Konsolidasi UUP

INDONESIA VERSION
ENGLISH VERSION

DETAILS

Pasal 1

Pasal 2 Pasal 2A Pasal 3

Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 11A Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15

Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19

Pasal 20 Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24 Pasal 25 Pasal 26 Pasal 27

Pasal 28 Pasal 28A Pasal 29 Pasal 30 Pasal 31

Pasal 31A Pasal 31B Pasal 31C Pasal 31D Pasal 31E Pasal 32 Pasal 32A Pasal 32B

Pasal 32C

Pasal 33 Pasal 33A Pasal 34

Pasal 35 Pasal 36

Konsolidasi Undang-Undang Pajak Penghasilan

Susunan dalam Satu Naskah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

BAB III OBJEK PAJAK

Pasal 8 (UU No. 36 Tahun 2008)

(1)

Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

(2)

Penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah apabila :

a.	suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
b.	dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
c.	dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

(3)

Penghasilan neto suami-isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami isteri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.

(4)

Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya.

BAB III OBJEK PAJAK

Pasal 8 (UU No. 36 Tahun 2008)

PPh

Penjelasan Pasal 8

Sistem pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang ini menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. Namun, dalam hal-hal tertentu pemenuhan kewajiban pajak tersebut dilakukan secara terpisah

Ayat (1)

Penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya dan dikenai pajak sebagai satu kesatuan. Penggabungan tersebut tidak dilakukan dalam hal penghasilan isteri diperoleh dari pekerjaan sebagai pegawai yang telah dipotong pajak oleh pemberi kerja, dengan ketentuan bahwa :
a. penghasilan isteri tersebut semata-mata diperoleh dari satu pemberi kerja, dan
b. penghasilan isteri tersebut berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

Contoh:

Wajib Pajak A yang memperoleh penghasilan neto dari usaha sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) mempunyai seorang isteri yang menjadi pegawai dengan penghasilan neto sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Apabila penghasilan isteri tersebut diperoleh dari satu pemberi kerja dan telah dipotong pajak oleh pemberi kerja dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lainnya, penghasilan neto sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tidak digabung dengan penghasilan A dan pengenaan pajak atas penghasilan isteri tersebut bersifat final.

Apabila selain menjadi pegawai, isteri A juga menjalankan usaha, misalnya salon kecantikan dengan penghasilan neto sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), seluruh penghasilan isteri sebesar Rp150.000.000,00 (Rp70.000.000,00 + Rp80.000.000,00) digabungkan dengan penghasilan A. Dengan penggabungan tersebut, A dikenai pajak atas penghasilan neto sebesar Rp250.000.000,00 (Rp100.000.000,00 + Rp70.000.000,00 + Rp80.000.000,00). Potongan pajak atas penghasilan isteri tidak bersifat final, artinya dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas penghasilan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Ayat (2) dan ayat (3)

Dalam hal suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim, penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan pengenaan pajaknya dilakukan sendiri-sendiri. Apabila suami isteri mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis atau jika isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, penghitungan pajaknya dilakukan berdasarkan penjumlahan penghasilan neto suami-isteri dan masing-masing memikul beban pajak sebanding dengan besarnya penghasilan neto.

Contoh:

Penghitungan pajak bagi suami-isteri yang mengadakan perjanjian pemisahan penghasilan secara tertulis atau jika isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri adalah sebagai berikut.

Dari contoh pada ayat (1), apabila isteri menjalankan usaha salon kecantikan, pengenaan pajaknya dihitung berdasarkan jumlah penghasilan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
Misalnya, pajak yang terutang atas jumlah penghasilan tersebut adalah sebesar Rp27.550.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) maka untuk masing-masing suami dan isteri pengenaan pajaknya dihitung sebagai berikut :

-	Suami	:	100.000.000,00 x Rp27.550.000,00 = Rp11.020.000,00 250.000.000,00
-	Isteri	:	150.000.000,00 x Rp27.550.000,00 = Rp16.530.000,00 250.000.000,00

Ayat (4)

Penghasilan anak yang belum dewasa dari mana pun sumber penghasilannya dan apa pun sifat pekerjaannya digabung dengan penghasilan orang tuanya dalam tahun pajak yang sama.

Yang dimaksud dengan Ã¢â‚¬Å“anak yang belum dewasaÃ¢â‚¬Â adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Apabila seorang anak belum dewasa, yang orang tuanya telah berpisah, menerima atau memperoleh penghasilan, pengenaan pajaknya digabungkan dengan penghasilan ayah atau ibunya berdasarkan keadaan sebenarnya.

BAB III OBJEK PAJAK

Pasal 8 (UU No. 36 Tahun 2008)

Nomor Dokumen	Perihal	Tanggal Ditetapkan
SE-29/PJ/2010	PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BAGI WANITA KAWIN YANG MELAKUKAN PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA DAN PENGHASILAN ATAU YANG MEMILIH UNTUK MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA SENDIRI	1 Maret 2010
PER-26/PJ/2013	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-34/PJ/2010 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA	5 Juli 2013
PER-36/PJ/2015	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-34/PJ/2010 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA	12 Oktober 2015
PER-30/PJ/2017	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-34/PJ/2010 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA	29 Desember 2017
PER-19/PJ/2014	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-34/PJ/2010 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA	3 Juli 2014
PER-34/PJ/2010	BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA	27 Juli 2010

DETAILS

Article 1

Article 2 Article 2A Article 3

Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 11A Article 12 Article 13 Article 14 Article 15

Article 16 Article 17 Article 18 Article 19

Article 20 Article 21 Article 22 Article 23 Article 24 Article 25 Article 26 Article 27

Article 28 Article 28A Article 29 Article 30 Article 31

Article 31A Article 31B Article 31C Article 31D Article 31E Article 32 Article 32A Article 32B

Article 32C

Article 33 Article 33A Article 34

Article 35 Article 36

Consolidation of Income Tax Act

Arrangement in One Text of the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1983 concerning Income Tax as lastly amended by the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 concerning Job Creation

CHAPTER III TAX OBJECT

Article 8 (Law No. 36 of 2008)

(1)

All over income or loss for women married at the beginning of the tax year or at the beginning of that part of the year taxes, as well as losses from prior years which have not been compensated as referred to in Article 6 paragraph (2) considered as the income or loss of her husband, unless the income is solely received or earned from 1 (one) employers whose taxes have been withheld based on the provisions of Article 21 and the work has nothing to do with business or husband or other family member's independent work.

(2)

Income Husband and wife are taxed separately if:

a.	husband and wife have lived separately based on a judge's decision;
b.	desired in a manner written by the husband and wife based on an agreement on the separation of assets and income; or
c.	desired by wife who choose to exercise their own tax rights and obligations.

(3)

Income net husband and wife as referred to in paragraph (2) letters b and c are subject to tax based on combination of husband and wife's net income and the amount of tax must be paid by each husband and wife calculated accordingly comparison of their net income.

(4)

Income minor children combined with the income of their parents.

CHAPTER III TAX OBJECT

Article 8 (Law No. 36 of 2008)

PPh

Explanation Article 8

The tax imposition system based on this law places family as an economic unit, meaning income or losses of all family members combined as one entity subject to tax and fulfillment of tax obligations is carried out by the head of the family. However, in certain cases the fulfillment of obligations the tax is done separately

Paragraph (1)

Income or loss for married women at the beginning of the year tax or at the beginning of the tax year part is considered income or the loss of her husband and is taxed as a unit. The merger is not carried out in terms of the wife's income obtained from work as an employee who has been tax deducted by employer, provided that:
a. the wife's income solely obtained from one employer, and
b. the wife's income comes from from work which has nothing to do with the business or independent work of the husband or other family members.

Example:

Taxpayer A who earns net income from a business of 100,000,000.00 (one hundred million rupiah) has a wife who become an employee with a net income of IDR 70,000,000.00 (seven tens of millions of rupiah). If the wife's income is obtained from one employer and has been deducted by the employer and tax the work has nothing to do with the husband's business or other family members, net income of IDR 70,000,000.00 (seventy million rupiah) not combined with income A and the imposition of tax on the wife's income is final.

If apart from being an employee, wife A also runs a business, for example a beauty salon with a net income of Rp. 80,000,000.00 (eighty million rupiah), the entire income of the wife in the amount of IDR 150,000,000.00 (IDR 70,000,000.00 + IDR 80,000,000.00) combined with A's income. With this combination, A subject to tax on net income of IDR 250,000,000.00 (Rp. 100,000,000.00 + Rp. 70,000,000.00 + Rp. 80,000,000.00). Tax deduction on the wife's income is not final, meaning it can be credited for tax payable on income of IDR 250,000,000.00 (two hundred and fifty million rupiah) reported in the Letter Income Tax Annual Notice.

Paragraph (2) and paragraph (3)

In the event that the husband and wife have lived separately by decision judge, calculation of Taxable Income and its tax imposition done individually. When a husband and wife enter into an agreement separation of assets and income in writing or if the wife wish to exercise their own tax rights and obligations, the tax calculation is carried out based on the sum of income net husband and wife and each bears a proportional tax burden with the amount of income neto.
Example:

Tax calculation for husband and wife who entered into an agreement separation of income in writing or if the wife so wishes to exercise their own tax rights and obligations as follows.

From the example in paragraph (1), if the wife runs a salon business beauty, taxation is calculated based on the amount of income 250,000,000.00 (two hundred and fifty million rupiah). For example, the tax payable on that amount of income is 27,550,000.00 (twenty seven million five hundred fifty thousand rupiah) then for each husband and wife the imposition the tax is calculated as follows:

-	Husband	:	100,000,000.00 x IDR 27,550,000.00 = IDR 11,020,000.00 250,000,000.00
-	Wife	:	150,000,000.00 x IDR 27,550,000.00 = IDR 16,530,000.00 250,000,000.00

Paragraph (4)

Income of a minor child from wherever the source of income and whatever the nature of the work combined with the income of his parents in the same tax year.

What is meant by Ã¢â‚¬Å“a minor childÃ¢â‚¬Â is a child who are not yet 18 (eighteen) years old and have never been married.

If a child is immature, whose parents have separated, receive or earn income, the tax imposition is combined with the income of the father or mother based on actual circumstances.

Document Number	About	Date Set
SE-29/PJ/2010	FILLING OUT OF THE ANNUAL INCOME TAX RETURN FOR A MARRIED WOMAN WHO DOES A SEPARATION OF PROPERTY AND INCOME AGREEMENT OR WHO CHOOSES TO EXERCISE THEIR OWN TAX RIGHTS AND OBLIGATIONS	1 March 2010
PER-26/PJ/2013	AMENDMENT TO REGULATION OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES NUMBER PER-34/PJ/2010 CONCERNING THE FORM OF THE ANNUAL INCOME TAX PAYER AND CORPORATE TAXPAYER FORM AND THE INSTRUCTIONS FOR FILLING IT	July 5, 2013
PER-36/PJ/2015	THIRD AMENDMENT TO REGULATION OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES NUMBER PER-34/PJ/2010 CONCERNING THE FORM OF THE ANNUAL INCOME TAX TAX PAYER FOR PERSONAL AND CORPORATE TAXPAYERS AND THE INSTRUCTIONS FOR FILLING THEM	12 October 2015
PER-30/PJ/2017	FOURTH AMENDMENT TO REGULATION OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES NUMBER PER-34/PJ/2010 CONCERNING THE FORM OF THE ANNUAL INCOME TAX TAX PAYER FOR PERSONAL AND CORPORATE TAXPAYER AND THE INSTRUCTIONS FOR FILLING THEM	29 December 2017
PER-19/PJ/2014	SECOND AMENDMENT TO REGULATION OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES NUMBER PER-34/PJ/2010 CONCERNING THE FORM OF THE ANNUAL INCOME TAX TAX PAYER FOR PERSONAL AND CORPORATE TAXPAYER AND THE INSTRUCTIONS FOR FILLING THEM	July 3, 2014
PER-34/PJ/2010	FORM FORM OF ANNUAL INCOME TAXPAYER FOR INDIVIDUAL AND CORPORATE TAXPAYER WITH INSTRUCTIONS FOR COMPLETING IT	July 27, 2010

Konsolidasi Undang-Undang Pajak Penghasilan

BAB III OBJEK PAJAK

Pasal 8 (UU No. 36 Tahun 2008)

BAB III OBJEK PAJAK

Pasal 8 (UU No. 36 Tahun 2008)

BAB III OBJEK PAJAK

Pasal 8 (UU No. 36 Tahun 2008)

Consolidation of Income Tax Act

CHAPTER III TAX OBJECT

Article 8 (Law No. 36 of 2008)

CHAPTER III TAX OBJECT

Article 8 (Law No. 36 of 2008)

Let Us Know Your Problem!