Konsolidasi UUP

INDONESIA VERSION
ENGLISH VERSION

DETAILS

Pasal 1

Pasal 2 Pasal 2A Pasal 3

Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 11A Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15

Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19

Pasal 20 Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24 Pasal 25 Pasal 26 Pasal 27

Pasal 28 Pasal 28A Pasal 29 Pasal 30 Pasal 31

Pasal 31A Pasal 31B Pasal 31C Pasal 31D Pasal 31E Pasal 32 Pasal 32A Pasal 32B

Pasal 32C

Pasal 33 Pasal 33A Pasal 34

Pasal 35 Pasal 36

Konsolidasi Undang-Undang Pajak Penghasilan

Susunan dalam Satu Naskah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

BAB III OBJEK PAJAK

Pasal 9 (UU No. 7 Tahun 2021)

(1)

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :

pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;

pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali :

1.	cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
2.	cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3.	cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
4.	cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
5.	cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
6.	cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri,

yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;

dihapus;

jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

Pajak Penghasilan;

biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;

gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;

sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(2)

Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.

BAB III OBJEK PAJAK

Pasal 9 (UU No. 7 Tahun 2021)

PPh

Penjelasan Pasal 9

Ayat (1)

Pengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak dapat dibedakan antara pengeluaran yang boleh dan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajaran.

Huruf a

Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk pembayaran dividen kepada pemilik modal, pembagian sisa hasil usaha koperasi kepada anggotanya, dan pembayaran dividen oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan badan yang membagikannya karena pembagian laba tersebut merupakan bagian dari penghasilan badan tersebut yang akan dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.

Huruf b

Tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan atau dibebankan oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota, seperti perbaikan rumah pribadi, biaya perjalanan, biaya premi asuransi yang dibayar oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi para pemegang saham atau keluarganya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Premi untuk asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, dan pada saat orang pribadi dimaksud menerima penggantian atau santunan asuransi, penerimaan tersebut bukan merupakan Objek Pajak.

Apabila premi asuransi tersebut dibayar atau ditanggung oleh pemberi kerja, maka bagi pemberi kerja pembayaran tersebut boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pegawai yang bersangkutan merupakan penghasilan yang merupakan Objek Pajak.

Huruf e

Dihapus.

Huruf f

Dalam hubungan pekerjaan, kemungkinan dapat terjadi pembayaran imbalan yang diberikan kepada pegawai yang juga pemegang saham. Karena pada dasarnya pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah pengeluaran yang jumlahnya wajar sesuai dengan kelaziman usaha, berdasarkan ketentuan ini jumlah yang melebihi kewajaran tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Jumlah wajar sebagaimana dimaksud dalam ayat ini merupakan jumlah yang tidak melebihi dari jumlah yang seharusnya dikeluarkan oleh pemberi kerja sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan jika dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

Misalnya, seorang tenaga ahli yang merupakan pemegang saham dari suatu badan memberikan jasa kepada badan tersebut dengan memperoleh imbalan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Apabila untuk jasa yang sama yang diberikan oleh tenaga ahli lain yang setara hanya dibayar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), jumlah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Bagi tenaga ahli yang juga sebagai pemegang saham tersebut jumlah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dimaksud dianggap sebagai dividen.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksudkan dengan Pajak Penghasilan dalam ketentuan ini adalah Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.

Huruf i

Biaya untuk keperluan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, pada hakekatnya merupakan penggunaan penghasilan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Oleh karena itu biaya tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

Huruf j

Anggota firma, persekutuan dan perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham diperlakukan sebagai satu kesatuan, sehingga tidak ada imbalan sebagai gaji. Dengan demikian gaji yang diterima oleh anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, bukan merupakan pembayaran yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto badan tersebut.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sesuai dengan kelaziman usaha, pengeluaran yang mempunyai peranan terhadap penghasilan untuk beberapa tahun, pembebanannya dilakukan sesuai dengan jumlah tahun lamanya pengeluaran tersebut berperan terhadap penghasilan.

Sejalan dengan prinsip penyelarasan antara pengeluaran dengan penghasilan, dalam ketentuan ini pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dapat dikurangkan sebagai biaya perusahaan sekaligus pada tahun pengeluaran, melainkan dibebankan melalui penyusutan dan amortisasi selama masa manfaatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 11A.

BAB III OBJEK PAJAK

Pasal 9 (UU No. 7 Tahun 2021)

Nomor Dokumen	Perihal	Tanggal Ditetapkan
SE-01/PJ.42/2002	PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGELUARAN UNTUK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEBAGAI BIAYA/PENGURANG PENGHASILAN BRUTO	18 Februari 2002
SE-02/PJ.42/2002	PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGELUARAN UNTUK PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	18 Februari 2002
KEP-220/PJ./2002	PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULER DAN KENDARAAN PERUSAHAAN	18 April 2002
SE-04/PJ.42/2002	PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA WAJIB PAJAK	02 April 2002
SE-07/PJ.42/2002	PENGHITUNGAN PENYUSUTAN ATAS KOMPUTER, PRINTER, SCANNER, DAN SEJENISNYA	8 Mei 2002
SE-08/PJ.42/2002	PENGAKUAN PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BANK BERUPA BUNGA KREDIT NON-PERFORMING	17 Mei 2002
SE-09/PJ.42/2002	PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULER DAN KENDARAAN PERUSAHAAN	17 Mei 2002
KEP-316/PJ./2002	PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGELUARAN/BIAYA PEROLEHAN PERANGKAT LUNAK (SOFTWARE) KOMPUTER	1Januari 2002
SE-03/PJ.31/2004	KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL DALAM PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN	3 Maret 2004
PER-22/PJ/2010	PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-238/PJ./2001 TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH	09 April 2010
169/PMK.010/2015	PENENTUAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL PERUSAHAAN UNTUK KEPERLUAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN	09 September 2015
27 TAHUN 2017	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010 TENTANG BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI	19 Juni 2017
167/PMK.03/2018	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN DI DAERAH TERTENTU DAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEMBERI KERJA	19 Desember 2018
PER-03/PJ/2019	TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL	4 Februari 2019
207/PMK.010/2015	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 105/PMK.03/2009 TENTANG PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO	23 November 2015
SE-75/PJ/2015	PENEGASAN PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO	10 Desember 2015
PER-15/PJ/2020	BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO	30 Juli 2020
49 TAHUN 2021	PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI YANG MELIBATKAN LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI DAN/ATAU ENTITAS YANG DIMILIKINYA	2 Februari 2021
02/PMK.03/2010	BIAYA PROMOSI YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO	1 Januari 2009.
105/PMK.03/2009	PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO	1 Januari 2009
213/PMK.03/2018	PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN	31 Desember 2018
219/PMK.011/2012	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 81/PMK.03/2009 TENTANG PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN YANG BOLEH DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA	21 Desember 2012
254/PMK.03/2010	TATA CARA PEMBEBANAN ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO	28 Desember 2010
57/PMK.03/2010	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 105/PMK.03/2009 TENTANG PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO	1 Januari 2009
76/PMK.03/2011	TATA CARA PENCATATAN DAN PELAPORAN SUMBANGAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL, SUMBANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SUMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN, SUMBANGAN PEMBINAAN OLAHRAGA, DAN BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO	2010
81/PMK.03/2009	PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN YANG BOLEH DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA	22 April 2009
60 TAHUN 2010	ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO	23 Agustus 2010
79 TAHUN 2010	BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI	20 Desember 2010
93 TAHUN 2010	SUMBANGAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL, SUMBANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SUMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN, SUMBANGAN PEMBINAAN OLAHRAGA, DAN BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO	2010
SE-97/PJ/2011	PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN PREMI BAGI WAJIB PAJAK YANG BERGERAK Dl BIDANG USAHA ASURANSI JIWA YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO	28 Desember 2011
SE-27/PJ.22/1986	BIAYA "ENTERTAINMENT" DAN SEJENISNYA (SERI PPh UMUM 18)	14 Juni 1986
SE-46/PJ.4/1995	PERLAKUAN BIAYA BUNGA YANG DIBAYAR ATAU TERUTANG DALAM HAL WAJIB PAJAK MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN BERUPA BUNGA DEPOSITO ATAU TABUNGAN LAINNYA (SERI PPh UMUM NO. 20)	05 Oktober 1995
SE-33/PJ.421/1996	PERLAKUAN PPh ATAS BIAYA BEA SISWA DALAM RANGKA GERAKAN NASIONAL ORANG TUA ASUH (GN-OTA) (SERI PPh UMUM NO. 38)	02 September 1996
SE-13/PJ.43/1999	PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS STOCK OPTION	22 Maret 1999
SE-16/PJ.43/1999	PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENJUALAN BARANG ATAU PEMBERIAN KREDIT DENGAN FASILITAS KHUSUS YANG DIBERIKAN OLEH PERUSAHAAN KEPADA KARYAWANNYA	06 April 1999
SE-22/PJ.42/1999	PERLAKUAN PPH ATAS BIAYA BUNGA DAN BIAYA OVERHEAD DALAM MASA KONSTRUKSI	24 Mei 1999
SE-08/PJ.42/2000	PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS LABA/RUGI SELISIH KURS ATAS PERKIRAAN HUTANG KEPADA KANTOR PUSAT BAGI BUT	18 April 2000

DETAILS

Article 1

Article 2 Article 2A Article 3

Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 11A Article 12 Article 13 Article 14 Article 15

Article 16 Article 17 Article 18 Article 19

Article 20 Article 21 Article 22 Article 23 Article 24 Article 25 Article 26 Article 27

Article 28 Article 28A Article 29 Article 30 Article 31

Article 31A Article 31B Article 31C Article 31D Article 31E Article 32 Article 32A Article 32B

Article 32C

Article 33 Article 33A Article 34

Article 35 Article 36

Consolidation of Income Tax Act

Arrangement in One Text of the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1983 concerning Income Tax as lastly amended by the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 concerning Job Creation

CHAPTER III TAX OBJECT

Article 9 (Law No. 7 of 2021)

(1)

For determine the amount of taxable income for domestic Taxpayers and permanent establishments it is not allowed minus :

division profit with name and in any form such as dividends, including dividends paid by insurance companies to policyholders, and distribution of the remaining results of cooperative operations;

cost charged or issued for the personal benefit of shareholders, partners, or member;

formation or fertilization of reserve funds, except :

1.	backup uncollectible accounts for business banks and business entities others extending credit, leasing with option rights, consumer finance companies, and factoring companies;
2.	backup for insurance businesses including social assistance reserves formed by the Social Security Administering Body;
3.	backup guarantee for Deposit Insurance Corporation;
4.	backup reclamation costs for mining businesses;
5.	backup replanting costs for forestry businesses; and
6.	backup cost of closing and maintaining the landfill industrial waste for industrial waste processing businesses,

the provisions and the conditions are regulated by or based on a Ministerial Regulation Finance;

premium Health Insurance, accident insurance, life insurance, endowment insurance, and customs insurance students, which are paid by individual taxpayers, unless paid by the employer and the premium is calculated as income for the Taxpayer concerned;

removed;

amount which exceeds fairness paid to shareholders or to other parties have a special relationship as a reward in connection with work done;

treasure granted, assistance or donations, and inheritance as referred to in Article 4 paragraph (3) letter a and letter b, except for the donation as intended in Article 6 paragraph (1) letter i to letter m as well as zakat received by the amil zakat agency or the amil zakat institution that was formed or authorized by the government ator religious donations in nature mandatory for adherents of religions recognized in Indonesia, which are accepted by religious institutions established or legalized by the government, which the provisions are regulated by or based on Government Regulations;

Tax Income;

cost charged or issued for the personal benefit of the Taxpayer or other person become his/her responsibility;

salary paid to members of a partnership, firm, or limited liability company the capital is not divided into shares;

sanction administration in the form of interest, fines, and increases as well as criminal sanctions in the form of fines with regard to the implementation of legislation in the field of taxation.

(2)

Expenditure to get, charge, and maintain income that has a useful life of more than 1 (one) years are not allowed to be charged all at once, but instead are charged through depreciation or amortization as referred to in Article 11 or Article 11A.

CHAPTER III TAX OBJECT

Article 9 (Law No. 7 of 2021)

PPh

Explanation Article 9

Paragraph (1)

Expenditures made by taxpayers can be distinguished between expenses that may and may not be charged as expenses.

In principle, expenses may be deducted from gross income are costs that have a direct and indirect relationship with business or activity to obtain, collect, and maintain income which is a tax object whose burden can be made in the year of issuance or during the useful life of these expenses. Expenses that cannot be deducted from Gross income includes expenditures that are consumables income or the amount exceeds reasonableness.
Letter a

Distribution of profits in any name or form, incl payment of dividends to owners of capital, distribution of the remaining results of operations cooperatives to their members, and dividend payments by the company insurance to policyholders, may not be deducted from the income of the entity that distributes it due to the distribution of such profits is part of the entity's income that will be charged tax based on this Law.

Letter b

Non-deductible from the company's gross income is costs incurred or charged by the company for personal interests of shareholders, partners or members, such as private home repairs, travel expenses, insurance premium costs are paid by the company for the personal benefit of the shareholders or his family.

Letter c

Quite clear.

Letter d

Premiums for health insurance, accident insurance, life insurance, endowment insurance, and self-paid scholarship insurance by Individual taxpayers may not be deducted from income gross, and when the individual concerned receives reimbursement or insurance compensation, the receipt is not a tax object.

If the insurance premium is paid or borne by the provider work, then the payment for the employer may be charged as expenses and for the employee concerned as income which is a tax object.

The letter e

Deleted.

The letter f

In an employment relationship, it is possible to pay compensation given to employees who are also shareholders. Because on basically expenses to acquire, bill, and maintain Income that may be deducted from gross income is: expenses that are reasonable in accordance with the normal course of business, based on this provision the amount that exceeds the reasonableness is not may be charged as a fee.
The fair amount referred to in this paragraph is the amount that does not exceed the amount that should be issued by the giver work as compensation in connection with the work if done by parties that are not related.

For example, an expert who is a shareholder of a company The entity provides services to the agency in return for compensation 50,000,000.00 (fifty million rupiah).

If for the same services provided by other experts who the equivalent is only paid in the amount of IDR 20,000,000.00 (twenty million rupiah), an amount of IDR 30,000,000.00 (thirty million rupiah) is not allowed charged as a fee. For experts who are also holders the total amount of shares is IDR 30,000,000.00 (thirty million rupiah) are considered as dividends.

The letter g

Quite clear.

The letter h

What is meant by Income Tax in this provision is: Income Tax payable by the Taxpayer concerned.

Letter i ;

Expenses for personal needs of taxpayers or people who become dependents, in essence is the use of income by the Taxpayer concerned. Therefore such fees are not may be deducted from the company's gross income.

Letter j

Members of firms, partnerships and limited liability companies whose capital is not divided into shares are treated as one entity, so no there is a reward as a salary. Thus the salary received by members of a partnership, firm, or limited liability company whose capital is not divided into shares, is not a permissible payment deducted from the entity's gross income.

The letter k

Self-explanatory.

Paragraph (2)

In accordance with the prevalence of business, expenses have a role against income for several years, the expense is applied according to the number of years the expenditure has played a role to income.
In line with the principle of alignment between expenses and income, in this provision expenses to obtain, collect, and maintain income that has a longer useful life than 1 (one) year cannot be deducted as a company fee simultaneously in the year of expenditure, but charged through depreciation and amortization over their useful lives as regulated in Article 11 and Article 11A.

Document Number	About	Date Set
SE-01/PJ.42/2002	TREATMENT OF INCOME TAX ON EXPENDITURES FOR LAND AND BUILDING RIGHTS ACQUISITION FEES (BPHTB) AND LAND AND BUILDING TAX (PBB) AS COSTS/REDUCTION OF GROSS INCOME	February 18, 2002
SE-02/PJ.42/2002	TREATMENT OF INCOME TAX ON EXPENDITURES OF REGIONAL TAXES AND REGIONAL RETRIBUTIONS	February 18, 2002
KEP-220/PJ./2002	INCOME TAX TREATMENT OF CELL PHONE USE COSTS AND COMPANY VEHICLES	April 18, 2002
SE-04/PJ.42/2002	INCOME TAX TREATMENT FOR THE GRANTING OF INTEREST FEE TO THE TAXPAYER	April 02, 2002
SE-07/PJ.42/2002	CALCULATING DEPRECIATION ON COMPUTER, PRINTER, SCANNER, AND THE LIKE	May 8, 2002
SE-08/PJ.42/2002	RECOGNITION OF INCOME ON BANK INCOME IN THE FORM OF CREDIT INTEREST NON-PERFORMING	May 17, 2002
SE-09/PJ.42/2002	INCOME TAX TREATMENT OF CELL PHONE USE COSTS AND COMPANY VEHICLES	May 17, 2002
KEP-316/PJ./2002	INCOME TAX TREATMENT ON COMPUTER SOFTWARE (SOFTWARE) EXPENSES/ACQUISITION	January 1, 2002
SE-03/PJ.31/2004	COMPENSATION OF FISCAL LOSS IN THE CALCULATION OF INCOME TAX	3 March 2004
PER-22/PJ/2010	REVOCATION OF DECREE OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES NUMBER KEP-238/PJ./2001 CONCERNING WRITE-OFF RECEIVABLES WHICH ARE REALLY UNCOLLECTABLE	09 April 2010
169/PMK.010/2015	DETERMINATION OF THE AMOUNT OF COMPARISON BETWEEN DEBT AND COMPANY'S CAPITAL FOR INCOME TAX CALCULATION PURPOSE	09 September 2015
27, 2017	AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 79 OF 2010 CONCERNING REFUNDABLE OPERATING COSTS AND TREATMENT OF INCOME TAX IN THE UPSTREAM OIL AND GAS BUSINESS SECTOR	June 19, 2017
167/PMK.03/2018	PROVISION OF FOOD AND DRINK FOR ALL EMPLOYEES AS WELL AS REPLACEMENT OR REWARDS IN THE FORM OF NATURE AND ENJOYMENT IN CERTAIN AREA AND ASSOCIATED WITH THE PERFORMANCE OF EMPLOYMENT THAT CAN BE DEDUCTED FROM THE EMPLOYER'S GROSS INCOME	December 19, 2018
PER-03/PJ/2019	PROCEDURES FOR PROVIDING A FISCAL CERTIFICATE	4 February 2019
207/PMK.010/2015	SECOND AMENDMENT TO THE REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 105/PMK.03/2009 CONCERNING CLEAR NON-COLLECTABLE RECEIVABLES WHICH CAN BE DEDUCTED FROM GROSS INCOME	23 November 2015
SE-75/PJ/2015	EXFIRMATION OF TAX TREATMENT ON CLEARLY NON-COLLECTABLE RECEIVABLES WHICH CAN BE DEDUCTED FROM GROSS INCOME	December 10, 2015
PER-15/PJ/2020	AGENCY/INSTITUTIONS ESTABLISHED OR LEGISTED BY THE GOVERNMENT DESIGNED AS RECIPIENTS OF ZAKAT OR RELIGIOUS DONATIONS WHICH ARE COMPULSORY THAT CAN BE DEDUCTED FROM GROSS INCOME	July 30, 2020
49 YEAR 2021	TAX TREATMENT OF TRANSACTIONS INVOLVING THE INVESTMENT MANAGEMENT AGENCIES AND/OR THE ENTITIES ITS OWNED	2 February 2021
02/PMK.03/2010	PROMOTIONAL COSTS THAT CAN BE DEDUCTED FROM GROSS INCOME	January 1, 2009.
105/PMK.03/2009	CERTAIN UNCOLLECTABLE RECEIVABLES WHICH CAN BE DEDUCTED FROM GROSS INCOME	January 1, 2009
213/PMK.03/2018	REVOCATION OF DECREE OF THE MINISTER OF FINANCE AND REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE IN INCOME TAX	December 31, 2018
219/PMK.011/2012	AMENDMENT TO THE REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 81/PMK.03/2009 CONCERNING ESTABLISHMENT OR FERTILIZATION OF RESERVE FUNDS WHICH MAY BE DEDUCTED AS COSTS	December 21, 2012
254/PMK.03/2010	PROCEDURE OF IMPOSITING ZAKAT OR RELIGIOUS DONATIONS THAT ARE COMPULSORY THAT CAN BE DEDUCTED FROM GROSS INCOME	December 28, 2010
57/PMK.03/2010	AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 105/PMK.03/2009 CONCERNING CLEARLY NON-COLLECTABLE RECEIVABLES WHICH CAN BE DEDUCTED FROM GROSS INCOME	January 1, 2009
76/PMK.03/2011	PROCEDURES FOR RECORDING AND REPORTING OF NATIONAL DISASTER MANAGEMENT DONATIONS, RESEARCH AND DEVELOPMENT DONATIONS, EDUCATIONAL FACILITIES DONATIONS, SPORTS DEVELOPMENT DONATIONS, AND SOCIAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT COSTS WHICH CAN BE DEDUCTED FROM GROSS INCOME	2010
81/PMK.03/2009	ESTABLISHMENT OR FORMULATION OF RESERVE FUNDS WHICH MAY BE DEDUCTED AS COSTS	April 22, 2009
2010	ZAKAT OR RELIGIOUS DONATIONS ARE MANDATORY IN NATURE THAT CAN BE DEDUCTED FROM GROSS INCOME	23 August 2010
79 YEAR 2010	REFUNDABLE OPERATING COSTS AND TREATMENT OF INCOME TAX IN THE UPSTREAM OIL AND GAS BUSINESS SECTOR	December 20, 2010
93 YEAR 2010	NATIONAL DISASTER MANAGEMENT DONATIONS, RESEARCH AND DEVELOPMENT DONATIONS, EDUCATIONAL FACILITIES DONATIONS, SPORTS DEVELOPMENT DONATIONS, AND SOCIAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT COSTS WHICH CAN BE DEDUCTED FROM GROSS INCOME	2010
SE-97/PJ/2011	INCOME TAX TREATMENT FOR THE ESTABLISHMENT OR FOLLOWING RESERVE FUNDS FOR TAXPAYERS MOVING IN THE LIFE INSURANCE BUSINESS SECTOR WHICH CAN BE DEDUCTED FROM GROSS INCOME	December 28, 2011
SE-27/PJ.22/1986	"ENTERTAINMENT" FEES AND THE LIKES (GENERAL INCOME TAX SERIES 18)	June 14, 1986
SE-46/PJ.4/1995	TREATMENT OF INTEREST CHARGES PAID OR PAYABLE IN THE EVENT OF A TAXPAYER RECEIVING OR OBTAINING INCOME IN THE FORM OF DEPOSIT OR OTHER SAVINGS INTEREST (GENERAL INCOME TAX SERIES NO. 20)	October 05, 1995
SE-33/PJ.421/1996	TREATMENT OF INCOME TAX FOR STUDENT FEES IN THE FRAMEWORK OF THE NATIONAL MOVEMENT FOR FOSTER PARENTS (GN-OTA) (GENERAL INCOME TAX SERIES NO. 38)	02 September 1996
SE-13/PJ.43/1999	TAX TREATMENT OF STOCK OPTIONS	22 March 1999
SE-16/PJ.43/1999	INCOME TAX TREATMENT ON THE SALE OF GOODS OR GRANTING OF CREDIT WITH SPECIAL FACILITIES PROVIDED BY THE COMPANY TO ITS EMPLOYEES	April 06, 1999
SE-22/PJ.42/1999	TREATMENT OF PPH ON INTEREST COSTS AND OVERHEAD COSTS DURING THE CONSTRUCTION PERIOD	May 24, 1999
SE-08/PJ.42/2000	TREATMENT OF INCOME TAX ON PROFIT/LOSS OF EXCHANGE DIFFERENCES ON ESTIMATION OF DEBT TO THE HEAD OFFICE FOR BUT	18 April 2000

Konsolidasi Undang-Undang Pajak Penghasilan

BAB III OBJEK PAJAK

Pasal 9 (UU No. 7 Tahun 2021)

BAB III OBJEK PAJAK

Pasal 9 (UU No. 7 Tahun 2021)

BAB III OBJEK PAJAK

Pasal 9 (UU No. 7 Tahun 2021)

Consolidation of Income Tax Act

CHAPTER III TAX OBJECT

Article 9 (Law No. 7 of 2021)

CHAPTER III TAX OBJECT

Article 9 (Law No. 7 of 2021)

Let Us Know Your Problem!