Konsolidasi KUP

INDONESIA VERSION
ENGLISH VERSION

DETAILS

Pasal 1

Pasal 2 Pasal 2A Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11

Pasal 12 Pasal 13 Pasal 13A Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16 Pasal 17 Pasal 17A Pasal 17B Pasal 17C Pasal 17D Pasal 17E

Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20 Pasal 20A Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24

Pasal 25 Pasal 26 Pasal 26A Pasal 27 Pasal 27A Pasal 27B Pasal 27C

Pasal 28 Pasal 29 Pasal 29A Pasal 30 Pasal 31

Pasal 32 Pasal 32A Pasal 33 Pasal 34 Pasal 35 Pasal 35A Pasal 36 Pasal 36A Pasal 36B Pasal 36C Pasal 36D Pasal 37 Pasal 37A

Pasal 38 Pasal 39 Pasal 39A Pasal 40 Pasal 41 Pasal 41A Pasal 41B Pasal 41C Pasal 42 Pasal 43

Pasal 43A Pasal 44 Pasal 44A Pasal 44B Pasal 44C Pasal 44D

Pasal 44E

Pasal 45 Pasal 46 Pasal 47 Pasal 47A

Pasal 48 Pasal 49 Pasal 50

Konsolidasi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021

BAB III PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 17C (UU No. 28 Tahun 2007)

(1)

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai.

(2)

Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.	tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
b.	tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
c.	Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
d.	tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

(3)

Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

(4)

Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menerbitkan surat ketetapan pajak, setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

(5)

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.

(6)

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila:

a.	terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
b.	terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 2 (dua) Masa Pajak berturut-turut;
c.	terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 3 (tiga) Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender; atau
d.	terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

(7)

Tata cara penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB III PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 17C (UU No. 28 Tahun 2007)

HPP KUP

Penjelasan Pasal 17C

Ayat (1)

Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Wajib Pajak dengan kriteria tertentu setelah dilakukan penelitian harus diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama:
a. 3 (tiga) bulan untuk Pajak Penghasilan;
b. 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai
sejak permohonan diterima secara lengkap, dalam arti bahwa Surat Pemberitahuan telah diisi lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (1a), dan ayat (6). Permohonan dapat disampaikan dengan cara mengisi kolom dalam Surat Pemberitahuan atau dengan surat tersendiri. Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan konfirmasi kebenaran kredit pajak.

Ayat (2)

Termasuk dalam pengertian kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

a.	tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
b.	dalam Tahun Pajak terakhir, penyampaian Surat Pemberitahuan Masa untuk Masa Pajak Januari sampai dengan November yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; dan
c.	Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.

Bahwa Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak adalah keadaan pada tanggal 31 Desember. Utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan tidak termasuk dalam pengertian tunggakan pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang telah memperoleh pengembalian pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Surat ketetapan pajak tersebut dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Ayat (5)

Untuk mendorong Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.

Untuk jelasnya cara penghitungan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan pengenaan sanksi administrasi berupa kenaikan tersebut diberikan contoh sebagai berikut:

Pajak Penghasilan

Wajib Pajak telah memperoleh pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebesar Rp 80.000.000,00.

Dari pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut:

a.	Pajak Penghasilan yang terutang sebesar	Rp100.000.000,00
b.	Kredit pajak, yaitu:
	- Pajak Penghasilan Pasal 22 - Pajak Penghasilan Pasal 23 - Pajak Penghasilan Pasal 25	Rp20.000.000,00 Rp40.000.000,00 Rp90.000.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan sebagai berikut:

-	Pajak Penghasilan yang terutang sebesar	Rp 100.000.000,00
-	Kredit Pajak:
	- Pajak Penghasilan Pasal 22	Rp 20.000.000,00
	- Pajak Penghasilan Pasal 23	Rp 40.000.000,00
	- Pajak Penghasilan Pasal 25	Rp 90.000.000.00 (+)
		Rp 150.000.000,00
-	Jumlah Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak	Rp 80.000.000.00 (-)
-	Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	Rp 70.000.000.00 (-)
-	Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp 30.000.000,00
	Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%	Rp 30.000.000.00 (+)
	Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 60.000.000,00

Pajak Pertambahan Nilai

Pengusaha Kena Pajak telah memperoleh pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebesar Rp 60.000.000,00.

Dari pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut:

a.	Pajak Keluaran	Rp 100.000.000,00
b.	Kredit pajak, yaitu Pajak Masukan	Rp 150.000.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan sebagai berikut:

-	Pajak Keluaran	Rp 100.000.000,00
-	Kredit Pajak:
	- Pajak Masukan	Rp 150.000.000,00
	- Jumlah Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak	Rp 60.000.000.00 (+)
-	Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	Rp 90.000.000.00 (-)
-	Pajak yang kurang dibayar	Rp 10.000.000,00
-	Sanksi administrasi kenaikan 100%	Rp 10.000.000.00 (+)
-	Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 20.000.000,00

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

BAB III PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 17C (UU No. 28 Tahun 2007)

Nomor Dokumen	Perihal	Tanggal Ditetapkan
PER-49/PJ/2010	PENCABUTAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-48/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH	3 November 2010
PER-19/PJ/2013	PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TERKAIT DENGAN PENERBITAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN DI BIDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN	30 May 2013
184/PMK.03/2015	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 17/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN	30 September 2015
187/PMK.03/2015	TATA CARA PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG	30 September 2015
244/PMK.03/2015	TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK	29 December 2015
39/PMK.03/2018	TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK	12 April 2018
PER-04/PJ/2021	PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH DAN PELAKSANAAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU, WAJIB PAJAK PERSYARATAN TERTENTU, DAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH SERTA SPECIAL PURPOSE COMPANY ATAU KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH	16 March 2021
SE-10/PJ/2018	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU, WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU, DAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH	8 June 2018
117/PMK.03/2019	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.03/2018 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK	19 August 2019
18/PMK.03/2021	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN	17 February 2021
17/PMK.03/2013	TATA CARA PEMERIKSAAN	1 February 2013

DETAILS

Article 1

Article 2 Article 2A Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11

Article 12 Article 13 Article 13A Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 17A Article 17B Article 17C Article 17D Article 17E

Article 18 Article 19 Article 20 Article 20A Article 21 Article 22 Article 23 Article 24

Article 25 Article 26 Article 26A Article 27 Article 27A Article 27B Article 27C

Article 28 Article 29 Article 29A Article 30 Article 31

Article 32 Article 32A Article 33 Article 34 Article 35 Article 35A Article 36 Article 36A Article 36B Article 36C Article 36D Article 37 Article 37A

Article 38 Article 39 Article 39A Article 40 Article 41 Article 41A Article 41B Article 41C Article 42 Article 43

Article 43A Article 44 Article 44A Article 44B Article 44C Article 44D

Article 44E

Article 45 Article 46 Article 47 Article 47A

Article 48 Article 49 Article 50

Consolidation of General Provisions and Tax Procedures Act

Composition in One Text of the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures as last amended by Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021

CHAPTER III TAX DETERMINATION AND PROVISION

Article 17C (Law No. 28 of 2007)

(1)

Director Tax General after doing research on requests for refunds of overpaid taxes from Taxpayers with certain criteria, issue a Decision Letter Preliminary Return of Tax Excess for a maximum of 3 (three) months since the complete application is received for Income Tax, and no later than 1 (one) month since the complete application is received for Value Added Tax.

(2)

Criteria certain matters as referred to in paragraph (1) include:

a.	right time in submitting notification letters;
b.	no have arrears taxes for all types of taxes, except tax arrears that have been obtain permission to repay or postpone payment of taxes;
c.	Report Audited finances by a Public Accountant or government financial supervisory agency with Unqualified opinion for 3 (three) consecutive years; and
d.	no been convicted for committing a crime in the field of taxation based on a decision court that has permanent legal force for a certain period of time

(3)

Required Tax with certain criteria as referred to in paragraph (2) is stipulated by Decree of the Director General Tax.

(4)

Director General Tax can do examination of the Taxpayer as referred to in paragraph (1), and issue a tax assessment letter, after making a return introduction of excess tax.

(5)

If based on the results of the inspection as referred to in paragraph (4), the Director General of Taxes issues a Letter Tax Underpayment Assessment, the amount of underpaid tax added with administrative sanction in the form of an increase of 100% (one hundred percent) of the amount of tax underpayment.

(6)

Required Tax as referred to in paragraph (1) cannot be given a preliminary refund of overpayment tax if:

a.	against Taxpayer the investigation of criminal acts is carried out in the field of taxation;
b.	too late convey Periodic Notification Letter for a certain type of tax 2 (two) Periods Successive taxes;
c.	too late convey Periodic Notification Letter for a certain type of tax 3 (three) Periods Tax in 1 (one) calendar year; or
d.	too late submit an Annual Notification Letter.

(7)

Arrange the method of determining the Taxpayer by the criteria Certain provisions are regulated by or based on a Minister of Finance Regulation.

CHAPTER III TAX DETERMINATION AND PROVISION

Article 17C (Law No. 28 of 2007)

HPP KUP

Explanation Article 17C

Paragraph (1)

Against the request for refund of tax overpayment for the Compulsory Taxes with certain criteria after the research is required issuance of Preliminary Refund of Tax Excess Decree longest:
a. 3 (three) months for Income Tax;
b. 1 (one) month for Added Tax
value since the application is received in full, in the sense that Letter The notification has been filled in completely as referred to in Article 3 paragraph (1), paragraph (1a), and paragraph (6). Applications can be submitted by how to fill in the column in the notification letter or by letter alone. Preliminary refund of tax overpayment can be given after the Director General of Taxes confirms the correctness of the tax credit.

Paragraph (2)

Included in the meaning of compliance with the delivery of notification letters is:

a.	right time in submitting the Annual Tax Return within 3 (three) last year;
b.	in Last Tax Year, submission of Letters Period Notice for the January to November Tax Period late for no more than 3 (three) Tax Periods for each type of tax and not successively; and
c.	Letter Notification of overdue period as referred to in letter b have been submitted not later than deadline for submission of the next Tax Period Tax Return.

That the Taxpayer does not have tax arrears is a condition on December 31st. Tax debts that have not passed the due date payment is not included in the definition of tax arrears.

Paragraph (3)

Quite clear.

Paragraph (4)

The Director General of Taxes can issue tax assessment letters in a period of 5 (five) years after conducting an examination of Taxpayers who have obtained preliminary returns as referred to referred to in paragraph (1). The tax assessment letter can be in the form of: Underpaid Tax Assessment Letter, or Zero Tax Assessment Letter, or Overpaid Tax Assessment Letter.

Paragraph (5)

To encourage taxpayers to report the amount of tax payable in accordance with the provisions of the tax laws and regulations applies, then if the results of the inspection as referred to in paragraph (4) less tax assessment letter B is issuedscreen added with administrative sanction in the form of an increase of 100% (one hundred percent) of the amount of tax underpayment.

For details on how to calculate Underpaid Tax Assessment Letters and The imposition of administrative sanctions in the form of increases is given an example as follows:

Tax Income

Required Tax has obtained a preliminary refund of overtax of Rp 80,000,000.00.

From examination obtained the following results:

a.	Tax Income owed is	Rp 100,000,000.00
b.	Credit taxes, namely:
	- Income Tax Article 22 - Income Tax Article 23 - Income Tax Article 25	Rp 20,000,000.00 IDR 40,000,000.00 IDR 90,000,000.00

Based on the results of the inspection Underpaid Tax Assessment is issued with calculations as follows:

-	Tax Income owed is	Rp 100,000,000.00
-	Credit Tax:
	- Income Tax Article 22	Rp 20,000,000.00
	- Income Tax Article 23	Rp 40,000,000.00
	- Income Tax Article 25	Rp 90,000,000.00 (+)
		Rp 150,000,000.00
-	Amount Preliminary Refund of Overtax	Rp 80,000,000.00 (-)
-	Amount creditable tax	Rp 70,000,000.00 (-)
-	Tax who are not/underpaid	Rp 30,000,000.00
	Sanction administration in the form of an increase of 100%	Rp 30,000,000.00 (+)
	Amount which still has to be paid	Rp 60,000,000.00

Value Added Tax

Entrepreneur The Taxable Subject has obtained a preliminary refund of overtax in the amount of IDR 60,000,000.00.

From examination obtained the following results:

a.	Tax Output	Rp 100,000,000.00
b.	Credit tax, namely Input Tax	Rp 150,000,000.00

Based on the results the audit issued a tax assessment letter underpayment with the calculation as follows:

-	Tax Output	Rp 100,000,000.00
-	Credit Tax:
	- Tax Enter	Rp 150,000,000.00
	- Amount Refund Introduction to Overpayment of Taxes	Rp 60,000,000.00 (+)
-	Amount creditable tax	Rp 90,000,000.00 (-)
-	Tax who are underpaid	Rp 10,000,000.00
-	Sanction administration increase 100%	Rp 10,000,000.00 (+)
-	Amount which still has to be paid	Rp 20,000,000.00

Paragraph (6)

Quite clear.

Paragraph (7)

Quite clear.

CHAPTER III TAX DETERMINATION AND PROVISION

Article 17C (Law No. 28 of 2007)

Document Number	About	Date Set
PER-49/PJ/2010	REVOCATION OF REGULATION OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES NUMBER PER-48/PJ/2008 CONCERNING PROCEDURE FOR THE RETURN OF OVERPAYMENT OF VALUE ADDED TAX OR VALUE ADDED TAX AND SALES TAX ON LUXURY GOODS	3 November 2010
PER-19/PJ/2013	REVOCATION OF SOME REGULATIONS OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES RELATED TO THE ISSUANCE OF REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE IN THE FIELD OF GENERAL PROVISIONS AND TAX PROCEDURE	30 April 2013
184/PMK.03/2015	AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 17/PMK.03/2013 CONCERNING AUDIT PROCEDURE	30 September 2015
187/PMK.03/2015	PROCEDURE FOR RETURN OF OVERPAYMENT OF TAX THAT SHOULD NOT BE OVERPAYED	30 September 2015
244/PMK.03/2015	PROCEDURES FOR CALCULATION AND REFUND OF OVERPAYMENT OF TAX	29 November 2015
39/PMK.03/2018	PROCEDURE FOR PRELIMINARY REFUND OF OVERPAYMENT OF TAX	April 12, 2018
PER-04/PJ/2021	DETERMINATION OF LOW RISK TAXABLE ENTREPRENEURS AND IMPLEMENTATION OF PRELIMINARY REFUNDS OF TAX EXCESS TOWARDS CERTAIN CRITERIA TAXPAYERS, CERTAIN REQUIREMENT TAXPAYERS, AND LOW RISK TAXABLE ENTREPRENEURS AS WELL AS SPECIAL PURPOSE COMPANY OR COLLECTIVE INVESTMENT CONTRACT AS A RELECTABLE ENTREPRENEURS	16 April 2021
SE-10/PJ/2018	INSTRUCTIONS FOR IMPLEMENTING THE PRELIMINARY RETURN OF OVERPAYMENT OF TAX FOR TAXPAYERS WITH CERTAIN CRITERIA, TAXPAYERS WHO MEET CERTAIN REQUIREMENTS, AND LOW RISK TAXABLE ENTREPRENEURS	8 June 2018
117/PMK.03/2019	AMENDMENT TO THE REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 39/PMK.03/2018 CONCERNING PROCEDURES FOR THE PRELIMINARY RETURN OF OVERPAID TAXES	19 August 2019
18/PMK.03/2021	IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 11 OF 2020 REGARDING EMPLOYMENT CREATION IN THE FIELD OF INCOME TAX, VALUE ADDED TAX AND SALES TAX ON LUXURY GOODS, AS WELL AS GENERAL PROVISIONS AND TAX PROCEDURE	17 February 2021
17/PMK.03/2013	THE PROCEDURE FOR THE EXAMINATION	1 February 2013

Konsolidasi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

BAB III PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 17C (UU No. 28 Tahun 2007)

BAB III PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 17C (UU No. 28 Tahun 2007)

BAB III PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 17C (UU No. 28 Tahun 2007)

Consolidation of General Provisions and Tax Procedures Act

CHAPTER III TAX DETERMINATION AND PROVISION

Article 17C (Law No. 28 of 2007)

CHAPTER III TAX DETERMINATION AND PROVISION

Article 17C (Law No. 28 of 2007)

CHAPTER III TAX DETERMINATION AND PROVISION

Article 17C (Law No. 28 of 2007)

Let Us Know Your Problem!