|
DETAILS

Konsolidasi Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai


Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021


BAB V SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERUTANG DAN LAPORAN PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 15A (UU No. 42 Tahun 2009)

(1) Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.
(2) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

BAB V SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERUTANG DAN LAPORAN PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 15A (UU No. 42 Tahun 2009)

Penjelasan Pasal 15A

Dalam rangka memberikan kelonggaran waktu kepada Pengusaha Kena Pajak untuk menyetor kekurangan pembayaran pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Pasal ini mengatur secara khusus mengenai batas akhir pembayaran dan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya.

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran pajak terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dan/atau keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal ini, Pengusaha Kena Pajak tetap dikenai sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983  tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya.
DETAILS

Consolidation of the Value Added Tax Act


Composition in one manuscript of the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1983 concerning the Value Added Tax of Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods as Last Amended by the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021


CHAPTER V TIME AND PLACE OF TAX PAYABLE AND REPORT TAX CALCULATION

Article 15A (Law No. 42 of 2009)

(1) Deposit Value Added Tax by Entrepreneurs Taxable as referred to in Article 9 paragraph (3) must be carried out no later than the end of the following month after the end of the Tax Period and before the Periodic Notification of Value Added Tax is submitted.
(2) Letters Notification of Period of Value Added Tax submitted no later than the end of the following month after the end of the Period Tax.

CHAPTER V TIME AND PLACE OF TAX PAYABLE AND REPORT TAX CALCULATION

Article 15A (Law No. 42 of 2009)

Explanation Article 15A

In order to provide time leeway for Taxable Entrepreneurs to deposit the tax underpayment and submit a letter Notification of Period of Value Added Tax, this Article regulates specifically regarding the deadline for payment and submission of Letters Notification of Value Added Tax Period which is different from the one regulated in Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures and their amendments.

In the event of a delay in payment of tax payable based on Periodic Notification of Value Added Tax and/or delay submission of Periodic Notification of Value Added Tax in accordance with the provisions regulated in this Article, Taxable Entrepreneurs still subject to administrative sanctions as stipulated in Law Number 6 of 1983  regarding General Provisions and System Method of Taxation and its changes.