Konsolidasi KUP

INDONESIA VERSION
ENGLISH VERSION

DETAILS

Pasal 1

Pasal 2 Pasal 2A Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11

Pasal 12 Pasal 13 Pasal 13A Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16 Pasal 17 Pasal 17A Pasal 17B Pasal 17C Pasal 17D Pasal 17E

Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20 Pasal 20A Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24

Pasal 25 Pasal 26 Pasal 26A Pasal 27 Pasal 27A Pasal 27B Pasal 27C

Pasal 28 Pasal 29 Pasal 29A Pasal 30 Pasal 31

Pasal 32 Pasal 32A Pasal 33 Pasal 34 Pasal 35 Pasal 35A Pasal 36 Pasal 36A Pasal 36B Pasal 36C Pasal 36D Pasal 37 Pasal 37A

Pasal 38 Pasal 39 Pasal 39A Pasal 40 Pasal 41 Pasal 41A Pasal 41B Pasal 41C Pasal 42 Pasal 43

Pasal 43A Pasal 44 Pasal 44A Pasal 44B Pasal 44C Pasal 44D

Pasal 44E

Pasal 45 Pasal 46 Pasal 47 Pasal 47A

Pasal 48 Pasal 49 Pasal 50

Konsolidasi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 44B (UU No. 7 Tahun 2021)

(1)

Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan.

(2)

Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak atau tersangka melunasi:

a.	kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 1 (satu) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara;
b.	kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara; atau
c.	jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

(2a)

Dalam hal perkara pidana telah dilimpahkan ke pengadilan, terdakwa tetap dapat melunasi:

a.	kerugian pada pendapatan negara ditambah dengan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau huruf b; atau
b.	jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak ditambah dengan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

(2b)

Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), menjadi pertimbangan untuk dituntut tanpa disertai penjatuhan pidana penjara.

(2c)

Dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, tersangka, atau terdakwa pada tahap penyidikan sampai dengan persidangan belum memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas pembayaran tersebut dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda yang dibebankan kepada terdakwa.

(3)

Dihapus.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 44B (UU No. 7 Tahun 2021)

HPP KUP

Penjelasan Pasal 44B

Ayat (1)

Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan sepanjang perkara pidana tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan.

Ayat (2)

Dalam hal proses penyidikan telah menetapkan tersangka yang lebih dari 1 (satu) orang atau badan, maka setiap tersangka juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan penghentian penyidikan untuk dirinya sendiri. Permohonan penghentian penyidikan dilakukan oleh tersangka setelah melunasi jumlah kerugian pada pendapatan negara; jumlah pajak.terutang yang tidak atau kurang dibayar; jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak; jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan pajak yang dilakukan, sesuai dengan proporsi yang menjadi bebannya ditambah sanksi administratif berupa denda.

Contoh:

Penyidik melakukan penyidikan terhadap PT XYZ dengan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp100.000.000,00. Terhadap kasus tersebut dilakukan penetapan tersangka terhadap A dan B. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa A menerima manfaat sebesar Rp15.000.000,00, sedangkan B menerima manfaat sebesar Rp5.000.00,00. A dan B kemudian mengajukan permohonan penghentian penyidikan dan meminta informasi kerugian pada pendapatan negara yang harus mereka lunasi.

Berdasarkan manfaat yang diterima A dan B maka jumlah kerugian pada pendapatan negara yang harus dilunasi dalam rangka permohonan penghentian penyidikan adalah sebagai berikut:

1.	A harus melunasi sebesar (Rp. 1 5.000.000,00/ Rp20.000.000,00) x Rp 1 00.000.000,00 = Rp75.000.000,00

2.	B harus melunasi sebesar (Rp. 5.000.000,00/ Rp20.000.000,00) x Rp 1 00.000.000,00 = Rp25.000.000,00

Ayat (2a)

Mengingat penanganan perkara pidana di bidang perpajakan lebih mengedepankan pemulihan kerugian pada pendapatan negara daripada pemidanaan, kesempatan terdakwa untuk melunasi jumlah kerugian pada pendapatan negara; jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar; jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak; jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan pajak yang dilakukan, sesuai dengan proporsi yang menjadi bebannya ditambah sanksi administratif berupa denda diperluas sampai dengan tahap persidangan.

Ayat (2b)

Yang dimaksud dengan "dituntut tanpa disertai penjatuhan pidana penjara" adalah perkara pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan tetap dituntut dinyatakan bersalah tetapi tanpa disertai penjatuhan pidana penjara untuk terdakwa orang. Sementara itu, pidana denda, baik untuk terdakwa orang maupun badan tetap dijatuhkan sebesar jumlah yang telah dilunasi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan jumlah pelunasan tersebut diperhitungkan sebagai pidana denda.

Ayat (2c)

Dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, tersangka, atau terdakwa sampai tahap persidangan tidak melunasi jumlah kerugian pada pendapatan negara; jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar; jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak; jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan pajak yang dilakukan, sesuai dengan proporsi yang menjadi bebannya ditambah sanksi administratif berupa denda, terhadap terdakwa tetap dituntut bersalah dengan penjatuhan pidana penjara bagi terdakwa orang dan pidana denda bagi terdakwa orang ataupun badan, tetapi pembayaran tersebut dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda yang dibebankan terhadap terdakwa.

Ayat (3)

Dihapus.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 44B (UU No. 7 Tahun 2021)

Nomor Dokumen	Perihal	Tanggal Ditetapkan
55/PMK.03/2016	TATA CARA PERMINTAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA	8 April 2016
18/PMK.03/2021	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN	17 February 2021

DETAILS

Article 1

Article 2 Article 2A Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11

Article 12 Article 13 Article 13A Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 17A Article 17B Article 17C Article 17D Article 17E

Article 18 Article 19 Article 20 Article 20A Article 21 Article 22 Article 23 Article 24

Article 25 Article 26 Article 26A Article 27 Article 27A Article 27B Article 27C

Article 28 Article 29 Article 29A Article 30 Article 31

Article 32 Article 32A Article 33 Article 34 Article 35 Article 35A Article 36 Article 36A Article 36B Article 36C Article 36D Article 37 Article 37A

Article 38 Article 39 Article 39A Article 40 Article 41 Article 41A Article 41B Article 41C Article 42 Article 43

Article 43A Article 44 Article 44A Article 44B Article 44C Article 44D

Article 44E

Article 45 Article 46 Article 47 Article 47A

Article 48 Article 49 Article 50

Consolidation of General Provisions and Tax Procedures Act

Composition in One Text of the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures as last amended by Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021

CHAPTER IX INVESTIGATION

Article 44B (Law No. 7 of 2021)

(1)

For the interests of state revenue, above At the request of the Minister of Finance, the Attorney General can stop the investigation a criminal offense in the field of taxation within a maximum period of 6 (six) months from the date of the letter of request.

(2)

Deprecation investigation of criminal acts in the field taxation as referred to in paragraph (1) is only carried out after Taxpayer or suspect pays off:

a.	loss on state revenue as referred to in Article 38 plus an administrative sanction in the form of a fine of 1 (one) time the amount of loss to state revenue;
b.	loss on state revenue as referred to in Article 39 plus an administrative sanction in the form of a fine of 3 (three) times the amount of loss in state revenue; or
c.	amount tax in tax invoice, proof of tax collection, evidence withholding tax, and/or proof of tax payment as referred to in Article 39A added with administrative sanctions in the form of fines of 4 (four) times the amount of tax in the tax invoice, evidence tax collection, proof of tax withholding, and/or proof of tax payment.

(2a)

In If the criminal case has been transferred to the court, the defendant remains can pay off:

a.	loss on state revenue plus administrative sanction as referred to in paragraph (2) letter a or letter b; or
b.	amount taxes in tax invoices, proof of collection tax, proof of tax withholding, and/or proof of tax payment added with administrative sanctions as referred to in paragraph (2) letter c.

(2b)

Repayment as referred to in paragraph (2a), be considered for prosecution without criminal imposition prison.

(2c)

In terms of payment made by the Compulsory Taxes, suspects, or defendants at the stage of investigation up to the trial has not met the amount referred to in paragraph (2), the payment can be calculated as a criminal payment fines imposed on the accused.

(3)

Removed.

CHAPTER IX INVESTIGATION

Article 44B (Law No. 7 of 2021)

HPP KUP

Explanation Article 44B

Paragraph (1)

For reception purposes state, at the request of the Minister of Finance, The Attorney General can stop the investigation of a tax crime as long as the criminal case has not been transferred to court.

Paragraph (2)

In terms of the investigation process has named a suspect who is more than 1 (one) person or entity, then every suspect also has the right to submit an application termination of investigation for himself. The request for termination of the investigation was made by the suspect after paying off the amount of loss in state revenue; the amount of tax payable that is not paid or underpaid; tax amount in tax invoices, proof of tax collection, proof of withholding taxes, and/or proof of tax payment; the amount of refund requested and/or compensation or tax credits made, in accordance with the proportion that becomes the burden plus administrative sanctions in the form of fine.

Example:

The investigator did investigation into PT XYZ with losses on state revenue Rp 100,000,000.00. In this case, a suspect was determined against A and B. Based on the results of the examination it is known that A receive benefits of IDR 15,000,000.00, while B receives benefits in the amount of IDR 5,000,00.00. A and B then apply stop the investigation and ask for information on losses on income countries they have to pay off.

Based on the benefits that received A and B then the amount of the loss on state revenue that must be paid in the framework of the application termination of the investigation is as follows:

1.	A must pay off (Rp. 1 5,000,000.00/ Rp. 20,000,000.00 x Rp. 1 00,000,000.00 = Rp. 75,000,000.00

2.	B must pay off (Rp. 5,000,000.00/ IDR 20,000,000.00) x IDR 1 00,000,000.00 = IDR 25,000,000.00

Paragraph (2a)

In view of the case handling crime in the field of taxation is more prioritizes recovery of losses on state revenues rather than conviction, the opportunity for the defendant to pay off the amount of the loss on country income; the amount of tax payable that is not or less paid; tax amount in tax invoice, proof of tax collection, evidence tax withholding, and/or proof of tax payment; the amount of the refund requested and/or compensation or tax credits made, in accordance with the proportion of the burden plus sanctions Administrative measures in the form of fines are extended up to the trial stage.

Paragraph (2b)

What is meant by "requested" without a criminal conviction imprisonment” is a criminal case that has been legally and convincingly proven still be charged with being found guilty but without being accompanied by imposition imprisonment for the accused persons. Meanwhile, fines, fine for the defendant person or entity remains imposed an amount that is the defendant has paid off as referred to in paragraph (2a) and the amount The payment is considered as a criminal fine.

Paragraph (2c)

In case of payment committed by a taxpayer, a suspect, or the defendant until the trial stage did not pay the amount of the loss on country income; the amount of tax payable that is not or less paid; tax amount in tax invoice, proof of tax collection, evidence tax withholding, and/or proof of tax payment; the amount of the refund requested and/or compensation or tax credits made, in accordance with the proportion of the burden plus sanctions Administratively in the form of a fine, the defendant is still charged with guilt with the imposition of imprisonment for the accused persons and fines for the accused person or entity, but the payment can be calculated as payment of fines charged against defendant.

Paragraph (3)

Deleted.

CHAPTER IX INVESTIGATION

Article 44B (Law No. 7 of 2021)

Document Number	About	Date Set
55/PMK.03/2016	PROCEDURES FOR REQUEST TO TERMINATE TAX CRIMINAL INVESTIGATIONS FOR THE INTEREST OF STATE REVENUE	April 8, 2016
18/PMK.03/2021	IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 11 OF 2020 REGARDING EMPLOYMENT CREATION IN THE FIELD OF INCOME TAX, VALUE ADDED TAX AND SALES TAX ON LUXURY GOODS, AS WELL AS GENERAL PROVISIONS AND TAX PROCEDURE	17 February 2021

Konsolidasi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 44B (UU No. 7 Tahun 2021)

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 44B (UU No. 7 Tahun 2021)

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 44B (UU No. 7 Tahun 2021)

Consolidation of General Provisions and Tax Procedures Act

CHAPTER IX INVESTIGATION

Article 44B (Law No. 7 of 2021)

CHAPTER IX INVESTIGATION

Article 44B (Law No. 7 of 2021)

CHAPTER IX INVESTIGATION

Article 44B (Law No. 7 of 2021)

Let Us Know Your Problem!