Konsolidasi UUP

INDONESIA VERSION
ENGLISH VERSION

DETAILS

Pasal 1

Pasal 2 Pasal 2A Pasal 3

Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 11A Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15

Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19

Pasal 20 Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24 Pasal 25 Pasal 26 Pasal 27

Pasal 28 Pasal 28A Pasal 29 Pasal 30 Pasal 31

Pasal 31A Pasal 31B Pasal 31C Pasal 31D Pasal 31E Pasal 32 Pasal 32A Pasal 32B

Pasal 32C

Pasal 33 Pasal 33A Pasal 34

Pasal 35 Pasal 36

Konsolidasi Undang-Undang Pajak Penghasilan

Susunan dalam Satu Naskah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

BAB V PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN

Pasal 23 (UU No. 36 Tahun 2008)

(1)

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan :

sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas :

1.	dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
2.	bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
3.	royalti; dan
4.	hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;

dihapus;

sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas :

1.	sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
2.	imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

(1a)

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(3)

Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4)

Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas :

a.	penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
b.	sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
c.	dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c);
d.	dihapus;
e.	bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;
f.	sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
g.	dihapus; dan
h.	penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB V PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN

Pasal 23 (UU No. 36 Tahun 2008)

PPh

Penjelasan Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak, antara lain, dengan cara menunjukkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

BAB V PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN

Pasal 23 (UU No. 36 Tahun 2008)

Nomor Dokumen	Perihal	Tanggal Ditetapkan
SE-53/PJ/2009	JUMLAH BRUTO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008	25 Mei 2009
SE-35/PJ/2010	PENGERTIAN SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA, JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN, DAN JASA KONSULTAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN	9 Maret 2010
SE-58/PJ/2009	PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-33/PJ/2009 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA ROYALTI DARI HASIL KARYA SINEMATOGRAFI	04 Juni 2009
SE-06/PJ/2015	PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI E-COMMERCE	5 Februari 2015
141/PMK.03/2015	JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008	26 August 2015
SE-57/PJ/2015	PENEGASAN PERLAKUAN PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.011/2013 TENTANG KEWAJIBAN PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN YANG TERUTANG KEPADA PIHAK LAIN OLEH PERUSAHAAN YANG TERIKAT DENGAN KONTRAK BAGI HASIL, KONTRAK KARYA, ATAU PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN	24 Juli 2015
1169/KMK.01/1991	KEGIATAN SEWA GUNA USAHA (LEASING)	27 November 1991
PER-04/PJ/2017	BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BENTUK BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26	31 Maret 2017
PER-33/PJ/2009	PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA ROYALTI DARI HASIL KARYA SINEMATOGRAFI	04 Juni 2009
45 TAHUN 2019	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2010 TENTANG PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN	26 Juni 20l9
9 TAHUN 2021	PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA	2 Februari 2021
39/PMK.011/2013	KEWAJIBAN PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN YANG TERUTANG KEPADA PIHAK LAIN OLEH PERUSAHAAN YANG TERIKAT DENGAN KONTRAK BAGI HASIL, KONTRAK KARYA, ATAU PERJANJIAN KERJA SAMA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN	28 April 2013
251/PMK.03/2008	PENGHASILAN ATAS JASA KEUANGAN YANG DILAKUKAN OLEH BADAN USAHA YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENYALUR PINJAMAN DAN/ATAU PEMBIAYAAN YANG TIDAK DILAKUKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23	1 Januari 2009
PER-15/PJ/2014	PENGGUNAAN STEMPEL TANDA TANGAN PADA BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBAYARAN DIVIDEN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM	16 Mei 2014
19 TAHUN 2009	PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI	1 Januari 2009.
PP 94 TAHUN 2010	PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN	30 Desember 2010

DETAILS

Article 1

Article 2 Article 2A Article 3

Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 11A Article 12 Article 13 Article 14 Article 15

Article 16 Article 17 Article 18 Article 19

Article 20 Article 21 Article 22 Article 23 Article 24 Article 25 Article 26 Article 27

Article 28 Article 28A Article 29 Article 30 Article 31

Article 31A Article 31B Article 31C Article 31D Article 31E Article 32 Article 32A Article 32B

Article 32C

Article 33 Article 33A Article 34

Article 35 Article 36

Consolidation of Income Tax Act

Arrangement in One Text of the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1983 concerning Income Tax as lastly amended by the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 concerning Job Creation

CHAPTER V PAYMENT OF TAXES IN THE CURRENT YEAR

Article 23 (Law No. 36 of 2008)

(1)

Top income is below with name and in whatever form paid, provided for paid, or have been due for payment by a government agency, subject of domestic corporate tax, organizer of activities, form of business permanent residence, or other foreign company representatives to the Compulsory Domestic tax or permanent establishment, tax deducted by the parties who must pay:

as big as 15% (fifteen percent) of the gross amount of:

1.	dividend as referred to in Article 4 paragraph (1) letter g;
2.	flower as referred to in Article 4 paragraph (1) letter f;
3.	royalties; and
4.	prize, awards, bonuses, and the like in addition to what has been deducted Income Tax as referred to in Article 21 paragraph (1) letter e;

removed;

as big as 2% (two percent) of the gross amount of:

1.	rent and other income in connection with the use of assets, except for rent and other income in connection with the use of assets that have been subject to Income Tax as referred to in Article 4 paragraph (2); and
2.	balance in connection with technical services, management services, services construction, consulting services, and other services besides the services already provided deducted Income Tax as referred to in Article 21.

(1a)

In in terms of Taxpayers receiving or earn income as referred to in paragraph (1) no has a Taxpayer Identification Number, the amount of the withholding rate is 100% (one hundred percent) higher than the rate referred to in paragraph (1).

(2)

Conditions more about other types of services as referred to in paragraph (1) letter c number 2 is regulated by or based on Minister of Finance Regulation.

(3)

People individuals as domestic taxpayers can be appointed by the Director General of Taxes to cut taxes as referred to in paragraph (1).

(4)

Truncation tax as referred to in paragraph (1) is not carried out on:

a.	income paid or owed to the bank;
b.	rent paid or payable in connection with leases with option rights;
c.	dividend as referred to in Article 4 paragraph (3) letter f and dividends received by individual as referred to in Article 17 paragraph (2c);
d.	removed;
e.	section profit as referred to in Article 4 paragraph (3) letter i;
f.	rest results of cooperative operations paid by the cooperative to its members;
g.	removed; and
h.	income paid or owed to a business entity for functioning financial services as a distributor of loans and/or financing regulated by Regulation of the Minister of Finance.

CHAPTER V PAYMENT OF TAXES IN THE CURRENT YEAR

Article 23 (Law No. 36 of 2008)

PPh

Explanation Article 23

Paragraph (1)

Quite clear.

Paragraph (1a)

Ownership of Taxpayer Identification Number can be proven by the Taxpayer, among other things, by showing the Taxpayer Identification Number card.

Paragraph (2)

Quite clear.

Paragraph (3)

Self-explanatory.

Paragraph (4)

Self-explanatory.

Document Number	About	Date Set
SE-53/PJ/2009	GROSS AMOUNT AS SPECIALIZED IN ARTICLE 23 Paragraph (1) LETTER C NUMBERS 2 OF LAW NUMBER 7 OF 1983 CONCERNING INCOME TAX AS AMENDED SEVERAL TIMES THE LAST BY LAW NUMBER 36 OF 2008	May 25, 2009
SE-35/PJ/2010	THE DEFINITION OF RENTAL AND OTHER INCOME RELATED TO THE USE OF PROPERTY, TECHNICAL SERVICES, MANAGEMENT SERVICES, AND CONSULTING SERVICES AS REFERRED TO IN ARTICLE 23, PART (1) POINT C OF LAW NUMBER 36 OF 2008 REGARDING THE FOURTH AMENDMENT TO LAW NUMBER 7 OF 2008 1983 CONCERNING INCOME TAX	9 March 2010
SE-58/PJ/2009	SUBMISSION OF REGULATION OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES NUMBER PER-33/PJ/2009 CONCERNING TREATMENT OF INCOME TAX ON INCOME IN THE FORM OF ROYALTY FROM CINEMATOGRAPHY PROJECTS	June 04, 2009
SE-06/PJ/2015	WITHHOLDING AND/OR COLLECTION OF INCOME TAX ON E-COMMERCE TRANSACTIONS	February 5, 2015
141/PMK.03/2015	OTHER TYPES OF SERVICES AS REFERRED TO IN ARTICLE 23 PARAGRAPH (1) LETTERS C NUMBERS 2 LAW NUMBER 7 OF 1983 CONCERNING INCOME TAX AS AMENDED SEVERAL TIMES THE LAST BY LAW NUMBER 36 OF 2008	26 August 2015
SE-57/PJ/2015	AFFIRMATION OF THE TREATMENT OF WITHHOLDING AND/OR COLLECTION OF INCOME TAX BASED ON REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 39/PMK.011/2013 REGARDING THE OBLIGATION OF WITHHOLDING AND/OR COLLECTION OF INCOME TAX PAYABLE TO OTHER PARTIES BY COMPANIES THAT ARE BOUND WITH PRODUCTION-SHARING CONTRACTS, OR MINING COOPERATION AGREEMENT	July 24, 2015
1169/KMK.01/1991	LEASING ACTIVITIES (LEASING)	November 27, 1991
PER-04/PJ/2017	FORM, CONTENT, PROCEDURES FOR FILLING AND SUBMISSION OF PERIOD INCOME TAX RETURN ARTICLE 23 AND/OR ARTICLE 26 AND FORM OF WITHDRAWAL OF INCOME TAX ARTICLE 23 AND/OR ARTICLE 26	31 March 2017
PER-33/PJ/2009	INCOME TAX TREATMENT ON INCOME IN THE FORM OF ROYALTIES FROM CINEMATOGRAPHY PROJECTS	June 04, 2009
2019	AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 94 OF 2010 CONCERNING CALCULATION OF TAXABLE INCOME AND SETTLEMENT OF INCOME TAX IN THE CURRENT YEAR	June 26, 2019
9 YEAR 2021	TAX TREATMENT TO SUPPORT EASE OF BUSINESS	2 February 2021
39/PMK.011/2013	OBLIGATIONS FOR WITHHOLDING AND/OR COLLECTION OF INCOME TAX PAYABLE TO OTHER PARTIES BY COMPANIES THAT ARE BOUND BY PRODUCT SHARING CONTRACTS, WORKS CONTRACTS, OR COOPERATION AGREEMENTS IN THE MINING ENTERPRISE	April 28, 2013
251/PMK.03/2008	INCOME ON FINANCIAL SERVICES CONDUCTED BY BUSINESS ENTITIES THAT FUNCTION AS LOAN DISTRIBUTORS AND/OR FINANCING THAT ARE NOT WITHDRAWAL OF INCOME TAX ARTICLE 23	January 1, 2009
PER-15/PJ/2014	USE OF SIGNATURE STAMP ON PROOF OF WITHHOLDING INCOME TAX FOR DIVIDEND PAYMENTS TO SHAREHOLDERS	May 16, 2014
19 YEAR 2009	INCOME TAX ON DIVIDEND RECEIVED OR OBTAINED DOMESTIC INDIVIDUAL TAXPAYER	January 1, 2009.
PP 94 OF 2010	CALCULATING INCOME TAXABLE INCOME AND SETTLEMENT OF INCOME TAX IN THE CURRENT YEAR	December 30, 2010

Konsolidasi Undang-Undang Pajak Penghasilan

BAB V PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN

Pasal 23 (UU No. 36 Tahun 2008)

BAB V PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN

Pasal 23 (UU No. 36 Tahun 2008)

BAB V PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN

Pasal 23 (UU No. 36 Tahun 2008)

Consolidation of Income Tax Act

CHAPTER V PAYMENT OF TAXES IN THE CURRENT YEAR

Article 23 (Law No. 36 of 2008)

CHAPTER V PAYMENT OF TAXES IN THE CURRENT YEAR

Article 23 (Law No. 36 of 2008)

Let Us Know Your Problem!