|
DETAILS

Konsolidasi Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai

Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021

BAB V SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERUTANG DAN LAPORAN PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 13 (UU No. 11 Tahun 2020)

(1) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:
a. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D;
b. penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;
c. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; dan/atau
d. ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h.
(1a) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada:
a. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
c. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
d. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender.
(2a) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan.
(3) Dihapus.
(4) Dihapus.
(5) Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:
a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
b. identitas pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang meliputi:
1. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi; atau
2. nama dan alamat, dalam hal pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak merupakan subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan;
c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
(5a) Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran dapat membuat Faktur Pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.
(6) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
(7) Dihapus.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(9) Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.

BAB V SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERUTANG DAN LAPORAN PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 13 (UU No. 11 Tahun 2020)

Penjelasan Pasal 13

Ayat (1)

Dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau menyerahkan Jasa Kena Pajak itu wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan memberikan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak. Faktur Pajak tidak perlu dibuat secara khusus atau berbeda dengan faktur penjualan. Faktur Pajak dapat berupa faktur penjualan atau dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak.

Berdasarkan ketentuan ini, atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16D wajib diterbitkan Faktur Pajak.

Ayat (1a)

Pada prinsipnya Faktur Pajak harus dibuat pada saat penyerahan atau pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan. Dalam hal tertentu dimungkinkan saat pembuatan Faktur Pajak tidak sama dengan saat-saat tersebut, misalnya dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah. Oleh karena itu, Menteri Keuangan berwenang untuk mengatur saat lain sebagai saat pembuatan Faktur Pajak.

Ayat (2)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meringankan beban administrasi, kepada Pengusaha Kena Pajak diperkenankan untuk membuat 1 (satu) Faktur Pajak yang meliputi semua penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang terjadi selama 1 (satu) bulan kalender kepada pembeli yang sama atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama, yang disebut Faktur Pajak gabungan.

Ayat (2a)

Untuk meringankan beban administrasi, Pengusaha Kena Pajak diperkenankan membuat Faktur Pajak gabungan paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak meskipun di dalam bulan penyerahan telah terjadi pembayaran baik sebagian maupun seluruhnya.

Contoh 1:

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak A melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada pengusaha B pada tanggal 1, 5, 10, 11, 12, 20, 25, 28, dan 31 Juli 2023, tetapi sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 sama sekali belum ada pembayaran atas penyerahan tersebut, Pengusaha Kena Pajak A diperkenankan membuat 1 (satu) Faktur Pajak gabungan meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan pada bulan Juli 2023, yaitu paling lama tanggal 31 Juli 2023.

Contoh 2:

Pengusaha Kena Pajak A melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada pengusaha B pada tanggal 2, 7, 9, 10, 12, 20, 26, 28, 29 dan 30 September 2023. Pada tanggal 28 September 2023 terdapat pembayaran oleh Pengusaha B atas penyerahan tanggal 2 September 2023.  Dalam hal  Pengusaha Kena Pajak  A menerbitkan Faktur Pajak gabungan, Faktur Pajak gabungan dibuat pada tanggal 30 September 2023 yang meliputi seluruh penyerahan yang terjadi pada bulan September 2023.

Contoh 3:

Pengusaha Kena Pajak A melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada pengusaha B pada tanggal 2, 7, 9, 10, 12, 20, 26, 28, 29, dan 30 September 2023. Pada tanggal 28 September 2023 terdapat pembayaran atas penyerahan tanggal 2 September 2023 dan pembayaran uang muka untuk penyerahan yang akan dilakukan pada bulan Oktober 2023 oleh Pengusaha B. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak A menerbitkan Faktur Pajak gabungan, Faktur Pajak gabungan dibuat pada tanggal 30 September 2023 yang meliputi seluruh penyerahan dan pembayaran uang muka yang dilakukan pada bulan September 2023.

Ayat (3)

Dihapus.

Ayat (4)

Dihapus.

Ayat (5)

Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatanganinya. Namun, keterangan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah hanya diisi apabila atas penyerahan Barang Kena Pajak terutang Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f.

Ayat (5a)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan dokumen yang biasa digunakan dalam dunia usaha yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

Ketentuan ini diperlukan, antara lain, karena:
a. faktur penjualan yang digunakan oleh pengusaha telah dikenal oleh masyarakat luas, seperti kuitansi pembayaran telepon dan tiket pesawat udara;
b. untuk adanya bukti pungutan pajak harus ada Faktur Pajak, sedangkan pihak yang seharusnya membuat Faktur Pajak, yaitu pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, berada di luar Daerah Pabean, misalnya, dalam hal pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, Surat Setoran Pajak dapat ditetapkan sebagai Faktur Pajak; dan
c. terdapat dokumen tertentu yang digunakan dalam hal impor atau ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.

Ayat (7)

Dihapus. 

Ayat (8)

Faktur Pajak yang dibetulkan adalah, antara lain, Faktur Pajak yang salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan. Termasuk pengertian salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan adalah, antara lain, adanya penyesuaian Harga Jual akibat berkurangnya kuantitas atau kualitas Barang Kena Pajak yang wajar terjadi pada saat pengiriman.
  
Ayat (9)

Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau persyaratan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Dengan demikian, walaupun Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar Pajak Pertambahan Nilainya, apabila keterangan yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi syarat material.

BAB V SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERUTANG DAN LAPORAN PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 13 (UU No. 11 Tahun 2020)

Nomor Dokumen

Perihal

Tanggal Ditetapkan

KEP-224/PJ/2014

PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIWAJIBKAN MEMBUAT FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK

01 November 2014

KEP-08/PJ/2015

PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIWAJIBKAN MEMBUAT FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK

01 September 2015

KEP-33/PJ/2015

PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIWAJIBKAN MEMBUAT FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK

01 April 2015

KEP-62/PJ/2015

PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIWAJIBKAN MEMBUAT FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK

01 April 2015

SE-26/PJ/2015

PENEGASAN PENGGUNAAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK DAN TATA CARA PEMBUATAN FAKTUR PAJAK

02 April 2015

KEP-94/PJ/2015

PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIWAJIBKAN MEMBUAT FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK

01 May 2015

KEP-96/PJ/2015

PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIWAJIBKAN MEMBUAT FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK

01 May 2015

66/PMK.03/2022

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

01 April 2022

SE-69/PJ/2015

PROSEDUR PEMBERIAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

13 November 2015

KEP-124/PJ/2015

PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIWAJIBKAN MEMBUAT FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK

01 June 2015

KEP-125/PJ/2015

PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIWAJIBKAN MEMBUAT FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK

01 June 2015

SE-58/PJ/2015

TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERMINTAAN DATA FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK (E-FAKTUR) YANG RUSAK ATAU HILANG

28 July 2015

PER-13/PJ/2019

DOKUMEN TERTENTU YANG KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK

31 August 2019

SE-08/PJ/2020

TATA CARA PENYELESAIAN PERMINTAAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK

27 February 2020

PER-04/PJ/2020

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ADMINISTRASI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, SERTIFIKAT ELEKTRONIK, DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

13 March 2020

18/PMK.03/2021

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

17 February 2021

KEP-136/PJ/2014

PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIWAJIBKAN MEMBUAT FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK

01 July 2014

SE-20/PJ/2014

TATA CARA PERMOHONAN KODE AKTIVASI DAN PASSWORD, PERMINTAAN AKTIVASI AKUN PENGUSAHA KENA PAJAK DAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK, SERTA PERMINTAAN, PENGEMBALIAN, DAN PENGAWASAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK

20 June 2014

238/PMK.03/2012

SAAT LAIN SEBAGAI SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DENGAN KARAKTERISTIK TERTENTU.

25 January 2013
DETAILS

Consolidation of the Value Added Tax Act

Composition in one manuscript of the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1983 concerning the Value Added Tax of Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods as Last Amended by the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021

CHAPTER V TIME AND PLACE OF TAX PAY AND REPORT TAX CALCULATION

Article 13 (Law No. 11 of 2020)

(1) Entrepreneur The Taxable Subject is required to make a Tax Invoice for each:
a. submission Hit Goods Tax as referred to in Article 4 paragraph (1) letter a or letter f and/or Article 16D;
b. submission Taxable Services as referred to in Article 4 paragraph (1) letter c;
c. export Taxable Goods Intangible as referred to in Article 4 paragraph (1) letter g; and/or
d. export Taxable Services as referred to in Article 4 paragraph (1) letter h.
(1a) Invoice Tax as referred to in paragraph (1) must be made on:
a. when delivery of Taxable Goods and/or delivery of Taxable Services;
b. when reception payment in terms of receipt of payment occurs before delivery Taxable Goods and/or before the delivery of Taxable Services;
c. when reception payment of terms in the case of handing over part of the work stage; or
d. when other stipulated by or based on the Regulation of the Minister of Finance.
(2) Excluded of the provisions referred to in paragraph (1), a Taxable Entrepreneur may make 1 (one) Tax Invoice includes all deliveries made to the buyer of the Subject Goods Tax or recipient of the same Taxable Services for 1 (one) month calendar.
(2a) Invoice Tax as referred to in paragraph (2) must be made at the latest end of the month of delivery.
(3) Removed.
(4) Removed.
(5) In Tax invoices must include information regarding the delivery of Taxable Goods and/or the delivery of Taxable Services The least tax includes:
a. nama, address and Number Main Taxpayer who delivers Taxable Goods or Taxable Services Tax;
b. identity the buyer of Taxable Goods or the recipient of Taxable Services which includes:
1. name, address, and Taxpayer Identification Number or resident identification number or passport number for individual foreign tax subjects; or
2. name and address, in the case of a buyer of Taxable Goods or a recipient of Taxable Services Taxes are subject to corporate foreign tax or not tax subject as referred to in Article 3 of the Law regarding Income Tax;
c. type goods or services, the amount of the Selling or Replacement Price, and the discount price;
d. Tax Added Value collected;
e. Tax Sales of Collected Luxury Goods;
f. code, serial number, and date of creation of the Tax Invoice; and
g. name and a signature entitled to sign a Tax Invoice.
(5a) Entrepreneur Taxable retail traders can make a Tax Invoice without including information about identity the buyer as well as the name and signature of the seller in the case of doing so delivery of Taxable Goods and/or Taxable Services to the buyer with the characteristics of the final consumer which is further regulated by Regulation of the Minister of Finance.
(6) Director The General of Taxes can stipulate documents
(7) Removed.
(8) Conditions more about the procedure preparation of Tax Invoices and procedures for correcting or replacing Invoices Taxes are regulated by or based on the Regulation of the Minister of Finance.
(9) Invoice Taxes must meet formal and material requirements.

CHAPTER V TIME AND PLACE OF TAX PAY AND REPORT TAX CALCULATION

Article 13 (Law No. 11 of 2020)

Explanation Article 13

Paragraph (1)

In the event of delivery of Taxable Goods and/or delivery of Services Taxable, Taxable Entrepreneur who delivers Taxable Goods and/or submit the Taxable Service is obligated to collect Tax Value Added payable and provide Tax Invoice as proof of tax collection. Tax invoices do not need to be made specifically or different from the sales invoice. Tax Invoices can be in the form of invoices sales or certain documents designated as Tax Invoices by the Director General of Taxes.

Based on this provision, for every delivery of Taxable Goods in the form of assets which according to their original purpose were not for sale and purchase as referred to in Article 16D must issue a Tax Invoice.

Paragraph (1a)

In principle, the Tax Invoice must be made at the time of submission or upon receipt of payment in case the payment occurred before submission. In certain cases it is possible when making a Tax Invoice not the same as those moments, for example in the event that delivery of Taxable Goods and/or delivery of Taxable Services to government treasurer. Therefore, the Minister of Finance is authorized to set another time as when making a Tax Invoice.

Paragraph (2)

Excepted from the provisions referred to in paragraph (1), for lighten the administrative burden, to Taxable Entrepreneurs allowed to make 1 (one) Tax Invoice which includes all delivery of Taxable Goods or delivery of Taxable Services occurred during 1 (one) calendar month to the same buyer or recipient of the same Taxable Service, which is called a combined Tax Invoice.

Paragraph (2a)

To ease the administrative burden, Taxable Entrepreneurs allowed to make a combined Tax Invoice at the latest at the end month of delivery of Taxable Goods and/or delivery of Taxable Services even though in the month of delivery there has been a good payment in part or in whole.

Example 1:

In the event that Taxable Entrepreneur A delivers Taxable Goods to entrepreneur B on the 1st, 5th, 10th, 11th, 12th, 20th, 25th, 28th and 31st July 2021, but until July 31 2021 not at all there is payment for the delivery, Taxable Entrepreneur A allowed to make 1 (one) combined Tax Invoice covering the whole submission made in July, which is no later than the 31st July 2021.

Example 2:

Taxable Entrepreneur A delivers Taxable Goods to entrepreneur B on the 2nd, 7th, 9th, 10th, 12th, 20th, 26th, 28th, 29th and 30th September 2021. On September 28, 2021 there was a payment by Entrepreneur B for submission on September 2, 2021.  In thing  Taxable Entrepreneur  A issues a Tax Invoice combined, combined Tax Invoice made on September 30, 2021 which includes all submissions that occurred in September.

Example 3:

Taxable Entrepreneur A delivers Taxable Goods to entrepreneur B on the 2nd, 7th, 9th, 10th, 12th, 20th, 26th, 28th, 29th, and 30th September 2021. On September 28, 2021 there was a payment of submission on September 2, 2021 and down payment for submission to be made in October 2021 by Entrepreneurs B. In the event that Taxable Entrepreneur A issues a combined Tax Invoice, Combined Tax Invoice made on September 30, 2021 which includes all deliveries and advance payments made in September 2021.

Paragraph (3)

Removed.

Paragraph (4)

Deleted.

Paragraph (5)

Tax Invoice is proof of tax collection and can be used as means for crediting Input Tax. Tax Invoice is required complete, clear and correct and signed by the party concerned appointed by the Taxable Entrepreneur to sign it. However, Information regarding Sales Tax on Luxury Goods is only filled in if the delivery of Taxable Goods is payable Sales Tax on Luxury Goods. Tax Invoice that is not filled in accordance with the provisions in this paragraph results in the Value Added Tax stated in it cannot be credited in accordance with the provisions in Article 9 paragraph (8) letter f.

Paragraph (5a)

Self explanatory.

Paragraph (6)

Excluded from the provisions referred to in paragraph (5), The Director General of Taxes can determine the documents commonly used in the business world whose position is equated with a Tax Invoice.

This provision is necessary, among others, because:
a. sales invoice used by businessmen has been known by the public, such as telephone payment receipts and airplane tickets;
b. for proof of collection tax must exist Invoice Taxes, while the party that should make a Tax Invoice, namely party who delivers Taxable Goods or Taxable Services, is located outside the Customs Area, for example, in terms of utilization of Taxable Services from outside the Customs Area, Tax Payment Certificate can be determined as Tax invoice; and
c. there are certain documents that used in terms of import or export of Tangible Taxable Goods.

Paragraph (7)

Removed. 

Paragraph (8)

Corrected Tax Invoices are, among others, Tax Invoices which wrong in filling or wrong in writing. Including understanding errors in filling or errors in writing are, among other things, there is an adjustment in the Selling Price due to a decrease in quantity or reasonable quality of Taxable Goods occurs at the time delivery.
  
Paragraph (9)

Tax Invoice meets the formal requirements if it is filled in completely, clear, and correct in accordance with the requirements referred to in paragraph (5) or the requirements regulated by the Director's Regulation General of Taxes as referred to in paragraph (6).

Tax Invoice or certain documents with equivalent position with the Tax Invoice meets the material requirements if it contains true or true information regarding the delivery of the Goods Taxable and/or delivery of Taxable Services, export of Taxable Goods Tangible Tax, export of Intangible Taxable Goods, export of Services Taxable, import of Taxable Goods, or utilization of Taxable Services and utilization of Intangible Taxable Goods from outside the Region Customs within the Customs Area.

Thus, even though the Tax Invoice or certain documents are its position is equated with a Tax Invoice that has fulfilled the provisions formal and the Value Added Tax has been paid, if the description listed in the Tax Invoice or certain documents its position is equated with the Tax Invoice is not in accordance with the actual fact regarding the delivery of the Taxable Goods and/or delivery of Taxable Services, export of Tangible Taxable Goods, export of Intangible Taxable Goods, export of Taxable Services, import Taxable Goods, or utilization of Taxable Services and utilization Intangible Taxable Goods from outside the inside Customs Area Customs Area, Tax Invoice or certain document whose position is equated with the Tax Invoice does not meet the requirements material.

CHAPTER V TIME AND PLACE OF TAX PAY AND REPORT TAX CALCULATION

Article 13 (Law No. 11 of 2020)

Document Number

About

Date Set

KEP-224/PJ/2014

DETERMINATION OF TAXABLE ENTREPRENEURS REQUIRED TO MAKE TAX INVOICES IN ELECTRONIC FORM

01 November 2014

KEP-08/PJ/2015

DETERMINATION OF TAXABLE ENTREPRENEURS REQUIRED TO MAKE TAX INVOICES IN ELECTRONIC FORM

01 September 2015

KEP-33/PJ/2015

DETERMINATION OF TAXABLE ENTREPRENEURS REQUIRED TO MAKE TAX INVOICES IN ELECTRONIC FORM

April 01, 2015

KEP-62/PJ/2015

DETERMINATION OF TAXABLE ENTREPRENEURS REQUIRED TO MAKE TAX INVOICES IN ELECTRONIC FORM

April 01, 2015

SE-26/PJ/2015

AFIRMATION OF THE USE OF THE SERIAL NUMBER OF TAX INVOICE AND PROCEDURES FOR MAKING A TAX INVOICE

April 02, 2015

KEP-94/PJ/2015

DETERMINATION OF TAXABLE ENTREPRENEURS REQUIRED TO MAKE TAX INVOICES IN ELECTRONIC FORM

01 April 2015

KEP-96/PJ/2015

DETERMINATION OF TAXABLE ENTREPRENEURS REQUIRED TO MAKE TAX INVOICES IN ELECTRONIC FORM

01 April 2015

66/PMK.03/2022

VALUE ADDED TAX ON THE DELIVERY OF SUBSIDIZED FERTILIZER FOR THE AGRICULTURE SECTOR

April 01, 2022

SE-69/PJ/2015

PROCEDURE FOR GIVING AND REVOCATION OF ELECTRONIC CERTIFICATE

13 November 2015

KEP-124/PJ/2015

DETERMINATION OF TAXABLE ENTREPRENEURS REQUIRED TO MAKE TAX INVOICES IN ELECTRONIC FORM

01 July 2015

KEP-125/PJ/2015

DETERMINATION OF TAXABLE ENTREPRENEURS REQUIRED TO MAKE TAX INVOICES IN ELECTRONIC FORM

01 July 2015

SE-58/PJ/2015

REGARDING PROCEDURE FOR SETTLEMENT OF REQUEST FOR DAMAGED OR LOST TAX INVOICE DATA (E-FACTURE)

28 July 2015

PER-13/PJ/2019

CERTAIN DOCUMENTS WHICH DOCUMENTS ARE EQUAL TO TAX INVOICE

31 July 2019

SE-08/PJ/2020

PROCEDURE FOR COMPLETING REQUEST FOR SERIAL NUMBER OF TAX INVOICE

27 February 2020

PER-04/PJ/2020

TECHNICAL GUIDELINES FOR ADMINISTRATING TAXPAYER INDIVIDUAL NUMBER, ELECTRONIC CERTIFICATE, AND ESTABLISHMENT OF TAXABLE ENTREPRENEURS

13 March 2020

18/PMK.03/2021

IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 11 OF 2020 REGARDING EMPLOYMENT CREATION IN THE FIELD OF INCOME TAX, VALUE ADDED TAX AND SALES TAX ON LUXURY GOODS, AS WELL AS GENERAL PROVISIONS AND TAX PROCEDURE

17 February 2021

KEP-136/PJ/2014

DETERMINATION OF TAXABLE ENTREPRENEURS REQUIRED TO MAKE TAX INVOICES IN ELECTRONIC FORM

1 July 2014

SE-20/PJ/2014

PROCEDURE FOR REQUEST FOR ACTIVATION CODE AND PASSWORD, REQUEST FOR ACTIVATION OF TAXABLE ENTREPRENEUR ACCOUNTS AND ELECTRONIC CERTIFICATES, AS WELL AS REQUEST, RETURN AND SUPERVISION OF TAX INVOICE SERIAL NUMBER

20 June 2014

238/PMK.03/2012

OTHER TIMES AS WHEN MAKING A TAX INVOICE FOR THE DELIVERY OF TAXABLE GOODS WITH CERTAIN CHARACTERISTICS.

25 February 2013

Let Us Know Your Problem!