Konsolidasi KUP

INDONESIA VERSION
ENGLISH VERSION

DETAILS

Pasal 1

Pasal 2 Pasal 2A Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11

Pasal 12 Pasal 13 Pasal 13A Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16 Pasal 17 Pasal 17A Pasal 17B Pasal 17C Pasal 17D Pasal 17E

Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20 Pasal 20A Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24

Pasal 25 Pasal 26 Pasal 26A Pasal 27 Pasal 27A Pasal 27B Pasal 27C

Pasal 28 Pasal 29 Pasal 29A Pasal 30 Pasal 31

Pasal 32 Pasal 32A Pasal 33 Pasal 34 Pasal 35 Pasal 35A Pasal 36 Pasal 36A Pasal 36B Pasal 36C Pasal 36D Pasal 37 Pasal 37A

Pasal 38 Pasal 39 Pasal 39A Pasal 40 Pasal 41 Pasal 41A Pasal 41B Pasal 41C Pasal 42 Pasal 43

Pasal 43A Pasal 44 Pasal 44A Pasal 44B Pasal 44C Pasal 44D

Pasal 44E

Pasal 45 Pasal 46 Pasal 47 Pasal 47A

Pasal 48 Pasal 49 Pasal 50

Konsolidasi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021

BAB VI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 29 (UU No. 28 Tahun 2007)

(1)

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2)

Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

(3)

Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

a.	memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
b.	memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
c.	memberikan keterangan lain yang diperlukan.

(3a)

Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan.

(3b)

Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(4)

Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 29 (UU No. 28 Tahun 2007)

HPP KUP

Penjelasan Pasal 29

Ayat (1)

Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berwenang melakukan pemeriksaan untuk:

a.	menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak; dan/atau
b.	tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor (Pemeriksaan Kantor) atau di tempat Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan) yang ruang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan.

Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak, termasuk terhadap instansi pemerintah dan badan lain sebagai pemungut pajak atau pemotong pajak.

Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak.

Selain itu, pemeriksaan dapat juga dilakukan untuk tujuan lain, di antaranya:

a.	pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
b.	penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
c.	pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
d.	Wajib Pajak mengajukan keberatan;
e.	pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
f.	pencocokan data dan/atau alat keterangan;
g.	penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
h.	penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
i.	pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
j.	penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan; dan/atau
k.	pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

Ayat (2)

Pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas pemeriksa yang jelas identitasnya. Oleh karena itu, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan, serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa. Petugas pemeriksa harus menjelaskan tujuan dilakukannya pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

Petugas pemeriksa harus telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Dalam menjalankan tugasnya, petugas pemeriksa harus bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengertian, sopan, dan objektif serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Petugas pemeriksa harus melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ayat (3)

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat ini disesuaikan dengan tujuan dilakukannya pemeriksaan baik dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Apabila Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan dengan menggunakan proses pengolahan data secara elektronik (electronic data processing/EDP), baik yang diselenggarakan sendiri maupun yang diselenggarakan melalui pihak lain, Wajib Pajak harus memberikan akses kepada petugas pemeriksa untuk mengakses dan/atau mengunduh data dari catatan, dokumen, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

Berdasarkan ayat ini Wajib Pajak yang diperiksa juga memiliki kewajiban memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang merupakan tempat penyimpanan dokumen, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak dan melakukan peminjaman dan/atau pemeriksaan di tempat-tempat tersebut.

Dalam hal petugas pemeriksa membutuhkan keterangan lain selain buku, catatan, dan dokumen lain, Wajib Pajak harus memberikan keterangan lain yang dapat berupa keterangan tertulis dan/atau keterangan lisan.

Keterangan tertulis misalnya:

a.	surat pernyataan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
b.	keterangan bahwa fotokopi dokumen yang dipinjamkan sesuai dengan aslinya;
c.	surat pernyataan tentang kepemilikan harta; atau
d.	surat pernyataan tentang perkiraan biaya hidup.

Keterangan lisan misalnya:

a.	wawancara tentang proses pembukuan Wajib Pajak;
b.	wawancara tentang proses produksi Wajib Pajak; atau
c.	wawancara dengan manajemen tentang transaksi-transaksi yang bersifat khusus.

Ayat (3a)

Cukup jelas.

Ayat (3b)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Untuk mencegah adanya dalih bahwa Wajib Pajak yang sedang diperiksa terikat pada kerahasiaan sehingga pembukuan, catatan, dokumen serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan tidak dapat diberikan oleh Wajib Pajak maka ayat ini menegaskan bahwa kewajiban merahasiakan itu ditiadakan.

BAB VI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 29 (UU No. 28 Tahun 2007)

Nomor Dokumen	Perihal	Tanggal Ditetapkan
PER-30/PJ/2014	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-40/PJ/2013 TENTANG PENGAWASAN PENGUSAHA KENA PAJAK	21 November 2014
18/PMK.03/2021	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN	17 February 2021
177/PMK.03/2022	TATA CARA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN	03 Februari 2023
184/PMK.03/2015	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 17/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN	30 September 2015
SE-12/PJ/2016	PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN	31 March 2016
SE-28/PJ/2017	PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN	23 October 2017
SE-09/PJ/2015	RENCANA DAN STRATEGI PEMERIKSAAN TAHUN 2015	13 February 2015
SE-15/PJ/2018	KEBIJAKAN PEMERIKSAAN	13 August 2018
INS-04/PJ/2015	PENYELESAIAN PEMERIKSAAN KHUSUS MELALUI PENGHENTIAN PEMERIKSAAN DENGAN MEMBUAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN SUMIR SEBELUM PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN DALAM RANGKA MENDUKUNG TAHUN PEMBINAAN WAJIB PAJAK	03 Desember 2015 - 31 Desember 2015
18/PMK.03/2021	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN	17 February 2021
PER-40/PJ/2013	PENGAWASAN PENGUSAHA KENA PAJAK	1 January 2014
PER-18/PJ/2014	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN ANALISIS INFORMASI, DATA, LAPORAN, DAN PENGADUAN	2 July 2014
PER-23/PJ/2013	STANDAR PEMERIKSAAN	1 February 2013
17/PMK.03/2013	TATA CARA PEMERIKSAAN	1 February 2013
SE-11/PJ/2014	PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH	09 April 2014

DETAILS

Article 1

Article 2 Article 2A Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11

Article 12 Article 13 Article 13A Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 17A Article 17B Article 17C Article 17D Article 17E

Article 18 Article 19 Article 20 Article 20A Article 21 Article 22 Article 23 Article 24

Article 25 Article 26 Article 26A Article 27 Article 27A Article 27B Article 27C

Article 28 Article 29 Article 29A Article 30 Article 31

Article 32 Article 32A Article 33 Article 34 Article 35 Article 35A Article 36 Article 36A Article 36B Article 36C Article 36D Article 37 Article 37A

Article 38 Article 39 Article 39A Article 40 Article 41 Article 41A Article 41B Article 41C Article 42 Article 43

Article 43A Article 44 Article 44A Article 44B Article 44C Article 44D

Article 44E

Article 45 Article 46 Article 47 Article 47A

Article 48 Article 49 Article 50

Consolidation of General Provisions and Tax Procedures Act

Composition in One Text of the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures as last amended by Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021

CHAPTER VI BOOKING AND CHECKING

Article 29 (Law No. 28 of 2007)

(1)

Director general tax authorities do audit to test compliance with tax obligations Taxpayers and for other purposes in order to implement the provisions tax laws and regulations.

(2)

For inspection requirements examiner must have an examiner's identification and be accompanied by a letter Audit Order and show it to the Taxpayer who checked.

(3)

Required The audited tax must:

a.	show and/or lend books or notes, documents on which they are based, and other documents related to the income earned, business activities, free work of taxpayers, or objects that are owed taxes;
b.	give chance to enter a place or space that is deemed necessary and give assistance for smooth inspection; and/or
c.	give other information needed.

(3a)

Books, notes, and documents, as well data, information, and other information as referred to in paragraph (3) is mandatory fulfilled by the Taxpayer no later than 1 (one) month after the request be delivered.

(3b)

In the case of individual taxpayers which carry out business activities or independent work does not meet the conditions as referred to in paragraph (3) so that it cannot be calculated the amount of taxable income, the taxable income can calculated on an official basis in accordance with the provisions of the regulations tax laws.

(4)

If in express bookkeeping, registration, or documents and information requested by the Taxpayer bound by an obligation to keep it confidential, then the obligation to keep it secret was dispensed with by a request for necessity inspection as referred to in paragraph (1).

CHAPTER VI BOOKKEEPING AND EXAMINATION

Article 29 (Law No. 28 of 2007)

HPP KUP

Explanation Article 29

Paragraph (1)

Director General of Taxes in compliance monitoring framework tax obligations are authorized to conduct audits for:

a.	test compliance compliance obligation Taxpayer taxation; and/or
b.	other goals in order carry out provisions of tax laws and regulations

Examination can be carried out in the office (Office Examination) or at the scope of the Taxpayer's place (Field Examination). The audit may include one type of tax, several types of tax, or all types of taxes, both for past years and for current year.

Examination can be carried out on Taxpayers, including on government agencies and other bodies as tax collectors or withholding taxes tax.

Implementation of inspections in order to test the fulfillment of obligations Taxpayer taxation is carried out by tracing the truth of the Letter Notification, bookkeeping or recording, and fulfillment of obligations other taxation compared to the circumstances or business activities actually from the taxpayer.

In addition, inspections can also be carried out for other purposes, in including:

a.	granting of Mandatory Identification Number Tax by position;
b.	deletion of Mandatory Identification Number Tax;
c.	confirmation or repeal confirmation Taxable employers;
d.	Taxpayers submit objections;
e.	collection of materials drafting Net Income Calculation Norms;
f.	matching data and/or tools information;
g.	determination of located Taxpayers in remote area;
h.	determination of one or more places Value Added Tax payable;
i.	inspection in order billing tax;
j.	determining when to start production in connection with tax facilities; and/or
k.	fulfillment of requests for information from partner countries of the Double Taxation Avoidance Agreement.

Paragraph (2)

Examination carried out by clear examiner identity. Therefore, the examiner must have a sign examiner identification and accompanied by an inspection warrant, and show it to the audited Taxpayer. Officer The examiner must explain the purpose of the inspection to Taxpayer.

Inspectors should have received adequate technical education and have skills as a tax examiner. In running In their duties, inspectors must work honestly and responsibly responsible, understanding, polite, and objective and must avoid yourself from wrongdoing.

The opinion and conclusion of the examiner must be based on evidence strong and relevant and based on regulatory provisions tax legislation.
Examiner officers must provide guidance to taxpayers in fulfill their tax obligations in accordance with regulatory provisions tax legislation.

Paragraph (3)

Obligations that must be met by the audited taxpayer as referred to in this paragraph adjusted to the purpose carrying out good inspections in order to test compliance with compliance tax obligations as well as for other purposes in order to implement provisions of tax laws and regulations.

If the Taxpayer keeps records or bookkeeping with using electronic data processing (electronic data processing/EDP), whether organized independently or held through other parties, the taxpayer must provide access to the examining officer to access and/or download data from records, documents and other documents related to income obtained, business activities, free work of taxpayers, or objects tax payable.

Based on this paragraph, the audited taxpayer also has obligations give the examiner the opportunity to enter the premises or a room which is a storage place for documents, money, and/or goods that can provide clues about the state of the taxpayer's business and carry out borrowing and/or inspection at these places.

In the event that the examiner requires other information besides the book, records, and other documents, the Taxpayer must provide other information which can be in the form of written statements and/or oral statements.

Written statement for example:

a.	statement is not audited by Public accounting firm;
b.	statement that the photocopy document that lent according to the original;
c.	statement regarding ownership treasure; or
d.	statement regarding estimation cost of living.

Oral statements for example:

a.	process interview bookkeeping Taxpayer;
b.	process interview production Taxpayer; or
c.	interview with management about special transactions.

Paragraph (3a)

self-explanatory.

Paragraph (3b)

self-explanatory.

Paragraph (4)

To prevent pretexts that the Taxpayer is being audited bound by confidentiality so that books, records, documents as well other necessary information cannot be provided by Taxpayer then this paragraph confirms that the obligation to keep it confidential abolished.

CHAPTER VI BOOKING AND CHECKING

Article 29 (Law No. 28 of 2007)

Document Number	About	Date Set
PER-30/PJ/2014	AMENDMENT TO REGULATION OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES NUMBER PER-40/PJ/2013 CONCERNING SUPERVISION OF TAXABLE ENTREPRENEURS	21 November 2014
18/PMK.03/2021	IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 11 OF 2020 REGARDING EMPLOYMENT CREATION IN THE FIELD OF INCOME TAX, VALUE ADDED TAX AND SALES TAX ON LUXURY GOODS, AS WELL AS GENERAL PROVISIONS AND TAX PROCEDURE	17 February 2021
177/PMK.03/2022	PROCEDURES FOR EXAMINING PROOF OF INITIATIVE CRIMINAL ACTIONS IN THE FIELD OF TAXATION	03 February 2023
184/PMK.03/2015	AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 17/PMK.03/2013 CONCERNING AUDIT PROCEDURE	30 September 2015
SE-12/PJ/2016	AFFIRMATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE AUDIT RESULT FINAL DISCUSSION	31 April 2016
SE-28/PJ/2017	GUIDELINE FOR COMPILATION OF AUDIT RESULTS REPORT	23 November 2017
SE-09/PJ/2015	2015 AUDIT PLAN AND STRATEGY	13 February 2015
SE-15/PJ/2018	THE PRIVATE VOCABULARY	13 August 2018
INS-04/PJ/2015	COMPLETION OF SPECIAL AUDIT THROUGH TERMINATION OF AUDIT BY MAKING A SUMMARY AUDIT RESULT REPORT BEFORE SUBMISSION OF AUDIT RESULT NOTIFICATION IN THE FRAMEWORK OF SUPPORTING THE TAXPAYER'S DEVELOPMENT YEAR	03 December 2015 - 31 December 2015
18/PMK.03/2021	IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 11 OF 2020 REGARDING EMPLOYMENT CREATION IN THE FIELD OF INCOME TAX, VALUE ADDED TAX AND SALES TAX ON LUXURY GOODS, AS WELL AS GENERAL PROVISIONS AND TAX PROCEDURE	17 February 2021
PER-40/PJ/2013	Supervision of businessmen subject to taxation	1 January 2014
PER-18/PJ/2014	INSTRUCTIONS FOR IMPLEMENTING THE DEVELOPMENT AND ANALYSIS OF INFORMATION, DATA, REPORTS AND COMPLAINTS	2 July 2014
PER-23/PJ/2013	PLEASE NOTE	1 February 2013
17/PMK.03/2013	THE PROCEDURE FOR THE EXAMINATION	1 February 2013
SE-11/PJ/2014	INSTRUCTIONS FOR COMPLETION OF KEBERATAN INCOME TAX, VALUE ADDED TAX AND/OR SALES TAX ON LUXURY GOODS	09 April 2014

Konsolidasi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

BAB VI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 29 (UU No. 28 Tahun 2007)

BAB VI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 29 (UU No. 28 Tahun 2007)

BAB VI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 29 (UU No. 28 Tahun 2007)

Consolidation of General Provisions and Tax Procedures Act

CHAPTER VI BOOKING AND CHECKING

Article 29 (Law No. 28 of 2007)

CHAPTER VI BOOKKEEPING AND EXAMINATION

Article 29 (Law No. 28 of 2007)

CHAPTER VI BOOKING AND CHECKING

Article 29 (Law No. 28 of 2007)

Let Us Know Your Problem!