|
DETAILS

Konsolidasi Undang-Undang Pajak Penghasilan


Susunan dalam Satu Naskah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan


BAB IV CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 19 (UU No. 36 Tahun 2008)


(1) Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga.
(2) Atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan tarif pajak tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

BAB IV CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 19 (UU No. 36 Tahun 2008)


Penjelasan Pasal 19

Ayat (1)

Adanya perkembangan harga yang mencolok atau perubahan kebijakan di bidang moneter dapat menyebabkan kekurangserasian antara biaya dan penghasilan, yang dapat mengakibatkan timbulnya beban pajak yang kurang wajar. Dalam keadaan demikian, Menteri Keuangan diberi wewenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva tetap (revaluasi) atau indeksasi biaya dan penghasilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

BAB IV CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 19 (UU No. 36 Tahun 2008)


Nomor Dokumen

Perihal

Tanggal Ditetapkan

191/PMK.010/2015

PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016

20 Oktober 2015

PER-37/PJ/2015

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016

 23 Oktober 2015

29/PMK.03/2016

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 191/PMK.010/2015 TENTANG PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016

23 Februari 2016

SE-56/PJ/2009

PENYAMPAIAN DAN PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-12/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

25 Mei 2009

233/PMK.03/2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 191/PMK.03/2015 TENTANG PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016

 21 Desember 2015

SE-73/PJ/2015

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-37/PJ/2015 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016

3 Desember 2015

PER-12/PJ./2009

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

23 Februari 2009

79/PMK.03/2008

PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

23 Mei 2008

DETAILS

Consolidation of Income Tax Act


Arrangement in One Text of the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1983 concerning Income Tax as lastly amended by the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 concerning Job Creation


CHAPTER IV HOW TO CALCULATE TAXES

Article 19 (Law No. 36 of 2008)


(1) Minister Finance has the authority to set regulations regarding the revaluation of assets and adjustment factors if they occur discrepancy between the elements of costs and income because price developments.
(2) Top the difference in the revaluation of assets as follows referred to in paragraph (1) is applied a separate tax rate with Regulation of the Minister of Finance as long as it does not exceed the tax rate highest as referred to in Article 17 paragraph (1).

CHAPTER IV HOW TO CALCULATE TAXES

Article 19 (Law No. 36 of 2008)


Explanation Article 19

Paragraph (1)

There have been significant price developments or policy changes in the monetary field can cause a mismatch between costs and income, which can result in a less tax burden reasonable. In such circumstances, the Minister of Finance is authorized establish regulations regarding the revaluation of fixed assets (revaluation) or indexation of expenses and income.

Paragraph (2)

Self-explanatory.

Document Number

About

Date Set

191/PMK.010/2015

REVALUATION OF FIXED ASSETS FOR TAX PURPOSES FOR APPLICATIONS FILED IN 2015 AND 2016

October 20, 2015

PER-37/PJ/2015

PROCEDURES FOR SUBMISSION OF APPLICATION AND ADMINISTRATION OF FIXED ASSET REVALUATION FOR TAX PURPOSES FOR APPLICATIONS FILED IN 2015 AND 2016

 October 23, 2015

29/PMK.03/2016

SECOND AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 191/PMK.010/2015 CONCERNING REVALUATION OF FIXED ASSETS FOR TAX PURPOSES FOR APPLICATIONS FILED IN 2015 AND 2016

23 February 2016

SE-56/PJ/2009

SUBMISSION AND AFFIRMATION OF IMPLEMENTATION OF REGULATION OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES NUMBER PER-12/PJ/2009 CONCERNING PROCEDURES FOR FILING APPLICATIONS AND ADMINISTERING THE REVALUATION OF COMPANY'S FIXED ASSETS FOR TAX PURPOSE

May 25, 2009

233/PMK.03/2015

AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 191/PMK.03/2015 CONCERNING REVALUATION OF FIXED ASSETS FOR TAX PURPOSES FOR APPLICATIONS FILED IN 2015 AND 2016

 December 21, 2015

SE-73/PJ/2015

IMPLEMENTATION GUIDELINES OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES REGULATION NUMBER PER-37/PJ/2015 CONCERNING PROCEDURES FOR SUBMISSION OF APPLICATION AND ADMINISTERING OF FIXED ASSET REVALUATIONS FOR TAX PURPOSE FOR APPLICATIONS FILED IN 2015 AND 2016

3 December 2015

PER-12/PJ./2009

PROCEDURES FOR FILING AN APPLICATION AND ADMINISTRATING THE REVIEW OF COMPANY'S FIXED ASSETS FOR TAX PURPOSES

23 February 2009

79/PMK.03/2008

REVIEW OF COMPANY'S FIXED ASSETS FOR TAX PURPOSES

May 23, 2008