|
DETAILS

Konsolidasi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan


Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021


BAB IV PENAGIHAN PAJAK

Pasal 21 (UU No. 28 Tahun 2007)


(1) Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak.
(2) Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak.
(3) Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap:
a. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau
c. biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
(3a) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.
(4) Hak mendahulu hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
(5) Perhitungan jangka waktu hak mendahulu ditetapkan sebagai berikut:
a. dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi maka jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak pemberitahuan Surat Paksa; atau
b. dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan angsuran pembayaran maka jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihitung sejak batas akhir penundaan diberikan.

BAB IV PENAGIHAN PAJAK

Pasal 21 (UU No. 28 Tahun 2007)


HPP KUP
Penjelasan Pasal 21

Ayat (1)

Ayat ini menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum.

Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (3a)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

BAB IV PENAGIHAN PAJAK

Pasal 21 (UU No. 28 Tahun 2007)


Nomor Dokumen

Perihal

Tanggal Ditetapkan

PER-01/PJ/2022

SURAT, DAFTAR, DAN FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK ATAS JUMLAH PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR

12 January 2022

189/PMK.03/2020

TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK ATAS JUMLAH PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR

27 November 2020

DETAILS

Consolidation of General Provisions and Tax Procedures Act


Composition in One Text of the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures as last amended by Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021


CHAPTER IV TAX BILLING

Article 21 (Law No. 28 of 2007)


(1) Country has prior rights to pay taxes on property Tax Bearer.
(2) Conditions regarding prior rights as referred to in paragraph (1) includes the principal tax, administrative sanctions in the form of interest, penalties, increases, and tax collection fees.
(3) Right precedence for taxes payable above all other prior rights, except against:
a. cost the only thing caused by a penalty to auction a movable property and/or immovable property;
b. cost which has been issued to save the goods in question; and/or
c. cost thing, which is just caused by the auction and settlement of an inheritance.
(3a) In in the event that a Taxpayer is declared bankrupt, disbanded, or liquidated, the curator, liquidator, or person or entity assigned to carry out settlements are prohibited from distributing Compulsory assets Taxes in bankruptcy, dissolution or liquidation to shareholders or other creditors before using the property to pay the taxpayer's tax debt.
(4) Right advance disappears after exceeding time 5 (five) years from the issuance date of the Tax Collection Letter, Letter Underpaid Tax Assessment, Underpaid Tax Assessment Additional, Rectification Decree, Objection Decision Letter, The Appeals Decision, or the Judicial Review Decision which causes the amount of tax to be paid increases.
(5) Calculation The period of the prior right is determined as follows:
a. in Distress Warrant to pay is officially notified then a period of 5 (five) the year as referred to in paragraph (4) is calculated from the notification Enforcement Letter; or
b. in given thing postponement of payment or approval of installment payments then term the 5 (five) year period is counted from the deadline for the postponement given.

CHAPTER IV TAX BILLING

Article 21 (Law No. 28 of 2007)


HPP KUP
Explanation Article 21

Paragraph (1)

This paragraph determines the position of the state as a preferred creditor declared to have prior rights over the goods belonging to the Insurer Taxes that will be auctioned in public.

Payments to other creditors are settled after taxes payable paid off.

Paragraph (2)

Quite clear.

Paragraph (3)

Quite clear.

Paragraph (3a)

Quite clear.

Paragraph (4)

Quite clear.

Paragraph (5)

Quite clear.

CHAPTER IV TAX BILLING

Article 21 (Law No. 28 of 2007)


Document Number

About

Date Set

PER-01/PJ/2022

LETTERS, REGISTERS AND FORMS USED IN THE IMPLEMENTATION OF TAX COLLECTION FOR THE AMOUNT OF TAX STILL PAYING

12 April 2022

189/PMK.03/2020

PROCEDURE OF IMPLEMENTING TAX COLLECTION FOR THE AMOUNT OF ACCURATE TAXES

27 November 2020