|
DETAILS

Konsolidasi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan


Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021


BAB VII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 35 (UU No. 28 Tahun 2007)


(1) Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta.
(2) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank, kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan.
(3) Tata cara permintaan keterangan atau bukti dari pihak-pihak yang terikat oleh kewajiban merahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB VII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 35 (UU No. 28 Tahun 2007)


HPP KUP
Penjelasan Pasal 35

Ayat (1)

Untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, atas permintaan tertulis Direktur Jenderal Pajak, pihak ketiga yaitu bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan pihak ketiga lainnya yang mempunyai hubungan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak atau penagihan pajak atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan harus memberikan keterangan atau bukti-bukti yang diminta.

Yang dimaksud dengan "konsultan pajak" adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa konsultasi kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ayat (2)

Untuk kepentingan perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

BAB VII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 35 (UU No. 28 Tahun 2007)


Nomor Dokumen

Perihal

Tanggal Ditetapkan

70/PMK.03/2017

PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

2 June 2017

73/PMK.03/2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

13 June 2017

19/PMK.03/2018

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

19 February 2018

9 TAHUN 2021

PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA

2 February 2021

9 TAHUN 2021

PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA

2 February 2021

50 TAHUN 2022

TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

12 December 2022

DETAILS

Consolidation of General Provisions and Tax Procedures Act


Composition in One Text of the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures as last amended by Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021


CHAPTER VII SPECIAL PROVISIONS

Article 35 (Law No. 28 of 2007)


(1) If in carrying out the provisions regulation Tax laws require information or evidence from banks, public accountants, notaries, tax consultants, administrative offices, and/or other third parties, who have a relationship with the Compulsory Taxes conducted tax audit, tax collection, or investigation of criminal acts in the field of taxation, upon written request from the Director General of Taxes, these parties are required to provide information or evidence requested.
(2) In matters of the parties as referred to paragraph (1) is bound by the obligation to keep confidential, for the purposes of inspection, tax collection, or investigation of criminal acts in the field of taxation, the obligation to keep confidential is waived, except for bank, the obligation to keep confidentiality waived upon written request from Minister of Finance.
(3) Arrange how to request information or proof of parties bound by confidentiality obligations as referred to in paragraph (2) is regulated by or based on a Ministerial Regulation Finance.

CHAPTER VII SPECIAL PROVISIONS

Article 35 (Law No. 28 of 2007)


HPP KUP
Explanation of Article 35

Paragraph (1)

To enforce the conditions tax laws and regulations, at the written request of the Director General of Taxes, a third party namely banks, public accountants, notaries, tax consultants, administrative offices, and other third parties that have a relationship with business activities Taxpayers who carry out tax audits or tax collection or investigation of criminal acts in the field of taxation must provide information or evidence requested.

What is meant by "consultant" tax" is every person in work environment freely provide consulting services to Taxpayers in exercising their rights and fulfilling their tax obligations in accordance with the provisions of the tax laws and regulations.

Paragraph (2)

For tax purposes, leadership of Bank Indonesia upon request The Minister of Finance has the authority to issue written orders to banks to provide information and show written evidence as well as letters regarding the financial condition of certain depositors to tax officials.

Paragraph (3)

Self-explanatory.

CHAPTER VII SPECIAL PROVISIONS

Article 35 (Law No. 28 of 2007)


Document Number

About

Date Set

70/PMK.03/2017

TECHNICAL INSTRUCTIONS REGARDING ACCESS TO FINANCIAL INFORMATION FOR TAX PURPOSES

2 June 2017

73/PMK.03/2017

AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 70/PMK.03/2017 CONCERNING TECHNICAL INSTRUCTIONS REGARDING ACCESS TO FINANCIAL INFORMATION FOR TAX PURPOSE

13 June 2017

19/PMK.03/2018

SECOND AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 70/PMK.03/2017 CONCERNING TECHNICAL GUIDELINES REGARDING ACCESS TO FINANCIAL INFORMATION FOR TAX PURPOSE

19 February 2018

9 YEAR 2021

TAX TREATMENT TO SUPPORT EASE OF BUSINESS

2 February 2021

9 YEAR 2021

TAX TREATMENT TO SUPPORT EASE OF BUSINESS

2 February 2021

50 YEARS 2022

PROCEDURE FOR THE IMPLEMENTATION OF RIGHTS AND FULFILLMENT OF TAX OBLIGATIONS

12 November 2022