Konsolidasi KUP

INDONESIA VERSION
ENGLISH VERSION

DETAILS

Pasal 1

Pasal 2 Pasal 2A Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11

Pasal 12 Pasal 13 Pasal 13A Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16 Pasal 17 Pasal 17A Pasal 17B Pasal 17C Pasal 17D Pasal 17E

Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20 Pasal 20A Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24

Pasal 25 Pasal 26 Pasal 26A Pasal 27 Pasal 27A Pasal 27B Pasal 27C

Pasal 28 Pasal 29 Pasal 29A Pasal 30 Pasal 31

Pasal 32 Pasal 32A Pasal 33 Pasal 34 Pasal 35 Pasal 35A Pasal 36 Pasal 36A Pasal 36B Pasal 36C Pasal 36D Pasal 37 Pasal 37A

Pasal 38 Pasal 39 Pasal 39A Pasal 40 Pasal 41 Pasal 41A Pasal 41B Pasal 41C Pasal 42 Pasal 43

Pasal 43A Pasal 44 Pasal 44A Pasal 44B Pasal 44C Pasal 44D

Pasal 44E

Pasal 45 Pasal 46 Pasal 47 Pasal 47A

Pasal 48 Pasal 49 Pasal 50

Konsolidasi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021

BAB V KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 27C (UU No. 7 Tahun 2021)

(1)

Direktur Jenderal Pajak berwenang melaksanakan prosedur persetujuan bersama untuk mencegah atau menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda.

(2)

Prosedur persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:

a.	Wajib Pajak dalam negeri;
b.	Direktur Jenderal Pajak;
c.	pejabat berwenang negara mitra atau yurisdiksi mitra persetujuan penghindaran pajak berganda; atau
d.	warga negara Indonesia melalui Direktur Jenderal Pajak terkait perlakuan diskriminatif di negara mitra atau yurisdiksi mitra persetujuan penghindaran pajak berganda yang bertentangan dengan ketentuan mengenai nondiskriminasi, sesuai dengan ketentuan dan batas waktu sebagaimana diatur dalam persetujuan penghindaran pajak berganda.

(3)

Permintaan pelaksanaan prosedur persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat diajukan bersamaan dengan permohonan Wajib Pajak dalam negeri untuk mengajukan:

a.	keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
b.	permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; atau
c.	pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b.

(4)

Dalam hal pelaksanaan prosedur persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b belum menghasilkan persetujuan bersama sampai dengan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali diucapkan, Direktur Jenderal Pajak:

a.	melanjutkan perundingan, dalam hal materi sengketa yang diputus dalam Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali bukan merupakan materi yang diajukan prosedur persetujuan bersama; atau
b.	menggunakan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali sebagai posisi dalam perundingan atau menghentikan perundingan, dalam hal materi sengketa yang diputus merupakan materi yang diajukan prosedur persetujuan bersama.

(5)

Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti hasil pelaksanaan prosedur persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan tentang persetujuan bersama.

(6)

Surat keputusan tentang persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk dasar pengembalian pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1a) atau dasar penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

BAB V KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 27C (UU No. 7 Tahun 2021)

HPP KUP

Penjelasan Pasal 27C

Ayat (1)

Cukup jelas Yang dimaksud dengan "prosedur persetujuan bersama" atau mutual agreement procedure adalah prosedur administratif yang diatur dalam persetujuan penghindaran pajak berganda untuk mencegah atau menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Agar prosedur persetujuan bersama dapat secara efektif mendorong Wajib Pajak untuk mendapatkan keadilan dan mengeliminasi pemajakan berganda, perlu diatur interaksinya dalam hal prosedur persetujuan bersama dilaksanakan bersamaan dengan proses penyelesaian sengketa domestik, khususnya pengajuan banding dan. peninjauan kembali. Ayat ini menegaskan bahwa dalam hal putusan banding atau peninjauan kembali telah diucapkan terlebih dahulu sebelum dicapainya persetujuan bersama tetapi sengketa yang diajukan prosedur persetujuan bersama tidak diputus dalam putusan banding atau peninjauan kembali, perundingan dalam rangka prosedur persetujuan bersama dilanjutkan.

Dalam hal putusan banding atau peninjauan kembali juga memutus sengketa yang diajukan prosedur persetujuan bersama maka perundingan tetap dapat dilanjutkan dengan mendasarkan posisi runding

Direktur Jenderal Pajak pada putusan banding atau peninjauan kembali. Dalam hal persetujuan bersama tidak dapat dicapai dengan posisi runding tersebut, Direktur Jenderal Pajak dapat mengusulkan untuk menghentikan perundingan dengan memperhatikan ketentuan dan kaidah dalam negosiasi dan perundingan internasional, khususnya terkait pelaksanaan prosedur persetujuan bersama.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

DETAILS

Article 1

Article 2 Article 2A Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11

Article 12 Article 13 Article 13A Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 17A Article 17B Article 17C Article 17D Article 17E

Article 18 Article 19 Article 20 Article 20A Article 21 Article 22 Article 23 Article 24

Article 25 Article 26 Article 26A Article 27 Article 27A Article 27B Article 27C

Article 28 Article 29 Article 29A Article 30 Article 31

Article 32 Article 32A Article 33 Article 34 Article 35 Article 35A Article 36 Article 36A Article 36B Article 36C Article 36D Article 37 Article 37A

Article 38 Article 39 Article 39A Article 40 Article 41 Article 41A Article 41B Article 41C Article 42 Article 43

Article 43A Article 44 Article 44A Article 44B Article 44C Article 44D

Article 44E

Article 45 Article 46 Article 47 Article 47A

Article 48 Article 49 Article 50

Consolidation of General Provisions and Tax Procedures Act

Composition in One Text of the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures as last amended by Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021

CHAPTER V OBJECTION AND APPEAL

Article 27C (Law No. 7 of 2021)

(1)

Director general tax authorities carry out mutual consent procedures to prevent or resolve problems that arise in the application of tax avoidance agreements double.

(2)

Procedure mutual consent as referred to in paragraph (1) may be submitted by:

a.	Required Domestic taxes;
b.	Director General of Taxes;
c.	official partner country or jurisdiction double tax avoidance agreement partner; or
d.	citizen Indonesia through the Director General Tax related to discriminatory treatment in partner countries or partner jurisdictions agreement on the avoidance of double taxation as opposed to provisions regarding non-discrimination, in accordance with the provisions and limits time as stipulated in the double tax avoidance agreement.

(3)

Request implementation of procedures agreement together as referred to in paragraph (2) letter a, letter b, and letter c can be filed together with the domestic Taxpayer's application to file:

a.	object as referred to in Article 25;
b.	apply appeal as referred to in Article 27; or
c.	subtract or cancellation of the decree the tax not true as referred to in Article 36 paragraph (1) letter b.

(4)

In regarding the implementation of procedures agreement together as referred to in paragraph (3) letter b has not yet produced joint approval up to the Appeal Decision or Judgment Reconsideration pronounced, Director General of Taxes:

a.	continue negotiation, in terms of material that dispute decided in an Appeals Decision or a Judicial Review Decision instead constitutes the material submitted for the joint approval procedure; or
b.	use Appeal Decision or Review Decision Return as a position in negotiations or stopping negotiations, in in terms of material disputes decided is the material submitted fuck procedurejoint juan.

(5)

Director Tax General follow up results implementing the joint approval procedure as referred to in paragraph (1) by issuing a decree on mutual agreement.

(6)

Letters consent decision together as referred to in paragraph (5) including the basis for tax returns as referred to in Article 11 paragraph (1a) or the basis for billing taxes as referred to in Article 18.

CHAPTER V OBJECTION AND APPEAL

Article 27C (Law No. 7 of 2021)

HPP KUP

Explanation of Article 27C

Paragraph (1)

Self-explanatory What is meant by "mutual consent procedure" or mutual agreement procedure is a regulated administrative procedure in double taxation avoidance agreements to prevent or resolve problems arising in the application of the agreement avoidance of double taxation.

Paragraph (2)

Self-explanatory.

Paragraph (3)

Self-explanatory.

Paragraph (4)

Order approval procedure together can effectively push Compulsory Taxes to achieve justice and eliminate double taxation, interaction needs to be regulated in terms of joint approval procedures carried out simultaneously with the domestic dispute resolution process, particularly appeals and. judicial review. this verse confirms that in the event of an appeal decision or judicial review has been said in advance before reaching mutual agreement but the dispute submitted by mutual consent procedure is not decided in an appeal decision or review, negotiation in order to proceed with the joint approval procedure.

In the case of an appeal decision or review also decides the dispute submitted to the joint agreement procedure, negotiations can still be held followed by basing the negotiating position

Director General of Taxes on the decision of appeal or review. In the event that mutual agreement cannot be reached with a negotiating position said, the Director General of Taxes can propose to stop negotiations by taking into account the provisions and rules in negotiations and international negotiations, in particular regarding the implementation of procedures mutual agreement.

Paragraph (5)

Self-explanatory.

Paragraph (6)

Self-explanatory.

Konsolidasi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

BAB V KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 27C (UU No. 7 Tahun 2021)

BAB V KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 27C (UU No. 7 Tahun 2021)

Consolidation of General Provisions and Tax Procedures Act

CHAPTER V OBJECTION AND APPEAL

Article 27C (Law No. 7 of 2021)

CHAPTER V OBJECTION AND APPEAL

Article 27C (Law No. 7 of 2021)

Let Us Know Your Problem!