|
DETAILS

Konsolidasi Undang-Undang Pajak Penghasilan


Susunan dalam Satu Naskah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan


BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31A (UU No. 36 Tahun 2008)


(1) Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk :
a pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan;
b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
c. kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan
d. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional serta pemberian fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31A (UU No. 36 Tahun 2008)


PPh
Penjelasan Pasal 31A

Ayat (1)

Salah satu prinsip yang perlu dipegang teguh di dalam Undang-Undang perpajakan adalah diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang hakikatnya sama, dengan berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidang perpajakan jika benar-benar diperlukan harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut.

Tujuan diberikannya kemudahan pajak ini adalah untuk mendorong kegiatan investasi langsung di Indonesia baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional.

Ketentuan ini juga dapat digunakan untuk menampung kemungkinan perjanjian dengan negara-negara lain dalam bidang perdagangan, investasi, dan bidang lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31A (UU No. 36 Tahun 2008)


Nomor Dokumen

Perihal

Tanggal Ditetapkan

SE-16/PJ./2007

PENYAMPAIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU BESERTA PERATURAN-PERATURAN PELAKSANAANNYA

05 April 2007

78 TAHUN 2019

FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

13 December 2019

11/PMK.010/2020

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

11 Februari 2020

96/PMK.010/2020

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11/PMK.010/2020 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

11 August 2020

130/PMK.010/2020

PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

09 October 2020

21/PMK.011/2010

PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KEGIATAN PEMANFAATAN SUMBER ENERGI TERBARUKAN

28 Januari 2010

PER-44/PJ/2011

TATA CARA PELAPORAN PENGGUNAAN DANA DAN REALISASI PENANAMAN MODAL BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

29 Desember 2011

DETAILS

Consolidation of Income Tax Act


Arrangement in One Text of the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1983 concerning Income Tax as lastly amended by the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 concerning Job Creation


CHAPTER VII MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 31A (Law No. 36 of 2008)


(1) To Taxpayers who make investments in certain business fields and/or in certain areas that receive high priority on a national scale tax facilities in the form of:
a reduction income maximum net 30% (thirty percent) of the total investment done;
b. shrink and accelerated amortization;
c. compensate that loss longer, but not more than 10 (ten) years; and
d. imposition Tax Income on dividends as referred to in Article 26 of 10% (ten percent), unless the rate is according to the agreement applicable tax set lower.
(2) Conditions more about these fields certain businesses and/or certain areas that receive priority on a national scale and the provision of tax facilities as referred to in paragraph (1) is regulated by Government Regulation.

CHAPTER VII MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 31A (Law No. 36 of 2008)


PPh
Explanation Article 31A

Paragraph (1)

One of the principles that needs to be upheld in the law Taxation is the application of equal treatment to all Taxpayers or to cases in the field of taxation which essentially the same, by adhering to the provisions of the rules legislation. Therefore, every convenience in the field taxation if absolutely necessary must refer to the rules in above and needs to be maintained so that in its application it does not deviate from the intent and purpose of providing this facility.

The purpose of providing this tax facility is to encourage activity direct investment in Indonesia either through foreign investment as well as domestic investment in certain business fields and/or in certain areas that receive high priority in national scale.

This provision can also be used to accommodate possibilities agreements with other countries in the field of trade, investment and other fields.

Paragraph (2)

Self-explanatory.

Document Number

About

Date Set

SE-16/PJ./2007

SUBMISSION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 1 OF 2007 CONCERNING INCOME TAX FACILITIES FOR INVESTMENT IN CERTAIN BUSINESS FIELDS AND/OR IN CERTAIN AREA AND ITS IMPLEMENTATION REGULATIONS

April 05, 2007

78 YEAR 2019

INCOME TAX FACILITIES FOR INVESTMENT IN CERTAIN BUSINESS FIELDS AND/OR IN CERTAIN REGIONS

13 November 2019

11/PMK.010/2020

IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 78 OF 2019 CONCERNING INCOME TAX FACILITIES FOR INVESTMENT IN CERTAIN BUSINESS FIELDS AND/OR IN CERTAIN AREAS

11 February 2020

96/PMK.010/2020

AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 11/PMK.010/2020 CONCERNING IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 78 OF 2019 CONCERNING INCOME TAX FACILITIES FOR INVESTMENT IN CERTAIN BUSINESS FIELDS AND/OR IN CERTAIN AREAS

11 August 2020

130/PMK.010/2020

GRANTING OF CORPORATE INCOME TAX REDUCTION FACILITIES

09 October 2020

21/PMK.011/2010

PROVIDING TAX AND CUSTOMS FACILITIES FOR ACTIVITIES TO UTILIZE RENEWABLE ENERGY SOURCES

January 28, 2010

PER-44/PJ/2011

PROCEDURES FOR REPORTING THE USE OF FUNDS AND REALIZATION OF INVESTMENT FOR CORPORATE TAXPAYERS WHO OBTAINED CORPORATE INCOME TAX EXEMPTION OR REDUCTION FACILITIES

December 29, 2011