Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021
| 1. | Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. |
| 2. | Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. |
| 3. | Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. |
| 4. | Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. |
| 5. | Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. |
| 6. | Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. |
| 7. | Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini. |
| 8. | Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. |
| 9. | Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak. |
| 10. | Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. |
| 11. | Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. |
| 12. | Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. |
| 13. | Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. |
| 14. | Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. |
| 15. | Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. |
| 16. | Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. |
| 17. | Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. |
| 18. | Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. |
| 19. | Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. |
| 20. | Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. |
| 21. | Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. |
| 22. | Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang. |
| 23. | Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang. |
| 24. | Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. |
| 25. | Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. |
| 26. | Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. |
| 27. | Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. |
| 28. | Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. |
| 29. | Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. |
| 30. | Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya. |
| 31. | Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. |
| 32. | Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| 33. | Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga. |
| 34. | Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. |
| 35. | Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. |
| 36. | Putusan Gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan. |
| 37. | Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak. |
| 38. | Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu. |
| 39. | Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga adalah surat keputusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak. |
| 40. | Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung. |
| 41. | Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung. |
Composition in One Text of the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures as last amended by Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021
| 1. | Tax is a mandatory contribution to that country owed by an individual or coercive entity based on the law, by not getting compensation in kind directly and used for the needs of the state for the greatest extent possible people's prosperity. |
| 2. | Required Taxes are individuals or entities, includes taxpayers, tax collectors and tax collectors has tax rights and obligations in accordance with the provisions tax laws and regulations. |
| 3. | Body is a group of people and/or capital is a unit whether doing business or not conducting business which includes limited liability companies, limited liability companies, other companies, state-owned enterprises or state-owned enterprises area by name and in whatever form, firm, joint venture, cooperative, pension funds, associations, associations, foundations, mass organizations, socio-political organization, or other organization, institution and form other entities including collective investment contracts and business forms fixed. |
| 4. | Entrepreneur is a private person or internal entity any form which in its business activities or work produces goods, import goods, export goods, do business trading, utilizing intangible goods from outside the region customs clearance, conducting service business, or utilizing services from outside the area customs. |
| 5. | Entrepreneur Taxable Person is an Entrepreneur who perform delivery of Taxable Goods and/or delivery of Subjective Services Taxes subject to tax under the Added Tax Act The value 1984 and its changes. |
| 6. | Number The taxpayer principal is the number given to taxpayers as a means of administration taxation that is used as self-identification or identity Taxpayers in exercising their tax rights and obligations. |
| 7. | Time The tax is the timeframe on which it is based for Taxpayers to calculate, deposit, and report taxes payable within a certain period of time as specified in |
| 8. | Year Tax is a period of 1 (one) year calendar except when the Taxpayer uses an accounting year that is not same as calendar year. |
| 9. | Section Tax Year is part of the period of 1 (one) Tax Year. |
| 10. | Tax payable is the tax that must be paid at a time, in the Tax Period, in the Tax Year, or in the Tax Year Section in accordance with the provisions of the regulations tax laws. |
| 11. | Letters Notification is a letter that is mandatory Taxes are used to report calculations and/or payments taxes, tax objects and/or non-tax objects, and/or assets and obligations in accordance with the provisions of the legislation taxation. |
| 12. | Letters Period Notice is a Tax Return for a Tax Period. |
| 13. | Letter Annual Notice is a Notice for a Year Tax or Tax Year Part. |
| 14. | Letters Tax deposit is proof of payment or tax deposit that has been made by using the form or has been made in other ways to the state treasury through the place payment appointed by the Minister of Finance. |
| 15. | Letters tax assessment is a decree that includes Underpaid Tax Assessment Letters, Tax Assessment Letters Additional Underpayment, Zero Tax Assessment Letter, or Letter Overpaid Tax Assessment. |
| 16. | Letters Underpaid Tax Assessment is a letter tax assessments that determine the amount of the principal amount of tax, amount tax credit, the amount of tax principal underpayment, the amount of sanctions administration, and the amount of tax that must be paid. |
| 17. | Letters Additional Underpaid Tax Assessment is a tax assessment letter that determines addition to the amount of tax |
| 18. | Letters Zero Tax Assessment is a letter tax assessments that determine the amount of the principal tax equal to the amount of the tax credit or no taxes owed and no credit tax. |
| 19. | Letters Overpaid Tax Assessment is a letter tax assessment that determines the amount of overpaid tax because the amount of tax credit is greater than the tax payable or should not be owed. |
| 20. | Letters Tax Bill is a letter to do tax bills and/or administrative sanctions in the form of interest and/or fines. |
| 21. | Letters Forced is an order to pay tax debts and billing fees tax. |
| 22. | Credit Tax for Income Tax is a tax paid by the taxpayer himself plus the principal tax payable in the Tax Collection Letter due to Income Tax in the year unpaid or underpaid, plus taxes withheld or collected, plus tax on income paid or payable abroad, less prepayment excess tax, which is deducted from the tax payable. |
| 23. | Credit Tax for Value Added Tax is Input Tax that can be credited after being deducted by pre-refund of overtax or after deduction of tax that has been offset, which is deducted from the tax owed. |
| 24. | Work free is work done by individuals who have special expertise as an effort to earn income that is not bound by a work relationship. |
| 25. | Check is a series of activities collect and process data, information, and/or evidence carried out objectively and professionally based on a standard audit to test compliance with tax obligations and/or for other purposes in order to implement the provisions tax laws and regulations. |
| 26. | Proof Beginning is a state, action, and/or evidence in the form of information, writing, or objects that can be provide an indication of a strong suspicion that something is happening or has happened a crime in the field of taxation committed by anyone which may result in a loss of revenuecountry. |
| 27. | Check Preliminary Evidence is examination carried out to obtain preliminary evidence about the existence of the allegation there has been a crime in the field of taxation. |
| 28. | Insurer Taxes are individuals or entities who is responsible for the payment of taxes, including its representative carry out the rights and fulfill the obligations of taxpayers in accordance with |
| 29. | Bookkeeping is a recording process conducted regularly to collect data and financial information which includes assets, liabilities, capital, income and expenses, as well as the total cost of acquisition and delivery of goods or services, which is closed by compiling financial statements in the form of a balance sheet and income statement for the period of said Tax Year. |
| 30. | Research is a series of activities carried out to assess the completeness of filling out the Tax Return and the attachments include an assessment of the correctness of writing and the calculation. |
| 31. | Investigation criminal offenses in the field of taxation is a series of actions carried out by investigators to search for as well as collecting evidence with that evidence makes the action clear crime in the field of taxation that occurred and found the suspect. |
| 32. | Investigator is a civil servant official within the authorized Directorate General of Taxes specifically as an investigator to conduct investigations of criminal acts in the field of taxation in accordance with the provisions of laws and regulations. |
| 33. | Letters Rectification Decision is a decision letter which corrects typos, miscalculations, and/or errors implementation of certain provisions in laws and regulations taxation contained in tax assessment letters, bills of lading Tax, Rectification Decree, Objection Decree, Letter Decision on Reduction of Administrative Sanctions, Decree on Elimination Administrative Sanctions, Decree on Reduction of Tax Assessments, Letters Tax Assessment Cancellation Decree, Refund Decree Preliminary Excess Tax, or Decision Letter on the Granting of Benefits Flowers. |
| 34. | Letters The Objection Decision is a decision letter over objections to tax assessment letters or against deductions or collection by third parties submitted by the Taxpayer. |
| 35. | Verdict An appeal is a decision of the judiciary taxes on an appeal against the Objection Decision Letter filed by the Taxpayer. |
| 36. | Verdict The lawsuit is the decision of the judiciary taxes on lawsuits against matters based on provisions tax laws and regulations can be filed a lawsuit. |
| 37. | Verdict Reconsideration is a verdict Supreme Court on the request for review filed by Taxpayer or by the Director General of Taxes against the Appeal Decision or Lawsuit Decision from the tax court agency. |
| 38. | Letters Preliminary Return Decision Excess Tax is a decree that determines the amount pre-refund of tax excess for certain Taxpayers. |
| 39. | Letters The decision to grant interest rewards is decision letter that determines the amount of interest compensation given to MandatoryTax. |
| 40. | Date Sent is the postmark date delivery, date of facsimile, or in the event that it is submitted by email direct is the date at the time of the letter, decision, or decision delivered directly. |
| 41. | Date received is the postmark date delivery, date of facsimile, or in the case of direct receipt is the date on which the letter, decision, or judgment was received direct. |