|
DETAILS

Konsolidasi Undang-Undang Pajak Penghasilan

Susunan dalam Satu Naskah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

BAB III OBJEK PAJAK

Pasal 11 (UU No. 7 Tahun 2021)

(1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.
(2) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.
(3) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
(4) Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.
(5) Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.
(6) Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut :
Kelompok Harta Berwujud Masa Manfaat Tarif penyusutan sebagaimana dimaksud dalam
Ayat (1) Ayat (2)
I. Bukan Bangunan
Kelompok 1
Kelompok 2
Kelompok 3
Kelompok 4
4 Tahun
8 Tahun
16 Tahun
20 Tahun
25%
12,5%
6,25%
5%
50%
25%
12,5%
10%
II. Bangunan
Permanen
Tidak Permanen
20 Tahun
10 Tahun
5%
10%
(6a) Apabila bangunan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai masa manfaat melebihi 20 (dua puluh) tahun, penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bagian yang sama besar, sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak.
(7) Penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu dapat diatur tersendiri.
(8) Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.
(9) Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut.
(10) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.
(11) Dihapus.

BAB III OBJEK PAJAK

Pasal 11 (UU No. 7 Tahun 2021)

PPh
Penjelasan Pasal 11

Ayat (1) dan ayat (2)

Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta berwujud melalui penyusutan. Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh tanah hak milik, termasuk tanah berstatus hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang pertama kali tidak boleh disusutkan, kecuali apabila tanah tersebut dipergunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk memperoleh penghasilan dengan syarat nilai tanah tersebut berkurang karena penggunaannya untuk memperoleh penghasilan, misalnya tanah dipergunakan untuk perusahaan genteng, perusahaan keramik, atau perusahaan batu bata.

Yang dimaksud dengan “pengeluaran untuk memperoleh tanah hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang pertama kali” adalah biaya perolehan tanah berstatus hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai dari pihak ketiga dan pengurusan hak-hak tersebut dari instansi yang berwenang untuk pertama kalinya, sedangkan biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai diamortisasikan selama jangka waktu hak-hak tersebut.

Metode penyusutan yang dibolehkan berdasarkan ketentuan ini dilakukan:
a.    dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut (metode garis lurus atau straight-line method); atau
b.    dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku (metode saldo menurun atau declining balance method).

Penggunaan metode penyusutan atas harta harus dilakukan secara taat asas.

Untuk harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus. Harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun.

Dalam hal Wajib Pajak memilih menggunakan metode saldo menurun, nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus.

Sesuai dengan pembukuan Wajib Pajak, alat-alat kecil (small tools) yang sama atau sejenis dapat disusutkan dalam satu golongan.

Contoh penggunaan metode garis lurus:

Sebuah gedung yang harga perolehannya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan masa manfaatnya 20 (dua puluh) tahun, penyusutannya setiap tahun adalah sebesar Rp50.000.000,00 (Rp1.000.000.000,00 : 20).

Contoh penggunaan metode saldo menurun:

Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Januari 2009 dengan harga perolehan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 (empat) tahun. Kalau tarif penyusutan misalnya ditetapkan 50% (lima puluh persen), penghitungan penyusutannya adalah sebagai berikut:
Tahun Tarif  Penyusutan Nilai Sisa Buku
Harga Perolehan 150.000.000,00
2009  50% 75.000.000,00 75.000.000,00   
2010 50% 37.500.000,00 37.500.000,00   
2011 50% 18.750.000,00  18.750.000,00   
2012 Disusutkan sekaligus  18.750.000,00 0  
    
Ayat (3)

Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran atau pada bulan selesainya pengerjaan suatu harta sehingga penyusutan pada tahun pertama dihitung secara pro-rata.

Contoh 1 :

Pengeluaran untuk pembangunan sebuah gedung adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pembangunan dimulai pada bulan Oktober 2009 dan selesai untuk digunakan pada bulan Maret 2010. Penyusutan atas harga perolehan bangunan gedung tersebut dimulai pada bulan Maret tahun pajak 2010.

Contoh 2 :

Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Juli 2009 dengan harga perolehan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 (empat) tahun. Kalau tarif penyusutan misalnya ditetapkan 50% (lima puluh persen), maka penghitungan penyusutannya adalah sebagai berikut.

Tahun Tarif  Penyusutan Nilai Sisa Buku
Harga Perolehan 100.000.000,00
2009  6/12 x 50% 25.000.000,00 75.000.000,00    
2010 50%  37.500.000,00 37.500.000,00    
2011 50% 18.750.000,00 18.750.000,00    
2012 50% 9.375.000,00 9.375.000,00    
2013 Disusutkan sekaligus 9.375.000,00 0    

Ayat (4)

Berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, saat mulainya penyusutan dapat dilakukan pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan. Saat mulai menghasilkan dalam ketentuan ini dikaitkan dengan saat mulai berproduksi dan tidak dikaitkan dengan saat diterima atau diperolehnya penghasilan.

Contoh:

PT X yang bergerak di bidang perkebunan membeli traktor pada tahun 2009. Perkebunan tersebut mulai menghasilkan (panen) pada tahun 2010. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, penyusutan traktor tersebut dapat dilakukan mulai tahun 2010.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dalam melakukan penyusutan atas pengeluaran harta berwujud, ketentuan ini mengatur kelompok masa manfaat harta dan tarif penyusutan baik menurut metode garis lurus maupun saldo menurun.

Yang dimaksud dengan “bangunan tidak permanen” adalah bangunan yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan, yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, misalnya barak atau asrama yang dibuat dari kayu untuk karyawan.

Ayat (6a)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Dalam rangka menyesuaikan dengan karakteristik bidang-bidang usaha tertentu, seperti perkebunan tanaman keras, kehutanan, dan peternakan, perlu diberikan pengaturan tersendiri untuk penyusutan harta berwujud yang digunakan dalam bidang-bidang usaha tertentu tersebut.

Ayat (8) dan ayat (9)

Pada dasarnya keuntungan atau kerugian karena pengalihan harta dikenai pajak dalam tahun dilakukannya pengalihan harta tersebut.

Apabila harta tersebut dijual atau terbakar, maka penerimaan neto dari penjualan harta tersebut, yaitu selisih antara harga penjualan dan biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan penjualan tersebut dan atau penggantian asuransinya, dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penjualan atau tahun diterimanya penggantian asuransi, dan nilai sisa buku dari harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Dalam hal penggantian asuransi yang diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti pada masa kemudian, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak agar jumlah sebesar kerugian tersebut dapat dibebankan dalam tahun penggantian asuransi tersebut.

Ayat (10)

Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), dalam hal pengalihan harta berwujud yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, nilai sisa bukunya tidak boleh dibebankan sebagai kerugian oleh pihak yang mengalihkan.

Ayat (11)

Dihapus.

BAB III OBJEK PAJAK

Pasal 11 (UU No. 7 Tahun 2021)

Nomor Dokumen

Perihal

Tanggal Ditetapkan

KEP-520/PJ/2002

JENIS-JENIS HARTA YANG DIPERGUNAKAN DALAM USAHA JASA TELEKOMUNIKASI SELULER YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN

2002

SE-09/PJ.31/2002

PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-520/PJ./2002 TANGGAL 11 DESEMBER 2002 TENTANG JENIS-JENIS HARTA YANG DIPERGUNAKAN DALAM USAHA JASA TELEKOMUNIKASI SELULER YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN

17 Desember 2002

1169/KMK.01/1991

KEGIATAN SEWA GUNA USAHA (LEASING)

27 November 1991

52/PMK.010/2017

PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN DAN PEROLEHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN, ATAU PENGAMBILALIHAN USAHA

17 April 2017

205/PMK.010/2018

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 52/PMK.010/2017 TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN DAN PEROLEHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN, ATAU PENGAMBILALIHAN USAHA

31 Desember 2018

PER-20/PJ/2014

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPAN MASA MANFAAT YANG SESUNGGUHNYA ATAS HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN

2014

521/KMK.04/2000

JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN BAGI KONTRAKTOR YANG MELAKUKAN EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI DALAM RANGKA KONTRAK BAGI HASIL DENGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA)

 1 Januari 2001

126/PMK.011/2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 249/PMK.03/2008 TENTANG PENYUSUTAN ATAS PENGELUARAN UNTUK MEMPEROLEH HARTA BERWUJUD YANG DIMILIKI DAN DIGUNAKAN DALAM BIDANG USAHA TERTENTU

 7 Agustus 2012

PER-21/PJ/2012

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPAN MASA MANFAAT YANG SESUNGGUHNYA ATAS HARTA BERWUJUD YANG DIMILIKI DAN DIGUNAKAN DALAM BIDANG USAHA TERTENTU

24 Oktober 2012

249/PMK.03/2008

PENYUSUTAN ATAS PENGELUARAN UNTUK MEMPEROLEH HARTA BERWUJUD YANG DIMILIKI DAN DIGUNAKAN DALAM BIDANG USAHA TERTENTU

1 Januari 2009

96/PMK.03/2009

JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN

1 Januari 2009

PER-10/PJ/2014

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPAN ATAS SAAT MULAINYA PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD YANG DAPAT DILAKUKAN PADA BULAN DIGUNAKAN ATAU BULAN MULAI MENGHASILKAN

21 Maret 2014
DETAILS

Consolidation of Income Tax Act

Arrangement in One Text of the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1983 concerning Income Tax as lastly amended by the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 concerning Job Creation

CHAPTER III TAX OBJECT

Article 11 (Law No. 7 of 2021)

(1) Shrinkage for purchases, establishment, addition, repair, or alteration of tangible assets, except for land with the status of ownership rights, building use rights, usufructuary rights business, and usufructuary rights, which are owned and used to obtain, collect, and maintain income that has a longer useful life than 1 (one) year in equal parts during the specified useful life for the asset.
(2) Shrinkage on the issuance of tangible assets as referred to in paragraph (1) in addition to buildings, can also carried out in decreasing parts over its useful life, that is calculated by applying the depreciation rate to the residual book value, and at the end of the useful life the remaining book value is depreciated all at once, provided that it is carried out in accordance with the principles.
(3) Shrinkage starting in the month it was carried out expenses, except for assets that are still in the process of construction, depreciation begins in the month the work on the property is completed.
(4) With approval of the Director General of Taxes, Mandatory Taxes are allowed to depreciate starting in the month of the asset are used to acquire, bill, and maintain income or in the month the property concerned begins to produce.
(5) If Taxpayers reassess assets based on the provisions referred to in Article 19, then the depreciation basis for assets is the value after appraisal return the asset.
(6) For calculate depreciation, useful life and The depreciation rate for tangible assets is determined as follows:
Group Tangible Assets Time Benefits Rates depreciation as referred to in
Paragraph (1) Paragraph (2)
I. Not Building
Group 1
Group 2
Group 3
Group 4
4 Years
8 Years
16 Years
20 Years
25%
12.5%
6.25%
5%
50%
25%
12.5%
10%
II. Building
Permanent
Not Permanent
20 Years
10 Years
5%
10%
(6a) If permanent building as intended pada paragraph (6) has a useful life of more than 20 (twenty) years, depreciation as referred to in paragraph (1) is carried out in parts the same amount, in accordance with the useful life as referred to in paragraph (6) or according to the actual useful life based on
(7) Shrinkage on tangible assets owned and used in certain business fields can be regulated separately.
(8) If transfer or withdrawal of property occurs as referred to in Article 4 paragraph (1) letter d or withdrawal assets due to other causes, then the total book value of the assets expensed as a loss and the amount of the selling or replacement price insurance received or obtained is recorded as income in the year the asset was withdrawn.
(9) If insurance reimbursement results to be received the new amount can be known with certainty in the future, then with the approval of the Director General of Taxes the amount of the loss as referred to in paragraph (8) is recorded as mass expense then such.
(10) If there is a transfer of eligible assets requirements as referred to in Article 4 paragraph (3) letter a and letter b, in the form of tangible assets, then the book value of the assets remains may not be charged as a loss to the transferor.
(11) Removed.

CHAPTER III TAX OBJECT

Article 11 (Law No. 7 of 2021)

PPh
Explanation Article 11

Paragraph (1) and paragraph (2)

Expenditures to acquire tangible assets that have a useful life more than 1 (one) year must be charged as a fee for earn, collect, and maintain income in a manner allocate these expenses over the useful life of the tangible asset through shrinkage. Expenditures for acquiring land rights ownership, including land with the status of building use rights, business use rights, and the right of use for the first time may not be depreciated, unless the land is used in the company or owned for earn income on the condition that the value of the land is reduced due to its use to obtain income, for example land used for tile companies, ceramics companies, or brick company.
What is meant by “expenditure to acquire private land To use building, usufructuary rights and first usufructuary rights†is the cost of acquiring land with the status of building use rights, usufructuary rights, and usufructuary rights from third parties and management of these rights from authorized agency for the first time, while the fee extension of building use rights, usufructuary rights, and usufructuary rights amortized over the term of the rights.
The depreciation method allowed under this provision is carried out:
a.    in equal parts during the time benefits determined for the asset (straight-line method or straight-line method); or
b.    in descending sections by apply a depreciation rate to the residual book value (declining balance method). or declining balance method).

The use of the depreciation method on assets must be carried out obediently principle.
Tangible assets in the form of buildings can only be depreciated by straight line method. Tangible assets other than buildings can be depreciated using the straight-line method or the declining-balance method.
In the event that the Taxpayer chooses to use the declining balance method, the value balance of books at the end of the useful life must be depreciated at once.
In accordance with the bookkeeping of taxpayers, small tools same or similar can be depreciated in one group.
An example of using the straight line method:

A building whose acquisition cost is Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) and a useful life of 20 (twenty) years, the depreciation is every year is IDR 50,000,000.00 (IDR 1,000,000,000.00 : 20).

An example of using the declining balance method:

A machine purchased and placed in January 2009 with acquisition price of IDR 150,000,000.00 (one hundred fifty million rupiah). The useful life of the machine is 4 (four) years. If the depreciation rate, for example, is set at 50% (fifty percent), the calculation of depreciation is as follows:
Year Tarif  Shrink Remaining Book Value
Acquisition Price 150,000,000.00
2009 50% 75,000,000.00 75,000,000.00   
2010 50% 37,500,000.00 37,500,000.00   
2011 50% 18,750,000.00  18,750,000.00   
2012 Shrinkable at once  18,750,000.00 0  
    
Paragraph (3)

Depreciation begins in the month the expenditure is made or in the month completion of work on an asset so that depreciation in the year first calculated on a pro-rata basis.
Example 1 :

Expenditure for the construction of a building is equal to Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah). Construction started on the moon October 2009 and finished for use in March 2010. Depreciation on the acquisition cost of the building begins on March of the 2010 tax year.

Example 2:

A machine purchased and placed in July 2009 with acquisition price of IDR 100,000,000.00 (one hundred million rupiah). Period the benefit of the machine is 4 (four) years. If rates depreciation for example is set at 50% (fifty percent), then The calculation of depreciation is as follows.

Year Tarif  Shrink Remaining Book Value
Acquisition Price 100,000,000.00
2009  6/12 x 50% 25,000,000.00 75,000,000.00    
2010 50%  37,500,000.00 37,500,000.00    
2011 50% 18,750,000.00 18,750,000.00    
2012 50% 9,375,000.00 9,375,000.00    
2013 Shrinkable at once 9,375,000.00 0    


Paragraph (4)

Based on the approval of the Director General of Taxes, at the start depreciation can be done in the month the property is used for get, collect, and maintain income or in the month of assets it starts to produce. When starting to earn in terms this is associated with start of production and not associated with when income is received or earned.

Example:

PT X, which operates in the plantation sector, purchased a tractor in 2009. The plantation started to produce (harvest) in 2010. With the approval of the Director General of Taxes, depreciation of the tractor can be done starting in 2010.

Paragraph (5)

Self-explanatory.

Paragraph (6)

To provide legal certainty for taxpayers in carrying out depreciation on expenditure of tangible assets, this provision regulates group useful life of assets and depreciation rates both according to the method straight line or declining balance.

What is meant by “non-permanent buildings†is buildings that are temporary and made of materials that are not durable or movable buildings, which are masses benefits not more than 10 (ten) years, for example barracks or dormitories made of wood for employees.

Paragraph (6a)

Self-explanatory.

Paragraph (7)

In order to adjust to the characteristics of the business fields such as tree plantations, forestry and animal husbandry, it is necessary to provide separate arrangements for the depreciation of tangible assets used in certain business fields.

Paragraph (8) and paragraph (9)

Basically the gain or loss due to the transfer of assets is subject to taxes in the year the transfer of the assets is carried out.

If the property is sold or burned, then the net income from the sale of the property, namely the difference between the selling price and costs incurred in connection with the sale and or insurance reimbursement, recorded as income in the occurrence of sales or the year received insurance reimbursement, and the remaining book value of the assets is charged as an internal loss the relevant tax year.

In the event that insurance reimbursement is received, the new amount can be known with certainty in the future, the taxpayer can file application to the Director General of Taxes for the amount equal to the loss can be deducted in the year the insurance is reimbursed.

Paragraph (10)

Deviating from the provisions referred to in paragraph (8), in in terms of the transfer of tangible assets that meet the requirements as referred to in Article 4 paragraph (3) letter a and letter b, the remaining book value is not may be charged as a loss by the transferor.

Paragraph (11)

Deleted.

Document Number

About

Date Set

KEP-520/PJ/2002

TYPES OF PROPERTY USED IN THE CELLULAR TELECOMMUNICATIONS SERVICE BUSINESS WHICH ARE INCLUDED IN THE CLASS OF TANGIBLE ASSETS ARE NOT BUILDINGS FOR THE PURPOSE OF DEPRECIATION

2002

SE-09/PJ.31/2002

INTRODUCTION TO DECREE OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES NUMBER KEP-520/PJ./2002 DATED DECEMBER 11, 2002 CONCERNING TYPES OF PROPERTY USED IN THE CELLULAR TELECOMMUNICATION SERVICE BUSINESS WHICH ARE INCLUDED IN THE TANGIBLE ASSETS OF NON-BUILDING FOR THE PURPOSE OF DEPRECIATION

December 17, 2002

1169/KMK.01/1991

LEASING ACTIVITIES (LEASING)

November 27, 1991

52/PMK.010/2017

USE OF BOOK VALUE FOR THE TRANSFER AND ACQUISITION OF ASSETS IN THE CONTEXT OF BUSINESS MERGER, CONSOLIDATION, EXPANSION, OR BUSINESS ACQUISITION

April 17, 2017

205/PMK.010/2018

AMENDMENT TO THE REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 52/PMK.010/2017 CONCERNING THE USE OF BOOK VALUE FOR THE TRANSFER AND ACQUISITION OF ASSETS IN THE CONTEXT OF MERGER, CONSOLIDATION, EXPANSION OR BUSINESS ACQUISITION

December 31, 2018

PER-20/PJ/2014

PROCEDURE FOR APPLICATION AND DETERMINATION OF THE ACTUAL BENEFITS OF TANGIBLE ASSETS FOR NON-BUILDING INTENDED

2014

521/KMK.04/2000

TYPES OF ASSETS INCLUDED IN TANGIBLE ASSETS FOR THE NEED OF DEPRECIATION FOR CONTRACTORS CONDUCTING OIL AND NATURAL GAS EXPLORATION AND EXPLOITATION IN THE CONTEXT OF PRODUCTION SHARING CONTRACTS WITH THE NATIONAL OIL AND GAS MINING COMPANY (PERTAMINA)

 January 1, 2001

126/PMK.011/2012

AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 249/PMK.03/2008 CONCERNING DEPRECIATION ON EXPENDITURES TO ACQUIRE TANGIBLE ASSETS OWNED AND USED IN CERTAIN BUSINESS FIELDS

 7 August 2012

PER-21/PJ/2012

PROCEDURES FOR APPLICATION AND DETERMINATION OF THE ACTUAL BENEFITS OF TANGIBLE ASSETS OWNED AND USED IN CERTAIN BUSINESS FIELDS

24 October 2012

249/PMK.03/2008

DREAMINATION OF EXPENDITURES TO OBTAIN TANGIBLE ASSETS OWNED AND USED IN CERTAIN BUSINESS FIELDS

January 1, 2009

96/PMK.03/2009

TYPES OF PROPERTY THAT ARE INCLUDED IN THE CLASS OF TANGIBLE ASSETS ARE NOT BUILDINGS FOR THE PURPOSE OF DEPRECIATION

January 1, 2009

PER-10/PJ/2014

PROCEDURES FOR APPLICATION AND DETERMINATION OF THE BEGINNING OF TANGIBLE ASSETS WHICH CAN BE DONE IN THE MONTH OF USE OR MONTH OF BEGINNING EARN

21 March 2014

Let Us Know Your Problem!