Konsolidasi UUP

INDONESIA VERSION
ENGLISH VERSION

DETAILS

Pasal 1

Pasal 2 Pasal 2A Pasal 3

Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 11A Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15

Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19

Pasal 20 Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24 Pasal 25 Pasal 26 Pasal 27

Pasal 28 Pasal 28A Pasal 29 Pasal 30 Pasal 31

Pasal 31A Pasal 31B Pasal 31C Pasal 31D Pasal 31E Pasal 32 Pasal 32A Pasal 32B

Pasal 32C

Pasal 33 Pasal 33A Pasal 34

Pasal 35 Pasal 36

Konsolidasi Undang-Undang Pajak Penghasilan

Susunan dalam Satu Naskah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

BAB IV CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 17 (UU No. 7 Tahun 2021)

(1)

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	30% (tiga puluh persen)
di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

(2)

Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2a)

Dihapus.

(2b)

Wajib Pajak badan dalam negeri:

a.	berbentuk perseroan terbuka;
b.	dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan
c.	memenuhi persyaratan tertentu,

dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(2c)

Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.

(2d)

Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2e)

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) huruf c diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

(3)

Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(4)

Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

(5)

Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.

(6)

Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.

(7)

Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).

BAB IV CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 17 (UU No. 7 Tahun 2021)

PPh

Penjelasan Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Contoh penghitungan pajak yang terutang untuk Wajib Pajak orang pribadi:

Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pajak Penghasilan yang terutang :

5% x Rp 60.000.000,00	=	Rp	3.000.000,00
15% x Rp 190.000.000,00	=	Rp	28.500.000,00
25% x Rp 250.000.000,00	=	Rp	62.500.000,00
30% x Rp 4.500.000.000,00	=	Rp	1.350.000.000,00
35% x Rp 1.000.000.000,00	=	Rp	350.000.000,00 (+)
	=	Rp	1.794.000.000,00

Huruf b

Contoh penghitungan pajak yang terutang untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap:

Penghasilan Kena Pajak PT A pada tahun pajak 2022 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak 2022:
22% x Rp1.500.000.000,00 = Rp330.000.000,00

Ayat (2)

Perubahan tarif akan diberlakukan secara nasional dimulai per 1 Januari, diumumkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tarif baru itu berlaku efektif.

Ayat (2a)

Dihapus

Ayat (2b)

Cukup jelas.

Ayat (2c)

Cukup jelas.

Ayat (2d)

Cukup jelas.

Ayat (2e)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebut akan disesuaikan dengan faktor penyesuaian, antara lain tingkat inflasi, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Ayat (4)

Contoh:

Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp5.050.900,00 untuk penerapan tarif dibulatkan ke bawah menjadi Rp5.050.000,00.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Contoh :

Penghasilan Kena Pajak setahun (dihitung sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (4)): Rp584.160.000,00
Pajak Penghasilan setahun:

5% x Rp 60.000.000,00	=	Rp 3.0.000.000.00
15% x Rp 190.000.000,00	=	Rp 28.500.000.000
25% x Rp 250.000.000,00	=	Rp 62.500.000.000
30%x Rp 84.160.000,00	=	Rp 25.248.000,00 (+)
	=	Rp 119.248.000.000

Pajak Penghasilan yang terutang dalam bagian tahun pajak (3 bulan)
((3 x 30) : 360) x Rp119.248.000,00 = Rp29.812.000,00

Ayat (7)

Ketentuan pada ayat ini memberi wewenang kepada Pemerintah untuk menentukan tarif pajak tersendiri yang dapat bersifat final atas jenis penghasilan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak lebih tinggi dari tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Penentuan tarif pajak tersendiri tersebut didasarkan atas pertimbangan kesederhanaan, keadilan, dan pemerataan dalam pengenaan pajak.

BAB IV CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 17 (UU No. 7 Tahun 2021)

Nomor Dokumen	Perihal	Tanggal Ditetapkan
SE-02/PJ/2015	PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PASAL 31E AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008	09 Januari 2015
55 TAHUN 2022	PENYESUAIAN PENGATURAN DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN	20 Desember 2022
9 TAHUN 2021	PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA	2 Februari 2021
111/PMK.03/2010	TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI	14 Juni 2010
PER-15/PJ/2014	PENGGUNAAN STEMPEL TANDA TANGAN PADA BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBAYARAN DIVIDEN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM	16 Mei 2014
19 TAHUN 2009	PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI	1 Januari 2009.

DETAILS

Article 1

Article 2 Article 2A Article 3

Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 11A Article 12 Article 13 Article 14 Article 15

Article 16 Article 17 Article 18 Article 19

Article 20 Article 21 Article 22 Article 23 Article 24 Article 25 Article 26 Article 27

Article 28 Article 28A Article 29 Article 30 Article 31

Article 31A Article 31B Article 31C Article 31D Article 31E Article 32 Article 32A Article 32B

Article 32C

Article 33 Article 33A Article 34

Article 35 Article 36

Consolidation of Income Tax Act

Arrangement in One Text of the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1983 concerning Income Tax as lastly amended by the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 concerning Job Creation

CHAPTER IV HOW TO CALCULATE TAXES

Article 17 (Law No. 7 of 2021)

(1)

Tariff tax applied on Taxable Income for:

Required Domestic individual tax as follows:

Layer Taxable Income	Tariff Taxes
until with IDR 60,000,000.00 (sixty million rupiah)	5% (five percent)
in over IDR 60,000,000.00 (sixty million rupiah) up to Rp. 250,000,000.00 (two hundred and fifty million rupiah)	15% (fifteen percent)
in over IDR 250,000,000.00 (two hundred and fifty million rupiah) up to 500,000,000.00 (five hundred million rupiah)	25% (twenty five percent)
in over IDR 500,000,000.00 (five hundred million rupiah) up to IDR 5,000,000,000.00 (five billion rupiah)	30% (three twenty percent)
in over IDR 5,000,000,000.00 (five billion rupiah)	35% (thirty five percent)

Required Domestic corporate tax and permanent establishment of 22% (twenty two percent) which will take effect in the 2022 tax year.

(2)

Tariff as referred to in paragraph (1) letter a can be changed by Government Regulation after submitted by government to the House of Representatives of the Republic of Indonesia for discussed and agreed upon in the preparation of the Draft Revenue Budget and State Expenditures.

(2a)

Removed.

(2b)

Required Domestic corporate tax:

a.	shape public company;
b.	with the total number of shares paid up traded on the stock exchange in Indonesia at least 40% (four twenty percent); and
c.	complies certain requirements,

may obtain a tariff of 3% (three percent) lower than the tariff as referred to in paragraph (1) letter b.

(2c)

Tariff imposed on income in the form of dividends distributed to domestic individual taxpayers is the most 10% (ten percent) and is final.

(2d)

Conditions further information regarding the amount of the tariff as referred to in paragraph (2c) regulated by Government Regulation.

(2e)

Conditions more about specific requirements as referred to in paragraph (2b) letter c is regulated by or based on Government regulations.

(3)

Size layer of Taxable Income as referred to in paragraph (1) letter a can be changed by Regulation of the Minister of Finance.

(4)

For the need for the application of tax rates as referred to referred to in paragraph (1), the amount of Taxable Income is rounded up to down in full thousands of rupiah.

(5)

Size taxes owed to taxpayers domestic individuals who are tax payable in part of the tax year as referred to in Article 16 paragraph (4), calculated as much as the amount days in that part of the tax year divided by 360 (three hundred and six twenty) multiplied by the tax payable for 1 (one) tax year.

(6)

For tax calculation purposes as referred to in paragraph (5), every full month is counted 30 (thirty) day.

(7)

With Government regulations can stipulates a separate tax rate on the income referred to in Article 4 paragraph (2), as long as it does not exceed the highest tax rate as referred to in paragraph (1).

CHAPTER IV HOW TO CALCULATE TAXES

Article 17 (Law No. 7 of 2021)

PPh

Explanation Article 17

Paragraph (1)

Letter a

Example of calculating tax payable for individual taxpayers:

The amount of taxable income is IDR 6,000,000,000.00 (six billion rupiah).

Income tax payable :

5% x IDR 60,000,000.00	=	Rp	3,000,000.00
15% x IDR 190,000,000.00	=	Rp	28,500,000.00
25% x IDR 250,000,000.00	=	Rp	62,500,000.00
30% x IDR 4,500,000,000.00	=	Rp	1,350,000,000.00
35% x IDR 1,000,000,000.00	=	Rp	350,000,000.00 (+)
	=	Rp	1,794,000,000.00

Letter b

Example of calculating tax payable for corporate taxpayers state and permanent establishment:

PT A's taxable income in the 2022 tax year is Rp. 1,500,000,000.00 (one billion five hundred million rupiah).

Income tax payable for the 2022 tax year:
22% x IDR 1,500,000,000.00 = IDR 330,000,000.00

Paragraph (2)

Changes in tariffs will be applied nationally starting per 1 January, announced no later than 1 (one) month before the new rate it is effective.

Paragraph (2a)

Removed

Paragraph (2b)

Quite clear.

Paragraph (2c)

Self-explanatory.

Paragraph (2d)

Quite clear.

Paragraph (2e)

Quite clear.

Paragraph (3)

The amount of layers of Taxable Income as referred to in paragraph (1) letter a will be adjusted to the adjustment factor, between another inflation rate, which is stipulated by Ministerial Decree Finance.

Paragraph (4)

Example:

Taxable income of IDR 5,050,900.00 for applying the tariff rounded down to IDR 5,050,000.00.

Paragraph (5)

Quite clear.

Paragraph (6)

Example:

Annual Taxable Income (calculated in accordance with the provisions in Article 16 paragraph (4)): IDR 584,160,000.00
Annual income tax:

5% x IDR 60,000,000.00	=	Rp 3.0.000.000.00
15% x IDR 190,000,000.00	=	Rp 28,500,000,000
25% x IDR 250,000,000.00	=	Rp 62,500,000,000
30%x IDR 84,160,000.00	=	Rp 25,248,000.00 (+)
	=	Rp 119,248,000,000

Income tax payable in part of the tax year (3 months)
((3 x 30) : 360) x IDR 119,248,000.00 = IDR 29,812,000.00

Paragraph (7)

The provisions in this paragraph authorize the Government to determine a separate tax rate that can be final on type certain income as referred to in Article 4 paragraph (2), as long as it is not higher than the highest tax rate as referred to in paragraph (1). Determination of the separate tax rate based on considerations of simplicity, fairness, and equity in taxation.

Document Number	About	Date Set
SE-02/PJ/2015	AFFIRMATION OF IMPLEMENTATION OF ARTICLE 31E paragraph (1) OF LAW NUMBER 7 OF 1983 CONCERNING INCOME TAX AS AMENDED SEVERAL TIMES THE LAST BY LAW NUMBER 36 OF 2008	09 January 2015
55 YEAR 2022	ADJUSTMENT OF REGULATIONS IN THE FIELD OF INCOME TAX	December 20, 2022
9 YEAR 2021	TAX TREATMENT TO SUPPORT EASE OF BUSINESS	2 February 2021
111/PMK.03/2010	PROCEDURES FOR WITHHOLDING, DEPOSIT, AND REPORTING OF INCOME TAX ON DIVIDEND RECEIVED OR OBTAINED DOMESTIC INDIVIDUAL TAXPAYER	June 14, 2010
PER-15/PJ/2014	USE OF SIGNATURE STAMP ON PROOF OF WITHHOLDING INCOME TAX FOR DIVIDEND PAYMENTS TO SHAREHOLDERS	May 16, 2014
19 YEAR 2009	INCOME TAX ON DIVIDEND RECEIVED OR OBTAINED DOMESTIC INDIVIDUAL TAXPAYER	January 1, 2009.

Konsolidasi Undang-Undang Pajak Penghasilan

BAB IV CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 17 (UU No. 7 Tahun 2021)

BAB IV CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 17 (UU No. 7 Tahun 2021)

BAB IV CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 17 (UU No. 7 Tahun 2021)

Consolidation of Income Tax Act

CHAPTER IV HOW TO CALCULATE TAXES

Article 17 (Law No. 7 of 2021)

CHAPTER IV HOW TO CALCULATE TAXES

Article 17 (Law No. 7 of 2021)

Let Us Know Your Problem!