Konsolidasi UUP

INDONESIA VERSION
ENGLISH VERSION

DETAILS

Pasal 1

Pasal 2 Pasal 2A Pasal 3

Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 11A Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15

Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19

Pasal 20 Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24 Pasal 25 Pasal 26 Pasal 27

Pasal 28 Pasal 28A Pasal 29 Pasal 30 Pasal 31

Pasal 31A Pasal 31B Pasal 31C Pasal 31D Pasal 31E Pasal 32 Pasal 32A Pasal 32B

Pasal 32C

Pasal 33 Pasal 33A Pasal 34

Pasal 35 Pasal 36

Konsolidasi Undang-Undang Pajak Penghasilan

Susunan dalam Satu Naskah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

BAB III OBJEK PAJAK

Pasal 6 (UU No. 7 Tahun 2021)

(1)

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

1.	biaya pembelian bahan;
2.	biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
3.	bunga, sewa, dan royalti;
4.	biaya perjalanan;
5.	biaya pengolahan limbah;
6.	premi asuransi;
7.	biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
8.	biaya administrasi; dan
9.	pajak kecuali Pajak Penghasilan;

penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;

iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;

kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

kerugian selisih kurs mata uang asing;

biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;

biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;

piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat :

1.	telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
2.	Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
3.	telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
4.	syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;

yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan

sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

(2)

Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

(3)

Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB III OBJEK PAJAK

Pasal 6 (UU No. 7 Tahun 2021)

PPh

Penjelasan Pasal 6

Ayat (1)

Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya, sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Di samping itu, apabila dalam suatu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih kurs, kerugian-kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Huruf a

Biaya-biaya yang dimaksud pada ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran.

Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

Dengan demikian, pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Contoh:

Dana Pensiun A yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan memperoleh penghasilan bruto yang terdiri dari:

a.	penghasilan yang bukan merupakan objek pajak sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf h	Rp 100.000.000,00
b.	penghasilan bruto lainnya sebesar	Rp 300.000.000,00 (+)
Jumlah penghasilan bruto		Rp 400.000.000,00

Apabila seluruh biaya adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), biaya yang boleh dikurangkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan adalah sebesar 3/4 x Rp200.000.000,00 = Rp150.000.000,00.

Demikian pula bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli saham tidak dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang dividen yang diterimanya tidak merupakan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f. Bunga pinjaman yang tidak boleh dibiayakan tersebut dapat dikapitalisasi sebagai penambah harga perolehan saham.

Pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan upaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, misalnya pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan pribadi pemegang saham, pembayaran bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk keperluan pribadi peminjam serta pembayaran premi asuransi untuk kepentingan pribadi, tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Pembayaran premi asuransi oleh pemberi kerja untuk kepentingan pegawainya boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan, tetapi bagi pegawai yang bersangkutan premi tersebut merupakan penghasilan.

Pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Dengan demikian, apabila pengeluaran yang melampaui batas kewajaran tersebut dipengaruhi oleh hubungan istimewa, jumlah yang melampaui batas kewajaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Selanjutnya lihat ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dan Pasal 18 beserta penjelasannya.

Pajak yang menjadi beban perusahaan dalam rangka usahanya selain Pajak Penghasilan, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM), Pajak Hotel, dan Pajak Restoran, dapat dibebankan sebagai biaya.

Mengenai pengeluaran untuk promosi perlu dibedakan antara biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi dan biaya yang pada hakikatnya merupakan sumbangan. Biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Huruf b

Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan harta tak berwujud serta pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi.

Selanjutnya lihat ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 11, dan Pasal 11A beserta penjelasannya.

Pengeluaran yang menurut sifatnya merupakan pembayaran di muka, misalnya sewa untuk beberapa tahun yang dibayar sekaligus, pembebanannya dapat dilakukan melalui alokasi.

Huruf c

Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya, sedangkan iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Huruf d

Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang menurut tujuan semula tidak dimaksudkan untuk dijual atau dialihkan yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki tetapi tidak digunakan dalam perusahaan, atau yang dimiliki tetapi tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Huruf e

Kerugian karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Huruf f

Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Huruf g

Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang, dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan kewajaran, termasuk beasiswa yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah beasiswa yang diberikan kepada pelajar, mahasiswa, dan pihak lain.

Huruf h

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang Wajib Pajak telah mengakuinya sebagai biaya dalam laporan laba-rugi komersial dan telah melakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir.

Yang dimaksud dengan penerbitan tidak hanya berarti penerbitan berskala nasional, melainkan juga penerbitan internal asosiasi dan sejenisnya.

Tata cara pelaksanaan persyaratan yang ditentukan dalam ayat (1) huruf h ini diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "biaya pembangunan infrastruktur sosial" adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba. Contoh dari infrastruktur sosial antara lain rumah ibadah, sanggar seni budaya, dan poliklinik.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jika pengeluaran-pengeluaran yang diperkenankan berdasarkan ketentuan pada ayat (1) setelah dikurangkan dari penghasilan bruto didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 (lima) tahun berturut-turut dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut.

Contoh:

PT A dalam tahun 2009 menderita kerugian fiskal sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Dalam 5 (lima) tahun berikutnya laba rugi fiskal PT A sebagai berikut :

2010	:	laba fiskal Rp200.000.000,00
2011	:	rugi fiskal (Rp300.000.000,00)
2012	:	laba fiskal Rp N I H I L
2013	:	laba fiskal Rp100.000.000,00
2014	:	laba fiskal Rp800.000.000,00

Kompensasi kerugian dilakukan sebagai berikut :

Rugi fiskal tahun 2009	(Rp 1.200.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2010	Rp 200.000.000.00 (+)
Sisa rugi fiskal tahun 2009	(Rp 1.000.000.000,00)
Rugi fiskal tahun 2011	(Rp 300.000.000,00)
Sisa rugi fiskal tahun 2009	(Rp 1.000.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2012	Rp NIHIL (+)
Sisa rugi fiskal tahun 2009	(Rp 1.000.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2013	Rp 100.000.000.00 (+)
Sisa rugi fiskal tahun 2009	(Rp 900.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2014	Rp 800.000.000.00 (+)
Sisa rugi fiskal tahun 2009	(Rp 100.000.000,00)

Rugi fiskal tahun 2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang masih tersisa pada akhir tahun 2014 tidak boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun 2015, sedangkan rugi fiskal tahun 2011 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hanya boleh dikompensasikan dengan laba fiskal tahun 2015 dan tahun 2016, karena jangka waktu lima tahun yang dimulai sejak tahun 2012 berakhir pada akhir tahun 2016.

Ayat (3)

Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, kepadanya diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB III OBJEK PAJAK

Pasal 6 (UU No. 7 Tahun 2021)

Nomor Dokumen	Perihal	Tanggal Ditetapkan
SE-01/PJ.42/2002	PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGELUARAN UNTUK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEBAGAI BIAYA/PENGURANG PENGHASILAN BRUTO	18 Februari 2002
SE-02/PJ.42/2002	PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGELUARAN UNTUK PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	18 Februari 2002
KEP-220/PJ./2002	PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULER DAN KENDARAAN PERUSAHAAN	18 April 2002
SE-04/PJ.42/2002	PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA WAJIB PAJAK	02 April 2002
SE-07/PJ.42/2002	PENGHITUNGAN PENYUSUTAN ATAS KOMPUTER, PRINTER, SCANNER, DAN SEJENISNYA	8 Mei 2002
SE-08/PJ.42/2002	PENGAKUAN PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BANK BERUPA BUNGA KREDIT NON-PERFORMING	17 Mei 2002
SE-09/PJ.42/2002	PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULER DAN KENDARAAN PERUSAHAAN	17 Mei 2002
KEP-316/PJ./2002	PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGELUARAN/BIAYA PEROLEHAN PERANGKAT LUNAK (SOFTWARE) KOMPUTER	2002.
SE-03/PJ.31/2004	KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL DALAM PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN	3 Maret 2004
PER-22/PJ/2010	PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-238/PJ./2001 TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH	09 April 2010
169/PMK.010/2015	PENENTUAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL PERUSAHAAN UNTUK KEPERLUAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN	09 September 2015
27 TAHUN 2017	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010 TENTANG BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI	19 Juni 2017
167/PMK.03/2018	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN DI DAERAH TERTENTU DAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEMBERI KERJA	19 Desember 2018
PER-03/PJ/2019	TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL	4 Februari 2019
207/PMK.010/2015	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 105/PMK.03/2009 TENTANG PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO	23 November 2015
SE-75/PJ/2015	PENEGASAN PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO	10 Desember 2015
PER-15/PJ/2020	BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO	30 Juli 2020
49 TAHUN 2021	PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI YANG MELIBATKAN LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI DAN/ATAU ENTITAS YANG DIMILIKINYA	2 Februari 2021
02/PMK.03/2010	BIAYA PROMOSI YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO	1 Januari 2009
105/PMK.03/2009	PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO	1 Januari 2009
213/PMK.03/2018	PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN	31 Desember 2018
219/PMK.011/2012	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 81/PMK.03/2009 TENTANG PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN YANG BOLEH DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA	21 Desember 2012
254/PMK.03/2010	TATA CARA PEMBEBANAN ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO	28 Desember 2010
57/PMK.03/2010	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 105/PMK.03/2009 TENTANG PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO	1 Januari 2009
76/PMK.03/2011	TATA CARA PENCATATAN DAN PELAPORAN SUMBANGAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL, SUMBANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SUMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN, SUMBANGAN PEMBINAAN OLAHRAGA, DAN BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO	02 July 1905
81/PMK.03/2009	PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN YANG BOLEH DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA	22 April 2009
60 TAHUN 2010	ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO	23 Agustus 2010
79 TAHUN 2010	BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI	20 Desember 2010
93 TAHUN 2010	SUMBANGAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL, SUMBANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SUMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN, SUMBANGAN PEMBINAAN OLAHRAGA, DAN BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO	02 July 1905
SE-97/PJ/2011	PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN PREMI BAGI WAJIB PAJAK YANG BERGERAK Dl BIDANG USAHA ASURANSI JIWA YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO	28 Desember 2011
SE-27/PJ.22/1986	BIAYA "ENTERTAINMENT" DAN SEJENISNYA (SERI PPh UMUM 18)	14 Juni 1986
SE-46/PJ.4/1995	PERLAKUAN BIAYA BUNGA YANG DIBAYAR ATAU TERUTANG DALAM HAL WAJIB PAJAK MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN BERUPA BUNGA DEPOSITO ATAU TABUNGAN LAINNYA (SERI PPh UMUM NO. 20)	05 Oktober 1995
SE-33/PJ.421/1996	PERLAKUAN PPh ATAS BIAYA BEA SISWA DALAM RANGKA GERAKAN NASIONAL ORANG TUA ASUH (GN-OTA) (SERI PPh UMUM NO. 38)	02 September 1996
SE-13/PJ.43/1999	PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS STOCK OPTION	22 Maret 1999
SE-16/PJ.43/1999	PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENJUALAN BARANG ATAU PEMBERIAN KREDIT DENGAN FASILITAS KHUSUS YANG DIBERIKAN OLEH PERUSAHAAN KEPADA KARYAWANNYA	06 April 1999
SE-22/PJ.42/1999	PERLAKUAN PPH ATAS BIAYA BUNGA DAN BIAYA OVERHEAD DALAM MASA KONSTRUKSI	24 Mei 1999
SE-08/PJ.42/2000	PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS LABA/RUGI SELISIH KURS ATAS PERKIRAAN HUTANG KEPADA KANTOR PUSAT BAGI BUT	18 April 2000

DETAILS

Article 1

Article 2 Article 2A Article 3

Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 11A Article 12 Article 13 Article 14 Article 15

Article 16 Article 17 Article 18 Article 19

Article 20 Article 21 Article 22 Article 23 Article 24 Article 25 Article 26 Article 27

Article 28 Article 28A Article 29 Article 30 Article 31

Article 31A Article 31B Article 31C Article 31D Article 31E Article 32 Article 32A Article 32B

Article 32C

Article 33 Article 33A Article 34

Article 35 Article 36

Consolidation of Income Tax Act

Arrangement in One Text of the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1983 concerning Income Tax as lastly amended by the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 concerning Job Creation

CHAPTER III TAX OBJECT

Article 6 (Law No. 7 of 2021)

(1)

Size Taxable Income for Taxpayers domestic and permanent establishment, determined based on income gross less costs to acquire, bill, and maintain income, including:

cost which is directly or indirectly related to business activities, among others other:

1.	cost purchase of materials;
2.	cost relating to work or services including wages, salaries, honoraria, bonuses, gratuities, and allowances given in the form of money;
3.	flower, rent, and royalties;
4.	cost trip;
5.	cost waste treatment;
6.	premium insurance;
7.	cost promotions and sales regulated by or under the Rules Minister of Finance;
8.	cost administration; and
9.	tax except Income Tax;

shrink on expenses to acquire tangible assets and amortization of them expenditures to obtain rights and other costs that have useful life of more than 1 (one) year as referred to in Article 11 and Article 11A;

dues to pension funds whose establishment has been approved by the Financial Services Authority;

loss because of sales or transfer of property owned and used in the company or held to earn, collect, and maintain income;

loss difference in foreign exchange rates;

cost research and development companies conducted in Indonesia;

cost scholarships, internships, and training;

accounts which obviously cannot be billed with the following conditions:

1.	already charged as an expense in the commercial income statement;
2.	Required The tax must submit a list of uncollectible receivables to Directorate General of Taxation; and
3.	already submit the billing case to the District Court or agency the government that handles state receivables; or an agreement in writing regarding the write-off of receivables/debt discharge between creditors and the debtor concerned; or have been published in general or special publication; or there is an acknowledgment from the debtor that the debt has been written off for a certain amount of debt;
4.	conditions as referred to in number 3 does not apply to write-off of uncollectible accounts of small debtors as referred to in Article 4 paragraph (1) letter k;

whose implementation is regulated further with or based on the Regulation of the Minister of Finance;

donations in order to national disaster management, the provisions of which are regulated by: Government regulations;

donations in order to research and development conducted in Indonesia which the provisions are regulated by Government Regulation;

cost development social infrastructure whose provisions are regulated by Regulations Government;

donations facility education whose provisions are regulated by Government Regulation; and

donations in order to sports coaching whose provisions are regulated by Regulations Government.

cost reimbursement or compensation given in kind and/or enjoyment.

(2)

If gross income after deduction as referred to in paragraph (1) the loss is obtained, the loss compensated with income starting the next tax year consecutively up to 5 (five) years.

(3)

To individual as a Taxpayer in country is given a reduction in the form of Non-Taxable Income as referred to in Article 7.

CHAPTER III TAX OBJECT

Article 6 (Law No. 7 of 2021)

PPh

Explanation Article 6

Paragraph (1)

Expenses that can be deducted from gross income can be divided into 2 (two) groups, namely expenses or costs that have a mass benefits not more than 1 (one) year and which has a useful life more than 1 (one) year. Expenses that have no useful life more than 1 (one) year is the cost of the year concerned, for example salaries, administration and interest costs, routine processing costs waste and so on, while expenses have a mass benefits of more than 1 (one) year, the burden is carried out through depreciation or through amortization. On the other hand, if in a the tax year is a loss due to the sale of assets or due to differences exchange rates, these losses can be deducted from income gross.

Letter a

The costs referred to in this paragraph are commonly referred to as daily expenses may be charged to the year of issuance.

To be charged as expenses, these expenses must have a direct or indirect relationship with the activity business or activity to obtain, collect, and maintain income which is the object of tax.

Thus, expenses to acquire, bill and maintain Income that is not a tax object may not be deducted as a fee.

Example:

Pension Fund A whose establishment has been approved by the Minister Finance earned gross income consisting of:

a.	income which is not a tax object in accordance with Article 4 paragraph (3) letter h	Rp 100,000,000.00
b.	income other gross of	Rp 300,000,000.00 (+)
Number gross income		Rp 400,000,000.00

If the entire cost is IDR 200,000,000.00 (two hundred million rupiah), deductible costs to obtain, collect and maintaining income is 3/4 x IDR 200,000,000.00 = IDR 150,000,000.00.

Likewise interest on loans used to buy shares cannot be charged as an expense as long as the dividends it receives not a tax object as referred to in Article 4 paragraph (3) letter f. Interest on loans that may not be financed can capitalized as an addition to the acquisition price of shares.

Expenditures that have nothing to do with earning, collect, and maintain income, such as expenses for personal needs of shareholders, payment of interest on loans used for the personal needs of the borrower and payment Insurance premiums for personal gain may not be charged as a fee.

Payment of insurance premiums by employers for interests employees may be charged as company costs, but divided the employee concerned, the premium is income.

Expenses that are deductible from gross income must be carried out within reasonable limits according to custom good merchant habits. Thus, if the expenses are exceeding the reasonable limit is influenced by a special relationship, the amount that exceeds the reasonable limit may not be deducted of gross income.

Next, see the provisions in Article 9 paragraph (1) letter f and Article 18 along with explanations.

Taxes that are borne by the company in the context of its business other than taxes Income, for example Land Tax andBuilding (PBB), Stamp Duty (BM), Hotel Tax, and Restaurant Tax, may be charged as an expense.

Regarding spending on promotion, it is necessary to distinguish between costs that are really spent on promotion and expenses that are in essence is a donation. Costs actually incurred for promotion may be deducted from gross income.

Letter b

Expenditures to acquire tangible and intangible assets tangible and other expenses that have a useful life of more than 1 (one) year, the burden is carried out through depreciation or amortization.

Next, see the provisions of Article 9 paragraph (2), Article 11, and Article 11A along with explanations.

Expenditure which by its nature constitutes an advance payment, for example rent for several years paid at once, the burden can be done through allocation.

Letter c

Contributions to pension funds whose establishment has been approved by The Financial Services Authority may be charged as a fee, while dues paid to pension funds that have not been established or have not approved by the Financial Services Authority may not be charged as cost.

Letter d

Losses due to the sale or transfer of property according to the purpose originally not intended to be sold or transferred which are owned and used in the company or owned to obtain, collecting and maintaining income is deductible from income gross.

Loss due to sale or transfer of property owned but not used within the company, or owned but not used to earn, collect and maintain income, no may be deducted from gross income.

Letter e

Losses due to fluctuations in foreign currency exchange rates are recognized on an accrual basis bookkeeping system that is adhered to and carried out according to the appropriate principle with the applicable Financial Accounting Standards in Indonesia.

Letter f

Cost of research and development companies carried out in Indonesia in a reasonable amount to find a technology or system for the development of the company may be charged as a cost company.

Letter g

Expenses incurred for the purposes of scholarships, internships, and training in order to improve the quality of human resources can be charged as a company expense by taking into account fairness, incl scholarships that can be charged as a fee are scholarships that given to students, students, and other parties.

Letter h

Claims that are clearly uncollectible can be charged as cost as long as the Taxpayer has recognized it as an internal cost commercial income statement and has made collection efforts maximum or last.

What is meant by publication does not only mean scale publication national, but also internal publications of associations and the like.

The procedures for implementing the requirements specified in paragraph (1) letter h This is further regulated by or based on a Ministerial Regulation Finance.

Letter i

Quite clear.

Letter j

Quite clear.

Letter k

What is meant by "cost of social infrastructure development" is costs incurred for the purposes of building facilities and infrastructure for the public interest and non-profit. Example of infrastructure social services, including houses of worship, art and culture galleries, and polyclinics.

Letter l

Quite clear.

The letter m

Quite clear.

Letter n

Quite clear.

Paragraph (2)

If expenses are allowed under the provisions in paragraph (1) after being deducted from the gross income obtained loss, the loss is offset against net income or fiscal profit for 5 (five) consecutive years starting from following year following the year in which the loss was incurred.

Example:

PT A in 2009 suffered a fiscal loss of Rp. 1,200,000,000.00 (one billion two hundred million rupiah). Within 5 (five) the following year PT A's fiscal profit and loss as follows:

2010	:	profit fiscal IDR 200,000,000.00
2011	:	loss fiscal (Rp 300,000,000.00)
2012	:	profit fiscal IDR N I H I L
2013	:	profit fiscal IDR 100,000,000.00
2014	:	profit fiscal IDR 800,000,000.00

Compensation for losses is carried out as follows:

Loss fiscal year 2009	(Rp 1,200,000,000.00)
Profit fiscal year 2010	Rp 200,000,000.00 (+)
Remaining fiscal year 2009 loss	(Rp 1,000,000,000.00)
Loss fiscal year 2011	(Rp 300,000,000.00)
Remaining 2009 fiscal loss	(Rp 1,000,000,000.00)
Profit fiscal year 2012	Rp Nil (+)
Remaining fiscal year 2009 loss	(Rp 1,000,000,000.00)
Profit fiscal year 2013	Rp 100,000,000.00 (+)
Remaining fiscal year 2009 loss	(Rp 900,000,000.00)
Profit fiscal year 2014	Rp 800,000,000.00 (+)
Remaining fiscal year 2009 loss	(Rp 100,000,000.00)

Fiscal loss in 2009 amounted to IDR 100,000,000.00 (one hundred million rupiah) remaining at the end of 2014 may not be compensated again with fiscal profit in 2015, while fiscal loss in 2011 300,000,000.00 (three hundred million rupiahs) is only allowed compensated with taxable profits in 2015 and 2016, because the five-year period that began in 2012 ends on end of 2016.

Paragraph (3)

In calculating the Taxable Income of individual taxpayers country, he is given a reduction in the form of Income Not Affected Tax (PTKP) based on the provisions referred to in Article 7.

Document Number	About	Date Set
SE-01/PJ.42/2002	TREATMENT OF INCOME TAX ON EXPENDITURES FOR LAND AND BUILDING RIGHTS ACQUISITION FEES (BPHTB) AND LAND AND BUILDING TAX (PBB) AS COSTS/REDUCTION OF GROSS INCOME	February 18, 2002
SE-02/PJ.42/2002	TREATMENT OF INCOME TAX ON EXPENDITURES OF REGIONAL TAXES AND REGIONAL RETRIBUTIONS	February 18, 2002
KEP-220/PJ./2002	INCOME TAX TREATMENT OF CELL PHONE USE COSTS AND COMPANY VEHICLES	April 18, 2002
SE-04/PJ.42/2002	INCOME TAX TREATMENT FOR THE GRANTING OF INTEREST FEE TO THE TAXPAYER	April 02, 2002
SE-07/PJ.42/2002	CALCULATING DEPRECIATION ON COMPUTER, PRINTER, SCANNER, AND THE LIKE	May 8, 2002
SE-08/PJ.42/2002	RECOGNITION OF INCOME ON BANK INCOME IN THE FORM OF CREDIT INTEREST NON-PERFORMING	May 17, 2002
SE-09/PJ.42/2002	INCOME TAX TREATMENT OF CELL PHONE USE COSTS AND COMPANY VEHICLES	May 17, 2002
KEP-316/PJ./2002	INCOME TAX TREATMENT ON COMPUTER SOFTWARE (SOFTWARE) EXPENSES/ACQUISITION	2002.
SE-03/PJ.31/2004	COMPENSATION OF FISCAL LOSS IN THE CALCULATION OF INCOME TAX	3 March 2004
PER-22/PJ/2010	REVOCATION OF DECREE OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES NUMBER KEP-238/PJ./2001 CONCERNING WRITE-OFF RECEIVABLES WHICH ARE REALLY UNCOLLECTABLE	09 April 2010
169/PMK.010/2015	DETERMINATION OF THE AMOUNT OF COMPARISON BETWEEN DEBT AND COMPANY'S CAPITAL FOR INCOME TAX CALCULATION PURPOSE	09 September 2015
27, 2017	AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 79 OF 2010 CONCERNING REFUNDABLE OPERATING COSTS AND TREATMENT OF INCOME TAX IN THE UPSTREAM OIL AND GAS BUSINESS SECTOR	June 19, 2017
167/PMK.03/2018	PROVISION OF FOOD AND DRINK FOR ALL EMPLOYEES AS WELL AS REPLACEMENT OR REWARDS IN THE FORM OF NATURE AND ENJOYMENT IN CERTAIN AREA AND ASSOCIATED WITH THE PERFORMANCE OF EMPLOYMENT THAT CAN BE DEDUCTED FROM THE EMPLOYER'S GROSS INCOME	December 19, 2018
PER-03/PJ/2019	PROCEDURES FOR PROVIDING A FISCAL CERTIFICATE	4 February 2019
207/PMK.010/2015	SECOND AMENDMENT TO THE REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 105/PMK.03/2009 CONCERNING CLEAR NON-COLLECTABLE RECEIVABLES WHICH CAN BE DEDUCTED FROM GROSS INCOME	23 November 2015
SE-75/PJ/2015	EXFIRMATION OF TAX TREATMENT ON CLEARLY NON-COLLECTABLE RECEIVABLES WHICH CAN BE DEDUCTED FROM GROSS INCOME	December 10, 2015
PER-15/PJ/2020	AGENCY/INSTITUTIONS ESTABLISHED OR LEGISTED BY THE GOVERNMENT DESIGNED AS RECIPIENTS OF ZAKAT OR RELIGIOUS DONATIONS WHICH ARE COMPULSORY THAT CAN BE DEDUCTED FROM GROSS INCOME	July 30, 2020
49 YEAR 2021	TAX TREATMENT OF TRANSACTIONS INVOLVING THE INVESTMENT MANAGEMENT AGENCIES AND/OR THE ENTITIES ITS OWNED	2 February 2021
02/PMK.03/2010	PROMOTIONAL COSTS THAT CAN BE DEDUCTED FROM GROSS INCOME	January 1, 2009
105/PMK.03/2009	PACTUAL DEBT CANNOT BE COLLECTED WHICH CAN BE DEDUCTED FROM GROSS INCOME	January 1, 2009
213/PMK.03/2018	REVOCATION OF DECREE OF THE MINISTER OF FINANCE AND REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE IN INCOME TAX	December 31, 2018
219/PMK.011/2012	AMENDMENT TO THE REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 81/PMK.03/2009 CONCERNING ESTABLISHMENT OR FERTILIZATION OF RESERVE FUNDS WHICH MAY BE DEDUCTED AS COSTS	December 21, 2012
254/PMK.03/2010	PROCEDURE OF IMPOSITING ZAKAT OR RELIGIOUS DONATIONS THAT ARE COMPULSORY THAT CAN BE DEDUCTED FROM GROSS INCOME	December 28, 2010
57/PMK.03/2010	AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 105/PMK.03/2009 CONCERNING CLEARLY NON-COLLECTABLE RECEIVABLES WHICH CAN BE DEDUCTED FROM GROSS INCOME	January 1, 2009
76/PMK.03/2011	PROCEDURES FOR RECORDING AND REPORTING OF NATIONAL DISASTER MANAGEMENT DONATIONS, RESEARCH AND DEVELOPMENT DONATIONS, EDUCATIONAL FACILITIES DONATIONS, SPORTS DEVELOPMENT DONATIONS, AND SOCIAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT COSTS WHICH CAN BE DEDUCTED FROM GROSS INCOME	02 July 1905
81/PMK.03/2009	ESTABLISHMENT OR FORMULATION OF RESERVE FUNDS WHICH MAY BE DEDUCTED AS COSTS	April 22, 2009
2010	ZAKAT OR RELIGIOUS DONATIONS ARE MANDATORY IN NATURE THAT CAN BE DEDUCTED FROM GROSS INCOME	23 August 2010
79 YEAR 2010	REFUNDABLE OPERATING COSTS AND TREATMENT OF INCOME TAX IN THE UPSTREAM OIL AND GAS BUSINESS SECTOR	December 20, 2010
93 YEAR 2010	NATIONAL DISASTER MANAGEMENT DONATIONS, RESEARCH AND DEVELOPMENT DONATIONS, EDUCATIONAL FACILITIES DONATIONS, SPORTS DEVELOPMENT DONATIONS, AND SOCIAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT COSTS WHICH CAN BE DEDUCTED FROM GROSS INCOME	02 July 1905
SE-97/PJ/2011	INCOME TAX TREATMENT FOR THE ESTABLISHMENT OR FOLLOWING RESERVE FUNDS FOR TAXPAYERS MOVING IN THE LIFE INSURANCE BUSINESS SECTOR WHICH CAN BE DEDUCTED FROM GROSS INCOME	December 28, 2011
SE-27/PJ.22/1986	"ENTERTAINMENT" FEES AND THE LIKES (GENERAL INCOME TAX SERIES 18)	June 14, 1986
SE-46/PJ.4/1995	TREATMENT OF INTEREST CHARGES PAID OR PAYABLE IN THE EVENT OF A TAXPAYER RECEIVING OR OBTAINING INCOME IN THE FORM OF DEPOSIT OR OTHER SAVINGS INTEREST (GENERAL INCOME TAX SERIES NO. 20)	October 05, 1995
SE-33/PJ.421/1996	TREATMENT OF INCOME TAX FOR STUDENT FEES IN THE FRAMEWORK OF THE NATIONAL MOVEMENT FOR FOSTER PARENTS (GN-OTA) (GENERAL INCOME TAX SERIES NO. 38)	02 September 1996
SE-13/PJ.43/1999	TAX TREATMENT OF STOCK OPTIONS	22 March 1999
SE-16/PJ.43/1999	INCOME TAX TREATMENT ON THE SALE OF GOODS OR GRANTING OF CREDIT WITH SPECIAL FACILITIES PROVIDED BY THE COMPANY TO ITS EMPLOYEES	April 06, 1999
SE-22/PJ.42/1999	TREATMENT OF PPH ON INTEREST COSTS AND OVERHEAD COSTS DURING THE CONSTRUCTION PERIOD	May 24, 1999
SE-08/PJ.42/2000	TREATMENT OF INCOME TAX ON PROFIT/LOSS OF EXCHANGE DIFFERENCES ON ESTIMATION OF DEBT TO THE HEAD OFFICE FOR BUT	18 April 2000

Konsolidasi Undang-Undang Pajak Penghasilan

BAB III OBJEK PAJAK

Pasal 6 (UU No. 7 Tahun 2021)

BAB III OBJEK PAJAK

Pasal 6 (UU No. 7 Tahun 2021)

BAB III OBJEK PAJAK

Pasal 6 (UU No. 7 Tahun 2021)

Consolidation of Income Tax Act

CHAPTER III TAX OBJECT

Article 6 (Law No. 7 of 2021)

CHAPTER III TAX OBJECT

Article 6 (Law No. 7 of 2021)

Let Us Know Your Problem!