|
DETAILS

Konsolidasi Undang-Undang Pajak Penghasilan

Susunan dalam Satu Naskah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

BAB III OBJEK PAJAK

Pasal 11A (UU No. 7 Tahun 2021)

(1) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.
(1a) Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu.
(2) Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut :
Kelompok Harta Berwujud Masa Manfaat Tarif Amortisasi berdasarkan metode
Garis Lurus Saldo Menurun
Kelompok 1
Kelompok 2
Kelompok 3
Kelompok 4 		4 Tahun
8 Tahun
16 Tahun
20 Tahun 		25%
12,5%
6,25%
5% 		50%
25%
12,5%
10%
(2a) Apabila harta tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai masa manfaat melebihi 20 (dua puluh) tahun, amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk harta tak berwujud kelompok 4 atau sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan ajib Pajak.
(3) Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(4) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.
(5) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud pada ayat (4), hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) setahun.
(6) Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(7) Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut.
(8) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.

BAB III OBJEK PAJAK

Pasal 11A (UU No. 7 Tahun 2021)

PPh
Penjelasan Pasal 11A

Ayat (1)

Harga perolehan harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun diamortisasi dengan metode:
a.     dalam bagian-bagian yang sama setiap tahun selama masa manfaat; atau
b.     dalam bagian-bagian yang menurun setiap tahun dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas nilai sisa buku.

Khusus untuk amortisasi harta tak berwujud yang menggunakan metode saldo menurun, pada akhir masa manfaat nilai sisa buku harta tak berwujud atau hak- hak tersebut diamortisasi sekaligus.

Ayat (1a)

Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran sehingga amortisasi pada tahun pertama dihitung secara pro-rata.

Dalam rangka menyesuaikan dengan karakteristik bidang-bidang usaha tertentu perlu diberikan pengaturan tersendiri untuk saat dimulainya amortisasi.

Ayat (2)

Penentuan masa manfaat dan tarif amortisasi atas pengeluaran harta tak berwujud dimaksudkan untuk memberikan keseragaman bagi Wajib Pajak dalam melakukan amortisasi.

Wajib Pajak dapat melakukan amortisasi sesuai dengan metode yang dipilihnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan masa manfaat yang sebenarnya dari tiap harta tak berwujud. Tarif amortisasi yang diterapkan didasarkan pada kelompok masa manfaat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan ini. Untuk harta tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak tercantum pada kelompok masa manfaat yang ada, maka Wajib Pajak menggunakan masa manfaat yang terdekat. Misalnya harta tak berwujud dengan masa manfaat yang sebenarnya 6 (enam) tahun dapat menggunakan kelompok masa manfaat 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) tahun.

Dalam hal masa manfaat yang sebenarnya 5 (lima) tahun, maka harta tak berwujud tersebut diamortisasi dengan menggunakan kelompok masa manfaat 4 (empat) tahun.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Metode satuan produksi dilakukan dengan menerapkan persentase tarif amortisasi yang besarnya setiap tahun sama dengan persentase perbandingan antara realisasi penambangan minyak dan gas bumi pada tahun yang bersangkutan dengan taksiran jumlah seluruh kandungan minyak dan gas bumi di lokasi tersebut yang dapat diproduksi.

Apabila ternyata jumlah produksi yang sebenarnya lebih kecil dari yang diperkirakan, sehingga masih terdapat sisa pengeluaran untuk memperoleh hak atau pengeluaran lain, maka atas sisa pengeluaran tersebut boleh dibebankan sekaligus dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Ayat (5)

Pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain minyak dan gas bumi, hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya seperti hak pengusahaan hasil laut diamortisasi berdasarkan metode satuan produksi dengan jumlah paling tinggi 20% (dua puluh persen) setahun.

Contoh:

Pengeluaran untuk memperoleh hak pengusahaan hutan, yang mempunyai potensi 10.000.000 (sepuluh juta) ton kayu, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diamortisasi sesuai dengan persentase satuan produksi yang direalisasikan dalam tahun yang bersangkutan. Jika dalam 1 (satu) tahun pajak ternyata jumlah produksi mencapai 3.000.000 (tiga juta) ton yang berarti 30% (tiga puluh persen) dari potensi yang tersedia, walaupun jumlah produksi pada tahun tersebut mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah potensi yang tersedia, besarnya amortisasi yang diperkenankan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto pada tahun tersebut adalah 20% (dua puluh persen) dari pengeluaran atau Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ayat (6)

Dalam pengertian pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial, adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum operasi komersial, misalnya biaya studi kelayakan dan biaya produksi percobaan tetapi tidak termasuk biaya-biaya operasional yang sifatnya rutin, seperti gaji pegawai, biaya rekening listrik dan telepon, dan biaya kantor lainnya. Untuk pengeluaran operasional yang rutin ini tidak boleh dikapitalisasi tetapi dibebankan sekaligus pada tahun pengeluaran.

Ayat (7)

Contoh:

PT X mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak penambangan minyak dan gas bumi di suatu lokasi sebesar Rp500.000.000,00. Taksiran jumlah kandungan minyak di daerah tersebut adalah sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) barel. Setelah produksi minyak dan gas bumi mencapai 100.000.000 (seratus juta) barel, PT X menjual hak penambangan tersebut kepada pihak lain dengan harga sebesar Rp300.000.000,00. Penghitungan penghasilan dan kerugian dari penjualan hak tersebut adalah sebagai berikut :
Harga perolehan Rp500.000.000,00
Amortisasi yang telah dilakukan
100.000.000/200.000.000 barel (50%)
Rp250.000.000,00
Nilai buku harta Rp250.000.000,00
Harga jual harta Rp300.000.000,00
     
Dengan demikian jumlah nilai sisa buku sebesar Rp250.000.000,00 dibebankan sebagai kerugian dan jumlah sebesar Rp300.000.000,00 dibukukan sebagai penghasilan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

BAB III OBJEK PAJAK

Pasal 11A (UU No. 7 Tahun 2021)

Nomor Dokumen

Perihal

Tanggal Ditetapkan

SE-01/PJ.42/2002

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGELUARAN UNTUK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEBAGAI BIAYA/PENGURANG PENGHASILAN BRUTO

18 Februari 2002

KEP-316/PJ./2002

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGELUARAN/BIAYA PEROLEHAN PERANGKAT LUNAK (SOFTWARE) KOMPUTER

1 Januari 2002

248/PMK.03/2008

AMORTISASI ATAS PENGELUARAN UNTUK MEMPEROLEH HARTA TAK BERWUJUD DAN PENGELUARAN LAINNYA UNTUK BIDANG USAHA TERTENTU

1 Januari 2009
DETAILS

Consolidation of Income Tax Act

Arrangement in One Text of the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1983 concerning Income Tax as lastly amended by the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 concerning Job Creation

CHAPTER III TAX OBJECT

Article 11A (Law No. 7 of 2021)

(1) Amortization on expenses to acquire intangible assets and other expenses including renewal fees building use rights, usufructuary rights, usufructuary rights, and goodwill which has a useful life of more than 1 (one) year to earn, collect, and maintain income is done in equal parts or in decreasing parts during the useful life, which is calculated by applying the tariff amortization of the expenditure or of the residual book value and at the end of the useful life is amortized all at once with conditions in principle.
(1a) Amortization starting in the month the expenditure is made, except for the business sector certain.
(2) For calculating the amortization, the useful life and the amortization rate are determined as follows:
Group Tangible Assets Time Benefits Rates Amortization by method
Line Straight Balance Decreasing
Group 1
Group 2
Group 3
Group 4 		4 Year
8 Years
16 Years
20 Years 		25%
12.5%
6.25%
5% 		50%
25%
12.5%
10%
(2a) If intangible assets as referred to in paragraph (2) has a useful life of more than 20 (twenty) years, amortization as referred to in paragraph (1) is carried out in accordance with the useful life as referred to in paragraph (2) for intangible assets in the form of group 4 or in accordance with the actual useful life based on the bookkeeping of the Taxpayer.
(3) Expenditure for establishment and fees Expansion of the capital of a company is expensed in the year it occurs expenses or amortized in accordance with the provisions as referred to in paragraph (2).
(4) Amortization on expenses to acquire rights and other expenses that have a useful life of more than 1 (one) years in the oil and gas mining sector using the unit production method.
(5) Amortization on expenses to acquire rights mining other than those referred to in paragraph (4), forest concession rights, and rights to exploit natural resources and other natural products that have useful life of more than 1 (one) year, carried out by using maximum production unit method of 20% (twenty percent) a year.
(6) Expenditure performed before surgery commercially viable with a longer useful lifeih than 1 (one) year, capitalized and then amortized in accordance with the provisions as referred to in paragraph (2).
(7) If there is a transfer of intangible assets or the rights referred to in paragraph (1), paragraph (4), and paragraph (5), then the book value of the remaining assets or rights is charged as a loss and the amount received as compensation constitutes income in the year the transfer occurs.
(8) If there is a transfer of eligible assets requirements as referred to in Article 4 paragraph (3) letter a and letter b, in the form of intangible assets, then the total book value of the assets may not be charged as a loss for the party who divert.

CHAPTER III TAX OBJECT

Article 11A (Law No. 7 of 2021)

PPh
Explanation Article 11A

Paragraph (1)

The acquisition price of the intangible asset and other expenses are included the cost of extending building use rights, usufructuary rights, usufructuary rights, and goodwill that has a useful life of more than 1 (one) year is amortized using the method:
a.     in equal parts each years during the useful life; or
b.     in descending sections every year by applying an amortization rate on the remaining book value.

Especially for the amortization of intangible assets using the method declining balance, at the end of the useful life of the book value of the non-performing assets intangible or those rights are amortized all at once.

Paragraph (1a)

Amortization begins in the month the expenditure is made amortization in the first year is calculated on a pro-rata basis.

In order to adjust to the characteristics of the business fields certain conditions need to be given separate settings for when it starts amortization.

Paragraph (2)

Determination of the useful life and amortization rates for the disbursement of non-permanent assets Tangible is intended to provide uniformity for taxpayers in carrying out amortization.

Taxpayers can carry out amortization according to the method used the selection as referred to in paragraph (1) is based on the useful life the real value of each intangible treasure. The amortization rate applied based on the useful life group as regulated in these provisions. For intangible assets that are mass benefits are not listed in the existing useful life group, then Taxpayers use the closest useful life. For example, no treasure tangible with an actual useful life of 6 (six) years using a group useful life of 4 (four) years or 8 (eight) year.
In the event that the actual useful life is 5 (five) years, then the assets are not The intangible asset is amortized using the useful life group 4 (four) years.

Paragraph (2a)

Self-explanatory.

Paragraph (3)

Self-explanatory.

Paragraph (4)

The unit production method is carried out by applying a percentage rate amortization which amount each year is equal to the percentage comparison between the realization of oil and gas mining in year concerned with the estimated total oil content and natural gas at that location that can be produced.

If it turns out that the actual amount of production is smaller than the estimated, so there are still remaining expenses to acquire entitlements or other expenses, then the remaining expenses may be charged all at once in the relevant tax year.

Paragraph (5)

Expenditure to obtain mining rights other than oil and gas land, forest concession rights, and natural resource exploitation rights as well other natural products such as marine product concession rights are amortized based on the production unit method with a maximum amount of 20% (two twenty percent) a year.

Example:

Expenditures for obtaining forest concession rights, which have potential of 10,000,000 (ten million) tons of wood, amounting to IDR 500,000,000.00 (five hundred million rupiah) amortized according to the unit percentage production realized in the year concerned. If deep 1 (one) tax year, it turns out that the total production reaches 3,000,000 (three million) tonnes which means 30% (thirty percent) of the potential available, even though total production in that year reached 30% (thirty percent) of the total potential available, the amount amortization allowed to be deducted from gross income in that year is 20% (twenty percent) of expenditure or Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiah).

Paragraph (6)

In the sense of expenses made prior to commercial operations, are costs incurred before commercial operations, for example feasibility study costs and trial production costs but no including routine operational costs, such as salaries employees, electricity and telephone bills, and other office expenses. This routine operational expenditure should not be capitalized but are charged all at once in the year of expenditure.

Paragraph (7)

Example:

PT X spent money to acquire oil and gas mining rights earth in a location of IDR 500,000,000.00. Estimated quantity oil content in the area is as much as 200,000,000 (two hundred million) barrels. After oil and natural gas production reached 100,000,000 (one hundred million) barrels, PT X sells the mining rights to other parties at a price of IDR 300,000,000.00. Counting the gains and losses from the sale of these rights are as follows following:
Acquisition price Rp500,000,000.00
Amortization made
100,000,000/200,000,000 barrel (50%)
IDR 250,000,000.00
Book value of the estate Rp250,000,000.00
Property selling price Rp300,000,000.00
     
Thus the total remaining book value is IDR 250,000,000.00 charged as a loss and a total of Rp300,000,000.00 recorded as income.

Paragraph (8)

Self-explanatory.

Document Number

About

Date Set

SE-01/PJ.42/2002

TREATMENT OF INCOME TAX ON EXPENDITURES FOR LAND AND BUILDING RIGHTS ACQUISITION FEES (BPHTB) AND LAND AND BUILDING TAX (PBB) AS COSTS/REDUCTION OF GROSS INCOME

February 18, 2002

KEP-316/PJ./2002

INCOME TAX TREATMENT ON COMPUTER SOFTWARE (SOFTWARE) EXPENSES/ACQUISITION

January 1, 2002

248/PMK.03/2008

AMORTIZATION OF EXPENDITURES TO ACQUIRE Intangible Assets AND OTHER EXPENDITURES FOR CERTAIN BUSINESS FIELDS

January 1, 2009

Let Us Know Your Problem!