|
DETAILS

Konsolidasi Undang-Undang Pajak Penghasilan

Susunan dalam Satu Naskah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

BAB V PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN

Pasal 26 (UU No. 11 Tahun 2020)

(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:
a. dividen;
b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
e. hadiah dan penghargaan;
f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
h. keuntungan karena pembebasan utang.
(1a) Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner).
(1b) Tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diturunkan dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.
(2a) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(4) Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(5) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), dan ayat (4) bersifat final, kecuali :
a. pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
b. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

BAB V PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN

Pasal 26 (UU No. 11 Tahun 2020)

PPh
Penjelasan Pasal 26

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dari Indonesia, Undang-Undang ini menganut 2 (dua) sistem pengenaan pajak, yaitu pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dan pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi Wajib Pajak luar negeri lainnya.

Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.

Ayat (1)

Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan ini wajib dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto.

Jenis-jenis penghasilan yang wajib dilakukan pemotongan dapat digolongkan dalam :
1. penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti, dan sewa serta penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
2. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan;
3. hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
4. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
5. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
6. keuntungan karena pembebasan utang.

Sesuai dengan ketentuan ini, misalnya suatu badan subjek pajak dalam negeri membayarkan royalti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Wajib Pajak luar negeri, subjek pajak dalam negeri tersebut berkewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sebagai contoh lain, seorang atlet dari luar negeri yang ikut mengambil bagian dalam perlombaan lari maraton di Indonesia kemudian merebut hadiah uang maka atas hadiah tersebut dikenai pemotongan Pajak Penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen).

Ayat (1a)

Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia ditentukan berdasarkan tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner). Oleh karena itu, negara domisili tidak hanya ditentukan berdasarkan Surat Keterangan Domisili, tetapi juga tempat tinggal atau tempat kedudukan dari penerima manfaat dari penghasilan dimaksud.

Dalam hal penerima manfaat adalah orang pribadi, negara domisilinya adalah negara tempat orang pribadi tersebut bertempat tinggal atau berada, sedangkan apabila penerima manfaat adalah badan, negara domisilinya adalah negara tempat pemilik atau lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang saham baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berkedudukan atau efektif manajemennya berada.

Ayat (1b)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri yang bersumber di Indonesia, selain dari penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta, dan premi asuransi, termasuk premi reasuransi. Atas penghasilan tersebut dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto dan bersifat final. Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk menetapkan besarnya perkiraan penghasilan neto dimaksud, serta hal-hal lain dalam rangka pelaksanaan pemotongan pajak tersebut.

Ketentuan ini tidak diterapkan dalam hal Wajib Pajak luar negeri tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia atau apabila penghasilan dari penjualan harta tersebut telah dikenai pajak berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2).

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Atas Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari bentuk usaha tetap di Indonesia dikenal pajak sebesar 20% (dua puluh persen).

Contoh:
Penghasilan Kena Pajak bentuk usaha tetap di Indonesia dalam tahun 2023 Rp17.500.000.000,00
Pajak Penghasilan:
22% x Rp17.500.000.000,00 =
Rp 3.850.000.000,00 (-)
Penghasilan Kena Pajak setelah pajak Rp13.650.000.000,00

Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang
20% x Rp13.650.000.000,00 = Rp2.730.000.000,00

 Apabila penghasilan setelah pajak sebesar Rp13.850.000.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut ditanamkan kembali di Indonesia sesuai dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak.

Ayat (5)

Pada prinsipnya pemotongan pajak atas Wajib Pajak luar negeri adalah bersifat final, tetapi atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c, dan atas penghasilan Wajib Pajak orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, pemotongan pajaknya tidak bersifat final sehingga potongan pajak tersebut dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Contoh:

A sebagai tenaga asing orang pribadi membuat perjanjian kerja dengan PT B sebagai Wajib Pajak dalam negeri untuk bekerja di Indonesia untuk jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023. Pada tanggal 20 April 2023 perjanjian kerja tersebut diperpanjang menjadi 8 (delapan) bulan sehingga akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023.

Jika perjanjian kerja tersebut tidak diperpanjang, status A adalah tetap sebagai Wajib Pajak luar negeri. Dengan diperpanjangnya perjanjian kerja tersebut, status A berubah dari Wajib Pajak luar negeri menjadi Wajib Pajak dalam negeri terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023. Selama bulan Januari sampai dengan Maret 2023 atas penghasilan bruto A telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 oleh PT B.

 Berdasarkan ketentuan ini, untuk menghitung Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan A untuk masa Januari sampai dengan Agustus 2023, Pajak Penghasilan Pasal 26 yang telah dipotong dan disetor PT B atas penghasilan A sampai dengan Maret 2023 tersebut dapat dikreditkan terhadap pajak A sebagai Wajib Pajak dalam negeri.

BAB V PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN

Pasal 26 (UU No. 11 Tahun 2020)

Nomor Dokumen

Perihal

Tanggal Ditetapkan

SE-57/PJ/2015

PENEGASAN PERLAKUAN PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.011/2013 TENTANG KEWAJIBAN PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN YANG TERUTANG KEPADA PIHAK LAIN OLEH PERUSAHAAN YANG TERIKAT DENGAN KONTRAK BAGI HASIL, KONTRAK KARYA, ATAU PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN

24 Juli 2015

SE-19/PJ/2016

TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN PERPAJAKAN INTERNASIONAL

20 April 2016

202/PMK.010/2017

PELAKSANAAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN YANG DIDASARKAN PADA KETENTUAN DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL

22 Desember 2017

PER-25/PJ/2018

TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

1 Januari 2019.

434/KMK.04/1999

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK LUAR NEGERI SELAIN BENTUK USAHA TETAP ATAS PENGHASILAN BERUPA KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN SAHAM

24 Agustus 1999

624/KMK.04/1994

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN BERUPA PREMI ASURANSI DAN PREMI REASURANSI YANG DIBAYAR KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI DI LUAR NEGERI

1 Januari 1995.

39/PMK.011/2013

KEWAJIBAN PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN YANG TERUTANG KEPADA PIHAK LAIN OLEH PERUSAHAAN YANG TERIKAT DENGAN KONTRAK BAGI HASIL, KONTRAK KARYA, ATAU PERJANJIAN KERJA SAMA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN

28 April 2013

14/PMK.03/2011

PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK DARI SUATU BENTUK USAHA TETAP

24 Januari 2011

258/PMK.03/2008

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN SAHAM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 18 AYAT (3c) UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK LUAR NEGERI

1 Januari 2009.

82/PMK.03/2009

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HARTA DI INDONESIA, KECUALI YANG DIATUR DALAM PASAL 4 AYAT (2) UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK LUAR NEGERI SELAIN BENTUK USAHA TETAP DI INDONESIA

22 April 2009

SE-22/PJ.22/1988

PPh PASAL 26 ATAS BUNGA KREDIT LUAR NEGERI

06 Mei 1988

SE-23/PJ.43/1995

PENJELASAN PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26 (SERI PPh PASAL 21 NO. 4)

26 April 1995

SE-25/PJ.4/1995

PEMOTONGAN PPh PASAL 26 ATAS PEMBAYARAN PREMI ASURANSI KE LUAR NEGERI (SERI PPh PASAL 23/26 NOMOR 5)

26 April 1995

PER-16/PJ/2011

TATA CARA PEMBERITAHUAN WAJIB PAJAK BENTUK USAHA TETAP ATAS PENANAMAN KEMBALI PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK

6 Juni 2011
DETAILS

Consolidation of Income Tax Act

Arrangement in One Text of the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1983 concerning Income Tax as lastly amended by the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 concerning Job Creation

CHAPTER V PAYMENT OF TAXES IN THE CURRENT YEAR

Article 26 (Law No. 11 of 2020)

(1) Top income is below, with name and in whatever form, paid for, provided for paid, or have been due for payment by a government agency, domestic tax subjects, activity organizers, permanent establishments, or representatives of other foreign companies to foreign taxpayers a country other than a permanent establishment in Indonesia shall be tax deducted in the amount of 20% (twenty percent) of the gross amount by the obligatory party pay:
a. dividend;
b. flower including premiums, discounts, and compensation in connection with guarantees of debt repayment;
c. royalties, rent, and other income in connection with the use of assets;
d. balance in connection with services, work, and activities;
e. prize and awards;
f. retire and other periodic payments;
g. premium swaps and other hedging transactions; and/or
h. advantage due to debt relief.
(1a) Country domicile of foreign taxpayers other than those who run a business or carry out business activities through permanent establishment in Indonesia as referred to in paragraph (1) is the country of residence or domicile of the foreign Taxpayer countries that actually benefit from the income (beneficial owner).
(1b) Tariff 20% (twenty percent) of the total gross amount by the party obligated to pay interest including premium, discounts, and rewards in connection with guaranteed debt repayments as referred to in paragraph (1) letter b can be reduced by Government regulations.
(2) Top income from sale or assignment assets in Indonesia, except for those regulated in Article 4 paragraph (2), which received or obtained by foreign Taxpayers other than the form of business remain in Indonesia, and insurance premiums paid to foreign insurance company withholding tax of 20% (twenty percent) of estimated net income.
(2a) Top income from sale or assignment shares as referred to in Article 18 paragraph (3c) are tax deductible 20% (twenty percent) of the estimated net income.
(3) Implementation the provisions referred to in paragraph (2) and paragraph (2a) are regulated by or based on a Ministerial Regulation Finance.
(4) Income Taxable setax deductible of a permanent establishment in Indonesia is taxed at 20% (twenty percent), unless the income is reinvested in Indonesia, the provisions of which are further regulated by or based on Minister of Finance Regulation.
(5) Cutting tax as referred to in paragraph (1), paragraph (2), paragraph (2a), and paragraph (4) are final, except :
a. cropping on income as referred to in Article 5 paragraph (1) letter b and letter c; and
b. cropping on income received or earned by an individual or outside entity country that changes status to become a resident Taxpayer or form permanent business.

CHAPTER V PAYMENT OF TAXES IN THE CURRENT YEAR

Article 26 (Law No. 11 of 2020)

PPh
Explanation Article 26

For income received or accrued by foreign taxpayers from Indonesia, this Law adheres to 2 (two) tax imposition systems, namely self-fulfillment of its tax obligations for foreign taxpayers a country that runs a business or carries out activities through a permanent establishment in Indonesia and withholding by obligatory parties pay for other foreign taxpayers.
This provision regulates the deduction of income sourced in Indonesia received or obtained by foreign taxpayers country other than a permanent establishment.
Paragraph (1)

Withholding tax based on this provision must be made by the agency government, domestic tax subjects, activity organizers, forms permanent business, or representatives of other foreign companies that make payments to foreign taxpayers other than the form of business remain in Indonesia with a tariff of 20% (twenty percent) of gross amount.
Types of income that must be deducted can be classified in:
1. income sourced from capital in the form dividends, interest including premiums, discounts, and guarantee rewards debt repayments, royalties, and related rents and income with the use of property;
2. balance in connection with services, work, or activities;
3. prize and awards in any name and form;
4. retired and other periodic payments;
5. premium swaps and other hedging transactions; and/or
6. advantage due to debt relief.


In accordance with this provision, for example an entity subject to tax in the state pays a royalty of Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiah) to foreign taxpayers, domestic tax subjects is obliged to withhold Income Tax of 20% (two twenty percent) of IDR 100,000,000.00 (one hundred million rupiah).
As another example, an athlete from abroad who took part part in a marathon race in Indonesia then seize prize money then the prize is subject to withholding tax Income of 20% (twenty percent).

Paragraph (1a)

The country of domicile of the foreign Taxpayer other than the one implementing it business or conducting business activities through a permanent establishment in Indonesia that receives income from Indonesia is determined based on the residence or domicile of the Taxpayer actually receive the benefits of the income (beneficial owner). Therefore, the country of residence is not only determined based on a Domicile Certificate, but also a place of residence or place of domicile of the beneficiary of the said income.
In the event that the beneficiary is an individual, the country of his domicile is the country where the individual resides or located, whereas if the beneficiary is an agency, the state domicile is the country where the owner or more than 50% (five twenty percent) shareholders either individually or jointly domiciled or effectively managed.

Paragraph (1b)

Quite clear.

Paragraph (2)

This provision regulates the withholding tax on income that is received or obtained by foreign Taxpayers originating in Indonesia, apart from the income referred to in paragraph (1), namely income from the sale or transfer of assets, and premiums insurance, including reinsurance premiums. This income is deducted tax of 20% (twenty percent) of the estimated net income and is final. The Minister of Finance is authorized to determine the amount of the said estimated net income, as well as matters other in the context of implementing the tax deduction.
This provision does not apply in the case of foreign Taxpayers is running a business or carrying out activities through some form permanent business in Indonesia or if the income is from the sale of assets has been subject to tax based on the provisions of Article 4 paragraph (2).

Paragraph (2a)

Quite clear.

Paragraph (3)

Quite clear.

Paragraph (4)

On Taxable Income after deducting tax from the form of business in Indonesia, a tax of 20% (twenty percent) is known.
Example:
Taxable Income form permanent business in Indonesia in 2023 Rp 17,500,000,000.00
Income Tax:
22% x IDR 17,500,000,000.00 =
Rp 3,850,000,000.00 (-)
Taxable Income after tax Rp 13,650,000,000.00
Article 26 income tax payable
20% x IDR 13,650,000,000.00 = IDR 2,730,000,000.00

 If the after-tax income is IDR 13,850,000,000.00 (three fifteen billion eight hundred and fifty million rupiah) is invested back in Indonesia in accordance with or based on Ministerial Regulation Finance, the income is not tax deductible.

Paragraph (5)

In principle, the withholding tax for foreign taxpayers is: is final, but on the income referred to in Article 5 paragraph (1) letters b and c, and on the income of the Taxpayer individual or foreign entity whose status changes to Compulsory Domestic tax or permanent establishment, the withholding tax is not is final so that the tax deduction can be credited in Annual Income Tax Return.
Example:

A as an individual foreign worker makes a work agreement with PT B as a resident Taxpayer to work in Indonesia for a period of 5 (five) months starting from January 1, 2023. On April 20, 2023 the work agreement was extended becomes 8 (eight) months so that it will end on the 31st August 2023.

If the work agreement is not extended, status A is remain as a foreign taxpayer. With extension the work agreement, the status of A changes from an outside Taxpayer country becomes a resident Taxpayer as of the 1st January 2023. From January to March 2023 above A's gross income has been deducted with Income Tax Article 26 by PT B.

 Based on this provision, to calculate the income tax payable on income A for the period January to August 2023, Income Tax Article 26 which has been withheld and paid by PT B on income A until March 2023 can be credited against tax A as a resident taxpayer. .

Document Number

About

Date Set

SE-57/PJ/2015

AFFIRMATION OF THE TREATMENT OF WITHHOLDING AND/OR COLLECTION OF INCOME TAX BASED ON REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 39/PMK.011/2013 REGARDING THE OBLIGATION OF WITHHOLDING AND/OR COLLECTION OF INCOME TAX PAYABLE TO OTHER PARTIES BY COMPANIES THAT ARE BOUND WITH PRODUCTION-SHARING CONTRACTS, OR MINING COOPERATION AGREEMENT

July 24, 2015

SE-19/PJ/2016

PROCEDURES FOR IMPLEMENTING INTERNATIONAL TAXATION ACTIVITIES

April 20, 2016

202/PMK.010/2017

IMPLEMENTATION OF INCOME TAX TREATMENT BASED ON INTERNATIONAL TREATMENTS

December 22, 2017

PER-25/PJ/2018

PROCEDURES FOR IMPLEMENTING DOUBLE TAXATION AVOIDANCE AGREEMENT

January 1, 2019.

434/KMK.04/1999

Withholding INCOME TAX ARTICLE 26 ON INCOME RECEIVED OR OBTAINED BY FOREIGN TAXPAYERS OTHER THAN PERMANENT ESTABLISHMENT ON INCOME IN THE FORM OF PROFITS FROM THE SALE OF SHARE

24 August 1999

624/KMK.04/1994

Withholding INCOME TAX ARTICLE 26 ON INCOME IN THE FORM OF INSURANCE PREMIUMS AND REINSURANCE PREMIUMS PAID TO INSURANCE COMPANIES OVERSEAS

January 1, 1995.

39/PMK.011/2013

OBLIGATIONS FOR WITHHOLDING AND/OR COLLECTION OF INCOME TAX PAYABLE TO OTHER PARTIES BY COMPANIES THAT ARE BOUND BY PRODUCT SHARING CONTRACTS, WORKS CONTRACTS, OR COOPERATION AGREEMENTS IN THE MINING ENTERPRISE

April 28, 2013

14/PMK.03/2011

TAX TREATMENT OF A PERMANENT ESTABLISHMENT'S TAXABLE INCOME AFTER DEDUCTION OF TAX

January 24, 2011

258/PMK.03/2008

Withholding INCOME TAX ARTICLE 26 ON INCOME FROM SALE OR TRANSFER OF SHARE AS REVIEWED IN ARTICLE 18, paragraph (3c) INCOME TAX RECEIVED OR OBTAINED BY FOREIGN TAXPAYERS

January 1, 2009.

82/PMK.03/2009

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE CONCERNING WITHHOLDING OF INCOME TAX ARTICLE 26 ON INCOME FROM THE SALE OR TRANSFER OF ASSETS IN INDONESIA, EXCEPT AS Stipulated In ARTICLE 4, Paragraph (2) OF THE LAW ON INCOME TAX RECEIVED OR OBTAINED BY FOREIGN TAXPAYERS THAN PERMANENT ESTABLISHMENT IN INDONESIA INDONESIAN

April 2009

SE-22/PJ.22/1988

PPh ARTICLE 26 ON INTEREST ON FOREIGN CREDIT

May 06, 1988

SE-23/PJ.43/1995

THE EXPLANATION OF WITHHOLDING INSTRUCTIONS OF INCOME TAX ARTICLE 21 AND ARTICLE 26 (SERIES OF INCOME ARTICLE 21 NO. 4)

April 26, 1995

SE-25/PJ.4/1995

withholding of income tax ARTICLE 26 FOR PAYMENT OF INSURANCE PREMIUM FOR OVERSEAS (SERIES OF INCOME TAX ARTICLE 23/26 NUMBER 5)

April 26, 1995

PER-16/PJ/2011

PROCEDURE FOR NOTIFICATION OF PERMANENT ESTABLISHMENT TAXPAYER FOR TAXABLE INVESTMENTS AFTER TAX DEduction

June 6, 2011

Let Us Know Your Problem!