Konsolidasi KUP

INDONESIA VERSION
ENGLISH VERSION

DETAILS

Pasal 1

Pasal 2 Pasal 2A Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11

Pasal 12 Pasal 13 Pasal 13A Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16 Pasal 17 Pasal 17A Pasal 17B Pasal 17C Pasal 17D Pasal 17E

Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20 Pasal 20A Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24

Pasal 25 Pasal 26 Pasal 26A Pasal 27 Pasal 27A Pasal 27B Pasal 27C

Pasal 28 Pasal 29 Pasal 29A Pasal 30 Pasal 31

Pasal 32 Pasal 32A Pasal 33 Pasal 34 Pasal 35 Pasal 35A Pasal 36 Pasal 36A Pasal 36B Pasal 36C Pasal 36D Pasal 37 Pasal 37A

Pasal 38 Pasal 39 Pasal 39A Pasal 40 Pasal 41 Pasal 41A Pasal 41B Pasal 41C Pasal 42 Pasal 43

Pasal 43A Pasal 44 Pasal 44A Pasal 44B Pasal 44C Pasal 44D

Pasal 44E

Pasal 45 Pasal 46 Pasal 47 Pasal 47A

Pasal 48 Pasal 49 Pasal 50

Konsolidasi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 44 (UU No. 7 Tahun 2021)

(1)

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.

(2)

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.	menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b.	meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
c.	meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
d.	memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
e.	melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f.	meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
g.	menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
h.	memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
i.	memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j.	melakukan pemblokiran harta kekayaan milik tersangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau penyitaan harta kekayaan milik tersangka sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana, termasuk tetapi tidak terbatas dengan adanya izin ketua pengadilan negeri setempat;
k.	menghentikan penyidikan; dan/atau
l.	melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(4)

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 44 (UU No. 7 Tahun 2021)

HPP KUP

Penjelasan Pasal 44

Ayat (1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diangkat sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan oleh pejabat yang berwenang adalah penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Penyitaan untuk tujuan pemulihan kerugian pada pendapatan negara dapat dilakukan terhadap barang bergerak ataupun tidak bergerak, termasuk rekening bank, piutang, dan surat berharga milik Wajib Pajak, Penanggung Pajak, dan/atau pihak lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyitaan dilakukan oleh penyidik dengan ketentuan sesuai dengan hukum acara pidana, antara lain:

1.	harus memperoleh izin ketua pengadilan negeri setempat;
2.	dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, penyidik dapat melakukan penyitaan dan segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah pihak yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Pemblokiran dilakukan dengan melakukan permintaan pemblokiran ke pihak berwenang seperti bank, kantor pertanahan, kantor samsat dan lain-lain.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

DETAILS

Article 1

Article 2 Article 2A Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11

Article 12 Article 13 Article 13A Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 17A Article 17B Article 17C Article 17D Article 17E

Article 18 Article 19 Article 20 Article 20A Article 21 Article 22 Article 23 Article 24

Article 25 Article 26 Article 26A Article 27 Article 27A Article 27B Article 27C

Article 28 Article 29 Article 29A Article 30 Article 31

Article 32 Article 32A Article 33 Article 34 Article 35 Article 35A Article 36 Article 36A Article 36B Article 36C Article 36D Article 37 Article 37A

Article 38 Article 39 Article 39A Article 40 Article 41 Article 41A Article 41B Article 41C Article 42 Article 43

Article 43A Article 44 Article 44A Article 44B Article 44C Article 44D

Article 44E

Article 45 Article 46 Article 47 Article 47A

Article 48 Article 49 Article 50

Consolidation of General Provisions and Tax Procedures Act

Composition in One Text of the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures as last amended by Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021

CHAPTER IX INVESTIGATION

Article 44 (Law No. 7 of 2021)

(1)

Investigation crime in the field taxation can only be carried out by certain Civil Servant Officials in environment of the Directorate General of Taxes which is given special authority as an investigator of criminal acts in the field of taxation.

(2)

Authority investigator as referred to in paragraph (1) are:

a.	accept, look for, collect, and examine information or reports regarding criminal offenses in the field of taxation for information or reports becomes more complete and clear;
b.	examine, looking for, and collect information about individuals or entities about the truth of the act committed in connection with the crime in the field of taxation;
c.	prompt description and evidence from an individual or entity in connection with the act crime in the field of taxation;
d.	check notebook, and other documents relating to criminal acts in the field of taxation;
e.	commit search to obtain evidence of books, records, and other documents, and confiscate the evidence;
f.	prompt power assistance expert in the framework of carrying out the task of investigating criminal acts in the field of taxation;
g.	prompts stop and/or prohibit someone from leaving the room or place at the time examination is in progress and checks the identity of persons, objects, and/or documents brought;
h.	take a picture a person related to a crime in the field of taxation;
i.	call people for testimony is heard and examined as a suspect or witness;
j.	commit property blocking assets belonging to the suspect in accordance with the provisions of the regulations laws and/or confiscation of assets belonging to the suspect in accordance with the law governing criminal procedural law, including but not limited to the permission of the head of the court local country;
k.	stop investigation; and/or
l.	commit another action necessary for the smooth running of the investigationcrime in the field taxation according to statutory provisions.

(3)

Investigator as referred to in paragraph (1) notify the commencement of the investigation and convey the results investigations to the public prosecutor through police investigators The Republic of Indonesia in accordance with the provisions stipulated in

(4)

In the framework of the exercise of authority investigation as referred to in paragraph (1), investigators may request assistance other law enforcement officers.

CHAPTER IX INVESTIGATION

Article 44 (Law No. 7 of 2021)

HPP KUP

Explanation Article 44

Paragraph (1)

Certain civil servant officials within the Directorate General Tax appointed as an investigator of criminal acts in the field of taxation by an authorized official is an investigator of criminal acts in the field of taxation. Investigation of criminal acts in the field of taxation is carried out according to the provisions stipulated in the Criminal Procedure Law applicable.

Paragraph (2)

The letter a

Self-explanatory.

The letter b

Self-explanatory.

Letter c

Self-explanatory.

Letter d

Self-explanatory.

Letter e

Self-explanatory.

Letter f

Self-explanatory.

Letter g

Self-explanatory.

Letter h

Self-explanatory.

Letter i

Self-explanatory.

Letter j

Foreclosure for recovery purposes losses to state revenues carried out on movable or immovable property, incl bank accounts, receivables, and securities owned by taxpayers, Tax bearers, and/or other parties that have been designated as suspect. The confiscation is carried out by investigators with appropriate provisions with criminal procedural law, including:

1.	must have chairman's permission local district court;
2.	in extreme circumstances and urgently, investigators can confiscate and immediately report to the chairman of the court local government to obtain approval.

What is meant by "other party" is the party ordering to do, who participates in doing, who encourages, or who helps committing criminal acts in the field of taxation.

Blocking is done by making a blocking request to the party authorities such as banks, land offices, Samsat offices and others.

Letter k

Self-explanatory.

Letter l

Self-explanatory.

Paragraph (3)

Self-explanatory.

Paragraph (4)

Self-explanatory.

Konsolidasi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 44 (UU No. 7 Tahun 2021)

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 44 (UU No. 7 Tahun 2021)

Consolidation of General Provisions and Tax Procedures Act

CHAPTER IX INVESTIGATION

Article 44 (Law No. 7 of 2021)

CHAPTER IX INVESTIGATION

Article 44 (Law No. 7 of 2021)

Let Us Know Your Problem!