|
DETAILS

Konsolidasi Undang-Undang Pajak Penghasilan


Susunan dalam Satu Naskah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan


BAB V PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN

Pasal 22 (UU No. 36 Tahun 2008)


(1) Menteri Keuangan dapat menetapkan :
a. bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
b. badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
(2) Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(3) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

BAB V PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN

Pasal 22 (UU No. 36 Tahun 2008)


PPh
Penjelasan Pasal 22

Ayat (1)

Berdasarkan ketentuan ini, yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah :
- bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama;
- badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen; dan
- Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh Wajib Pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah.

Dalam pelaksanaan ketentuan ini Menteri Keuangan mempertimbangkan, antara lain:
- penunjukan pemungut pajak secara selektif, demi pelaksanaan pemungutan pajak secara efektif dan efisien;
- tidak mengganggu kelancaran lalu lintas barang; dan
- prosedur pemungutan yang sederhana sehingga mudah dilaksanakan. 

Pemungutan pajak berdasarkan ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengumpulan dana melalui sistem pembayaran pajak dan untuk tujuan kesederhanaan, kemudahan, dan pengenaan pajak yang tepat waktu. Sehubungan dengan hal tersebut, pemungutan pajak berdasarkan ketentuan ini dapat bersifat final.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)   
        
Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak, antara lain, dengan cara menunjukkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak.

BAB V PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN

Pasal 22 (UU No. 36 Tahun 2008)


Nomor Dokumen

Perihal

Tanggal Ditetapkan

PER-1/PJ/2011

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN OLEH PIHAK LAIN

1 Februari 2011

90/PMK.03/2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 253/PMK.03/2008 TENTANG WAJIB PAJAK BADAN TERTENTU SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN DARI PEMBELI ATAS PENJUALAN BARANG YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH

30 May 2015

PER-19/PJ/2015

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN BARANG YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH

30 Mei 2015

PER-24/PJ/2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-19/PJ/2015 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN BARANG YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH

12 Juni 2015

PER-53/PJ/2009

BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2), SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTANNYA

01 November 2009

 PER-31/PJ/2015

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-57/PJ/2010 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

8 Agustus 2015.

92/PMK.03/2019

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 253/PMK.03/2008 TENTANG WAJIB PAJAK BADAN TERTENTU SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN DARI PEMBELI ATAS PENJUALAN BARANG YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH

19 Juni 2019

199/PMK.010/2019

KETENTUAN KEPABEANAN, CUKAI, DAN PAJAK ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN

30 January 2020

PER-21/PJ/2014

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-1/PJ/2011 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN OLEH PIHAK LAIN

25 Juli 2014

PER-06/PJ/2013

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-57/PJ/2010 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

24 Februari 2013

39/PMK.011/2013

KEWAJIBAN PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN YANG TERUTANG KEPADA PIHAK LAIN OLEH PERUSAHAAN YANG TERIKAT DENGAN KONTRAK BAGI HASIL, KONTRAK KARYA, ATAU PERJANJIAN KERJA SAMA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN

28 April 2013

253/PMK.03/2008

WAJIB PAJAK BADAN TERTENTU SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN DARI PEMBELI ATAS PENJUALAN BARANG YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH

1 Januari 2009

PER-19/PJ/2021

PERHITUNGAN POTENSI PAJAK ATAS BELANJA DAERAH

06 September 2021

PER-15/PJ/2011

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-57/PJ/2010 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN         

6 Juni 2011

SE-28/PJ.43/1998

PPh PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN/JASA YANG ATAS IMBALANNYA SEMATA-MATA DIKENAKAN PPh FINAL

04 September 1998

SE-32/PJ.43/1998

PENEGASAN ATAS SE-28/PJ.43/1998 TANGGAL 4 SEPTEMBER 1998

22 Oktober 1998

PER-57/PJ/2010

TATA CARA DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

10 Desember 2010

DETAILS

Consolidation of Income Tax Act


Arrangement in One Text of the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1983 concerning Income Tax as lastly amended by the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 concerning Job Creation


CHAPTER V PAYMENT OF TAXES IN THE CURRENT YEAR

Article 22 (Law No. 36 of 2008)


(1) Minister Finance can specify :
a. treasurer government to collect tax in respect of payment for delivery goods;
b. bodies certain to collect taxes from taxpayers who carry out activities in the field of import or business activities in other fields; and
c. Required Corporate tax certain to collect tax from the buyer on the sale of the goods classified as very luxurious.
(2) Conditions regarding the basis of collection, criteria, nature, and the amount of tax collection as referred to in paragraph (1)
(3) Size collection as referred to in paragraph (2) which is applied to taxpayers who do not have a number The taxpayer principal is 100% (one hundred percent) higher than the tariff which is applied to Taxpayers who can show an Identification Number Taxpayers.

CHAPTER V PAYMENT OF TAXES IN THE CURRENT YEAR

Article 22 (Law No. 36 of 2008)


PPh
Explanation Article 22

Paragraph (1)

Based on this provision, who can be appointed as a tax collector is:
- treasurer government, including the treasurer in the Central Government, Regional Government, government agencies or institutions, and other state institutions, with regard to the payment of delivery of goods, including in the sense of the treasurer is cash holders and other officials who carry out the same function;
- bodies certain entities, both government and private entities, concerned with activities in the import sector or business activities in other fields, such as business activities for the production of certain goods, including automotive and cement; and
- Required Certain corporate taxes to collect tax from the top purchaser sale of luxury goods. Tax collection by This certain corporate taxpayer will be charged for the purchase of goods which meet certain criteria as goods classified as very luxurious both in terms of the type of goods and the price, such as ships cruises, very luxurious houses, very luxurious apartments and condos, as well as very luxurious vehicles.


In implementing this provision the Minister of Finance considers, among others:
- designation selective tax collectors, for the implementation of tax collection effectively and efficiently;
- no disturbing the smooth flow of goods; and
- procedure simple collection so that it is easy to implement. 


Collection of taxes based on this provision is intended to: increasing community participation in fundraising through tax payment system and for the purpose of simplicity, convenience, and timely taxation. In connection with that matter, Tax collection based on this provision can be final.

Paragraph (2)

Self-explanatory.

Paragraph (3)            
Ownership of Taxpayer Identification Number can be proven by the Taxpayer, among other things, by showing the Taxpayer Identification Number card.

Document Number

About

Date Set

PER-1/PJ/2011

PROCEDURE FOR APPLICATION FOR EXEMPTION FROM WITHHOLDING AND/OR COLLECTION OF INCOME TAX BY OTHER PARTIES

1 February 2011

90/PMK.03/2015

AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 253/PMK.03/2008 CONCERNING CERTAIN CORPORATE TAXPAYER AS INCOME TAX COLLECTOR FROM BUYERS ON THE SALE OF VERY LUXURY GOODS

30 April 2015

PER-19/PJ/2015

PROCEDURE FOR COLLECTION OF INCOME TAX ARTICLE 22 ON THE SALE OF GOODS CATEGORIZED VERY LUXURY

May 30, 2015

PER-24/PJ/2015

AMENDMENT TO REGULATION OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES NUMBER PER-19/PJ/2015 CONCERNING PROCEDURES FOR COLLECTION OF INCOME TAX ARTICLE 22 ON THE SALE OF VERY LUXURY GOODS

June 12, 2015

PER-53/PJ/2009

FORM OF FORM OF FINAL INCOME TAX FORM ARTICLE 4, paragraph (2), INCOME TAX NOTIFICATION FORM ARTICLE 15, ARTICLE 22, ARTICLE 23 AND/OR ARTICLE 26 AND EVIDENCE OF WITHDRAWAL/COLLECTION

01 November 2009

 PER-31/PJ/2015

THIRD AMENDMENT TO REGULATION OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES NUMBER PER-57/PJ/2010 CONCERNING METHODS AND COLLECTION OF INCOME TAX ARTICLE 22 REGARDING PAYMENT FOR DELIVERY OF GOODS AND ACTIVITIES IN THE FIELD OF IMPORT OR BUSINESS ACTIVITIES IN OTHER FIELDS

8 August 2015.

92/PMK.03/2019

SECOND AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 253/PMK.03/2008 CONCERNING CERTAIN CORPORATE TAXPAYER AS INCOME TAX COLLECTOR FROM BUYERS ON THE SALE OF VERY LUXURIOUS GOODS

June 19, 2019

199/PMK.010/2019

CUSTOMS, EXCISE AND TAX PROVISIONS ON IMPORTED SHIPMENTS

30 January 2020

PER-21/PJ/2014

AMENDMENT TO REGULATION OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES NUMBER PER-1/PJ/2011 CONCERNING PROCEDURES FOR FILING AN APPLICATION FOR EXEMPTION FROM WITHHOLDING AND/OR COLLECTION OF INCOME TAX BY OTHER PARTIES

July 25, 2014

PER-06/PJ/2013

SECOND AMENDMENT TO REGULATION OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES NUMBER PER-57/PJ/2010 CONCERNING METHODS AND COLLECTION OF INCOME TAX ARTICLE 22 REGARDING PAYMENT FOR DELIVERY OF GOODS AND ACTIVITIES IN THE FIELD OF IMPORT OR BUSINESS ACTIVITIES IN OTHER FIELDS

24 February 2013

39/PMK.011/2013

OBLIGATIONS FOR WITHHOLDING AND/OR COLLECTION OF INCOME TAX PAYABLE TO OTHER PARTIES BY COMPANIES THAT ARE BOUND BY PRODUCT SHARING CONTRACTS, WORKS CONTRACTS, OR COOPERATION AGREEMENTS IN THE MINING ENTERPRISE

April 28, 2013

253/PMK.03/2008

CERTAIN CORPORATE TAXPAYERS AS INCOME TAX COLLECTORS FROM BUYERS ON THE SALE OF VERY LUXURY GOODS

January 1, 2009

PER-19/PJ/2021

A CALCULATION OF POTENTIAL TAX ON REGIONAL EXPENDITURES

September 06, 2021

PER-15/PJ/2011

AMENDMENT TO REGULATION OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES NUMBER PER-57/PJ/2010 CONCERNING METHODS AND PROCEDURES FOR COLLECTION OF INCOME TAX ARTICLE 22 IN CONNECTION WITH PAYMENT FOR DELIVERY OF GOODS AND IMPORTED ACTIVITIES OR BUSINESS ACTIVITIES IN OTHER FIELDS ;     

June 6, 2011

SE-28/PJ.43/1998

PPh ARTICLE 22 ON THE IMPORT OF GOODS FOR ACTIVITIES/SERVICES WHICH RETURN IS SOLELY SUBJECT TO FINAL PPh

04 September 1998

SE-32/PJ.43/1998

AFFIRMATION OF SEP-28/PJ.43/1998 DATE 4 SEPTEMBER 1998

October 22, 1998

PER-57/PJ/2010

HOW TOAND PROCEDURE FOR COLLECTION OF INCOME TAX ARTICLE 22 IN RESPECT OF PAYMENT FOR DELIVERY OF GOODS AND ACTIVITIES IN THE FIELD OF IMPORT OR BUSINESS ACTIVITIES IN OTHER FIELDS

December 10, 2010