Konsolidasi KUP

INDONESIA VERSION
ENGLISH VERSION

DETAILS

Pasal 1

Pasal 2 Pasal 2A Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11

Pasal 12 Pasal 13 Pasal 13A Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16 Pasal 17 Pasal 17A Pasal 17B Pasal 17C Pasal 17D Pasal 17E

Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20 Pasal 20A Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24

Pasal 25 Pasal 26 Pasal 26A Pasal 27 Pasal 27A Pasal 27B Pasal 27C

Pasal 28 Pasal 29 Pasal 29A Pasal 30 Pasal 31

Pasal 32 Pasal 32A Pasal 33 Pasal 34 Pasal 35 Pasal 35A Pasal 36 Pasal 36A Pasal 36B Pasal 36C Pasal 36D Pasal 37 Pasal 37A

Pasal 38 Pasal 39 Pasal 39A Pasal 40 Pasal 41 Pasal 41A Pasal 41B Pasal 41C Pasal 42 Pasal 43

Pasal 43A Pasal 44 Pasal 44A Pasal 44B Pasal 44C Pasal 44D

Pasal 44E

Pasal 45 Pasal 46 Pasal 47 Pasal 47A

Pasal 48 Pasal 49 Pasal 50

Konsolidasi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021

BAB VII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 32 (UU No. 7 Tahun 2021)

(1)	Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal: badan oleh pengurus; badan yang dinyatakan palit oleh kurator; badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan; badan dalam likuidasi oleh likuidator; suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.
(2)	Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.
(3)	Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
(3a)	Seorang kuasa yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempunyai kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan, kecuali kuasa yang ditunjuk merupakan suami, istri, atau keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua.
(4)	Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.

*)	: Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**)	: Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***)	: Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****)	: Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****)	: Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
******)	: Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

BAB VII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 32 (UU No. 7 Tahun 2021)

HPP KUP

Penjelasan Pasal 32

Ayat (1)

Dalam Undang-Undang ini ditentukan siapa yang menjadi wakil untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak terhadap badan, badan yang dinyatakan pailit, badan dalam pembubaran, badan dalam likuidasi, warisan yang belum dibagi, dan anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan. Bagi Wajib Pajak tersebut perlu ditentukan siapa yang menjadi wakil atau kuasanya karena mereka tidak dapat atau tidak mungkin melakukan sendiri tindakan hukum tersebut.

Ayat (2)

Ayat ini menegaskan bahwa wakil Wajib Pajak yang diatur dalam Undang-Undang ini bertanggung jawab secara pribadi atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang.
Pengecualian dapat dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila wakil Wajib Pajak dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa dalam kedudukannya, menurut kewajaran dan kepatutan, tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban.

Ayat (3)

Ayat ini memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk meminta bantuan pihak lain yang memahami masalah perpajakan sebagai kuasanya, untuk dan atas namanya, membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan material serta pemenuhan hak Wajib Pajak yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
Yang dimaksud dengan "kuasa" adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ayat (3a)

Untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan, seora5rg kuasa yang ditunjuk oleh Wajib Pajak harus memiliki kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan. Kompetensi tertentu antara lain jenjang pendidikan tertentu, sertifikasi, dan/atau pembinaan oleh asosiasi atau Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, kuasa dapat dilakukan oleh konsultan pajak atau pihak lain sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan.

Ayat (4)

Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.

BAB VII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 32 (UU No. 7 Tahun 2021)

Nomor Dokumen	Perihal	Tanggal Ditetapkan
229/PMK.03/2014	PERSYARATAN SERTA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SEORANG KUASA	18 December 2014
SE-02/PJ/2017	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 229/PMK.03/2014 TENTANG PERSYARATAN SERTA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SEORANG KUASA	31 January 2017
184/PMK.01/2017	PERSYARATAN UNTUK MENJADI KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK	05 June 2018
9 TAHUN 2021	PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA	2 February 2021
111/PMK.03/2014	KONSULTAN PAJAK	09 December 2014
9 TAHUN 2021	PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA	2 February 2021
50 TAHUN 2022	TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN	12 December 2022

DETAILS

Article 1

Article 2 Article 2A Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11

Article 12 Article 13 Article 13A Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 17A Article 17B Article 17C Article 17D Article 17E

Article 18 Article 19 Article 20 Article 20A Article 21 Article 22 Article 23 Article 24

Article 25 Article 26 Article 26A Article 27 Article 27A Article 27B Article 27C

Article 28 Article 29 Article 29A Article 30 Article 31

Article 32 Article 32A Article 33 Article 34 Article 35 Article 35A Article 36 Article 36A Article 36B Article 36C Article 36D Article 37 Article 37A

Article 38 Article 39 Article 39A Article 40 Article 41 Article 41A Article 41B Article 41C Article 42 Article 43

Article 43A Article 44 Article 44A Article 44B Article 44C Article 44D

Article 44E

Article 45 Article 46 Article 47 Article 47A

Article 48 Article 49 Article 50

Consolidation of General Provisions and Tax Procedures Act

Composition in One Text of the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures as last amended by Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021

CHAPTER VII SPECIAL PROVISIONS

Article 32 (Law No. 7 of 2021)

(1)	In exercising the rights and obligations in accordance with the provisions of the tax laws and regulations, the Taxpayer is represented in terms of: body by management; a body declared bankrupt by the curator; the agency in dissolution by the person or body assigned to carry out the settlement; the entity is in liquidation by the liquidator; an inheritance that has not been divided by one of the heirs, the executor of the will or the person who manages the inheritance; or children who are not yet adults or people who are under guardianship or guardians.
(2)	Representatives as referred to in paragraph (1) are personally and/or jointly responsible for the payment of taxes owed, unless they can prove and convince the Director General of Taxes that it is really impossible for them in their position to be held responsible for the tax payable.
(3)	An individual or entity may appoint a power of attorney with a special power of attorney to exercise rights and fulfill obligations in accordance with the provisions of the tax laws and regulations .
(3a)	An appointed power of attorney as referred to in paragraph (3) must have certain competence in the aspect of taxation, unless the appointed power of attorney is a husband, wife, or blood relatives or relatives up to the second degree.
(4)	Including the meaning of management as referred to in paragraph (1) letter a is a person who clearly has the authority to participate in determining policies and/or or make decisions in running the company.

*)	: First Amendment (Law No. 9 of 1994)
**)	: Second Amendment (Law No. 16 of 2000)
***)	: Third Amendment (Law Number 28 Year 2007)
****)	: Fourth Amendment (Law Number 16 Year 2009)
*****)	: Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
******)	: Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

CHAPTER VII SPECIAL PROVISIONS

Article 32 (Law No. 7 of 2021)

HPP KUP

Explanation of Article 32

Paragraph (1)

In this Act determine who is the representative for carry out the tax rights and obligations of taxpayers towards entities, entities declared bankrupt, entities in dissolution, entities within liquidation, undivided inheritance, and immature children or people who are in custody. For such taxpayers it is necessary it is determined who is the representative or proxy because they are not may or may not carry out such legal action yourself.

Paragraph (2)

This paragraph emphasizes that the Taxpayers regulated in This Law is responsible individually or jointly on payment of tax owed.
Exceptions can be considered by the Director General of Taxes if Taxpayer's representative can prove and convince that in his position, according to fairness and propriety, is not possible to be asked accountability.

Paragraph (3)

This verse provides some leeway and opportunities for taxpayers to ask for help from other parties who understand taxation issues as power of attorney, for and on his behalf, to assist in the exercise of rights and Taxpayer's tax obligations.

The assistance includes the implementation of formal and material obligations as well as fulfilling the rights of taxpayers specified in the regulations tax laws.
What is meant by "power" is a person who receives special power of taxpayers to exercise their rights and fulfill their obligations certain taxation of taxpayers in accordance with regulatory provisions tax laws.

Paragraph (3a)

To exercise rights and fulfilling tax obligations, a person the power of attorney appointed by the Taxpayer must have certain competencies in the aspect of taxation. Certain competencies include levels certain education, certification, and/or coaching by associations or Ministry of Finance. Therefore, power can be exercised by tax consultant or other parties as long as they meet the appropriate requirements with the provisions of laws and regulations in the field of taxation.

Paragraph (4)

People who actually have authority to determine wisdom and/or make decisions in order to carry out company activities, for example authorized to sign contracts with third parties, sign checks, and so on though people name is not listed in the listed management composition in the deed of establishment and deed of amendment, including in the meaning manager. The provisions in this paragraph also apply to commissioners and majority or controlling shareholder.

CHAPTER VII SPECIAL PROVISIONS

Article 32 (Law No. 7 of 2021)

Document Number	About	Date Set
229/PMK.03/2014	REQUIREMENTS AND IMPLEMENTATION OF THE RIGHTS AND OBLIGATIONS OF A POWERFUL	18 November 2014
SE-02/PJ/2017	IMPLEMENTATION GUIDELINES FOR REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 229/PMK.03/2014 CONCERNING REQUIREMENTS AND IMPLEMENTATION OF THE RIGHTS AND OBLIGATIONS OF A POWERFUL	31 January 2017
184/PMK.01/2017	REQUIREMENTS TO BECOME A LEGAL ATTORNEY IN THE TAX COURT	05 June 2018
9 YEAR 2021	TAX TREATMENT TO SUPPORT EASE OF BUSINESS	2 February 2021
111/PMK.03/2014	Status	09 November 2014
9 YEAR 2021	TAX TREATMENT TO SUPPORT EASE OF BUSINESS	2 February 2021
50 YEARS 2022	PROCEDURE FOR THE IMPLEMENTATION OF RIGHTS AND FULFILLMENT OF TAX OBLIGATIONS	12 November 2022

Konsolidasi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

BAB VII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 32 (UU No. 7 Tahun 2021)

BAB VII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 32 (UU No. 7 Tahun 2021)

BAB VII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 32 (UU No. 7 Tahun 2021)

Consolidation of General Provisions and Tax Procedures Act

CHAPTER VII SPECIAL PROVISIONS

Article 32 (Law No. 7 of 2021)

CHAPTER VII SPECIAL PROVISIONS

Article 32 (Law No. 7 of 2021)

CHAPTER VII SPECIAL PROVISIONS

Article 32 (Law No. 7 of 2021)

Let Us Know Your Problem!