|
DETAILS

Konsolidasi Undang-Undang Pajak Penghasilan

Susunan dalam Satu Naskah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

BAB III OBJEK PAJAK

Pasal 4 (UU No. 7 Tahun 2021)

(1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
c. laba usaha;
d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
g. dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;
h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
n. premi asuransi;
o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
s. surplus Bank Indonesia.
(1a)
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan:
a. memiliki keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. berlaku selama 4 (empat) tahun pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri.
(1b) Termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh warga negara asing sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan di luar Indonesia.
(1c) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) tidak berlaku terhadap warga negara asing yang memanfaatkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tempat warga negara asing memperoleh penghasilan dari luar Indonesia.
(1d) Dihapus.
(2)
Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:
a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
b. penghasilan berupa hadiah undian;
c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
e. penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu,
yang diatur dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
(3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:
a.
1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil,
sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
b. warisan;
c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, meliputi:
  1. makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai;
  2. natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;
  3. natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;
  4. natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau
  5. natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu;
e. pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang tertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa;
f. dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut:
1. dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:
a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
b) badan dalam negeri;
2. dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan memenuhi persyaratan berikut:
a) dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba setelah pajak; atau
b) dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini;
3. dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan:
a) dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek; atau
b) dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham;
4. dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b) dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan:
a) atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan;
b) atas selisih dari 30% (tiga puluh persen) laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dikenai Pajak Penghasilan; dan
c) atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) serta atas selisih sebagaimana dimaksud pada huruf b), tidak dikenai Pajak Penghasilan;
5. dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2, diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan:
a) atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan; dan
b) atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a), tidak dikenai Pajak Penghasilan;
6. dalam hal dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini, dividen dimaksud tidak dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2;
7. pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal penghasilan tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan berikut:
a) penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri; dan
b) bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri;
8. pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan:
a) tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang;
b) tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan; dan/atau
c) tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
9. dalam hal Wajib Pajak tidak menginvestasikan penghasilan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan:
a) penghasilan dari luar negeri tersebut merupakan penghasilan pada tahun pajak diperoleh; dan
b) Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut merupakan kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang ini;
10. dihapus;
g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Otoritas Jasa Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu;
i. bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
j dihapus;
k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  1. merupakan perusahaan mikro, kecil menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
  2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu;
m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;
n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu;
o. dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH); dan
p. sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi.

BAB III OBJEK PAJAK

Pasal 4 (UU No. 7 Tahun 2021)

Penjelasan Pasal 4

Ayat (1)

Undang-Undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

Pengertian penghasilan dalam Undang-Undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :
i. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
ii. penghasilan dari usaha dan kegiatan;
iii. penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
iv. penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak.

Karena Undang-Undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (kompensasi horizontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenai pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari objek pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum.

Contoh-contoh penghasilan yang disebut dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperjelas pengertian tentang penghasilan yang luas yang tidak terbatas pada contoh-contoh dimaksud.

Huruf a

Semua pembayaran atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan, seperti upah, gaji, premi asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, atau imbalan dalam bentuk lainnya adalah Objek Pajak. Pengertian imbalan dalam bentuk lainnya termasuk imbalan dalam bentuk natura yang pada hakikatnya merupakan penghasilan.

Selain itu termasuk dalam pengertian penghasilan meliputi gratifikasi yang merupakan pemberian yang wajar karena layanan dan manfaat yang diterima oleh pemberi gratifikasi sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan atau pemberian jasa.
Yang dimaksud dengan "imbalan dalam bentuk natura" adalah imbalan dalam bentuk barang selain uang, sedangkan "imbalan dalam bentuk kenikmatan" adalah imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan.

Huruf b

Dalam pengertian hadiah termasuk hadiah dari undian, pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga dan lain sebagainya.

Yang dimaksud dengan penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Apabila Wajib Pajak menjual harta dengan harga yang lebih tinggi dari nilai sisa buku atau lebih tinggi dari harga atau nilai perolehan, selisih harga tersebut merupakan keuntungan. Dalam hal penjualan harta tersebut terjadi antara badan usaha dan pemegang sahamnya, harga jual yang dipakai sebagai dasar untuk penghitungan keuntungan dari penjualan tersebut adalah harga pasar.

Misalnya, PT S memiliki sebuah mobil yang digunakan dalam kegiatan usahanya dengan nilai sisa buku sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Mobil tersebut dijual dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dengan demikian, keuntungan PT S yang diperoleh karena penjualan mobil tersebut adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Apabila mobil tersebut dijual kepada salah seorang pemegang sahamnya dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), nilai jual mobil tersebut tetap dihitung berdasarkan harga pasar sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Selisih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) merupakan keuntungan bagi PT S dan bagi pemegang saham yang membeli mobil tersebut selisih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) merupakan penghasilan.

Apabila suatu badan dilikuidasi, keuntungan dari penjualan harta, yaitu selisih antara harga jual berdasarkan harga pasar dan nilai sisa buku harta tersebut, merupakan objek pajak. Demikian juga selisih lebih antara harga pasar dan nilai sisa buku dalam hal terjadi penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha merupakan penghasilan.

Dalam hal terjadi pengalihan harta sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, keuntungan berupa selisih antara harga pasar dari harta yang diserahkan dan nilai bukunya merupakan penghasilan.

Keuntungan berupa selisih antara harga pasar dan nilai perolehan atau nilai sisa buku atas pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan merupakan penghasilan bagi pihak yang mengalihkan kecuali harta tersebut dihibahkan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat. Demikian juga, keuntungan berupa selisih antara harga pasar dan nilai perolehan atau nilai sisa buku atas pengalihan harta berupa bantuan atau sumbangan dan hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan bukan merupakan penghasilan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Wajib Pajak pemilik hak penambangan mengalihkan sebagian atau seluruh hak tersebut kepada Wajib Pajak lain, keuntungan yang diperoleh merupakan objek pajak.

Huruf e

Pengembalian pajak yang telah dibebankan sebagai biaya pada saat menghitung Penghasilan Kena Pajak merupakan objek pajak.

Sebagai contoh, Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah dibayar dan dibebankan sebagai biaya, yang karena sesuatu sebab dikembalikan, maka jumlah sebesar pengembalian tersebut merupakan penghasilan.

Huruf f

Dalam pengertian bunga termasuk pula premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.

Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Premium tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi.

Huruf g

Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi.
Termasuk dalam pengertian dividen adalah :
1) pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
2) pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;
3) pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham;
4) pembagian laba dalam bentuk saham;
5) pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
6) jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;
7) pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah;
8) pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;
9) bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;
10) bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;
11) pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Dalam praktek sering dijumpai pembagian atau pembayaran dividen secara terselubung, misalnya dalam hal pemegang saham yang telah menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Apabila terjadi hal yang demikian maka selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dan tingkat bunga yang berlaku di pasar, diperlakukan sebagai dividen. Bagian bunga yang diperlakukan sebagai dividen tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perseroan yang bersangkutan.

Huruf h

Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas :
1. penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
2. penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
3. pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
4. pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa :
a) penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
b) penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
c) penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;
5. penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
6. pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

Huruf i

Dalam pengertian sewa termasuk imbalan yang diterima atau diperoleh dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan harta gerak atau harta tak gerak, misalnya sewa mobil, sewa kantor, sewa rumah, dan sewa gudang.
Huruf j

Penerimaan berupa pembayaran berkala, misalnya "alimentasi" atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam waktu tertentu.

Huruf k

Pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berutang, sedangkan bagi pihak yang berpiutang dapat dibebankan sebagai biaya. Namun, dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pembebasan utang debitur kecil misalnya Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra), Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit untuk perumahan sangat sederhana, serta kredit kecil lainnya sampai dengan jumlah tertentu dikecualikan sebagai objek pajak.

Huruf l

Keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Huruf m

Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan penghasilan.

Huruf n

Dalam pengertian premi asuransi termasuk premi reasuransi.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Tambahan kekayaan neto pada hakekatnya merupakan akumulasi penghasilan baik yang telah dikenakan pajak dan yang bukan Objek Pajak serta yang belum dikenakan pajak.

Apabila diketahui adanya tambahan kekayaan neto yang melebihi akumulasi penghasilan yang telah dikenakan pajak dan yang bukan Objek Pajak, maka tambahan kekayaan neto tersebut merupakan penghasilan.

Huruf q

Kegiatan usaha berbasis syariah memiliki landasan filosofi yang berbeda dengan kegiatan usaha yang bersifat konvensional. Namun, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha berbasis syariah tersebut tetap merupakan objek pajak menurut Undang-Undang ini.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (1b)

Cukup jelas.

Ayat (1c)

Cukup jelas.

Ayat (1d)

Dihapus.

Ayat (2)

Sesuai dengan ketentuan pada ayat (1), penghasilan-penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan objek pajak. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan antara lain:
- perlu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat;
- kesederhanaan dalam pemungutan pajak;
- berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak;
- pemerataan dalam pengenaan pajaknya; dan
- memerhatikan perkembangan ekonomi dan moneter,

atas penghasilan-penghasilan tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya.

 Perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajak atas jenis penghasilan tersebut termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 Obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat ini termasuk surat utang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti Medium Term Note, Floating Rate Note yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

 Surat Utang Negara yang dimaksud pada ayat ini meliputi Obligasi Negara dan Surat Perbendaharaan Negara.

Ayat (3)

Huruf a

Bantuan atau sumbangan bagi pihak yang menerima bukan merupakan objek pajak sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak serta sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama lainnya yang diakui di Indonesia yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak diperlakukan sama seperti bantuan atau sumbangan. Yang dimaksud dengan “zakat” adalah zakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai zakat.

Hubungan usaha antara pihak yang memberi dan yang menerima dapat terjadi, misalnya PT A sebagai produsen suatu jenis barang yang bahan baku utamanya diproduksi oleh PT B. Apabila PT B memberikan sumbangan bahan baku kepada PT A, sumbangan bahan baku yang diterima oleh PT A merupakan objek pajak.

Harta hibahan bagi pihak yang menerima bukan merupakan objek pajak apabila diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan, badan pendidikan, atau badan sosial termasuk yayasan atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pada prinsipnya harta, termasuk setoran tunai, yang diterima oleh badan merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi badan tersebut. Namun karena harta tersebut diterima sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, maka berdasarkan ketentuan ini, harta yang diterima tersebut bukan merupakan objek pajak.

Huruf d

Daerah tertentu merupakan daerah yang memenuhi kriteria antara lain daerah terpencil, yaitu daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, baik melalui darat, laut maupun udara, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang, termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral.

Huruf e

Penggantian atau santunan yang diterima oleh orang pribadi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, bukan merupakan Objek Pajak. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, yaitu bahwa premi asuransi yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi untuk kepentingan dirinya tidak boleh dikurangkan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pengecualian sebagai Objek Pajak berdasarkan ketentuan ini hanya berlaku bagi dana pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan. Yang dikecualikan dari Objek Pajak adalah iuran yang diterima dari peserta pensiun, baik atas beban sendiri maupun yang ditanggung pemberi kerja. Pada dasarnya iuran yang diterima oleh dana pensiun tersebut merupakan dana milik dari peserta pensiun, yang akan dibayarkan kembali kepada mereka pada waktunya. Pengenaan pajak atas iuran tersebut berarti mengurangi hak para peserta pensiun, dan oleh karena itu iuran tersebut dikecualikan sebagai Objek Pajak.

Huruf h

Sebagaimana tersebut dalam huruf g, pengecualian sebagai Objek Pajak berdasarkan ketentuan ini hanya berlaku bagi dana pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan. Yang dikecualikan dari Objek Pajak dalam hal ini adalah penghasilan dari modal yang ditanamkan di bidang-bidang tertentu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Penanaman modal oleh dana pensiun dimaksudkan untuk pengembangan dan merupakan dana untuk pembayaran kembali kepada peserta pensiun di kemudian hari, sehingga penanaman modal tersebut perlu diarahkan pada bidang-bidang yang tidak bersifat spekulatif atau yang berisiko tinggi.

Huruf i

Untuk kepentingan pengenaan pajak, badan-badan sebagaimana disebut dalam ketentuan ini yang merupakan himpunan para anggotanya dikenai pajak sebagai satu kesatuan, yaitu pada tingkat badan tersebut. Oleh karena itu, bagian laba yang diterima oleh para anggota badan tersebut bukan lagi merupakan objek pajak.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “perusahaan modal ventura” adalah suatu perusahaan yang kegiatan usahanya membiayai badan usaha (sebagai pasangan usaha) dalam bentuk penyertaan modal untuk suatu jangka waktu tertentu. Berdasarkan ketentuan ini, bagian laba yang diterima atau diperoleh dari perusahaan pasangan usaha tidak termasuk sebagai objek pajak, dengan syarat perusahaan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam sektor-sektor tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan saham perusahaan tersebut tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

Apabila pasangan usaha perusahaan modal ventura memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, dividen yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura bukan merupakan objek pajak.

Agar kegiatan perusahaan modal ventura dapat diarahkan kepada sektor-sektor kegiatan ekonomi yang memperoleh prioritas untuk dikembangkan, misalnya untuk meningkatkan ekspor nonmigas, usaha atau kegiatan dari perusahaan pasangan usaha tersebut diatur oleh Menteri Keuangan.

Mengingat perusahaan modal ventura merupakan alternatif pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal, penyertaan modal yang akan dilakukan oleh perusahaan modal ventura diarahkan pada perusahaan-perusahaan yang belum mempunyai akses ke bursa efek.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Bahwa dalam rangka mendukung usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk itu dipandang perlu memberikan fasilitas perpajakan berupa pengecualian pengenaan pajak atas sisa lebih yang diterima atau diperoleh sepanjang sisa lebih tersebut ditanamkan kembali dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan dimaksud. Penanaman kembali sisa lebih dimaksud harus direalisasikan paling lama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak sisa lebih tersebut diterima atau diperoleh.

Untuk menjamin tercapainya tujuan pemberian fasilitas ini, maka lembaga atau badan yang menyelenggarakan pendidikan harus bersifat nirlaba. Pendidikan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan bersifat terbuka kepada siapa saja dan telah mendapat pengesahan dari instansi yang membidanginya.

Huruf n

Bantuan atau santunan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada Wajib Pajak tertentu adalah bantuan sosial yang diberikan khusus kepada Wajib Pajak atau anggota masyarakat yang tidak mampu atau sedang mendapat bencana alam atau tertimpa musibah.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

BAB III OBJEK PAJAK

Pasal 4 (UU No. 7 Tahun 2021)

Nomor Dokumen

Perihal

Tanggal Ditetapkan

KEP-184/PJ./2002

PENGAKUAN PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BANK BERUPA BUNGA KREDIT NON PERFORMING

1 Januari 2001

KEP-390/PJ/2002

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DANA JAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA

22 Agustus 2002

SE-01/PJ.33/2005

PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA WAJIB PAJAK

19 Januari 2005

SE-50/PJ./2009 

TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL BAGI WAJIB PAJAK BADAN, TERMASUK KOPERASI, YANG USAHA POKOKNYA MELAKUKAN TRANSAKSI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

25 Mei 2009

SE-20/PJ/2015

PEMBERIAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN KARENA WARISAN

18 Maret 2015

86/PMK.010/2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 100/PMK.03/2011 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS SURPLUS BANK INDONESIA

28 April 2015

PER-11/PJ/2015

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH DAN PENGHARGAAN

1 Mei 2015

123 TAHUN 2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 131 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA

28 Desember 2015

394/KMK.04/1996

PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

5 Juni 1996

417/KMK.04/1996

NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK PERUSAHAAN PELAYARAN DAN/ATAU PENERBANGAN LUAR NEGERI

14 Juni 1996

34 TAHUN 2016

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA

07 September 2016

40 TAHUN 2016

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN REAL ESTAT DALAM SKEMA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF TERTENTU

17 Oktober 2016

261/PMK.03/2016

TATA CARA PENYETORAN, PELAPORAN, DAN PENGECUALIAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA

4 Januari 2017

37/PMK.03/2017

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN REAL ESTAT DALAM SKEMA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF TERTENTU

6 Maret 2017

1169/KMK.01/1991

KEGIATAN SEWA GUNA USAHA (LEASING)

27 November 1991

52/PMK.010/2017

PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN DAN PEROLEHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN, ATAU PENGAMBILALIHAN USAHA

17 April 2017

107/PMK.03/2017

PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN DAN DASAR PENGHITUNGANNYA OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI SELAIN BADAN USAHA YANG MENJUAL SAHAMNYA DI BURSA EFEK

27 Juli 2017

55 TAHUN 2022

PENYESUAIAN PENGATURAN DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN

20 Desember 2022

40 TAHUN 2009

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

1 Agustus 2008

99/PMK.03/2018

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

27 Agustus 2018

PER-33/PJ/2009

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA ROYALTI DARI HASIL KARYA SINEMATOGRAFI

04 Juni 2009

PER-30/PJ/2018

PENCABUTAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK DALAM RANGKA SIMPLIFIKASI REGULASI

 18 Desember 2018

205/PMK.010/2018

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 52/PMK.010/2017 TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN DAN PEROLEHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN, ATAU PENGAMBILALIHAN USAHA

31 Desember 2018

212/PMK.03/2018

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA

31 Desember 2018

213/PMK.03/2018

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN

31 Desember 2018

48/PMK.010/2018

PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENYERTAAN MODAL PERUSAHAAN MODAL VENTURA PADA PERUSAHAAN MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

11 Mei 2018

SE-57/PJ/2009

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BEKERJA SEBAGAI OFFICIAL PADA BADAN-BADAN INTERNASIONAL DARI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

25 Mei 2009

93/PMK.03/2019

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107/PMK.03/2017 TENTANG PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN DAN DASAR PENGHITUNGANNYA OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI SELAIN BADAN USAHA YANG MENJUAL SAHAMNYA DI BURSA EFEK

11 July 1905

45 TAHUN 2019

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2010 TENTANG PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN

26 Juni 20l9

PER-09/PJ/2019

TATA CARA PEMBATALAN DAN PENCABUTAN SURAT KETERANGAN PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018

19 Juni 2019

91 TAHUN 2021

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI DAN BENTUK USAHA TETAP

30 Agustus 2021

131 TAHUN 2000

PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA

1 Januari 2001

68/PMK.03/2020

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BEASISWA YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU DAN SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

16 Juni 2020

SE-46/PJ/2020

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

18 Agustus 2020

25 TAHUN 2001

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI

18 Mei 2001

41 TAHUN 1994

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK

1 Januari 1995

282/KMK.04/1997

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK

29 Mei 1997.

132 TAHUN 2000

PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH UNDIAN

1 Januari 2001

34 TAHUN 2017

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

2 Januari 2018

4 TAHUN 1995

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM ATAU PENGALIHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN PASANGAN USAHANYA

8 Pebruari 1995

14 TAHUN 1997

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 1994 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK

29 Mei 1997

130 TAHUN 2000

PENGECUALIAN SEBAGAI OBJEK PAJAK ATAS KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG DEBITUR KECIL

1 Januari 2001

43 TAHUN 2000

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI

23 Juni 2000

63 TAHUN 1998

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI

23 Juni 1998

PER-12/PJ./2009

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

23 Februari 2009

9 TAHUN 2021

PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA

2 Februari 2021

KEP-11/PJ./1995

PENETAPAN DASAR PENILAIAN BAGI YANG MENERIMA PENGALIHAN HARTA YANG DIPEROLEH DARI BANTUAN, SUMBANGAN, HIBAHAN DAN WARISAN YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI BUKAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN DARI WAJIB PAJAK YANG TIDAK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN

1 Januari 1995

PER-18/PJ/2008

TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA

2 Mei 2008

PER-37/PJ/2013

TATA CARA PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU MELALUI ANJUNGAN TUNAl MANDIRI (ATM)

30 Oktober 2013

120/KMK.03/2002

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 394/KMK.04/1996 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

1 Mei 2002

SE-30/PJ/2013

PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG USAHA POKOKNYA MELAKUKAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DAN PENENTUAN JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN OLEH WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

3 Juli 2013

248/KMK.04/1995

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN KERJASAMA DALAM BENTUK PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH ("BUILT OPERATE AND TRANSFER")

2 Juni 1995

634/KMK.04/1994

NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG MEMPUNYAI KANTOR PERWAKILAN DAGANG DI INDONESIA

1 Januari 1995

07/PMK.011/2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 85/PMK.03/2011 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA OBLIGASI

02 February 2012

100/PMK.03/2011

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS SURPLUS BANK INDONESIA

11 Juli 2011

111/PMK.03/2010

TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI

14 Juni 2010

112/PMK.03/2010

TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI

14 Juni 2010

PER-03/PJ/2020

TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DANA PENSIUN YANG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN OLEH MENTERI KEUANGAN ATAU TELAH MENDAPATKAN IZIN DARI OTORITAS JASA KEUANGAN

20 Februari 2020

136/PMK.03/2011

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK KEGIATAN USAHA PERBANKAN SYARIAH

19 Agustus 2011

137/PMK.03/2011

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK KEGIATAN USAHA PEMBIAYAAN SYARIAH

19 Agustus 2011

139/PMK.03/2010

PENENTUAN KEMBALI BESARNYA PENGHASILAN YANG DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DARI PEMBERI KERJA YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA DENGAN PERUSAHAAN LAIN YANG TIDAK DIDIRIKAN DAN TIDAK BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA

11 Agustus 2010

153/PMK.03/2009

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 187/PMK.03/2008 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, PELAPORAN, DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

29 September 2009

187/PMK.03/2008

TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, PELAPORAN, DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

20 November 2008

234/PMK.03/2009

BIDANG PENANAMAN MODAL TERTENTU YANG MEMBERIKAN PENGHASILAN KEPADA DANA PENSIUN YANG DIKECUALIKAN SEBAGAI OBJEK PAJAK PENGHASILAN

29 Desember 2009

245/PMK.03/2008

BADAN-BADAN DAN ORANG PRIBADI YANG MENJALANKAN USAHA MIKRO DAN KECIL YANG MENERIMA HARTA HIBAH, BANTUAN, ATAU SUMBANGAN YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI OBJEK PAJAK PENGHASILAN

1 Januari 2009

247/PMK.03/2008

BANTUAN ATAU SANTUNAN YANG DIBAYARKAN OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KEPADA WAJIB PAJAK TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN

1 Januari 2009

63/PMK.03/2008

TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA

28 April 2008

79/PMK.03/2008

PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

23 Mei 2008

85/PMK.03/2011

TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA OBLIGASI

23 Mei 2011

91 TAHUN 2021

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI DAN BENTUK USAHA TETAP

30 Agustus 2021

15 TAHUN 2009

PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI

1 Januari 2009

55 TAHUN 2022

PENYESUAIAN PENGATURAN DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN

20 Desember 2022

19 TAHUN 2009

PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI

1 Januari 2009

25 TAHUN 2009

PAJAK PENGHASILAN KEGIATAN USAHA BERBASIS SYARIAH

1 Januari 2009

27 TAHUN 2008

PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA

04 April 2008

42 TAHUN 1995

BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI

29 Agustus 1995

51 TAHUN 2008

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

1 Januari 2008.

80 TAHUN 2010

TARIF PEMOTONGAN DAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

 1 Januari 2011.

94 TAHUN 2010

PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN

30 Desember 2010

SE-06/PJ.313/1994

PERLAKUAN PPh ATAS WP PENGUSAHA LAPANGAN GOLF

10 Oktober 1994

SE-34/PJ.4/1995

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI YAYASAN ATAU ORGANISASI YANG SEJENIS (SERI PPh UMUM NOMOR 15)

4 Juli 1995

SE-38/PJ.4/1995

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH (SERI PPh UMUM NOMOR 17)

14 Juli 1995

31 TAHUN 2011

PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA KONTRAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA

6 Juni 2011

SE-34/PJ.42/1996

PERLAKUAN PPh ATAS UANG JAMINAN KEANGGOTAAN CLUB MEMBERSHIP (SERI PPh UMUM NOMOR 39)

09 September 1996

SE-03/PJ.43/1998

PERLAKUAN PERPAJAKAN PENGHASILAN BUNGA (BUNGA DEPOSITO) TERHADAP PREMI SWAP DAN FORWARD

9 Februari 1998

SE-30/PJ/2014

PENGAWASAN ATAS TRANSAKSI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN MELALUI JUAL BELI

14 Agustus 2014

SE-03/PJ.42/2000

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PREMI ASURANSI YANG BERJANGKA WAKTU LEBIH DARI 1 (SATU) TAHUN

17 Februari 2000
DETAILS

Consolidation of Income Tax Act

Arrangement in One Text of the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1983 concerning Income Tax as lastly amended by the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 concerning Job Creation

CHAPTER III TAX OBJECT

Article 4 (Law No. 7 of 2021)

(1) Which being the object of tax is income, i.e. any additional economic capability received or acquired Taxpayers, both originating from Indonesia and from outside Indonesia, which can be used for consumption or for increase the wealth of the taxpayer concerned, with name and in any form, including:
a. replacement or compensation in respect of work or services received or earned including salary, wages, allowances, honorarium, commissions, bonuses, gratification, money pension, or other forms of compensation including in kind and/or enjoyment, unless otherwise stipulated in this Law;
b. gift from sweepstakes or jobs or activities, and awards;
c. profit effort;
d. advantage because sale or due to transfer of property including:
1. advantage due to the transfer of property to company, association, and other bodies as replacement of shares or equity participation;
2. advantage due to redirects treasure to shareholders, partners, or members acquired companies, associations, and other bodies;
3. profits due to liquidation, merger, consolidation, expansion, division, business takeover, or reorganization with name and in any form;
4. advantage due to redirects assets in the form of grants, assistance, or donations, unless given to family blood in a straight line of one degree and body religious, educational institutions, social organizations including foundations, cooperatives, or individuals who run businesses micro and small, as long as there is no connection with business, occupation, ownership, or control between the parties Which concerned; and
5. advantage due to sale or assignment part or all of the mining rights, a sign of participation in financing, or capital in mining companies;
e. acceptance return the tax payment has been charged as a cost and additional payment of the return taxes;
f. flower including premiums, discounts, and rewards for guaranteed returns debt;
g. dividend by name and in any form, including dividends from insurance companies to policyholders;
h. royalties or compensation for the use of rights;
i. rent and other income in connection with the use of assets;
j. acceptance or obtaining periodic payments;
k. advantage due to debt relief, except up to a certain amount stipulated by Government Regulation;
l. advantage foreign currency exchange differences;
m. difference more due to asset revaluation;
n. premium insurance;
o. dues received or obtained by the association from its members of taxpayers who run a business or free work;
p. addition net wealth that comes from income that has not been taxed;
q. income from sharia-based businesses;
r. balance interest as referred to in the Law governing the general provisions and procedures for taxation; and
s. surplus Bank Indonesia.
(1a)
Excluded from the provisions referred to in paragraph (1), foreign nationals who have become domestic tax subjects are subject to Income Tax is only on income received or accrued from Indonesia with the following conditions:
a. has certain expertise in accordance with the provisions of laws and regulations; and
b. applies for 4 (four) tax years calculated since becoming a tax subject domestic.
(1b) Includes in the sense of income received or earned from Indonesia as referred to in paragraph (1a) in the form of income received or obtained by foreign nationals in connection with work, services, or activities in Indonesia with name and in any form paid outside Indonesia.
(1c) Conditions as referred to in paragraph (1a) does not apply against foreign nationals who make use of the Circumvention Agreement Double Tax between Indonesian government and the government of the partner country or partner jurisdiction of the Avoidance Agreement Double Taxation where foreign nationals derive income from outside Indonesia.
(1d) Removed.
(2)
Earnings in below may be subject to final tax:
a. income in the form of deposit interest and other savings, interest on bonds and government bonds, interest or discounted short-term securities traded on the money market, and savings interest paid by cooperatives to individual cooperative members;
b. income in the form of lottery prizes;
c. income of stock transactions and other securities, exchange-traded derivative transactions, and transactions of sale of shares or transfer of equity participation in partner company accepted by the venture capital company;
d. income from the transfer of assets in the form of land and/or buildings, construction services business, real estate business, and land and/or building rental; and
e. income certain others, including income from business received or obtained by a taxpayer who owns certain gross turnover,
regulated in or based on Government Regulation.
(3) Which excluded from tax objects are:
a.
1. help or donations, including zakat, infaq, and alms received by amil zakat bodies or amil zakat institutions established or approved by the government and received by recipients of zakat who are entitled or obligatory religious donations for followers of religions that are recognized in Indonesia, which are accepted by institutions religion established or legalized by the government and accepted by the rightful recipient of donations, the terms of which are regulated by or based on Government Regulation; and
2. treasure gifts received by blood relatives in a straight line of one degree, corpus religious institutions, educational institutions, social organizations including foundations, cooperatives, or private individuals who running a business micro and small,
as long as it has nothing to do with business, work, ownership, or control between the parties concerned;
b. inheritance;
c. treasure including cash deposits received by the body as referred to in Article 2 paragraph (1) letter b as as a substitute for shares or as a substitute for equity participation;
d. replacement or compensation in connection with work or services received or obtained in kind and/or enjoyment, including:
  1. food, groceries, ingredients drinks, and/or drinks for all employees;
  2. nature and/or kthe pleasures provided in the area specific;
  3. natura and/or enjoyment that must be provided by the employer in carrying out the work;
  4. nature and/or enjoyment sourced or financed State budget, Regional Revenue and Expenditure Budget, and/or Revenue Budget and Village Expenditures; or
  5. nature and/or enjoyment of kind and/or certain limitations;
e. payment from the insurance company because accident, illness, or due to the death of the insured person, and scholarship insurance payment;
f. dividend or other income with the following conditions:
1. dividend originating from within the country received or obtained by Mandatory Tax:
a) people domestic private throughout the dividend are invested in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia within a certain period; and/or
b) body domestic;
2. dividend originating from abroad and income after tax of a permanent establishment abroad received or obtained by domestic corporate taxpayers or taxpayers Domestic individual tax, as long as it is invested or used to support other business activities in the territory of the State Unity of the Republic of Indonesia within a certain period of time, and fulfill the following requirements:
a) dividend and after-tax income invested is at least 30% (thirty percent) from profit after tax; or
b) dividend originating from business entities in abroad whose shares are not traded on the stock exchange invested in Indonesia before the Director General of Taxes issues tax assessment letter on the dividend in connection with the application Article 18 paragraph (2) of this Law;
3. dividend originating from abroad as referred to in number 2 is:
a) dividend distributed comes from business entities in abroad whose shares are traded on the stock exchange; or
b) dividend distributed comes from business entities in abroad whose shares are not traded on the appropriate stock exchange with the proportion of share ownership;
4. in in terms of dividends as referred to in number 3 letter b) and after-tax income from a form of business remains abroad as referred to in number 2 are invested in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia less than 30% (three twenty percent) of the total profit after tax as referred to in number 2 letter a) conditions apply:
a) top dividends and after-tax earnings those invested are excluded from imposition Income Tax;
b) top difference of 30% (thirty percent) profit after tax reduced by dividends and/or income after tax invested as referred to in letter a) is subject to Income Tax; and
c) top the remaining profit after tax minus dividends and/or after-tax income invested as referred to in letter a) and for the difference as referred to in referred to in letter b), are not subject to Income Tax;
5. in in terms of dividends as referred to in number 3 letter b and income after tax from a form of business remain abroad as referred to in number 2, invested in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia in the amount of more than 30% (thirty percent) of the total profit after tax as stated referred to in number 2 letter a) the following conditions apply:
a) top dividends and after-tax earnings invested are exempt from tax imposition Income; and
b) top remaining profit after deducting taxes with dividends and/or after-tax income invested as referred to in letter a), are not subject to Income Tax;
6. in terms of dividends originating from the agency overseas businesses whose shares are not traded on the stock exchange invested in Indonesia after the Director General of Taxes issued tax assessment letter on the dividend in connection with the application Article 18 paragraph (2) of this Law, the intended dividend is not excluded from the imposition of Income Tax as referred to in number 2;
7. imposition Income Tax on income from abroad not through an accepted permanent establishment or obtained by domestic corporate taxpayers or individual taxpayers domestic is exempted from the imposition of Income Tax in terms of the income is invested in the territory of the Republic of Indonesia Indonesia within a certain period of time and meet the following requirements:
a)income originating from active businesses abroad; and
b) no income from companies owned abroad;
8. tax on paid income or payable abroad for the income referred to in number 2 and number 7, the provisions apply:
a) no can be calculated with income tax payable;
b) no can be charged as an expense or a deduction from income; and/or
c) no can be asked for a refund of overpaid taxes;
9. in in terms of taxpayers not investing income within a certain period of time as referred to in the number 2 and number 7, the provisions apply:
a) income from abroad is income in the tax year obtained; and
b) Tax on paid income or payable abroad for such income is a credit taxes as referred to in Article 24 of this Law;
10. removed;
g. dues received or earned pension funds whose establishment has been approved by the Financial Services Authority, whether paid by employers and employees;
h. income of the capital invested by the fund pension as referred to in letter g, in certain fields;
i. section profits or the remaining results of operations received or obtained by members of cooperatives, limited partnership companies its capital is not divided into shares, partnerships, associations, firms, and joint ventures, including unit holders of investment contract participation collective;
j removed;
k. income received or obtained by venture capital companies in the form of shares profits from business partners founded and operatedDo business or activities in Indonesia, with Requirements for the business partner entity:
  1. is a micro, small and medium enterprise, or those who carry out activities in regulated business sectors with or based on the Regulation of the Minister of Finance; and
  2. the shares are not traded on the stock exchange in Indonesia;
l. scholarship that meet certain requirements;
m. rest more received or earned by the agency or non-profit institutions engaged in education and/or the field of research and development, which has been registered with the agency in charge, which is reinvested in the form of facilities and infrastructure for educational activities and/or research and development, within a maximum period of 4 (four) years from the receipt of the remainder more than that;
n. help or compensation paid by the Social Security Administering Body to certain Taxpayers;
o. dana payment of Hajj Pilgrimage Organizing Fees (BPIH) and/or special BPIH, and income from financial development pilgrimage in certain fields or financial instruments, accepted by the Agency Hajj Finance Manager (BPKH); and
p. rest more received/obtained by social and/or religious bodies or institutions registered with the agency in charge, reinvested in the form of social facilities and infrastructure religion within a maximum period of 4 (four) years since obtaining the remaining excess, or placed as an endowment fund.

CHAPTER III TAX OBJECT

Article 4 (Law No. 7 of 2021)

Explanation Article 4

Paragraph (1)

This law adheres to the principle of taxation of domestic income broad sense, namely that the tax is imposed on each addition economic capacity received or obtained by the Taxpayer from whatever origin that can be used for consumption or addition the assets of the Taxpayer.

The definition of income in this Law does not pay attention there is income from certain sources, but in addition economical capability. Additional economic capability received or obtained by the Taxpayer is the best measure of the ability of the Taxpayer The tax is to join together to bear the necessary costs government for routine and development activities.

Judging from the flow of additional economic capabilities to the Compulsory Taxes, income can be grouped into:
i. income from work in the employment relationship and free work such as salary, honorarium, income from practice doctors, notaries, actuaries, accountants, lawyers, and so on;
ii. income from businesses and activities;
iii. income from capital, in the form of movable property or immovable property, such as interest, dividends, royalties, rent, and profits from the sale of assets or rights that are not used for business; and
iv. income others, such as debt relief and gifts.


Judging from its use, income can be used for consumption and can also be saved to increase the wealth of the Taxpayer.

Because this Law adheres to a broad definition of income all types of income received or earned in a year taxes are aggregated to obtain a tax base. With thus, if in one tax year a business or activity suffer a loss, the loss is compensated with other income (horizontal compensation), except for losses which suffered abroad. However, if a type income is taxed at a final rate or excluded from the tax object, then the income is not allowed combined with other income subject to general rates.

The examples of income referred to in these provisions are intended to clarify the notion of broad income that is not limited to those examples.

Letter a

All payments or rewards in connection with work, eg paid wages, salaries, life insurance premiums, and health insurance by the employer, or compensation in other forms is an object Tax. The definition of compensation in other forms includes internal compensation natura form which is essentially income.
In addition, included in the meaning of income includes gratuities which is a reasonable award because of the services and benefits that are received by the gratuity giver in connection with the implementation work or provision of services.
What is meant by "reward in kind" is compensation in kind in the form of goods other than money, while "rewards in the form of pleasure" is compensation in the form of the right to use a facility and/or services.

Letter b

In the sense of prizes including prizes from sweepstakes, jobs, and activities such as prize savings sweepstakes, prizes from matches sports and so on.

What is meant by award is the reward given in connection with certain activities, for example rewards thataccepted in connection with the discovery of ancient objects.

Letter c

Self-explanatory.

Letter d

If the taxpayer sells assets at a higher price than residual book value or higher than the price or acquisition value, The price difference is an advantage. In terms of selling property occurs between the business entity and its shareholders, the selling price used as the basis for calculating profit from sales that is the market price.

For example, PT S has a car that is used in activities business with a book value of Rp 40,000,000.00 (forty million rupiahs). The car is being sold for IDR 60,000,000.00 (six tens of millions of rupiah). Thus, PT S's profits are obtained because the sale of the car was IDR 20,000,000.00 (twenty million rupiah). If the car is sold to one of the holders shares with a price of IDR 55,000,000.00 (fifty five million rupiahs), the selling price of the car is still calculated based on the market price 60,000,000.00 (sixty million rupiah). Big difference Rp. 20,000,000.00 (twenty million rupiah) is a profit for PT S and for shareholders who buy the car the difference is Rp. 5,000,000.00 (five million rupiah) is income.

If an entity is liquidated, profits from the sale of assets, ie the difference between the selling price based on the market price and the book value The property is a tax object. So is the difference between the market price and the book value in the event of a combination, consolidation, expansion, splitting, and business takeover are income.

In the event of a transfer of assets in lieu of shares or equity participation, profits in the form of the difference between the market price of the assets surrendered and the book value constitute income.

Profits in the form of the difference between the market price and the acquisition value or the remaining book value of the transfer of assets in the form of grants, assistance or donations are income for the transferor except the property is donated to blood relatives in the lineage one degree straight. Likewise, profits in the form of the difference between market price and the acquisition value or residual book value of the transfer assets in the form of aid or donations and grants to religious bodies, educational bodies, social agencies including foundations, cooperatives, or people individuals who run micro and small businesses, the provisions regulated further by Regulation of the Minister of Finance is not a income, as long as it has nothing to do with business, work, ownership, or control between the parties concerned.

In the event that the Taxpayer owning mining rights transfers part or all of these rights to other Taxpayers, profits obtained is a tax object.

The letter e

Tax refunds that have been charged as a cost at the time calculating Taxable Income is a tax object.

For example, Land and Building Tax that has been paid and charged as a fee, which for some reason is returned, then the amount of the return is income.

The letter f

In terms of interest, it also includes premiums, discounts and rewards

Premium occurs when, for example, bonds are sold above value nominal value, while the discount occurs when bonds are purchased at below face value. The premium is income for those who issue bonds and discounts are income for those who buy bonds.
The letter g

Dividends are the share of profits earned by shareholders or insurance policy holder.
Included in the meaning of dividends are:
1) profit sharing equally directly or indirectly, by name and in any form;
2) payerI'm back because liquidation that exceeds the amount of paid-up capital;
3) granting bonus shares done without deposits include bonus shares originating from premium capitalization shares;
4) profit sharing in the form shares;
5) note the additional modal done without deposit;
6) amount that exceeds the sum deposit of shares received or obtained by shareholders due to buybacks shares by the company concerned;
7) refund in full or part of paid-up capital, if in past years it was obtained profit, unless the repayment is a result of legally reduced statutory capital;
8) payments in respect of profit sign, including those received as redemption of said profit tokens;
9) profit share with respect to bond ownership;
10) share of profit received by policyholder;
11) company expenses for personal needs of shareholders which are charged as expenses company.

In practice, distribution or payment of dividends is often found covert, for example in the case of shareholders who have deposited full capital and provide loans to the company in return excessive interest. If this happens then the excess difference between the interest paid and the interest rate paid valid in the market, are treated as dividends. The flower part treated as dividends may not be charged as dividends costs by the company concerned.

The letter h

Royalty is an amount paid or payable by way of or any calculation, whether done periodically or not, in return for :
1. use or rights to use copyright in the field of literary, artistic or scientific work, patents, designs or models, plans, secret formulas or processes, trademarks, or forms intellectual/industrial property rights or other similar rights;
2. use or rights to use industrial, commercial, or scientific equipment/equipment;
3. providing knowledge or information in scientific, technical, industrial or commercial fields;
4. providing additional assistance or complementary in connection with the use of or the right to use those rights on point 1, the use or right to use equipment/equipment referred to in number 2, or the provision of knowledge or information referred to in number 3, in the form of:
a) acceptance or rights receive picture recordings or sound recordings or both, that is distributed to the public via satellite, cable, optical fiber, or similar technology;
b) use or rights using recorded images or sound recordings or both, to television or radio broadcasts that are broadcast/transmitted via satellite, cable, optical fiber, or similar technology;
c) use or rights to use part or all of the radio communication spectrum;
5. use or rights to use live picture movie (motion picture films), films or video tapes for television broadcasting, or sound tape for radio broadcasts; and
6. undo completely or some rights relating to the use or granting of property rights intellectual/industrial or other rights as stated in top.


Letter i

The definition of rent includes compensation received or earned in any name and in any form in connection with the use of assets movable or immovable property, for example car rental, office rent, rent house, and warehouse rental. Letter j

Receipt in the form of periodic payments, for example "alimentation" or lifetime allowance that is paid over and over again certain.

The letter k

Liberation of debt by the creditor is considered as income for the party who was originally in debt, while for the party who owed can be charged as an expense. However, with the Rules The government can be stipulated that the debt relief of small debtors for example the Prosperous Family Business Credit (Kukesra), Business Credit Farmers (KUT), People's Business Credit (KUR), credit for housing is very simple loans, as well as other small loans up to a certain amount excluded as a tax object.

Letter l

Gains obtained due to fluctuations in foreign currency rates are recognized based on a bookkeeping system that is adhered to and carried out according to the principles in accordance with the applicable Financial Accounting Standards in Indonesia.

The letter m

The excess difference is due to the revaluation of assets as referred to in Article 19 is income.

Letter n

In the sense of insurance premiums including reinsurance premiums.

The letter o

Self-explanatory.

The letter p

Additional net wealth is essentially an accumulation of income both those that have been taxed and those that are not taxable objects as well as those that are has not been taxed.

If it is known that there is additional net wealth that exceeds accumulation income that has been taxed and which is not a taxable object, then the additional net worth is income.

The letter q

Sharia-based business activities have a different philosophical foundation conventional business activities. However, earnings received or obtained from sharia-based business activities remains a tax object according to this Law.

The letter r

Quite clear.

The letter s

Self-explanatory.

Paragraph (1a)

Self-explanatory.

Paragraph (1b)

Self-explanatory.

Paragraph (1c)

Self-explanatory.

Paragraph (1d)

Deleted.

Paragraph (2)

In accordance with the provisions in paragraph (1), incomes as referred to in this paragraph is a tax object. Based on considerations include:
- need a boost in order development of public investment and savings;
- simplicity in tax collection;
- reduced administrative burden either for Taxpayers and the Directorate General of Taxes;
- equity in the imposition of taxes; and
- pay attention to economic development and monetary,

on these incomes need to be given treatment separately in the imposition of taxes.

 Separate treatment in the imposition of taxes on types of income including the nature, magnitude, and procedures for implementation payment, withholding, or collection is regulated by Regulations Government.

 The bonds referred to in this paragraph include debentures a term of more than 12 (twelve) months, such as Medium Term Note, Floating Rate Note with a maturity of more than 12 (twelve) month.

 The Government Bonds referred to in this paragraph include Government Bonds and State Treasury Notes.

Paragraph (3)

Letter a

Assistance or donations for the party receiving is not an object tax as long as it is received not in the framework of a work relationship, relationship business, ownership relationship, or control relationship between the parties concerned. Zakat received by amil bodies zakat or amil zakat institutions established or authorized by government and the recipients of zakat and donations religion which is obligatory for adherents of other religions recognized in Indonesia Indonesia that is accepted by religious institutions that are formed or authorized by the government and received by the beneficiary entitled to be treated the same as a favor or donation. What is meant is with “zakat†is the zakat referred to in The law governing zakat.

The business relationship between the giver and the recipient can occurs, for example PT A as a producer of a type of material goods the main raw material is produced by PT B. If PT B makes a donation raw materials to PT A, donations of raw materials received by PT A is a tax object.

Gifted assets for the party receiving are not a tax object if received by blood relatives in a straight line of one degrees, and by religious bodies, educational bodies, or social agencies including foundations or individuals who run micro businesses and small businesses including cooperatives determined by the Minister of Finance, as long as it is received not in the framework of a work relationship, business relationship, ownership relationship, or control relationship between the parties concerned.

Letter b

Self-explanatory.

Letter c

In principle assets, including cash deposits, are received by the agency is an additional economic capability for the agency. But because the assets are received as a substitute for shares or equity participation, then based on this provision, the assets received are not is a tax object.

Letter d

Certain areas are areas that meet the criteria, among others remote areas, namely areas that economically have potential which is feasible to be developed but the state of economic infrastructure in general inadequate and difficult to reach by public transportation, either via land, sea or air, so as to change the economic potential available to be a real economic power, investors bear relatively high risk and relatively long payback period, including areas of marine waters that have a depth of more than 50 (fifty) meters where the seabed has mineral reserves.

The letter e

Reimbursement or compensation received by an individual from insurance companies in relation to health insurance policies, accident insurance, life insurance, endowment insurance, dand customs insurance students, is not a tax object. This is in accordance with the provisions in Article 9 paragraph (1) letter d, namely that insurance premiums are paid by an individual taxpayer for his own benefit is not allowed deducted in the calculation of Taxable Income.

The letter f

Self-explanatory.

The letter g

Exceptions as Tax Objects based on this provision only applies to pension funds whose establishment has been approved from the Minister of Finance. What is exempted from tax objects is contributions received from pension participants, either at their own expense or at others borne by the employer. Basically dues are received by the fund The pension is a fund belonging to the pension participants, who will paid back to them on time. Tax imposition on the contribution means reducing the rights of pension participants, and by therefore the contribution is excluded as a tax object.

The letter h

As mentioned in letter g, exceptions as Tax Objects based on this provision only applies to pension funds that its establishment has been approved by the Minister of Finance. Which excluded from the Tax Object in this case is income from capital invested in certain fields based on Decree Minister of Finance. Investments by pension funds are intended for development and is a fund for repayments to participants retire at a later date, so the investment is necessary directed at non-speculative or non-speculative fields high risk.

Letter i

For the purposes of taxation, the entities as referred to in this provision which constitutes the set of its members is subject to taxes as a unit, namely at the level of the agency. By therefore, the share of profits received by the members of the agency is no longer a tax object.

Letter j

Quite clear.

The letter k

What is meant by “venture capital company†is a company whose business activities finance business entities (as business partners) in the form of equity participation for a period of time certain. Based on this provision, the share of profits received or obtained from a business partner company is not included as an object taxes, provided that the business partner company is micro, small, medium enterprises, or those who run a business or carry out activities in certain sectors determined by Minister of Finance, and the company's shares are not traded at stock exchange in Indonesia.

If the venture capital company's business partner meets the conditions as referred to in paragraph (3) letter f, dividends received or obtained by a venture capital company is not a tax object.

So that venture capital company activities can be directed to sectors of economic activity that receive priority for developed, for example to increase non-oil and gas exports, business or the activities of the business partner company are regulated by the Minister Finance.

Considering that venture capital companies are an alternative financing in the form of equity participation, equity participation to be made by venture capital firms directed at companies that do not yet have access to the stock exchange.

Letter l

Self-explanatory.

The letter m

That in order to support efforts to improve the quality of resources human beings through education and/or research and development Adequate facilities and infrastructure are needed. For that it is deemed necessary provide tax facilities in the form of tax exemption for the remaining excess received or earned as long as the excess remains is reinvested in the form of development and procurement facilities and infrastructure for the said activity. Replanting left over must be realized within a maximum period of 4 (four) years since the remaining excess is received or earned.

To ensure the achievement of the objectives of providing this facility, the institution or a body that organizes education must be non-profit in nature. Education as well as research and development yang held is open to anyone and has received approval from agency in charge of it.

The letter n

Assistance or compensation provided by the Guarantee Agency Social assistance (BPJS) to certain taxpayers is social assistance given specifically to taxpayers or members of the public who do not capable of or currently experiencing a natural disaster or being struck by a calamity.

The letter o

Self-explanatory.

The letter p

Self explanatory.

Document Number

About

Date Set

KEP-184/PJ./2002

RECOGNITION OF INCOME ON BANK INCOME IN THE FORM OF CREDIT INTEREST NON PERFORMING

January 1, 2001

KEP-390/PJ/2002

INCOME TAX TREATMENT ON EXCHANGE TRANSACTION SETTLEMENT GUARANTEE FUND

22 August 2002

SE-01/PJ.33/2005

PROVISION OF INTEREST TO THE TAXPAYER

January 19, 2005

SE-50/PJ./2009 

PROCEDURES FOR ISSUING A FINAL INCOME TAX FREE PAYMENT CERTIFICATE FOR CORPORATE TAXPAYERS, INCLUDING COOPERATIVES, WHICH BUSINESS IS MAINLY CONDUCTING TRANSACTIONS OF LAND AND/OR BUILDING RIGHTS

May 25, 2009

SE-20/PJ/2015

GRANTING OF INCOME TAX FREE INCOME FROM THE TRANSFER OF RIGHTS TO LAND AND/OR BUILDINGS DUE TO INHERITANCE

18 March 2015

86/PMK.010/2015

AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 100/PMK.03/2011 CONCERNING PROCEDURE FOR CALCULATION AND PAYMENT OF INCOME TAX ON BANK INDONESIA SURPLUS

April 28, 2015

PER-11/PJ/2015

IMPLEMENTATION OF INCOME TAX ON PRIZES AND AWARDS

May 1, 2015

123 YEAR 2015

AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 131 OF 2000 CONCERNING INCOME TAX ON DEPOSITS AND SAVINGS AND BANK INDONESIA CERTIFICATE DISCOUNTS

December 28, 2015

394/KMK.04/1996

IMPLEMENTATION OF PAYMENT AND WITHHOLDING OF INCOME TAX ON INCOME FROM LAND AND/OR BUILDING RENTAL

June 5, 1996

417/KMK.04/1996

SPECIAL NORM OF CALCULATION OF NET INCOME FOR TAXPAYERS OF OVERSEAS SHIPPING AND/OR AVIATION COMPANIES

June 14, 1996

34 YEAR 2016

INCOME TAX ON INCOME FROM THE TRANSFER OF RIGHTS TO LAND AND/OR BUILDING, AND BINDING AGREEMENTS FOR THE SALE AND/OR BUILDING AND THE AMENDMENTS THERETO

07 September 2016

40 YEAR 2016

INCOME TAX ON THE TRANSFER OF REAL ESTAT IN CERTAIN COLLECTIVE INVESTMENT CONTRACT SCHEMES

17 October 2016

261/PMK.03/2016

PROCEDURES FOR DEPOSIT, REPORTING, AND EXCLUSION OF IMPOSITION OF INCOME TAX ON INCOME FROM THE TRANSFER OF RIGHTS TO LAND AND/OR BUILDING, AND BINDING AGREEMENTS FOR THE SALE AND/OR BUILDING WITH THE AMENDMENTS

January 4, 2017

37/PMK.03/2017

PROCEDURES FOR PAYING AND REPORTING INCOME TAX ON INCOME FROM THE TRANSFER OF REAL ESTATE IN CERTAIN COLLECTIVE INVESTMENT CONTRACT SCHEMES

March 6, 2017

1169/KMK.01/1991

LEASING ACTIVITIES (LEASING)

November 27, 1991

52/PMK.010/2017

USE OF BOOK VALUE FOR THE TRANSFER AND ACQUISITION OF ASSETS IN THE FRAMEWORK OF BUSINESS MERGER, CONSOLIDATION, EXPANSION, OR BUSINESS ACQUISITION

April 17, 2017

107/PMK.03/2017

DETERMINATION OF THE TIME OF OBTAINING DIVIDEND AND THE BASIS OF THEIR CALCULATION BY DOMESTIC TAXPAYERS FOR EQUITY PARTICIPATION IN OVERSEAS BUSINESS ENTITIES OTHER THAN BUSINESS ENTITIES SELLING THEIR SHARE ON THE STOCK EXCHANGE

July 27, 2017

55 YEAR 2022

ADJUSTMENT OF REGULATIONS IN THE FIELD OF INCOME TAX

December 20, 2022

40 YEAR 2009

AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 51 OF 2008 CONCERNING HANDLING TAXILAN ON INCOME FROM CONSTRUCTION SERVICES BUSINESS

1 August 2008

99/PMK.03/2018

IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 23 OF 2018 CONCERNING INCOME TAX ON INCOME FROM BUSINESS RECEIVED OR OBTAINED BY TAXPAYERS THAT HAVE CERTAIN GROSS DISTRIBUTION

27 August 2018

PER-33/PJ/2009

INCOME TAX TREATMENT ON INCOME IN THE FORM OF ROYALTIES FROM CINEMATOGRAPHY PROJECTS

June 04, 2009

PER-30/PJ/2018

REVOCATION OF REGULATION OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES AND DECISION OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES IN THE FRAMEWORK OF SIMPLIFICATION OF REGULATIONS

 December 18, 2018

205/PMK.010/2018

AMENDMENT TO THE REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 52/PMK.010/2017 CONCERNING THE USE OF BOOK VALUE FOR THE TRANSFER AND ACQUISITION OF ASSETS IN THE CONTEXT OF MERGER, CONSOLIDATION, EXPANSION OR BUSINESS ACQUISITION

December 31, 2018

212/PMK.03/2018

THE WITHHOWNING OF INCOME TAX ON DEPOSITS AND SAVINGS AND BANK INDONESIA CERTIFICATE DISCOUNTS

December 31, 2018

213/PMK.03/2018

REVOCATION OF DECREE OF THE MINISTER OF FINANCE AND REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE IN INCOME TAX

December 31, 2018

48/PMK.010/2018

TAX TREATMENT OF EQUITY PARTICIPATION OF VENTURE CAPITAL COMPANIES IN MICRO, SMALL, AND MEDIUM COMPANIES

11 May 2018

SE-57/PJ/2009

TREATMENT OF INCOME TAX ON THE INCOME OF INDONESIAN CITIZENS WORKING AS OFFICIALS IN INTERNATIONAL BODY OF THE UNITED NATIONS

May 25, 2009

93/PMK.03/2019

AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 107/PMK.03/2017 CONCERNING DETERMINATION OF THE TIME OF OBTAINING DIVIDEND AND THE BASIS OF THEIR CALCULATION BY THE DOMESTIC TAXPAYER FOR EQUITY PARTICIPATION IN OVERSEAS BUSINESS ENTITIES OTHER THAN BUSINESS ENTITIES SELLING THEIR SHARE ON THE STOCK EXCHANGE

>

July 11, 1905

2019

AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 94 OF 2010 CONCERNING CALCULATION OF TAXABLE INCOME AND SETTLEMENT OF INCOME TAX IN THE CURRENT YEAR

June 26, 2019

PER-09/PJ/2019

PROCEDURES FOR CANCELLATION AND REVOCATION OF INCOME TAX CERTIFICATE BASED ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 23 OF 2018

June 19, 2019

91 YEAR 2021

INCOME TAX ON INCOME IN THE FORM OF BONDS RECEIVED OR OBTAINED BY DOMESTIC TAXPAYERS AND PERMANENT ESTABLISHMENTS

30 August 2021

131 YEAR 2000

INCOME TAX ON DEPOSITS AND SAVINGS AND BANK INDONESIA CERTIFICATE DISCOUNTS

January 1, 2001

68/PMK.03/2020

THE INCOME TAX TREATMENT ON SCHOLARSHIPS THAT MEET CERTAIN REQUIREMENTS AND THE REMAINING RECEIVED OR OBTAINED BY NON-PROFIT AGENCIES OR INSTITUTIONS ENGAGED IN THE FIELD OF EDUCATION AND/OR RESEARCH AND DEVELOPMENT

June 16, 2020

SE-46/PJ/2020

INSTRUCTIONS FOR IMPLEMENTING GOVERNMENT REGULATION NUMBER 23 OF 2018 CONCERNING INCOME TAX ON INCOME FROM BUSINESS RECEIVED OR OBTAINED BY TAXPAYERS THAT HAVE CERTAIN GROSS DISTRIBUTION

18 August 2020

25 YEAR 2001

THIRD AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 42 OF 1995 CONCERNING IMPORT DUTIES, ADDITIONAL IMPORT DUTIES, VALUE ADDED TAX AND SALES TAX ON LUXURY GOODS AND INCOME TAX IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTING GOVERNMENT PROJECTS FINANCED WITH FOREIGN GRANT OR LOAN FUNDS

May 18, 2001

41 YEAR 1994

INCOME TAX ON INCOME FROM SALE OF SHARE TRANSACTIONS AT THE SECURITIES EXCHANGE

January 1, 1995

282/KMK.04/1997

IMPLEMENTATION OF COLLECTION OF INCOME TAX ON INCOME FROM SALE OF SHARE TRANSACTIONS AT THE STOCK EXCHANGE

May 29, 1997.

132 YEAR 2000

INCOME TAX ON THE PRIZES

January 1, 2001

34 YEAR 2017

INCOME TAX ON INCOME FROM LAND AND/OR BUILDING RENTAL

January 2, 2018

4 YEAR 1995

INCOME TAX ON VENTURE CAPITAL COMPANY INCOME FROM SALE OF SHARE TRANSACTIONS OR TRANSFER OF EQUITY PARTICIPATION IN ITS BUSINESS PARTNER COMPANY

8 February 1995

14 YEAR 1997

AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 41 OF 1994 CONCERNING INCOME TAX ON INCOME FROM SALE OF SHARE TRANSACTIONS ON THE STOCK EXCHANGE

May 29, 1997

130 YEAR 2000

EXCEPTION AS AN OBJECT OF TAX ON PROFITS DUE TO LIMITATION OF SMALL DEBTORS

January 1, 2001

43 YEAR 2000

THE SECOND AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 42 OF 1995 CONCERNING IMPORT DUTIES, ADDITIONAL IMPORT DUTIES, VALUE ADDED TAX AND SALES TAX ON LUXURY GOODS AND INCOME TAX IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTING GOVERNMENT PROJECTS FINANCED WITH FOREIGN GRANT OR LOAN FUNDS

June 23, 2000

63 YEAR 1998

AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 42 OF 1995 CONCERNING IMPORT DUTY, ADDITIONAL IMPORT DUTIES, VALUE ADDED TAX AND SALES TAX ON LUXURY GOODS AND INCOME TAX IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTING GOVERNMENT PROJECTS FINANCED WITH FOREIGN GRANT OR LOAN FUNDS.

June 23, 1998

PER-12/PJ./2009

PROCEDURES FOR FILING AN APPLICATION AND ADMINISTRATING THE REVIEW OF COMPANY'S FIXED ASSETS FOR TAX PURPOSES

23 February 2009

9 YEAR 2021

TAX TREATMENT TO SUPPORT EASE OF BUSINESS

2 February 2021

KEP-11/PJ./1995

DETERMINATION OF THE BASIS OF ASSESSMENT FOR THOSE RECEIVING THE TRANSFER OF ASSETS OBTAINED FROM ASSISTANCE, DONATIONS, GRANT AND INHERITANCE THAT MEET THE REQUIREMENTS AS NON-INCOME TAX OBJECTS FROM TAXPAYERS WHO DO NOT KEEP THE BOOKKEEPING

January 1, 1995

PER-18/PJ/2008

PROCEDURE FOR WITHHOLDING, DEPOSIT, AND REPORTING OF INCOME TAX ON THE DISCOUNT OF STATE TREASURY TREASURE

May 2, 2008

PER-37/PJ/2013

PROCEDURE FOR PAYMENT OF INCOME TAX ON INCOME FROM BUSINESS RECEIVED OR OBTAINED BY TAXPAYERS THAT HAVE CERTAIN GROSS DISCOVERY THROUGH INDEPENDENT TIMERS (ATM)

30 October 2013

120/KMK.03/2002

AMENDMENT TO THE DECREE OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 394/KMK.04/1996 CONCERNING IMPLEMENTATION OF THE PAYMENT AND WITHHOLDING OF INCOME TAX ON INCOME FROM LAND AND/OR BUILDING RENTAL

May 1, 2002

SE-30/PJ/2013

IMPLEMENTATION OF FINAL INCOME TAX ON INCOME FROM THE TRANSFER OF RIGHTS TO LAND AND/OR BUILDINGS RECEIVED OR OBTAINED BY THE TAXPAYER WHOSE BUSINESS IS CONDUCTING THE TRANSFER OF RIGHTS TO LAND AND/OR BUILDINGS AND DETERMINATION OF THE GROSS AMOUNT OF THE TRANSFER OF LAND AND/OR RIGHTS RIGHTS BUILDINGS BY TAXPAYERS WHO DO TRANSFER OF RIGHTS TO LAND AND/OR BUILDING

July 3, 2013

248/KMK.04/1995

INCOME TAX TREATMENT OF PARTIES CONDUCTING COOPERATION IN THE FORM OF BUILT OPERATE AND TRANSFER AGREEMENTS

June 2, 1995

634/KMK.04/1994

SPECIAL NORM OF CALCULATION OF NET INCOME FOR FOREIGN TAXPAYERS WHO HAVE TRADE REPRESENTATIVE OFFICE IN INDONESIA

January 1, 1995

07/PMK.011/2012

CHANGES TO PERREGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 85/PMK.03/2011 CONCERNING PROCEDURES FOR WITHHOLDING, DEPOSIT AND REPORTING OF INCOME TAX ON BOND INTEREST.

02 February 2012

100/PMK.03/2011

PROCEDURES FOR CALCULATION AND PAYMENT OF INCOME TAX ON BANK INDONESIA SURPLUS

July 11, 2011

111/PMK.03/2010

PROCEDURES FOR WITHHOLDING, DEPOSIT, AND REPORTING OF INCOME TAX ON DIVIDEND RECEIVED OR OBTAINED DOMESTIC INDIVIDUAL TAXPAYER

June 14, 2010

112/PMK.03/2010

PROCEDURES FOR WITHHOLDING, DEPOSIT AND REPORTING OF INCOME TAX ON INTEREST PAID BY THE COOPERATIVE TO COOPERATIVE MEMBERS

June 14, 2010

PER-03/PJ/2020

PROCEDURES FOR ISSUING INCOME TAX-FREE CERTIFICATE FOR DEPOSITS AND SAVINGS AND BANK INDONESIA CERTIFICATE DISCOUNTS WHICH RECEIVED OR OBTAINED PENSION FUNDS WHICH ESTABLISHMENT HAS BEEN APPROVED BY THE MINISTER OF FINANCE OR HAS OBTAINED PERMISSION FROM THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY

20 February 2020

136/PMK.03/2011

IMPLEMENTATION OF INCOME TAX FOR SHARIA BANKING BUSINESS ACTIVITIES

19 August 2011

137/PMK.03/2011

IMPLEMENTATION OF INCOME TAX FOR SHARIA FINANCING BUSINESS ACTIVITIES

19 August 2011

139/PMK.03/2010

REDETERMINATION OF THE AMOUNT OF INCOME OBTAINED BY DOMESTIC INDIVIDUAL TAXPAYERS FROM EMPLOYERS WHO HAVE A SPECIAL RELATIONSHIP WITH OTHER COMPANIES THAT ARE NOT ESTABLISHED AND NOT DOCUMENTED IN INDONESIA

11 August 2010

153/PMK.03/2009

AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 187/PMK.03/2008 CONCERNING PROCEDURES FOR WITHHOLDING, DEPOSIT, REPORTING, AND ADMINISTRATION OF INCOME TAX ON INCOME FROM CONSTRUCTION SERVICES BUSINESS

29 September 2009

187/PMK.03/2008

PROCEDURES FOR WITHHOLDING, DEPOSIT, REPORTING, AND ADMINISTRATION OF INCOME TAX ON INCOME FROM CONSTRUCTION SERVICES BUSINESS

20 November 2008

234/PMK.03/2009

CERTAIN INVESTMENT FIELDS THAT PROVIDE INCOME TO PENSION FUNDS THAT ARE EXCLUDED AS INCOME TAX OBJECTS

December 29, 2009

245/PMK.03/2008

ENTITIES AND INDIVIDUAL PERSONS WHO ARE RUNNING MICRO AND SMALL BUSINESS RECEIVING GRANTS, ASSISTANCE, OR DONATIONS WHICH ARE NOT INCLUDING AS INCOME TAX OBJECTS

January 1, 2009

247/PMK.03/2008

AID OR COMPANIES PAID BY SOCIAL SECURITY PROVIDING AGENCY TO CERTAIN TAXPAYERS WHICH ARE EXCLUDED FROM INCOME TAX OBJECTS

January 1, 2009

63/PMK.03/2008

PROCEDURE FOR WITHDRAWAL OF INCOME TAX ON THE DISCOUNT OF STATE TREASURY CERTIFICATES

April 28, 2008

79/PMK.03/2008

REVIEW OF COMPANY'S FIXED ASSETS FOR TAX PURPOSES

May 23, 2008

85/PMK.03/2011

PROCEDURES FOR WITHHOLDING, DEPOSIT, AND REPORTING INCOME TAX ON BOND INTEREST

May 23, 2011

91 YEAR 2021

INCOME TAX ON INCOME IN THE FORM OF BONDS RECEIVED OR OBTAINED BY DOMESTIC TAXPAYERS AND PERMANENT ESTABLISHMENTS

30 August 2021

15 YEAR 2009

INCOME TAX ON INTEREST DEPOSIT PAID BY COOPERATIVES TO INDIVIDUAL COOPERATIVE MEMBERS

January 1, 2009

55 YEAR 2022

ADJUSTMENT OF REGULATIONS IN THE FIELD OF INCOME TAX

December 20, 2022

19 YEAR 2009

FREEK INCOME ON DIVIDEND RECEIVED OR OBTAINED DOMESTIC INDIVIDUAL TAXPAYER

January 1, 2009

25 YEAR 2009

SHARIA-BASED BUSINESS INCOME TAX

January 1, 2009

27 YEAR 2008

INCOME TAX ON STATE TREASURY DISCOUNTS

April 04, 2008

42 YEAR 1995

IMPORT DUTIES, ADDITIONAL IMPORT DUTIES, VALUE ADDED TAXES AND SALES TAXES ON LUXURY GOODS AND INCOME TAX IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTING GOVERNMENT PROJECTS FINANCED WITH GRANTS OR FOREIGN LOAN FUNDS

29 August 1995

51 YEAR 2008

INCOME TAX ON INCOME FROM CONSTRUCTION SERVICES BUSINESS

1 January 2008.

2010

RATE OF WITHHOLDING AND IMPOSITION OF INCOME TAX ARTICLE 21 ON INCOME THAT ARE A BUDGET FOR THE STATE BUDGET OR REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET

 January 1, 2011.

94 YEAR 2010

CALCULATING INCOME TAXABLE INCOME AND SETTLEMENT OF INCOME TAX IN THE CURRENT YEAR

December 30, 2010

SE-06/PJ.313/1994

TREATMENT OF INCOME TAX FOR GOLF COURSE ENTREPRENEURS

October 10, 1994

SE-34/PJ.4/1995

INCOME TAX TREATMENT FOR FOUNDATIONS OR SIMILAR ORGANIZATIONS (GENERAL INCOME TAX SERIES NUMBER 15)

July 4, 1995

SE-38/PJ.4/1995

TREATMENT OF INCOME TAX ON INCOME IN CONNECTION WITH CONSTRUCTION USE AND TRANSFER AGREEMENT (SERIES OF GENERAL INCOME TAX NUMBER 17)

July 14, 1995

31 YEAR 2011

REVOCATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 17 OF 2009 CONCERNING INCOME TAX ON INCOME FROM DERIVATIVE TRANSACTIONS IN THE FORM OF FUTURES CONTRACT TRADED ON THE EXCHANGE

June 6, 2011

SE-34/PJ.42/1996

TREATMENT OF INCOME TAX FOR MEMBERSHIP GUARANTEE MONEY CLUB MEMBERSHIP (GENERAL INCOME TAX SERIES NUMBER 39)

09 September 1996

SE-03/PJ.43/1998

TREATMENT OF INTEREST INCOME TAX (DEPOSITO INTEREST) ON SWAP AND FORWARD PREMIUM

9 February 1998

SE-30/PJ/2014

OVERSIGHT OF TRANSACTION OF TRANSFER OF RIGHTS TO LAND AND/OR BUILDING THROUGH SALE AND PURCHASE

14 August 2014

SE-03/PJ.42/2000

TREATMENT OF INCOME TAX ON INSURANCE PREMIUMS THAT MORE THAN 1 (ONE) YEAR

17 February 2000

Let Us Know Your Problem!