|
DETAILS

Konsolidasi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan


Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021


BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 38 (UU No. 11 Tahun 2020)


Setiap orang yang karena kealpaannya:
a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar
sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 38 (UU No. 11 Tahun 2020)


Penjelasan Pasal 38

Cukup jelas.
 
DETAILS

Consolidation of General Provisions and Tax Procedures Act


Composition in One Text of the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures as last amended by Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021


CHAPTER VIII CRIMINAL PROVISIONS

Article 38 (Law No. 11 of 2020)


Everyone because the omission:
a. no submit letter Notice; or
b. deliver Letter of notification, but the contents incorrect or incomplete, or attaching information containing the contents not true
so as to cause losses to state revenues shall be subject to a fine of at least 1 (one) time the amount of unpaid or underpaid tax and a maximum of 2 (two) times the amount of unpaid or underpaid tax, or be subject to imprisonment for a minimum of 3 (three) month or a maximum of 1 (one) year.

CHAPTER VIII CRIMINAL PROVISIONS

Article 38 (Law No. 11 of 2020)


Explanation Article 38

Self-explanatory.