|
DETAILS

Konsolidasi Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai

Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021

BAB VA KETENTUAN KHUSUS

Pasal 16B (UU No. 7 Tahun 2021)

(1) Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:
a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
c. impor Barang Kena Pajak tertentu;
d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan
e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean,
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(1a) Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak baik untuk sementara waktu maupun selamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terbatas untuk tujuan:
a. mendorong ekspor dan hilirisasi industri yang merupakan prioritas nasional;
b. menampung kemungkinan perjanjian dengan negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi, konvensi internasional yang telah diratifikasi, serta kelaziman internasional lainnya;
c. mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin dalam rangka program vaksinasi nasional;
d. meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu tersedianya buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama dengan harga yang relatif terjangkau masyarakat;
e. mendorong pembangunan tempat ibadah;
f. menjamin terlaksananya proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah dan/atau dana pinjaman luar negeri;
g. mengakomodasi kelaziman internasional dalam importasi Barang Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk;
h. membantu tersedianya Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan bencana alam dan bencana nonalam yang ditetapkan sebagai bencana alam nasional dan bencana nonalam nasional;
i. menjamin tersedianya angkutan umum di udara untuk mendorong kelancaran perpindahan arus barang dan orang di daerah tertentu yang tidak tersedia sarana transportasi lainnya yang memadai, yang perbandingan antara volume barang dan orang yang harus dipindahkan dengan sarana transportasi yang tersedia sangat tinggi; dan/atau
j. mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional, antara lain:
1. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
2. jasa pelayanan kesehatan medis tertentu dan yang berada dalam sistem program jaminan kesehatan nasional;
3. jasa pelayanan sosial;
4. jasa keuangan;
5. jasa asuransi;
6. jasa pendidikan;
7. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri; dan
8. jasa tenaga kerja.
(2) Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikreditkan.
(3) Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dikreditkan.

BAB VA KETENTUAN KHUSUS

Pasal 16B (UU No. 7 Tahun 2021)

Penjelasan Pasal 16B

Ayat (1)

Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-Undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semula Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundangundangan. Oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidang perpajakan, jika benar-benar diperlukan, harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut.

Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakikatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di kawasan tertentu atau tempat tertentu, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, membantu dalam penanganan bencana alam nasional dan bencana nonalam nasional, serta memperlancar pembangunan nasional.

Ayat (1a)

Huruf a

Kemudahan perpajakan yang diberikan untuk mendorong ekspor, salah satunya berupa kemudahan dalam mendukung kegiatan pengusaha yang melakukan ekspor. Yang dimaksud dengan melakukan ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang Kena Pajak Berwujud dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean tanpa melalui penyerahan kepada pihak lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Kemudahan perpajakan yang diberikan untuk tujuan mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional diberikan dengan sangat selektif dan terbatas, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap penerimaan negara.

Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, antara lain:
1. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi:
a) beras;
b) gabah;
c) jagung;
d) sagu;
e) kedelai;
f) garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;
g) daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus;
h) telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas;
i) susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas;
j) buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, danf atau dikemas atau tidak dikemas; dan
k) sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.
2. jasa pelayanan kesehatan medis meliputi:
a) jasa kesehatan tertentu, antara lain:
1) jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
2) jasa dokter hewan;
3) jasa ahli kesehatan seperti ahli akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi;
4) jasa kebidanan dan dukun bayi;
5) jasa paramedis dan perawat;
6) jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium;
7) jasa psikolog dan psikiater; dan
8) jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal; dan
b) jasa kesehatan yang ditanggung oleh jaminan kesehatan nasional.
3. jasa pelayanan sosial, meliputi:
a) jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo;
b) jasa pemadam kebakaran;
c) jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
d) jasa lembaga rehabilitasi;
e) jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium; dan
f) jasa di bidang olahraga, yang tidak mencari keuntungan.
4. jasa keuangan, meliputi:
a) jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, danf atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
b) jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak Iain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
c) jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa:
1) sewa guna usaha dengan hak opsi;
2) anjak piutang;
3) usaha kartu kredit; dan/atau
4) pembiayaan konsumen;
d) jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan
e) jasa penjaminan.
5. yang dimaksud dengan “Jasa asuransi” adalah jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi.
6. jasa pendidikan, meliputi:
a) jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional; dan
b) jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
7. cukup jelas;
8. jasa tenaga kerja, meliputi:
a) jasa tenaga kerja;
b) jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan
c) jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.

Ayat (2)

Adanya perlakuan khusus berupa Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, tetapi tidak dipungut, diartikan bahwa Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang mendapat perlakuan khusus dimaksud tetap dapat dikreditkan. Dengan demikian, Pajak Pertambahan Nilai tetap terutang, tetapi tidak dipungut.

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak A memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari negara, yaitu Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut tidak dipungut.
Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak A menggunakan Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu, barang modal, ataupun sebagai komponen biaya lain.

Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak A membayar Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut.

Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak A kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran walaupun Pajak Keluaran tersebut nihil karena menikmati fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dari negara berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (3)

Berbeda dengan ketentuan pada ayat (2), adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan.

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak B memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari negara, yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak B menggunakan Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu, barang modal, atau sebagai komponen biaya lain. Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak B membayar Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut. Meskipun Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak B kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, karena tidak ada Pajak Keluaran berhubung diberikannya fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pajak Masukan tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan.

BAB VA KETENTUAN KHUSUS

Pasal 16B (UU No. 7 Tahun 2021)

Nomor Dokumen

Perihal

Tanggal Ditetapkan

267/PMK.010/2015

KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN TERNAK, BAHAN PAKAN UNTUK PEMBUATAN PAKAN TERNAK DAN PAKAN IKAN YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

08 January 2016

269/PMK.010/2015

BATASAN HARGA JUAL UNIT HUNIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA MILIK DAN PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG MEMPEROLEH UNIT HUNIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA MILIK

08 January 2016

115/PMK.03/2021

TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS, TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG TELAH DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIGUNAKAN TIDAK SESUAI DENGAN TUJUAN SEMULA ATAU DIPINDAHTANGANKAN, DAN PENGENAAN SANKSI ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

01 September 2021

74 TAHUN 2015

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA KEPELABUHANAN TERTENTU KEPADA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT YANG MELAKUKAN KEGIATAN ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI

31 October 2015

5/PMK.010/2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 267/PMK.010/2015 TENTANG KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN TERNAK, BAHAN PAKAN UNTUK PEMBUATAN PAKAN TERNAK DAN PAKAN IKAN YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

26 January 2016

SE-32/PJ/2016

PROSEDUR PELAKSANAAN DAN ADMINISTRASI PEMBERIAN FASILITAS DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS

18 July 2016

105/PMK.010/2016

PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI DI KAWASAN INDUSTRI DAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI

01 July 2016

177/PMK.04/2016

PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR

20 January 2017

131/PMK.04/2018

KAWASAN BERIKAT

25 November 2018

85 TAHUN 2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

25 November 2015

142/PMK.010/2017

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 267/PMK.010/2015 TENTANG KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN TERNAK, BAHAN PAKAN UNTUK PEMBUATAN PAKAN TERNAK DAN PAKAN IKAN YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

23 November 2017

49 TAHUN 2022

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBEBASKAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN/ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU DAN/ATAU PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK TERTENTU DARI LUAR DAERAH PABEAN

12 December 2022

110/PMK.04/2019

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DIIAKUKAN OLEH INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR

29 September 2019

122/PMK.03/2019

FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SERTA PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PEMBEBANAN BIAYA OPERASI FASILITAS BERSAMA DAN PENGELUARAN ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG KANTOR PUSAT

26 September 2019

5/PMK.010/2020

BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

10 January 2020

SE-04/PJ/2020

PENEGASAN PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA KEPELABUHANAN TERTENTU KEPADA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT YANG MELAKUKAN KEGIATAN ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI

03 February 2020

41/PMK.03/2020

PERSYARATAN DAN TATA CARA IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU SERTA PENYERAHAN DAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

24 April 2020

67/PMK.03/2020

PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT

16 July 2020

SE-35/PJ/2020

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU SERTA PENYERAHAN DAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU

24 June 2020

47 TAHUN 2020

PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA

17 October 2020

49 TAHUN 2022

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBEBASKAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN/ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU DAN/ATAU PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK TERTENTU DARI LUAR DAERAH PABEAN

12 December 2022

226/PMK.03/2021

PEMBERIAN INSENTIF PAJAK TERHADAP BARANG YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGI SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

01 January 2022

3 TAHUN 1996

PERLAKUAN PERPAJAKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK BERSTATUS ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE) DAN PERUSAHAAN PENGOLAHAN DI KAWASAN BERIKAT (KB)

25 January 1996

20 TAHUN 2003

PENUNDAAN KELIMA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM

27 March 2003

SE-24/PJ/2014

PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70P/HUM/2013 MENGENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BARANG HASIL PERTANIAN YANG DIHASILKAN DARI KEGIATAN USAHA DI BIDANG PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN KEHUTANAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2007

25 July 2014

178/PMK.011/2007

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA EKSPLORASI HULU MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI

01 Januari 2008 - 31 Desember 2008.

71 TAHUN 2012

PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN AVTUR UNTUK KEPERLUAN ANGKUTAN UDARA LUAR NEGERI

13 August 2012

76/PMK.03/2005

TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT ATAS PENYERAHAN AVTUR UNTUK KEPERLUAN PENERBANGAN INTERNASIONAL

26 August 2005

41 TAHUN 2021

PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

02 February 2021

28 TAHUN 2009

PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA KEBANDARUDARAAN TERTENTU KEPADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA UNTUK PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA YANG MELAKUKAN PENERBANGAN LUAR NEGERI

24 March 2009

32 TAHUN 2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

23 May 2009

PER-46/PJ/2010

TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN KAPAL UNTUK PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL

20 Oktober 2010 -  31 Desember 2010
DETAILS

Consolidation of the Value Added Tax Act

Composition in one manuscript of the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1983 concerning the Value Added Tax of Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods as Last Amended by the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021

CHAPTER VA SPECIAL PROVISIONS

Article 16B (Law No. 7 of 2021)

(1) Tax debt is not collected in part or wholly or exempt from taxation, either temporarily time or forever, for:
a. activities in certain areas or certain places within the Customs Area;
b. submission Certain Taxable Goods or delivery of certain Taxable Services;
c. import Certain Taxable Goods;
d. utilization Hit Goods Certain Intangible Taxes from outside the Customs Area within the Region Customs; and
e. utilization Service Hit Certain taxes from outside the Customs Area within the Customs Area,
(1a) Tax debt is not collected in part or wholly or temporarily exempt from taxation time or forever as referred to in paragraph (1) is given limited to purposes:
a. push export and industrial downstreaming which is a national priority;
b. holds possibility agreements with other countries in the field of trade and investment, international conventions that have been ratified, as well as commonplace other international;
c. push health improvement community through the procurement of vaccines in the framework of the vaccination program national;
d. increase education and intelligence of the nation by helping the availability of general textbooks, holy books, and religious textbooks at a relative price accessible to the community;
e. push construction of places of worship;
f. guarantee project implementation government funded by grants and/or external loan funds country;
g. accommodate prevalence international in the import of certain Taxable Goods which exempted from the collection of Import Duty;
h. helped availability of goodsTaxable and/or Taxable Services required in the framework management of natural disasters and non-natural disasters designated as national natural disasters and national non-natural disasters;
i. guarantee availability of transportation generally in the air to encourage the smooth movement of the flow of goods and people in certain areas where transportation is not available other adequate, which is the ratio between the volume of goods and people which must be moved by the very available means of transportation tall; and/or
j. supports the availability of certain goods and services that are strategic in the context of national development, among others:
1. stuff basic needs that are needed by many people;
2. jasa certain medical health services and which are in the program system National health insurance;
3. jasa social services;
4. jasa finance;
5. jasa insurance;
6. jasa education;
7. jasa public transportation on land and in water as well as services domestic air transportation which is an integral part of foreign transportation services; and
8. jasa labor.
(2) Tax Input paid for the acquisition of Goods Taxable and/or Taxable Services, import of Taxable Goods, and utilization of Intangible Taxable Goods from outside the Customs Area in within the Customs Area and/or utilization of Taxable Services from outside Customs Area within the Customs Area which upon submission is not Value Added Tax is collected as referred to in paragraph (1) can be credited.
(3) Tax Input paid for the acquisition of Goods Taxable and/or Taxable Services, import of Taxable Goods, and utilization of Intangible Taxable Goods from outside the Customs Area in within the Customs Area and/or utilization of Taxable Services from outside Customs Area within the Customs Area which upon delivery is released from the imposition of Value Added Tax as referred to in paragraph (1) cannot be credited.

CHAPTER VA SPECIAL PROVISIONS

Article 16B (Law No. 7 of 2021)

Explanation Article 16B

Paragraph (1)

One of the principles that must be upheld in the law Taxation is enacted and applied the same treatment against the original Taxpayer or against cases in the field taxation which is essentially the same as sticking to the provisions of the legislation. Therefore, every facilitation in the field of taxation, if absolutely necessary, must be refers to the rules above and needs to be maintained so that in its application does not deviate from the intent and purpose of providing this facility.

The purpose and intent of giving convenience is essentially for provide tax facilities that are really needed especially for the success of high priority sectors of economic activity on a national scale, encouraging exports which is a priority nationally in certain regions or certain places, encouraging development of the business world and increasing competitiveness, assisting in management of national natural disasters and national non-natural disasters, as well accelerate national development.

Paragraph (1a)

Letter a

The ease of taxation given to encourage exports is wrong One of them is in the form of convenience in supporting the activities of entrepreneurs export. What is meant by exporting is activity take out the Tangible Taxable Goods from inside the Customs Area to outside the Customs Area without going through delivery to other parties.

The letter b

Self-explanatory.

Letter c

Self-explanatory.

Letter d

Self-explanatory.

Letter e

Self-explanatory.

Letter f

Self-explanatory.

Letter g

Self-explanatory.

Letter h

Self-explanatory.

style="font-style: italic;">
Letter i

Self-explanatory.

Letter j

Tax facilities provided for the purpose of supporting availability certain goods and services that are strategic in the context of national development is given very selectively and limitedly, as well as considering the impact on state revenue.

Certain Taxable Goods and/or certain Taxable Services exempt from the imposition of Value Added Tax, including:
1. basic necessities that much needed by the people include:
a) rice;
b) grain;
c) corn;
d) sago;
e) soy;
f) salt, well iodized or not iodized;
g) meat, i.e. fresh meat which are not processed, but have gone through the process of slaughtering, skinning, chopped, chilled, frozen, packaged or unpackaged, salted, limed, pickled, preserved in other ways, and/or boiled;
h) eggs, i.e. eggs that don't processed, including eggs that are cleaned, salted, or packaged;
i) milk, i.e. good dairy milk which has gone through the process of cooling or heating, no contains added sugar or other materials, and/or packaged or not packaged;
j) fruits, i.e. fruits freshly picked, whether it has been through the process of washing, sorting, peeled, cut, sliced, graded, and or packaged packed; and
k) vegetables, namely vegetables fresh picked, washed, drained, and/or stored at temperature low, including chopped fresh vegetables.
2. medical health services includes:
a) certain health services, including other:
1) services of general practitioners, doctors specialists, and dentists;
2) veterinary services;
3) expert services such as acupuncturists, dentists, nutritionists, and experts physiotherapy;
4) midwifery and traditional birth attendant services;
5) paramedical and nursing services;
6) home services hospitals, maternity hospitals, health clinics, health laboratories, and sanatorium;
7) psychological and psychiatric services; and
8) jasa alternative medicine, including that performed by psychics; and
b) covered health services by the national health insurance.
3. social services, including:
a) orphanage services and nursing home;
b) fire service;
c) service assistance in accidents;
d) rehabilitation services;
e) funeral home services or funeral services, including crematoriums; and
f) services in the field of sports, which not looking for profit.
4. financial services, including:
a) fundraising services from the public in the form of demand deposits, time deposits, certificates of deposit, savings, and/or other equivalent forms;
b) funds placement services, borrow funds, or lend funds to other parties with using mail,telecommunications facilities or by money orders, checks, or san>
c) financing services, including financing based on sharia principles, in the form of:
1) lease with option rights;< /td>
2) factoring;
3) credit card business; and/or
4) consumer financing;
d) lending services on the basis of pawn law, including sharia and fiduciary pawn; and
e) underwriting services.
5. What is meant by “Insurance services†are insurance services which includes general insurance, life insurance and reinsurance, carried out by insurance companies to insurance policy holders, excluding insurance support services such as insurance agents, insurance loss assessors and insurance consultants.
6. educational services, including:
a) maintenance services school education, such as public education services, vocational education, special education, service education, religious education, academic education, and professional education; and
b) services of education outside of school.
7. self-explanatory;
8. labor services, includes:
a) labor services;
b) manpower supply services as long as employers providing labor are not responsible for work results of the workforce; and
c) training services for labor.

Paragraph (2)

There is special treatment in the form of Value Added Tax payable, but not collected, it means that the relevant Input Tax with the delivery of Taxable Goods and/or Taxable Services receiving special treatment in question can still be credited. With thus, Value Added Tax is still payable, but not collected.

Example:

Taxable Entrepreneur A produces Taxable Goods that receive facilities from the state, namely Value Added Tax payable on delivery of said Taxable Goods is not collected.
To produce the said Taxable Goods, Taxable Entrepreneur A use other Taxable Goods and/or Taxable Services as raw materials, supporting materials, capital goods, or as components other costs.

When purchasing other Taxable Goods and/or Taxable Services said, Taxable Entrepreneur A pays Value Added Tax to the Taxable Entrepreneur who sells or delivers the Subject Goods Taxes and/or Taxable Services.

Value Added Tax paid by Taxable Entrepreneur A to The supplier's Taxable Entrepreneur is an Input Tax which can be credited with Output Tax, Input Tax can still be credited with Output Tax even though the Output Tax is nil because they enjoy the facility of Value Added Tax which is not collected from the country based on the provisions referred to in paragraph (1).

Paragraph (3)

In contrast to the provisions in paragraph (2), there is special treatment in the form of exemption from the imposition of Value Added Tax results in no there is an Output Tax so that the Input Tax is related to delivery of Taxable Goods and/or Taxable Services that obtain the release cannot be credited.

Example:

Taxable Entrepreneur B produces Taxable Goods that receive facilities from the state, namely upon delivery of said Taxable Goods exempted from the imposition of Value Added Tax. To manufacture Such Taxable Goods, Taxable Entrepreneur B uses the Goods Other Taxable and/or Taxable Services as raw materials, materials auxiliaries, capital goods, or as a component of other costs. At time purchase other Taxable Goods and/or Taxable Services, Taxable Entrepreneur B pays Value Added Tax to Taxable Entrepreneur who sells or delivers Taxable Goods and/or Taxable Services. Although Value Added Tax paid by Taxable Entrepreneur B to Taxable Entrepreneur the supplier is a creditable Input Tax, because there is no output tax due to the exemption facility from the imposition of tax as referred to in paragraph (1), Input Tax becomes non-creditable.
using mail,

CHAPTER VA SPECIAL PROVISIONS

Article 16B (Law No. 7 of 2021)

Document Number

About

Date Set

267/PMK.010/2015

CRITERIA AND/OR DETAILS OF LIVESTOCK, FEED INGREDIENTS FOR THE MANUFACTURE OF ANIMAL FEED AND FISH FEED WHICH IMPORT AND/OR DELIVERY ARE EXEMPTED FROM THE IMPOSITION OF VALUE ADDED TAX

08 January 2016

269/PMK.010/2015

LIMITATION OF THE SELLING PRICE OF SIMPLE FLATS OWNED HOUSE UNITS AND INCOME FOR INDIVIDUALS WHO OWN SIMPLE FLATS OWNED HOUSE UNITS

08 January 2016

115/PMK.03/2021

PROCEDURE FOR GRANTING OF VALUE ADDED TAX ON THE IMPORT AND/OR DELIVERY OF CERTAIN STRATEGIC TAXABLE GOODS, PROCEDURE FOR PAYING OF VALUE ADDED TAX ON CERTAIN STRATEGIC TAXABLE GOODS THAT HAVE BEEN EXEMPTED FROM VALUE ADDED TAX IMPOSITION NOT COMPATIBLE WITH THE ORIGINAL PURPOSE OR TRANSFERRED, AND IMPOSITION OF SANCTIONS FOR LATE PAYMENT OF VALUE ADDED TAX

1 September 2021

74 2015

GOVERNMENT REGULATION REGARDING THE TREATMENT OF VALUE ADDED TAX FOR THE DELIVERY OF CERTAIN PORT SERVICES TO SEA TRANSPORTATION COMPANIES CONDUCTING OVERSEAS SEA TRANSPORT ACTIVITIES

31 November 2015

5/PMK.010/2016

AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 267/PMK.010/2015 CONCERNING CRITERIA AND/OR DETAILS OF LIVESTOCK, FEED INGREDIENTS FOR THE MANUFACTURE OF ANIMAL FEED AND FISH FEED WHICH IMPORT AND/OR DELIVERY ARE EXEMPTED FROM VALUE ADDED TAX IMPOSITION

26 July 2016

SE-32/PJ/2016

IMPLEMENTATION AND ADMINISTRATION PROCEDURES FOR THE GRANTING OF FACILITIES EXEMPTION FROM VALUE ADDED TAX IMPOSITION ON THE IMPORT AND/OR DELIVERY OF CERTAIN STRATEGIC TAXABLE GOODS

18 July 2016

105/PMK.010/2016

GRANTING OF TAX AND CUSTOMS FACILITIES TO INDUSTRIAL COMPANIES IN INDUSTRIAL AREA AND INDUSTRIAL AREA COMPANIES

1 July 2016

177/PMK.04/2016

EXEMPTION OF IMPORT DUTIES AND NO COLLECTION OF VALUE ADDED TAX OR VALUE ADDED TAX AND SALES TAX ON LUXURY GOODS ON THE IMPORT OF GOODS AND/OR MATERIALS, AND/OR MACHINERY PERFORMED BY SMALL AND MEDIUM INDUSTRY WITH THE DESTINATION OF EXPORT

20 April 2017

131/PMK.04/2018

BONDED AREA

25 November 2018

85 2015

AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 32 OF 2009 CONCERNING BONDED HOUSEHOLD PLACES

November 25, 2015

142/PMK.010/2017

SECOND AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 267/PMK.010/2015 CONCERNING CRITERIA AND/OR DETAILS OF LIVESTOCK, FEED INGREDIENTS FOR THE MANUFACTURE OF ANIMAL FEED AND FISH FEED WHICH IMPORT AND/OR DELIVERY ARE EXEMPTED FROM VALUE ADDED TAX IMPOSITION

>

23 November 2017

49 YEAR 2022

VALUE ADDED TAX WAS EXEMPTED AND VALUE ADDED TAX OR VALUE ADDED TAX AND SALES TAX ON LUXURY GOODS ARE NOT COLLECTED ON THE IMPORT AND/OR DELIVERY OF CERTAIN TAXABLE GOODS AND/OR DELIVERY OF CERTAIN TAXABLE SERVICES AND/OR UTILIZATION OF CERTAIN TAX CABLE SERVICES FROM OUTSIDE THE CUSTOMS AREA

12 November 2022

110/PMK.04/2019

AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 177/PMK.04/2016 CONCERNING EXEMPTION OF IMPORT DUTY AND NO COLLECTION OF VALUE ADDED TAX OR VALUE ADDED TAX AND SALES TAX ON LUXURY GOODS ON THE IMPORT OF GOODS AND/OR MATERIALS, AND/OR MACHINERY BY SMALL AND MEDIUM INDUSTRY WITH THE PURPOSE OF EXPORT

29 September 2019

122/PMK.03/2019

FACILITY VALUE ADDED TAX OR VALUE ADDED TAX AND SALES TAX ON LUXURY GOODS, LAND AND BUILDING TAX, AS WELL AS TAX TREATMENT ON IMPOSING OF JOINT FACILITIES OPERATIONAL COSTS AND INDIRECT COST ALLOCATION COSTS OF HEAD OFFICE

26 September 2019

5/PMK.010/2020

GENERAL STUDYBOOKS, SCRIPTURE, AND RELIGIOUS STUDYBOOK WHICH IMPORT AND/OR DELIVERY ARE EXEMPTED FROM VALUE ADDED TAX IMPOSITION

10 January 2020

SE-04/PJ/2020

AFFIRMATION OF VALUE ADDED TAX TREATMENT FOR THE DELIVERY OF CERTAIN PORT SERVICES TO SEA TRANSPORTATION COMPANIES CONDUCTING OVERSEAS SEA TRANSPORT ACTIVITIES

03 November 2020

41/PMK.03/2020

REQUIREMENTS AND PROCEDURE FOR THE IMPORT AND DELIVERY OF CERTAIN TRANSPORTATION EQUIPMENT, AS WELL AS THE DELIVERY AND UTILIZATION OF TAXABLE SERVICES RELATED TO CERTAIN TRANSPORTATION TOOLS WHICH ARE NOT COLLECTED WITH VALUE ADDED TAX

April 24, 2020

67/PMK.03/2020

GRANTING OF VALUE ADDED TAX FACILITY OR VALUE ADDED TAX AND SALES TAX ON LUXURY GOODS, AS WELL AS LAND AND BUILDING TAX IN UPSTREAM OIL AND GAS BUSINESS ACTIVITIES WITH GROSS SPLIT PRODUCTION SHARING CONTRACTS

16 September 2020

SE-35/PJ/2020

INSTRUCTIONS FOR THE PROVISION OF VALUE ADDED TAX FOR THE IMPORT AND DELIVERY OF CERTAIN TRANSPORTATION EQUIPMENT AND THE DELIVERY AND UTILIZATION OF TAXABLE SERVICES RELATED TO CERTAIN TRANSPORTATION EQUIPMENT

24 April 2020

47 YEAR 2020

GRANTING OF EXEMPTION OF VALUE ADDED TAX OR VALUE ADDED TAX AND SALES TAX ON LUXURY GOODS TO FOREIGN REPRESENTATIVES AND INTERNATIONAL AGENCY AND ITS OFFICERS

17 November 2020

49 YEAR 2022

VALUE ADDED TAX WAS EXEMPTED AND VALUE ADDED TAX OR VALUE ADDED TAX AND SALES TAX ON LUXURY GOODS ARE NOT COLLECTED ON THE IMPORT AND/OR DELIVERY OF CERTAIN TAXABLE GOODS AND/OR DELIVERY OF CERTAIN TAXABLE SERVICES AND/OR UTILIZATION OF CERTAIN TAX CABLE SERVICES FROM OUTSIDE THE CUSTOMS AREA

12 November 2022

226/PMK.03/2021

GRANTING OF TAX INCENTIVES ON GOODS NEEDED IN THE FRAMEWORK OF HANDLING 2019 CORONA VIRUS DISEASE PANDEMIC AND EXTENSION OF IMPLEMENTATION OF INCOME TAX FACILITIES FOR HUMAN RESOURCES IN THE HEALTH Sector BASED ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 29 OF 2020 CONCERNING CORONA 2020 INCOME TAX FACILITIES COVID-19)

1 January 2022

3 YEAR 1996

TAX TREATMENT FOR TAXABLE ENTREPRENEURS WITH THE STATUS OF PRODUCTION ENTREPOTS FOR EXPORT PURPOSES (EPTE) AND PROCESSING COMPANIES IN BONDED ZONES (KB)

25 January 1996

20 YEAR 2003

FIFTH POSTPONEMENT OF THE APPLICATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 39 OF 1998 REGARDING THE TREATMENT OF VALUE ADDED TAX AND SALES TAX ON LUXURY GOODS IN THE BONDED ZONE INDUSTRIAL AREA OF BATAM ISLAND

27 February 2003

SE-24/PJ/2014

IMPLEMENTATION OF DECISION OF THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 70P/HUM/2013 REGARDING VALUE ADDED TAX ON AGRICULTURAL PRODUCTS PRODUCED FROM BUSINESS ACTIVITIES IN THE AGRICULTURE, ESTATE AND FORESTRY SECTORS AS PROVIDED IN GOVERNMENT REGULATION NUMBER 31 OF 2007

25 July 2014

178/PMK.011/2007

VALUE ADDED TAX BORNE BY THE GOVERNMENT ON THE IMPORT OF GOODS FOR UPSTREAM OIL AND GAS AND GEOTHERMAL EXPLORATION BUSINESS ACTIVITIES

01 January 2008 - 31 December 2008.

71 YEAR 2012

TREATMENT OF VALUE ADDED TAX ON DELIVERY OF AVTUR FOR THE PURPOSE OF OVERSEAS AIR TRANSPORTATION

13 August 2012

76/PMK.03/2005

PROCEDURE FOR PROVIDING VALUE ADDED TAX FACILITY IS NOT COLLECTED FOR THE DELIVERY OF AVTUR FOR INTERNATIONAL FLIGHTS

26 July 2005

41 YEAR 2021

OPERATION OF FREE TRADE AREA AND FREE PORT

02 February 2021

28 YEAR 2009

TAX TREATMENT ADDEDTHE VALUE OF THE DELIVERY OF CERTAIN AIRPORT SERVICES TO COMMERCIAL AIR TRANSPORTATION COMPANIES FOR THE OPERATION OF AIRCRAFT THAT CONDUCT OVERSEAS FLIGHTS

24 February 2009

32 YEAR 2009

THE PLACE OF BONDED HOUSE

23 May 2009

PER-46/PJ/2010

PROCEDURES FOR PROVIDING VALUE ADDED TAX FREE CERTIFICATE ON IMPORT OR DELIVERY OF SHIP TO NATIONAL COMMERCIAL SHIPPING COMPANIES

20 October 2010 -  December 31, 2010

Let Us Know Your Problem!