Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021
| (1) | Pegawai pajak yang karena kelalaiannya atau dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| (2) | Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja bertindak di luar kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dapat diadukan ke unit internal Departemen Keuangan yang berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi dan apabila terbukti melakukannya dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| (3) | Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Wajib Pajak untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. |
| (4) | Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya. |
| (5) | Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. |
|
Nomor Dokumen |
Perihal |
Tanggal Ditetapkan |
|
10/KMK.03/2011 |
PEDOMAN PELAKSANAAN PENANGANAN PENGENAAN SANKSI SESUAI KETENTUAN PASAL 36A UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 |
11 January 2011 |
Composition in One Text of the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures as last amended by Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021
| (1) | Employee due taxes negligence or intentionally calculating or setting taxes not in accordance with the provisions of the tax law are subject to sanctions in accordance with |
| (2) | Employee taxes are in doing his job intentionally acting outside of the authority set out in provisions of tax laws and regulations, can be complained to internal unit of the Ministry of Finance authorized to conduct inspections and investigation and if proven to have done so shall be subject to appropriate sanctions with the provisions of laws and regulations. |
| (3) | Employee taxes are in doing his job proven to extort and threaten the Taxpayer for unlawfully benefiting oneself is punishable by crime as referred to in Article 368 of the Criminal Code. |
| (4) | Employee tax with intent profitable himself unlawfully by abusing his power to force someone to give something, to pay or receive payment, or to do something for himself himself, shall be subject to punishment as referred to in Article 12 Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts Corruption and its changes. |
| (5) | Employee taxes can not be sued, kindly civil or criminal law, if in carrying out their duties based on in good faith and in accordance with the provisions of the regulations tax legislation. |
|
Document Number |
About |
Date Set |
|
10/KMK.03/2011 |
GUIDELINES FOR IMPLEMENTATION OF HANDLING OF IMPOSITION OF SANCTIONS ACCORDING TO PROVISIONS OF ARTICLE 36A OF LAW NUMBER 6 OF 1983 CONCERNING GENERAL PROVISIONS AND PROCEDURE OF TAXATION AS AMENDED SEVERAL TIMES THE LAST BY LAW NUMBER 16 OF 2009 |
11 July 2011 |