|
DETAILS

Konsolidasi Undang-Undang Pajak Penghasilan

Susunan dalam Satu Naskah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

BAB V PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN

Pasal 21 (UU No. 36 Tahun 2008)

(1) Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh :
a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
b. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
(2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(3) Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
(4) Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
(5) Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.
(5a) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
(6) Dihapus.
(7) Dihapus.
(8) Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB V PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN

Pasal 21 (UU No. 36 Tahun 2008)

PPh
Penjelasan Pasal 21

Ayat (1)

Ketentuan ini mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Pihak yang wajib melakukan pemotongan pajak adalah pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Huruf a

Pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak adalah orang pribadi ataupun badan yang merupakan induk, cabang, perwakilan, atau unit perusahaan yang membayar atau terutang gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama apa pun kepada pengurus, pegawai atau bukan pegawai sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. Dalam pengertian pemberi kerja termasuk juga organisasi internasional yang tidak dikecualikan dari kewajiban memotong pajak.

Yang dimaksud dengan “pembayaran lain” adalah pembayaran dengan nama apa pun selain gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain, seperti bonus, gratifikasi, dan tantiem.

Yang dimaksud dengan “bukan pegawai” adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja sehubungan dengan ikatan kerja tidak tetap, misalnya artis yang menerima atau memperoleh honorarium dari pemberi kerja.

Huruf b

Bendahara pemerintah termasuk bendahara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

Yang termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.

Huruf c

Yang termasuk “badan lain”, misalnya, adalah badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang membayarkan uang pensiun, tunjangan hari tua, tabungan hari tua, dan pembayaran lain yang sejenis dengan nama apa pun.

Yang termasuk dalam pengertian uang pensiun atau pembayaran lain adalah tunjangan-tunjangan baik yang dibayarkan secara berkala ataupun tidak yang dibayarkan kepada penerima pensiun, penerima tunjangan hari tua, dan penerima tabungan hari tua.

Huruf d

Yang termasuk dalam pengertian badan adalah organisasi internasional yang tidak dikecualikan berdasarkan ayat (2).

Yang termasuk tenaga ahli orang pribadi, misalnya, adalah dokter, pengacara, dan akuntan, yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.

Huruf e

Penyelenggara kegiatan wajib memotong pajak atas pembayaran hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. Dalam pengertian penyelenggara kegiatan termasuk antara lain badan, badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan. Kegiatan yang diselenggarakan, misalnya kegiatan olahraga, keagamaan, dan kesenian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bagi pegawai tetap besarnya penghasilan yang dipotong pajak adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Dalam pengertian iuran pensiun termasuk juga iuran tunjangan hari tua atau tabungan hari tua yang dibayar oleh pegawai.

Bagi pensiunan besarnya penghasilan yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Dalam pengertian pensiunan termasuk juga penerima tunjangan hari tua atau tabungan hari tua.

Ayat (4)

Besarnya penghasilan yang dipotong pajak bagi pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan bagian penghasilan yang tidak dikenai pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, dengan memerhatikan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (5a)

Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak, antara lain, dengan cara menunjukkan kartu NPWP.        
  
Contoh:

 Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp75.000.000,00

Pajak Penghasilan yang harus dipotong bagi Wajib Pajak yang memiliki NPWP adalah:
5%   x Rp50.000.000,00 = Rp2.500.000,00
15% x Rp25.000.000,00 = Rp3.750.000,00 (+)
Jumlah       Rp6.250.000,00

Pajak Penghasilan yang harus dipotong jika Wajib Pajak tidak memiliki NPWP adalah:
5%   x 120% x Rp50.000.000,00 = Rp3.000.000,00
15% x 120% x Rp25.000.000,00 = Rp4.500.000,00 (+)
Jumlah    Rp7.500.000,00

Ayat (6)

Cukup jelas.

 Ayat (7)

Cukup jelas.

 Ayat (8)

Cukup jelas.

BAB V PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN

Pasal 21 (UU No. 36 Tahun 2008)

Nomor Dokumen

Perihal

Tanggal Ditetapkan

KEP-173/PJ/2002 

PEDOMAN STANDAR GAJI KARYAWAN ASING

1 Januari 2002

SE-02/PJ.03/2007

PENEGASAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DAN ANGGOTA KEPANITIAAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMILIHAN UMUM ATAU PEMILIHAN KEPALA DAERAH

16 April 2007

102/PMK.010/2016

PENETAPAN BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN

27 Juni 2016

PER-16/PJ/2016

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI

29 September 2016

41 TAHUN 2016

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI DARI PEMBERI KERJA DENGAN KRITERIA TERTENTU

17 Oktober 2016

73 TAHUN 2016

PAJAK PENGHASILAN ATAS PROGRAM JAMINAN SOSIAL YANG DISELENGGARAKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

30 Desember 2016

28 TAHUN 2002

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

13 Mei 2002

PER-14/PJ/2013

BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BENTUK BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

1 Januari 2014.

16/PMK.03/2010

TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA, DAN JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS

16 November 2009.

247/PMK.03/2008

BANTUAN ATAU SANTUNAN YANG DIBAYARKAN OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KEPADA WAJIB PAJAK TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN

1 Januari 2009

250/PMK.03/2008

BESARNYA BIAYA JABATAN ATAU BIAYA PENSIUN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN

1 Januari 2009

252/PMK.03/2008

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI

 1 Januari 2009.

262/PMK.03/2010

TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI, ANGGOTA POLRI, DAN PENSIUNANNYA ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1 Januari 2011.

14 TAHUN 1993

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

27 Pebruari 1993

1 TAHUN 2009

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

12 Januari 2009

53 TAHUN 2012

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

23 April 2012

64 TAHUN 2005

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

22 Desember 2005

68 TAHUN 2009

TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA, DAN JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS

 16 November 2009

76 TAHUN 2007

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

10 Desember 2007

79 TAHUN 1998

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

10 Nopember 1998

80 TAHUN 2010

TARIF PEMOTONGAN DAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1 Januari 2011

83 TAHUN 2000

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 1998

22 September 2000

84 TAHUN 2010

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

20 Desember 2010

258/PMK.011/2011

BATASAN MAKSIMUM BIAYA REMUNERASI TENAGA KERJA ASING UNTUK KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI

1 Januari 2012

S-37/PJ.13/2014

Pemberitahuan Ralat dan Distribusi II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013

02 April 2014

SE-16/PJ.44/1992

PEMBAGIAN BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN TANTIEM

12 Mei 1992

SE-15/PJ.41/1993

PENJELASAN BIAYA JABATAN UNTUK PEGAWAI TETAP YANG BEKERJA PADA DUA PEMBERI KERJA ATAU LEBIH

9 Agustus 1993

SE-56/PJ.42/1999

PERLAKUAN PPH PASAL 21 ATAS PEMBERIAN HADIAH SAHAM KEPADA PEGAWAI

31 Desember 1999
DETAILS

Consolidation of Income Tax Act

Arrangement in One Text of the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1983 concerning Income Tax as lastly amended by the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 concerning Job Creation

CHAPTER V PAYMENT OF TAXES IN THE CURRENT YEAR

Article 21 (Law No. 36 of 2008)

(1) Cutting tax on related income with work, services, or activities with what name and in what form received or obtained by domestic individual taxpayers must be done by:
a. giver that work pay salaries, wages, honorarium, allowances, and other payments as compensation in connection with the work performed by employees or not an employee;
b. treasurer government that pay salaries, wages, honorarium, allowances, and other payments in connection with work, services, or activities;
c. dana pension or agency others who pay pensions and other payments under what name even in the framework of retirement;
d. body who pays honorarium or other payments as compensation in connection with services including the services of experts who perform free work; and
e. organizer activity who make payments in connection with the implementation of an activity.
(2) No including as a mandatory employer make tax deductions as referred to in paragraph (1) letter a are representative offices of foreign countries and organizations international as referred to in Article 3.
(3) Income permanent employees or retirees tax deducted for each month is the amount of gross income after deducting the amount of office fees or pension costs stipulated by Regulation of the Minister of Finance, pension contributions, and Non-Taxable Income.
(4) Income daily, weekly and other employees other non-permanent employees who are tax deductible is the amount gross income after deducting the portion of income that is not subject to deductions the amount of which is determined by a Ministerial Regulation Finance.
(5) Tariff deductions on income as referred to in paragraph (1) is the tax rate as referred to in Article 17 paragraph (1) letter a, unless otherwise stipulated by Regulations Government.
(5a) Size tariff as referred to in paragraph (5) which is applied to taxpayers who do not have a number The taxpayer principal is 20% (twenty percent) higher than the rate which is applied to Taxpayers who can show an Identification Number Taxpayers.
(6) Removed.
(7) Removed.
(8) Conditions regarding implementation instructions withholding tax on income in connection with work, services, or activities regulated by or based on a Minister of Finance Regulation.

CHAPTER V PAYMENT OF TAXES IN THE CURRENT YEAR

Article 21 (Law No. 36 of 2008)

PPh
Explanation Article 21

Paragraph (1)

This provision regulates the payment of taxes in the current year through withholding tax on income received or accrued by domestic individual taxpayers in connection with jobs, services, and activities. The party obligated to make the deduction taxes are employers, government treasurers, pension funds, agencies, companies and event organizers.
Letter a

Employers who are required to make withholding taxes are people individual or entity which is the parent, branch, representative, or company units that pay or are payable for salaries, wages, benefits, honorarium, and other payments by whatever name to the management, employees or non-employees as compensation in connection with work, services or activities performed. In the sense of employer including also international organizations that are not exempt from obligation to withhold taxes.

What is meant by “other payments†is payment by any name other than salary, wages, benefits, honorarium, and other payments, such as bonuses, gratuities, and tantiem.

What is meant by “non-employee†is a person personal who receive or obtain income from the relevant employer with non-permanent work ties, for example artists who accept or receive honorarium from the employer.

Letter b

Government treasurers include Central Government treasurers, Government Regions, government agencies or institutions, state institutions others, and the Embassies of the Republic of Indonesia abroad which pay salaries, wages, benefits, honorarium, and other payments in connection with work, services, or activities.

Also included in the definition of treasurer are cash holders and other officials who perform the same function.

Letter c

Included in “other bodiesâ€Â, for example, are organizers of social security workers who pay money pension, old age allowance, old age savings, and other payments similar with any name.

What is included in the definition of retirement money or other payments is benefits whether paid periodically or not paid to pension recipients, old age benefit recipients, and recipients of old age savings.

Letter d

Included in the definition of agency is an international organization which are not excluded under paragraph (2).
Individual experts include, for example, doctors, lawyers, and accountants, who do independent work and act for and on behalf of himself, not for and on behalf of his fellowship.

The letter e

Organizers of activities are required to withhold tax on prize payments or awards in any form received or obtained Mandatory Domestic individual tax with respect to an activity. In The meaning of organizer of activities includes among others agencies, agencies governments, organizations including international organizations, associations, individuals, as well as other institutions that organize activities. Organized activities, such as sports, religious, and arts.

Paragraph (2)

Self-explanatory.

Paragraph (3)

For permanent employees, the amount of income withheld by tax is: gross income less office fees, pension contributions, and Non-taxable income. In the sense of pension contributions including also old age allowance contributions or old age savings paid by employee.

For retirees the amount of income withheld by tax is the amount gross income less pension costs and Income No Taxable. In the sense of a pensionerincluding beneficiaries old age or old age savings.

Paragraph (4)

The amount of income withheld by tax for employees daily, weekly, as well as other non-permanent employees is the amount of gross income minus the portion of income that is not subject to deduction the amount is determined by the Regulation of the Minister of Finance, with pay attention to the applicable Non-Taxable Income.

Paragraph (5)

Self explanatory

Paragraph (5a)

Ownership of a Taxpayer Identification Number (NPWP) can be proven by the taxpayer Taxes, among other things, by showing a card NPWP.        
  
Example:

 Taxable Income of IDR 75,000,000.00

Income Tax that must be deducted for Taxpayers who have NPWP is:
5%   x IDR 50,000,000.00 = IDR 2,500,000.00
15% x IDR 25,000,000.00 = Rp 3,750,000.00 (+)
Amount       Rp 6,250,000.00


Income Tax that must be deducted if the Taxpayer does not have NPWP is:
5%   x 120% x IDR 50,000,000.00 = IDR 3,000,000.00
15% x 120% x IDR 25,000,000.00 = Rp 4,500,000.00 (+)
Amount    Rp 7,500,000.00

Paragraph (6)

Self-explanatory.

 Paragraph (7)

Self-explanatory.

 Paragraph (8)

Self-explanatory.

Document Number

About

Date Set

KEP-173/PJ/2002 

SALARY STANDARD GUIDELINES FOR FOREIGN EMPLOYEES

January 1, 2002

SE-02/PJ.03/2007

AFFIRMATION OF WITHHOLDING PPh ARTICLE 21 LEADERS AND MEMBERS OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION, PROVINCIAL ELECTION COMMISSION, REGENCY/CITY GENERAL ELECTION COMMISSION AND MEMBERS OF GENERAL ELECTIONS OR REGIONAL HEAD ELECTIONS

April 16, 2007

102/PMK.010/2016

Stipulation of INCOME SHARE IN RESPECT OF EMPLOYMENT OF DAILY AND WEEKLY EMPLOYEES AND OTHER NON-PERMANENT EMPLOYEES WHICH ARE NOT SUBJECT TO INCOME TAX WITHHOLDING

June 27, 2016

PER-16/PJ/2016

TECHNICAL GUIDELINES FOR WITHHOLDING, DEPOSIT AND REPORTING OF INCOME TAX ARTICLE 21 AND/OR INCOME TAX ARTICLE 26 RELATED TO EMPLOYMENT, SERVICES AND ACTIVITIES OF INDIVIDUAL PERSONS

29 September 2016

41 YEAR 2016

TREATMENT OF INCOME TAX ARTICLE 21 ON EMPLOYEE INCOME FROM EMPLOYERS WITH CERTAIN CRITERIA

17 October 2016

73 YEAR 2016

INCOME TAX ON SOCIAL SECURITY PROGRAMS PERFORMED BY THE SOCIAL SECURITY PROVIDING AGENCY

December 30, 2016

28 YEAR 2002

THIRD AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 14 OF 1993 CONCERNING IMPLEMENTATION OF EMPLOYMENT SOCIAL SECURITY PROGRAMS

13 May 2002

PER-14/PJ/2013

FORM, CONTENT, PROCEDURE FOR FILLING AND DELIVERY OF NOTICE OF PERIOD OF INCOME TAX ARTICLE 21 AND/OR ARTICLE 26 AND/OR FORM OF WITHDRAWAL OF INCOME TAX ARTICLE 21 AND/OR ARTICLE 26

1 January 2014.

16/PMK.03/2010

PROCEDURE FOR WITHHOLDING INCOME TAX ARTICLE 21 ON INCOME IN THE FORM OF SEVERANCE MONEY, PENSION BENEFITS, OLD DAY BENEFITS, AND OLD DAY SECURITY TO BE PAID AT CONDITIONS

16 November 2009.

247/PMK.03/2008

AID OR COMPANIES PAID BY SOCIAL SECURITY PROVIDING AGENCY TO CERTAIN TAXPAYERS WHICH ARE EXCLUDED FROM INCOME TAX OBJECTS

January 1, 2009

250/PMK.03/2008

THE AMOUNT OF POSITION COST OR PENSION COST THAT CAN BE DEDUCTED FROM THE GROSS INCOME OF PERMANENT OR RETIREMENT EMPLOYEES

January 1, 2009

252/PMK.03/2008

INSTRUCTIONS FOR IMPLEMENTATION OF WITHHOLDING TAX ON INCOME IN RESPECT OF EMPLOYMENT, SERVICES AND ACTIVITIES OF INDIVIDUAL PERSONS

 January 1, 2009.

262/PMK.03/2010

PROCEDURE FOR WITHHOLDING INCOME TAX ARTICLE 21 FOR STATE OFFICIALS, PNS, ARMY MEMBERS, POLRI MEMBERS, AND THEIR RETIREMENTS ON INCOME WHICH ARE BUDGETING TO THE STATE REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET OR REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET

1 January 2011.

14 YEAR 1993

IMPLEMENTATION OF EMPLOYMENT SOCIAL SECURITY PROGRAM

27 February 1993

1 YEAR 2009

THE SIXTH AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 14 OF 1993 CONCERNING IMPLEMENTATION OF EMPLOYMENT SOCIAL SECURITY PROGRAMS

January 12, 2009

53 YEAR 2012

THE EIGHTH AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 14 OF 1993 CONCERNING IMPLEMENTATION OF EMPLOYMENT SOCIAL SECURITY PROGRAMS

April 23, 2012

64 YEAR 2005

FOURTH AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 14 OF 1993 CONCERNING IMPLEMENTATION OF EMPLOYMENT SOCIAL SECURITY PROGRAMS

December 22, 2005

68 YEAR 2009

RATE OF INCOME TAX ARTICLE 21 ON INCOME IN THE FORM OF SEVERANCE MONEY, MAN'S MONEYRETIREMENT BENEFITS, OLD DAY BENEFITS, AND OLD DAY SECURITY PAID AT CONDITIONS

 November 16, 2009

76 YEAR 2007

FIFTH AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 14 OF 1993 CONCERNING IMPLEMENTATION OF EMPLOYMENT SOCIAL SECURITY PROGRAMS

December 10, 2007

1998

AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 14 OF 1993 CONCERNING IMPLEMENTATION OF EMPLOYMENT SOCIAL SECURITY PROGRAMS

November 10, 1998

2010

RATE OF WITHHOLDING AND IMPOSITION OF INCOME TAX ARTICLE 21 ON INCOME THAT ARE A BUDGET FOR THE STATE BUDGET OR REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET

January 1, 2011

83 YEAR 2000

AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 14 OF 1993 CONCERNING IMPLEMENTATION OF EMPLOYMENT SOCIAL SECURITY PROGRAM AS AMENDED BY GOVERNMENT REGULATION NUMBER 79 OF 1998

22 September 2000

2010

THE SEVENTH AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 14 OF 1993 CONCERNING IMPLEMENTATION OF EMPLOYMENT SOCIAL SECURITY PROGRAMS

December 20, 2010

258/PMK.011/2011

MAXIMUM LIMIT FOR FOREIGN WORKERS REMUNERATION COSTS FOR OIL AND GAS COOPERATION CONTRACTORS

January 1, 2012

S-37/PJ.13/2014

Notification of Correction and Distribution II Regulation of the Director General of Taxes Number PER-14/PJ/2013

April 02, 2014

SE-16/PJ.44/1992

BONUS DISTRIBUTION, GRATIFICATION, PRODUCTION SERVICES, AND TANTIEMS

May 12, 1992

SE-15/PJ.41/1993

DESCRIPTION OF POSITION FEE FOR PERMANENT EMPLOYEES WORKING AT TWO OR MORE EMPLOYERS

9 August 1993

SE-56/PJ.42/1999

TREATMENT OF PPH ARTICLE 21 FOR GIVING PRIZES OF SHARE TO EMPLOYEES

December 31, 1999

Let Us Know Your Problem!