Konsolidasi KUP

INDONESIA VERSION
ENGLISH VERSION

DETAILS

Pasal 1

Pasal 2 Pasal 2A Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11

Pasal 12 Pasal 13 Pasal 13A Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16 Pasal 17 Pasal 17A Pasal 17B Pasal 17C Pasal 17D Pasal 17E

Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20 Pasal 20A Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24

Pasal 25 Pasal 26 Pasal 26A Pasal 27 Pasal 27A Pasal 27B Pasal 27C

Pasal 28 Pasal 29 Pasal 29A Pasal 30 Pasal 31

Pasal 32 Pasal 32A Pasal 33 Pasal 34 Pasal 35 Pasal 35A Pasal 36 Pasal 36A Pasal 36B Pasal 36C Pasal 36D Pasal 37 Pasal 37A

Pasal 38 Pasal 39 Pasal 39A Pasal 40 Pasal 41 Pasal 41A Pasal 41B Pasal 41C Pasal 42 Pasal 43

Pasal 43A Pasal 44 Pasal 44A Pasal 44B Pasal 44C Pasal 44D

Pasal 44E

Pasal 45 Pasal 46 Pasal 47 Pasal 47A

Pasal 48 Pasal 49 Pasal 50

Konsolidasi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021

BAB VII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 34 (UU No. 7 Tahun 2021)

(1)

Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2)

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2a)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:

a.	pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; atau
b.	pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara.

(3)

Demi kepentingan negara, dalam rangka penyidikan, penuntutan, atau dalam rangka mengadakan kerja sama dengan lembaga negara, instansi pemerintah, badan hukum yang dibentuk melalui Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, atau pihak lain, Menteri Keuangan berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

(4)

Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Menteri Keuangan dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

(5)

Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 34 (UU No. 7 Tahun 2021)

HPP KUP

Penjelasan Pasal 34

Ayat (1)

Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan, antara lain:

a.	Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;
b.	data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan;
c.	dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;
d.	dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan.

Ayat (2)

Para ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, dan pengacara yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan adalah sama dengan petugas pajak yang dilarang pula untuk mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (2a)

Keterangan yang dapat diberitahukan adalah identitas Wajib Pajak dan informasi yang bersifat umum tentang perpajakan.

Identitas Wajib Pajak meliputi:

1.	nama Wajib Pajak;
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak;
3.	alamat Wajib Pajak;
4.	alamat kegiatan usaha;
5.	merek usaha; dan/atau
6.	kegiatan usaha Wajib Pajak.

Informasi yang bersifat umum tentang perpajakan meliputi:

a.	penerimaan pajak secara nasional;
b.	penerimaan pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan/atau per Kantor Pelayanan Pajak;
c.	penerimaan pajak per jenis pajak;
d.	penerimaan pajak per klasifikasi lapangan usaha;
e.	jumlah Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak terdaftar;
f.	register permohonan Wajib Pajak;
g.	tunggakan pajak secara nasional; dan/atau
h.	tunggakan pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan/atau per Kantor Pelayanan Pajak.

Ayat (3)

Kerja sama yang dimaksud dalam ayat ini merupakan pemberian atau pertukaran data dan/atau informasi antara Direktorat Jenderal Pajak dan lembaga negara, instansi pemerintah, badan hukum yang dibentuk melalui Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, atau pihak lain untuk kepentingan negara dalam rangka menghimpun penerimaan negara maupun penerimaan daerah atau menjalankan administrasi pemerintahan yang baik serta mendukung kebijakan pemerintah.

Dalam surat izin yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan harus dicantumkan nama Wajib Pajak, nama pihak yang ditunjuk, dan nama pejabat, ahli, atau tenaga ahli yang diizinkan untuk memberikan keterangan atau memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak.

Surat izin yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan dalam rangka pelaksanaan kerja sama untuk kepentingan negara dapat tidak mencantumkan nama Wajib Pajak tetapi tetap mencantumkan jenis data sesuai yang tercantum dalam kerja sama.

Pemberian izin tersebut dilakukan secara terbatas dalam hal yang dipandang perlu oleh Menteri Keuangan.

Ayat (4)

Untuk melaksanakan pemeriksaan pada sidang pengadilan dalam perkara pidana atau perdata yang berhubungan dengan masalah perpajakan, demi kepentingan peradilan, Menteri Keuangan memberikan izin pembebasan atas kewajiban kerahasiaan kepada pejabat pajak dan para ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas permintaan tertulis hakim ketua sidang.

Ayat (5)

Ayat ini merupakan pembatasan dan penegasan bahwa keterangan perpajakan yang diminta hanya mengenai perkara pidana atau perdata tentang perbuatan atau peristiwa yang menyangkut bidang perpajakan dan hanya terbatas pada tersangka yang bersangkutan.

BAB VII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 34 (UU No. 7 Tahun 2021)

Nomor Dokumen	Perihal	Tanggal Ditetapkan
SE-19/PJ/2015	PEDOMAN PERMINTAAN DAN PEMANFAATAN KUASA MEMBUKA RAHASIA BANK/IZIN TERTULIS MEMBUKA RAHASIA BANK DAN PENGAWASAN HASIL PEMANFAATAN IZIN TERTULIS MEMBUKA RAHASIA BANK UNTUK KEPERLUAN PEMERIKSAAN PAJAK	16 March 2015
KEP-23/PJ/2017	PENUNJUKAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK UNTUK MENERAPKAN APLIKASI USULAN PEMBUKAAN RAHASIA BANK	01 February 2017
9 TAHUN 2021	PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA	2 February 2021
539/KMK.04/2000	PIHAK LAIN YANG DAPAT DIBERIKAN KETERANGAN OLEH PEJABAT DAN TENAGA AHLI YANG DITUNJUK MENGENAI SEGALA SESUATU YANG DIKETAHUI ATAU DIBERITAHUKAN KEPADANYA OLEH WAJIB PAJAK DALAM RANGKA JABATAN ATAU PEKERJAANNYA UNTUK MENJALANKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN	1 January 2000.
510/KMK.03/2007	PENETAPAN PEJABAT DAN/ATAU TENAGA AHLI YANG DAPAT MEMBERIKAN KETERANGAN KEPADA PEJABAT LEMBAGA NEGARA ATAU INSTANSI PEMERINTAH YANG BERWENANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN DALAM BIDANG KEUANGAN NEGARA	1 January 2008
9 TAHUN 2021	PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA	2 February 2021
50 TAHUN 2022	TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN	12 December 2022

DETAILS

Article 1

Article 2 Article 2A Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11

Article 12 Article 13 Article 13A Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 17A Article 17B Article 17C Article 17D Article 17E

Article 18 Article 19 Article 20 Article 20A Article 21 Article 22 Article 23 Article 24

Article 25 Article 26 Article 26A Article 27 Article 27A Article 27B Article 27C

Article 28 Article 29 Article 29A Article 30 Article 31

Article 32 Article 32A Article 33 Article 34 Article 35 Article 35A Article 36 Article 36A Article 36B Article 36C Article 36D Article 37 Article 37A

Article 38 Article 39 Article 39A Article 40 Article 41 Article 41A Article 41B Article 41C Article 42 Article 43

Article 43A Article 44 Article 44A Article 44B Article 44C Article 44D

Article 44E

Article 45 Article 46 Article 47 Article 47A

Article 48 Article 49 Article 50

Consolidation of General Provisions and Tax Procedures Act

Composition in One Text of the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures as last amended by Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021

CHAPTER VII SPECIAL PROVISIONS

Article 34 (Law No. 7 of 2021)

(1)

Every officials are prohibited notify other party everything that is known or notified to him by the Taxpayer in the context of his position or work for carry out the provisions of the tax laws and regulations.

(2)

Prohibition as referred to in paragraph (1) also applies to experts appointed by the Director General Taxes to assist in the implementation of regulatory provisions tax legislation.

(2a)

Excluded from the provisions as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) are:

a.	official and experts acting as a witness or expert witness in court proceedings; or
b.	official and/or power expert appointed by the Minister of Finance to provide information to officials of state institutions or authorized government agencies conduct audits in the field of state finances.

(3)

Demi the interests of the state, in order investigation, prosecution, or in the context of establishing cooperation with institutions countries, government agencies, legal entities formed through Laws or Government Regulations, or other parties, the Minister Finance has the authority to give written permission to officials as referred to in paragraph (1) and the experts referred to in paragraph (2) to provide information and show written evidence of or regarding the Taxpayer to the appointed party.

(4)

For inspection interest in inner court criminal or civil cases, at the request of the Judge in accordance with the law Criminal Procedure and Civil Procedure Law, the Minister of Finance can provide written permission to the official as referred to in paragraph (1), and experts as referred to in paragraph (2), to provide and show written evidence and information of the existing Taxpayer to him.

(5)

Request judge referred to on verse (4) must state the name of the suspect or the name of the defendant, statement requested, as well as the link between the criminal or civil case filed related to the information requested.

CHAPTER VII SPECIAL PROVISIONS

Article 34 (Law No. 7 of 2021)

HPP KUP

Explanation Article 34

Paragraph (1)

Every official, whether officer taxes and those who perform duties in the field of taxation is prohibited from disclosing the confidentiality of taxpayers relating to taxation issues, among others:

a.	Notices, reports finance, and others reported by the Taxpayer;
b.	data obtained in order inspection implementation;
c.	document and/or data obtained from confidential third parties;
d.	Mandatory documents and/or secrets Tax in accordance with the provisions of the relevant laws and regulations.

Paragraph (2)

Experts, such as linguists, appointed accountants and attorneys by the Director General of Taxes to assist the implementation of the law taxation is the same as the tax officer who is also prohibited for disclose the confidentiality of the Taxpayer as referred to in paragraph (1).

Paragraph (2a)

Capable captions notified is the identity of the Taxpayer and general information about taxation.

Taxpayer identity includes:

1.	taxpayer name;
2.	Taxpayer Identification Number;
3.	taxpayer address;
4.	address of business activity;
5.	business brand; and/or
6.	business activities of the Taxpayer.

General information about taxation includes:

a.	national tax revenue;
b.	tax revenue per office Region Directorate General of Taxes and/or per Tax Service Office;
c.	tax revenue per type of tax;
d.	tax revenue per classification business field;
e.	number of taxpayers and/or Entrepreneurs Registered Taxable;
f.	taxpayer application registration;
g.	National tax arrears; and/or
h.	tax arrears per office Region Directorate General of Taxes and/or per Tax Service Office.

Paragraph (3)

The cooperation referred to in This verse is a gift or exchange of data and/or information between the Directorate General of Taxes and state institutions, government agencies, legal entities formed through Laws or Government Regulations, or other parties for the interests of the state in the framework of collecting state revenues as well as regional revenue or run good government administration and support government policies.

In a license issued by the Minister of Finance must include the name of the Taxpayer, the name of the party appointed, and the name officials, experts, or experts who are permitted to provide statement or show written evidence of or about the Compulsory Tax.

Permit issued by the Minister of Finance in the framework the implementation of cooperation in the interests of the state may not include the name of the Taxpayer but still include the type of data as stated in the cooperation.

The granting of such permits is carried out on a limited basis in terms of: deemed necessary by the Minister of Finance.

Paragraph (4)

To carry out the check at the trial court in the case criminal or civil matters related to taxation issues, for the sake of interest pjustice, the Minister of Finance gave permission for the release of confidentiality obligations to tax officials and experts as referred to in paragraphs (1) and (2) at the written request of the judge chairperson.

Paragraph (5)

This paragraph is a restriction and confirmation that the tax statement requested only regarding criminal or civil cases regarding actions or events related to the field of taxation and only limited to the suspect concerned.

CHAPTER VII SPECIAL PROVISIONS

Article 34 (Law No. 7 of 2021)

Document Number	About	Date Set
SE-19/PJ/2015	GUIDELINE FOR REQUEST AND UTILIZATION OF POWER TO OPEN BANK SECRETS/WRITTEN PERMIT TO OPEN BANK SECRETS AND SUPERVISION OF THE USE OF WRITTEN PERMIT TO OPEN BANK SECRETS FOR TAX AUDIT PURPOSES	16 November 2015
KEP-23/PJ/2017	AMINATION OF REGIONAL OFFICE OF DIRECTORATE GENERAL OF TAXES AND OFFICE OF TAX SERVICE IN THE DIRECTORATE GENERAL OF TAXES TO IMPLEMENT PROPOSED APPLICATIONS FOR OPENING BANK SECRETS	01 February 2017
9 YEAR 2021	TAX TREATMENT TO SUPPORT EASE OF BUSINESS	2 February 2021
539/KMK.04/2000	OTHER PARTIES THAT MAY BE PROVIDED INFORMATION BY OFFICIALS AND DESIGNED EXPERTS REGARDING EVERYTHING THAT IS KNOWN OR INFORMED TO THEM BY THE TAXPAYER IN THE CONTEXT OF HIS POSITION OR WORK TO FULFILL THE PROVISIONS OF THE REGULATIONS OF TAX LAWS	1 January 2000.
510/KMK.03/2007	Determination of OFFICIALS AND/OR EXPERTS WHO CAN PROVIDE INFORMATION TO OFFICIALS OF STATE INSTITUTIONS OR GOVERNMENT INSTITUTIONS AUTHORIZED TO CONDUCT INVESTIGATIONS IN THE SECTOR OF STATE FINANCE	1 January 2008
9 YEAR 2021	TAX TREATMENT TO SUPPORT EASE OF BUSINESS	2 February 2021
50 YEARS 2022	PROCEDURE FOR THE IMPLEMENTATION OF RIGHTS AND FULFILLMENT OF TAX OBLIGATIONS	12 November 2022

Konsolidasi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

BAB VII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 34 (UU No. 7 Tahun 2021)

BAB VII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 34 (UU No. 7 Tahun 2021)

BAB VII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 34 (UU No. 7 Tahun 2021)

Consolidation of General Provisions and Tax Procedures Act

CHAPTER VII SPECIAL PROVISIONS

Article 34 (Law No. 7 of 2021)

CHAPTER VII SPECIAL PROVISIONS

Article 34 (Law No. 7 of 2021)

CHAPTER VII SPECIAL PROVISIONS

Article 34 (Law No. 7 of 2021)

Let Us Know Your Problem!