|
DETAILS

Konsolidasi Undang-Undang Pajak Penghasilan


Susunan dalam Satu Naskah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan


BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31C (UU No. 36 Tahun 2008)


(1) Penerimaan negara dari Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja dibagi dengan imbangan 80% untuk Pemerintah Pusat dan 20% untuk Pemerintah Daerah tempat Wajib Pajak terdaftar.
(2) Dihapus.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31C (UU No. 36 Tahun 2008)


PPh
Penjelasan Pasal 31C

Cukup jelas.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31C (UU No. 36 Tahun 2008)


Nomor Dokumen

Perihal

Tanggal Ditetapkan

PP 115 TAHUN 2000

PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

1 Januari 2001

DETAILS

Consolidation of Income Tax Act


Arrangement in One Text of the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1983 concerning Income Tax as lastly amended by the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 concerning Job Creation


CHAPTER VII MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 31C (Law No. 36 of 2008)


(1) Accept state from Income Tax people domestic personal income tax and Article 21 withheld by the employer is divided by a balance of 80% for the Central Government and 20% for the Regional Government where the Taxpayer is registered.
(2) Removed.

CHAPTER VII MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 31C (Law No. 36 of 2008)


PPh
Explanation Article 31C

Self-explanatory.

Document Number

About

Date Set

PP 115 YEAR 2000

SHARING OF REVENUE OF DOMESTIC PERSONAL INCOME TAX AND INCOME TAX ARTICLE 21 BETWEEN THE CENTRAL GOVERNMENT AND LOCAL GOVERNMENTS

January 1, 2001