|
DETAILS

Konsolidasi Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai


Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021


BAB VA KETENTUAN KHUSUS

Pasal 16F (UU No. 42 Tahun 2009)

Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar.

BAB VA KETENTUAN KHUSUS

Pasal 16F (UU No. 42 Tahun 2009)

Penjelasan Pasal 16F

Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa.
DETAILS

Consolidation of the Value Added Tax Act


Composition in one manuscript of the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1983 concerning the Value Added Tax of Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods as Last Amended by the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021


CHAPTER VA SPECIAL PROVISIONS

Article 16F (Law No. 42 of 2009)

Buyers of Subject Goods The tax or the recipient of the Taxable Service is responsible be jointly and severally responsible for paying taxes, as long as they cannot show proof that the Tax has been paid.

CHAPTER VA SPECIAL PROVISIONS

Article 16F (Law No. 42 of 2009)

Explanation Article 16F

In accordance with the principle of the burden of paying taxes for Added Tax The Value of Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods is at buyers or consumers of goods or service recipients. Therefore it has should be if the buyer or consumer of goods and service recipients jointly and severally responsible for the payment of tax payable if it turns out that the tax payable cannot be billed to sellers or service providers and buyers or service recipients cannot show proof of having made a tax payment to the seller or service provider.