and/or place of business activity, while for a Taxable Entrepreneur tax payable entity at the place of domicile and place of business activity.

If the Taxable Entrepreneur has one or more places of activity business outside the place of residence or place of domicile, every place is the place where the tax is owed and the Taxable Entrepreneur is obligated to report his business to be confirmed as an Entrepreneur subject to tax.

If a Taxable Entrepreneur has more than one tax place owed in the working area of 1 (one) Directorate Office General of Taxes, for all places payable, Entrepreneurs Subject to The tax chooses one place of business activity as the tax place the debtor who is responsible for the entire place of business activity, unless the Taxable Entrepreneur wants more than 1 (one) where the tax is payable, the Taxable Entrepreneur is obligated to notify to the Director General of Taxes.

In certain cases, the Director General of Taxes can determine a place other than the place of residence or place of domicile and place of activity business as a place of tax payable.

Example 1:

Individual A who lives in Bogor has a business in Cibinong. If at the residence of individual A there is no delivery of Taxable Goods and/or Taxable Services, individual A only obligated to report his business to be confirmed as a Subject Entrepreneur Taxes at the Cibinong Pratama Tax Service Office because of the location tax payable for individual A is in Cibinong. Otherwise, if the delivery of Taxable Goods and/or   Taxable Services carried out by private person A only at his place of residence, person Personal A is only required to register at the Tax Service Office Bogor Primary. However, if both at the place of residence and at the place the business activity of an individual A performs the delivery of the Subject Goods Taxes and/or Taxable Services, individual A must register at the Bogor Primary Tax Service Office and the Tax Service Office Pratama Cibinong because the place where the tax is owed is in Bogor and Cibinong.

In contrast to private persons, corporate Taxable Entrepreneurs are obligated Register yourself both at the place of residence and at the place of activity business due to corporate Taxable Entrepreneurs in both places deemed to have delivered Taxable Goods and/or Taxable Services Tax.

Example 2:

PT A has 3 (three) places of business activity, namely in the city of Bengkulu, Bintuhan, and Manna, all three of which are under the service of 1 (one) tax service office, namely the Bengkulu Primary Tax Service Office. The three places of business activity are  make a submission Goods Taxable and/or Taxable Services and perform administration sales and financial administration so that PT A is tax payable in the three places or cities. In such circumstances, PT A is obliged to choose a place of business activity  to report their business To use confirmed as a Taxable Entrepreneur, for example a place of business activity in Bangalore. PT A, whose business activities are located in Bengkulu Responsible for reporting all business activities carried out by the three places of business of the company.

 InThis wants PT A place of business activities in Bengkulu and Bintuhan is determined as a place of tax payable for the whole its business activities, PT A must notify the Head of the Office Bengkulu Primary Tax Service.

Paragraph (2)

If the Taxable Entrepreneur is taxed on more than 1 (one) place of business activity, the taxable entrepreneur is in fulfilling Taxation obligations can submit notifications written to the Director General of Taxes to choose 1 (one) place or more as a place of tax payable.

Paragraph (3)

Sufficiently clear.

Paragraph (4)

Individual or entity either as a taxable entrepreneur or not Taxable Entrepreneurs who use Taxable Goods Intangible from outside the customs area inside the customs area and/or utilizing Taxable Services from Outside Customs Areas in Permanent Customs Areas tax payable in residence and/or place of business activities of people private or in place and/or place of business activities the.

CHAPTER V TIME AND PLACE OF TAX PAYABLE AND REPORT TAX CALCULATION

Article 12 (Law No. 42 of 2009)

Document Number

About

Date Set

PER-8/PJ/2010

WHEN LUXURY GOODS SALES TAX IS payable ON THE DELIVERY OF TAXABLE GOODS CATEGORIZED AS LUXURY FROM THE CENTER TO THE BRANCH OR VERSA AND DELIVERY OF TAXABLE GOODS CATEGORIZED AS LUXURY INTER-BRANCHES

April 1, 2010

PER-4/PJ/2010

OTHER PLACE THAN PLACE OF RESIDENCE OR DOMICILE AND/OR PLACE OF BUSINESS ACTIVITIES IS CONDUCTED AS A PLACE OF VALUE ADDED TAX OR VALUE ADDED TAX AND SALES TAX ON LUXURY GOODS

April 1, 2010

PER-04/PJ/2020

TECHNICAL GUIDELINES FOR ADMINISTRATING TAXPAYER INDIVIDUAL NUMBER, ELECTRONIC CERTIFICATE, AND ESTABLISHMENT OF TAXABLE ENTREPRENEURS

13 March 2020

PER-11/PJ/2020

ESTABLISHMENT OF ONE OR MORE PLACES AS CONCENTRATION OF VALUE ADDED TAX PAYABLE

1 July 2020

Let Us Know Your Problem!