|
DETAILS

Konsolidasi Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai


Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021


BAB VA KETENTUAN KHUSUS

Pasal 16C (UU No. 18 Tahun 2000)

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

BAB VA KETENTUAN KHUSUS

Pasal 16C (UU No. 18 Tahun 2000)

Penjelasan Pasal 16C

Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan pertimbangan untuk mencegah terjadinya penghindaran pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Untuk melindungi masyarakat yang berpenghasilan rendah dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri, maka diatur batasan kegiatan membangun sendiri dengan Keputusan Menteri Keuangan.

BAB VA KETENTUAN KHUSUS

Pasal 16C (UU No. 18 Tahun 2000)

Nomor Dokumen

Perihal

Tanggal Ditetapkan

61/PMK.03/2022

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

1 April 2022

17/PMK.03/2010

PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI PASCABENCANA ALAM DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT DAN SEBAGIAN PROVINSI JAMBI

01 Oktober 2009 - 31 Desember 2010

PER-25/PJ/2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-23/PJ/2012 TENTANG TATA CARA PENETAPAN SECARA JABATAN ATAS JUMLAH BIAYA YANG DIKELUARKAN DAN/ATAU YANG DIBAYARKAN UNTUK MEMBANGUN BANGUNAN DALAM RANGKA KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

22 November 2012

PER-23/PJ/2012

TATA CARA PENETAPAN SECARA JABATAN ATAS JUMLAH BIAYA YANG DIKELUARKAN DAN/ATAU YANG DIBAYARKAN UNTUK MEMBANGUN BANGUNAN DALAM RANGKA KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

5 November 2012

DETAILS

Consolidation of the Value Added Tax Act


Composition in one manuscript of the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1983 concerning the Value Added Tax of Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods as Last Amended by the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021


CHAPTER VA SPECIAL PROVISIONS

Article 16C (Law No. 18 of 2000)

Value Added Tax imposed on self-construction activities carried out not in business activities or work by private persons or entity whose results are used by themselves or used by other parties the limits and procedures are regulated by a Decree of the Minister of Finance.

CHAPTER VA SPECIAL PROVISIONS

Article 16C (Law No. 18 of 2000)

Explanation Article 16C

Do-it-yourself building activities that are carried out not in business activities or work, is subject to Value Added Tax with considerations to prevent tax evasion Value Added.

To protect low-income people from imposition Value Added Tax on self-development activities, then regulated limits on self-development activities by Decree of the Minister of Finance.

CHAPTER VA SPECIAL PROVISIONS

Article 16C (Law No. 18 of 2000)

Document Number

About

Date Set

61/PMK.03/2022

VALUE ADDED TAX ON OWN BUILDING ACTIVITIES

April 1, 2022

17/PMK.03/2010

TREATMENT OF VALUE ADDED TAX ON POST NATURAL DISASTER OWN DEVELOPMENT ACTIVITIES IN WEST SUMATRA PROVINCE AND PARTS OF JAMBI PROVINCE

01 October 2009 - 31 December 2010

PER-25/PJ/2012

AMENDMENT TO REGULATION OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES NUMBER PER-23/PJ/2012 CONCERNING PROCEDURES FOR DETERMINING OFFICIALLY THE AMOUNT OF COSTS ISSUE AND/OR PAID TO CONSTRUCTION BUILDINGS IN THE FRAMEWORK OF SELF-BUILDING ACTIVITIES

22 November 2012

PER-23/PJ/2012

PROCEDURES FOR DETERMINING OFFICIALLY THE AMOUNT OF COSTS ISSUE AND/OR PAID TO CONSTRUCTION BUILDINGS IN THE FRAMEWORK OF OWN BUILDING ACTIVITIES

November 5, 2012