|
DETAILS

Konsolidasi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan


Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021


BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 44A (UU No. 7 Tahun 2021)


Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) menghentikan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf k dalam hal:
a. Wajib Pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3);
b. tidak terdapat cukup bukti;
c. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan; atau
d. demi hukum.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 44A (UU No. 7 Tahun 2021)


HPP KUP
Penjelasan Pasal 44A

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penghentian penyidikan demi hukum adalah alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, antara lain karena terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya (nebis in idem), tersangka meninggal dunia, atau karena daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
DETAILS

Consolidation of General Provisions and Tax Procedures Act


Composition in One Text of the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures as last amended by Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021


CHAPTER IX INVESTIGATION

Article 44A (Law No. 7 of 2021)


Investigators as referred to in Article 44 paragraph (1) stop The investigation as referred to in Article 44 paragraph (2) letter k in thing:
a. Required Tax reveals the unrighteousness of the act as regulated in Article 8 paragraph (3);
b. no there is sufficient evidence;
c. event it is not a criminal offense in the field taxation; or
d. by law.

CHAPTER IX INVESTIGATION

Article 44A (Law No. 7 of 2021)


HPP KUP
Explanation Article 44A

Letter a

Self-explanatory.

Letter b

Self-explanatory.

Letter c

Self-explanatory.

Letter d

Termination of investigation for the sake of law is the reason for the abolition of the right to sue and the loss of the right to carry out a crime, among others because of the same case cannot be tried a second time (nebis in idem), the suspect dies, or due to expiration as such referred to in Article 40.