Konsolidasi UUP

INDONESIA VERSION
ENGLISH VERSION

DETAILS

Pasal 1

Pasal 2 Pasal 2A Pasal 3

Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 11A Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15

Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19

Pasal 20 Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24 Pasal 25 Pasal 26 Pasal 27

Pasal 28 Pasal 28A Pasal 29 Pasal 30 Pasal 31

Pasal 31A Pasal 31B Pasal 31C Pasal 31D Pasal 31E Pasal 32 Pasal 32A Pasal 32B

Pasal 32C

Pasal 33 Pasal 33A Pasal 34

Pasal 35 Pasal 36

Konsolidasi Undang-Undang Pajak Penghasilan

Susunan dalam Satu Naskah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

BAB III OBJEK PAJAK

Pasal 5 (UU No. 10 Tahun 1994)

(1)

Yang menjadi Objek Pajak bentuk usaha tetap adalah :

a.	penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai;
b.	penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia;
c.	penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.

(2)

Biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c boleh dikurangkan dari penghasilan bentuk usaha tetap.

(3)

Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap :

biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap, yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

pembayaran kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya adalah :

1)	royalti atau imbalan lainnya sehubungan penggunaan harta, paten, atau hak-hak lainnya;
2)	imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya;
3)	bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan;

pembayaran sebagaimana tersebut pada huruf b yang diterima atau diperoleh dari kantor pusat tidak dianggap sebagai Objek Pajak, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan.

BAB III OBJEK PAJAK

Pasal 5 (UU No. 10 Tahun 1994)

PPh

Penjelasan Pasal 5

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dikenakan pajak di Indonesia melalui bentuk usaha tetap tersebut.

Ayat (1)

Huruf a

Bentuk usaha tetap dikenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari usaha atau kegiatan dan dari harta yang dimiliki atau dikuasainya. Dengan demikian semua penghasilan tersebut dikenakan pajak di Indonesia.

Huruf b

Berdasarkan ketentuan ini penghasilan kantor pusat yang berasal dari usaha atau kegiatan, penjualan barang dan pemberian jasa, yang sejenis dengan yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap dianggap sebagai penghasilan bentuk usaha tetap, karena pada hakikatnya usaha atau kegiatan tersebut termasuk dalam ruang lingkup usaha atau kegiatan dan dapat dilakukan oleh bentuk usaha tetap.

Usaha atau kegiatan yang sejenis dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap, misalnya terjadi apabila sebuah bank di luar Indonesia yang mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia, memberikan pinjaman secara langsung tanpa melalui bentuk usaha tetapnya kepada perusahaan di Indonesia.

Penjualan barang yang sejenis dengan yang dijual oleh bentuk usaha tetap, misalnya kantor pusat di luar negeri yang mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia menjual produk yang sama dengan produk yang dijual oleh bentuk usaha tetap tersebut secara langsung tanpa melalui bentuk usaha tetapnya kepada pembeli di Indonesia.

Pemberian jasa oleh kantor pusat yang sejenis dengan jasa yang diberikan oleh bentuk usaha tetap, misalnya kantor pusat perusahaan konsultan di luar Indonesia memberikan konsultasi yang sama dengan jenis jasa yang dilakukan bentuk usaha tetap tersebut secara langsung tanpa melalui bentuk usaha tetapnya kepada klien di Indonesia.

Huruf c

Penghasilan seperti dimaksud dalam Penjelasan Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat dianggap sebagai penghasilan bentuk usaha tetap di Indonesia, apabila terdapat hubungan efektif antara harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dengan bentuk usaha tetap tersebut. Misalnya, X Inc. menutup perjanjian lisensi dengan PT Y untuk mempergunakan merek dagang X Inc. Atas penggunaan hak tersebut X Inc. menerima imbalan berupa royalti dari PT Y. Sehubungan dengan perjanjian tersebut X Inc. juga memberikan jasa manajemen kepada PT Y melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dalam rangka pemasaran produk PT Y yang mempergunakan merek dagang tersebut.

Dalam hal demikian, penggunaan merek dagang oleh PT Y mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap di Indonesia, dan oleh karena itu penghasilan X Inc. yang berupa royalti tersebut diperlakukan sebagai penghasilan bentuk usaha tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Biaya-biaya administrasi yang dikeluarkan oleh kantor pusat sepanjang digunakan untuk menunjang usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap di Indonesia, boleh dikurangkan dari penghasilan bentuk usaha tetap tersebut. Jenis serta besarnya biaya yang boleh dikurangkan tersebut ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Huruf b dan huruf c

Pada dasarnya bentuk usaha tetap merupakan satu kesatuan dengan kantor pusatnya, sehingga pembayaran oleh bentuk usaha tetap kepada kantor pusatnya, seperti royalti atas penggunaan harta kantor pusat, merupakan perputaran dana dalam satu perusahaan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan ini pembayaran bentuk usaha tetap kepada kantor pusatnya berupa royalti, imbalan jasa, dan bunga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bentuk usaha tetap. Namun apabila kantor pusat dan bentuk usaha tetapnya bergerak dalam bidang usaha perbankan, maka pembayaran berupa bunga pinjaman dapat dibebankan sebagai biaya.

Sebagai konsekuensi dari perlakuan tersebut, pembayaran-pembayaran yang sejenis yang diterima oleh bentuk usaha tetap dari kantor pusatnya tidak dianggap sebagai Objek Pajak, kecuali bunga yang diterima oleh bentuk usaha tetap dari kantor pusatnya yang berkenaan dengan usaha perbankan.

BAB III OBJEK PAJAK

Pasal 5 (UU No. 10 Tahun 1994)

Nomor Dokumen	Perihal	Tanggal Ditetapkan
14/PMK.03/2011	PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK DARI SUATU BENTUK USAHA TETAP	24 Januari 2011
KEP-62/PJ./1995	JENIS DAN BESARNYA BIAYA ADMINISTRASI KANTOR PUSAT YANG DIPERBOLEHKAN UNTUK DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA SUATU BENTUK USAHA TETAP	1 Januari 1995

DETAILS

Article 1

Article 2 Article 2A Article 3

Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 11A Article 12 Article 13 Article 14 Article 15

Article 16 Article 17 Article 18 Article 19

Article 20 Article 21 Article 22 Article 23 Article 24 Article 25 Article 26 Article 27

Article 28 Article 28A Article 29 Article 30 Article 31

Article 31A Article 31B Article 31C Article 31D Article 31E Article 32 Article 32A Article 32B

Article 32C

Article 33 Article 33A Article 34

Article 35 Article 36

Consolidation of Income Tax Act

Arrangement in One Text of the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1983 concerning Income Tax as lastly amended by the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 concerning Job Creation

CHAPTER III TAX OBJECT

Article 5 (Law No. 10 of 1994)

(1)

Which being a Tax Object for a permanent establishment is:

a.	income from effort or activities of said permanent establishment and from the assets owned or controlled;
b.	income headquarters from a business or activity, sale of goods, or provision of services in Indonesia which is similar to those carried out or carried out by permanent establishment in Indonesia;
c.	income as referred to in Article 26 received or obtained by the head office, insofar as there is an effective relationship between the permanent establishment and assets or activities that provide income referred to.

(2)

Costs relating to income as referred to in paragraph (1) letter b and letter c may deducted from the income of the permanent establishment.

(3)

In determining the amount of profit of a permanent establishment :

cost office administration The centers that are allowed to be charged are related costs with the business or activities of a permanent establishment, the amount of which is determined by the Director General of Taxes;

payment to the office centers that are not allowed to be charged as a fee are:

1)	royalties or other compensation in connection with the use of assets, patents, or other rights;
2)	balance in connection with management services and other services;
3)	flower, except interest related to banking business;

payment as referred to in letter b received or obtained from the head office not considered as a tax object, except for interest relating to banking business.

CHAPTER III TAX OBJECT

Article 5 (Law No. 10 of 1994)

PPh

Explanation Article 5

Individuals who do not reside or entities that do not was established and is not domiciled in Indonesia business or carry out activities through a permanent establishment in Indonesia, taxable in Indonesia through a permanent establishment the.
Paragraph (1)

Letter a

Permanent establishments are taxed on income derived from business or activity and from the assets owned or controlled. Thus all such income is taxable in Indonesia.

Letter b

Based on this provision, the income of the head office comes from business or activity, sale of goods and provision of services, the like with those carried out by a permanent establishment shall be deemed as income of a permanent establishment, because in essence it is a business or these activities are included in the scope of business or activities and may be exercised by a permanent establishment.

A business or activity similar to a business or form activity permanent business, for example occurs if a bank outside Indonesia who have a permanent establishment in Indonesia, provide loans directly without going through his permanent establishment to the company in Indonesia.

Sales of goods similar to those sold by the business entity permanent, for example a head office abroad that has a business form still in Indonesia selling the same product as the product being sold by the permanent establishment directly without going through the form permanent business to buyers in Indonesia.

Provision of services by the head office that are similar to the services provided provided by a permanent establishment, for example a corporate headquarters consultants outside Indonesia provide the same consultancy as the types of services rendered directly by the permanent establishment without going through its permanent establishment to clients in Indonesia.

Letter c

Income as referred to in Elucidation of Article 26 received or obtained by the head office shall be deemed as income from the form of business remain in Indonesia, if there is an effective relationship between the assets or income-generating activities with a permanent establishment the. For example, X Inc. closed the license agreement with PT Y for using the trademark X Inc. Upon the use of these rights X Inc. received compensation in the form of royalties from PT Y. In connection with the agreement the X Inc. also provides management services to PT Y through a permanent establishment in Indonesia, in the context of marketing the products of PT Y who uses the trademark.

In such case, the use of the trademark by PT Y has effective relationship with a permanent establishment in Indonesia, and by therefore X Inc.'s earnings. in the form of royalties is treated as income of a permanent establishment.

Paragraph (2)

Self-explanatory.

Paragraph (3)

Letter a

Administrative costs incurred by the head office throughout used to support the business or activities of a permanent establishment in Indonesia, may be deducted from the income of a permanent establishment the. The type and amount of the deductible costs determined by the Director General of Taxes.

Letter b and letter c

Basically, a permanent establishment is an integral part of the office its headquarters, so that payments by the permanent establishment to the office headquarters, such as royalties for the use of headquarters assets, are circulation of funds within a company. Therefore, based on this provision the payment of a permanent establishment to its head office in the form of royalties, compensation for services, and interest may not be deducted from permanent establishment income. But if the head office and form his permanent business is in the field of banking business, then payments in the form of loan interest can be charged as a fee.

As a consequence of such treatment, payments that of a kind received by the permanent establishment from its head officenot considered as a tax object, except interest received by permanent establishment of its head office relating to the business banking.

Document Number	About	Date Set
14/PMK.03/2011	TAX TREATMENT OF A PERMANENT ESTABLISHMENT'S TAXABLE INCOME AFTER DEDUCTION OF TAX	January 24, 2011
KEP-62/PJ./1995	TYPES AND AMOUNT OF HEAD OFFICE ADMINISTRATIVE FEES ALLOWED TO BE CHARGED AS FEES OF A PERMANENT ESTABLISHMENT	January 1, 1995

Konsolidasi Undang-Undang Pajak Penghasilan

BAB III OBJEK PAJAK

Pasal 5 (UU No. 10 Tahun 1994)

BAB III OBJEK PAJAK

Pasal 5 (UU No. 10 Tahun 1994)

BAB III OBJEK PAJAK

Pasal 5 (UU No. 10 Tahun 1994)

Consolidation of Income Tax Act

CHAPTER III TAX OBJECT

Article 5 (Law No. 10 of 1994)

CHAPTER III TAX OBJECT

Article 5 (Law No. 10 of 1994)

Let Us Know Your Problem!